PostKota News

Diskotik Sosialisasikan Smart City/District Menuju Konsep Pembangunan Cerdas

Berita, Minahasa|oleh


MINAHASA,FAJARMANADO.CO.ID– Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskotik) kabupaten Minahasa yang dipimpin Kadis Maya Kainde, SH, MSi gelar sosialisasi pengembangan dan pengendalian ekosistim kabupaten cerdas (Smart District) Tahun 2023, di ruang sidang kantor bupati, Selasa (12/12) pagi.

Smart District dan Smart City tujuanya untuk menuju Kabupaten/Kota cerdas. Hanya beda di penyebutannya saja, karena Smart District itu Kabupaten, sedangkan Smart City, Kota,namun keduanya sama .

Kegiatan di buka langsung Asisten II Ir Wenny Talumewo, MSi mewakili Bupati Minahasa, dan menghadirkan peserta dari OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, serta yang memberikan sosialiasi dari Sekertaris Kominfo Pemprov Sulut John Rembet, SH, MSi dan Quido Kainde, ST, MM, MT dari akademisi Unima.

Kepala bidang E-Government Donny Elean, S.Kom, MM, dalam laporannya menyampaikan Smart District adalah konsep pembangunan pemerintah daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) serta inovasi agar masyarakat merasakan aman, nyaman, mudah, sehat makmur yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Pemda dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam pengimpelementasi Smart District selain dibutuhkan anggaran, aturan, SDM dan insfraktuktur, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dan seluruh stakeholder. Juga dikomitmen dari pimpinan daerah dan seluruh stake holder yang ada, dalam mewujudkan rencana tersebut.

“Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Smart District ini diharapkan dapat memberi dampak kepada masyarakat umum dan SKPD khususnya, akan pemahaman literasi dan dampak akan manfaat pelaksanaan Smart District di Kabupaten Minahasa,” ungkap

Ass II Ir Wenny Talumewo mewakili Bupati Minahasa mengatakan Smart District ini bukan hanya program Diskominfo tapi melibatkan seluruh instansi terkait lainnya.

“Sosialisasi ini menghadirkan para perwakilan OPD, sehingga kita harus bergerak bersama dengan Dinas Kominfo dalam penerapan pengembangan dan pengendalian ekosistim kabupaten cerdas, supaya Kabupaten Minahasa menuju Smart City terwujud,” kata Talumewo.

Kedua nara sumber kegiatan ini menitik beratkan pada Smart Govermance atau tata kelola birokrasi, Smart Branding atau pemasaran daerah. Smart Economy, Smart Living atau ekosistim pemukiman penduduk, dan Smart Society atau lingkungan masyarakat. Kemudian ditambah dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), karena perkembangan sekarang semuanya menggunakan digital.

Dari penjelalasan kedua narsum itu, semuanya untuk Kabupaten Minahasa menuju Kabupaten Cerdas atau Smart District.

Senada disampaikan Kadis Kominfo Minahasa Maya Kainde, SH, MAP usai pelaksanaan sosialisasi mengatakan bahwa Kabupaten Minahasa saat ini menuju Smart District, tentu berdasarkan misi yaitu memantapkan manajemen birokrasi yang profesional, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.

“Untuk menopang misi tersebut, maka dikeluarkannya Keputusan Bupati Minahasa no 327 tahun 2021, tentang pembentukan dewan Smart District. Kemudian, pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten Cerdas sesuai Keputusan Bupati Minahasa no 328 tahun 2021″. (jef14)

Stiki

APBD Perubahan 2023 di Setujui Dewan

Advetorial, DPRD Propinsi Sulut, Minahasa|oleh

POSTKOTANEWS.CO.ID,Minahasa – Setelah melalui serangkaian pembahasan di tingkat Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa akhirnya menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, tahun 2023.

Hal ini menyusul digelarnya Rapat Paripurna DPRD Minahasa tentang penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Minahasa Tahun anggaran 2023, Selasa (20/09) malam.

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua Glady P E Kandouw SE, didampingi Wakil Ketua Okstesi Prisilia Runtu SH MSi, Denny Kalangi, dan Sekretaris Dra Ria Suwarno MSi ini, dihadiri langsung Bupati Minahasa Dr Ir Royke Octavian Roring MSi, bersama jajaran Pejabat Pemkab Minahasa.

Bupati ROR dalam sambutannya menyampaikan terima kasih karena telah mengagendakan rapat paripurna ini. Ia menyebutkan, tak ada kalimat yang lebih indah untuk disampaikan, selain syukur dan terima kasih atas atensi dan komunikasi yang telah terbangun selama ini.

“Dalam ragam pengabdian kita, Tuhan kiranya tetap menyertai dan memberkati kita semua,” ujarnya.

Dikatakannya, tujuan penyusunan perubahan kebijakan umum APBD (KUA) dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (perubahan PPAS) Kabupaten Minahasa, adalah menyediakan bahan berupa rumusan asumsi dasar perubahan kebijakan umum APBD (KUA).

Dimana didalamnya, kata dia, terdiri dari perubahan kebijakan pendapatan, perubahan kebijakan belanja dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran 2023, serta sebagai pedoman dalam penyusunan rencana perubahan APBD tahun anggaran 2023.

Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2023 ini, ROR menyebut bahwa, eksekutif dan legislatif mempunyai tanggung jawab yang sama, melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berperan aktif dalam proses penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS ini. Semua usulan, saran, dan masukan yang telah disampaikan sangat berarti bagi kemajuan Kabupaten Minahasa,” kata Bupati.

“Dengan penandatanganan nota kesepakatan ini, kita berkomitmen untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan dengan penuh tanggung jawab,” tukasnya.

Ia menyebutkan, seluruh program ini akan dijalankan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kita juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan yang telah direncanakan.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Sebab, dalam situasi yang terus berubah, kita juga harus tetap siap untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan. Karena, prioritas kita adalah kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(Juno)

Stiki

“GEGERKAN” Warga Tondano Watania Ditemukan Tewas didalam kamar

Minahasa, Sulut|oleh

MINAHASA ,POSTKOTA.NET – Warga Tondano Selatan digegerkan dengan Penemuan jasad laki-laki yang tergeletak tak bernyawa,didalam kamar kos-kosan perumahan Unima blok B no 168 kelurahan Maesa, jasad manusia tersebut bernama lengkap Jidon Watman Watania (38),Alamat Kel Buha lk IV Kota Manado asal Talaut pekerjaan swasta berdomisili saat ini kelurahan Maesa Unima.


Kapolres Minahasa AKBP Ketut Suryana SIK SH MM ,melalui Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Jesly Hinonaung ,saat di wawancarai mengatakan , pihak kepolisian langsung ke tempat kejadian perkara(TKP) setelah adanya laporan warga dimana Jasad watania ditemukan.”Ujar Kasat Jesly.


Lanjutnya , Setelah tiba di lokasi TKP dimana mayat tersebut ditemukan ,pihaknya bersama anggota unit 1 jatanras polres minahasa dan Tim Inafis Polres ,langsung melakukan olah TKP, untuk mencari bukti data lengkap termasuk Identitas Jasad tersebut ,serta mencari saksi-saksi yang dekat dengan almarhum Watania(38) .”kata Kasat.


“Dari hasil olah TKP tidak di temukan yang adanya tanda- tanda kekerasan di tempat ditemukan jasad tersebut oleh penyidik reskrim unit 1 jatanras tindak pidana umum ,juga dari hasil identifikasi yang di lakukan unit INAFIS tidak di temukan adanya tanda- tanda kekerasan pada tubuh luar mayat dan kondisi mayat telah membengkak,membusuk,kulit meleleh, dan pada jari- jari kaki dan tangan terdapat bekas gigitan tikus.”Ungkap Jesly.


Kasat Reskrim Hinonaung menjelaskan ,” Dari Info didapatkan dari sejumlah saksi tetangga tempat Jasad Watania (38) ditemukan ,saksi Akor Kogoya (24) asal Papua, Menerangkan,Sekitar jam 12.00 wita, saksi bersama dengan istrinya mencium bau busuk di samping tempat kos-kosan saksi, kemudian saksi pergi menyampaikan hal tersebut kepada saksi Olinirita Kuhu (56) di warung di samping kos-kosan mayat yang di temukan, kemudian saksi bersama dengan istrinya dan saksi olinirita Kuhu pergi ke depan kos-kosan mayat yang di temukan dan sampai di depan kos-kosan mereka mencium bau busuk dari dalam kos-kosan, selanjutnya saksi Olinirita Kuhu langsung menelpon pemilik kos-kosan Bernama Aneke Menduk (50) untuk datang ke kos-kosan, kemudian setelah AN pemilik Kos – kosan tiba dilokasi langsung mereka Bersama – sama masuk melalui pintu belakang kos-kosan dan kemudian melihat ke dalam kamar dan ternyata jasad Watania telah tertidur di lantai dengan posisi telungkup (wajah menghadap ke lantai) dengan kondisi mayat telah membusuk dan aroma bau busuk sangat menyengat tercium ,Sehingga mereka langsung melaporkan kepada pemerintah setempat (Kepala Lingkungan ) dan selanjutnya melaporkan ke pihak Polres Minahasa ,soal penemuan jasad Watania tersebut . “Ungkapnya.


Dari penuturan sejumlah saksi , Almarhum Watania diduga mengalami sakit parah ,hingga ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kamar kos. Almarhum Watania menurut keluarga dan teman-teman kos mempunyai sifat pendiam serta orangnya introfert (tidak mudah bergaul dengan org lain).”Pungkas Mantan Kasat Reskrim Talaut ini.

Jasad Watania langsung dibawa pihak Petugas Polres Minahasa ke rumah sakit Dr Sam Ratulangi Tondano untuk pemeriksaan lanjut ,keluarga jasad Watania sendiri ,sudah dihubungi pihak polisi , dan mereka akan menjemput mayat tersebut untuk selanjutnya dibawa pulang . Dan informasih terakhir oleh pihak keluarga ,mayat dari jasad Watania langsung dikuburkan malam ini di desa Silian Tombatu Minahasa Tenggara , keluarga juga menolak untuk di otopsi .( Juno)

Stiki

Ketua DPRD Sulut Andi Silangen Hadir Dalam Dialog Kebangsaan

DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Ketua DPRD Sulawesi Utara dr.Fransiscus Andi Silangen,SpB.KBD hadir dalam kegiatan dialog kebangsaan Malam Bacarita Deng Menko Polhukam, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Sabtu (18/3/2023).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P sebagai pemateri.

Adapun tema dari dialog kebangsaan ini ialah “Menjaga Harmoni Kebhinekaan Untuk Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang Demokratis”.

Sementara itu dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, S.E menyampaikan bahwa sudah menjadi kewajiban kita semua untuk mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang demokratis.

Selanjutnya Gubernur mengatakan “Di Provinsi Sulawesi Utara sudah terbukti dengan kerja sama yang harmoni kita bisa mewujudkan demokrasi bangsa yang baik, berkualitas, taat asas, dan taat hukum.”

Dalam sambutannya Menko Polhukam menjelaskan terkait kemajemukan bangsa Indonesia sehingga tercipta Indonesia sebagai negara demokrasi, bahwa Pemilu merupakan muatan konstitusi, bukan muatan undang-undang, penyelenggaraan pemilu merupakan perintah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Lebih lanjut Menko Polhukam menyatakan sampai saat ini tidak ada kekuatan hukum maupun politik yang dapat menunda jadwal Pemilu tahun 2024.

“Mau nunda Pemilu, Ya, harus ubah Undang-Undang Dasar, MPR atau DPR tidak bisa membuat undang-undang mengubah jadwal Pemilu,” tutur Mantan Ketua Mahkamah Agung.

Selanjutnya dialog kebangsaan ini menghadirkan juga narasumber dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon, M.Si, dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Bpk. Dr. Ardiles Mewoh, S.IP., M.Si.

Turut hadir dalam kegiatan dialog kebangsaan ini adalah Deputi bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Dr. Janedjri M.Gafar.M.Si Sekprov Sulut Steve Kepel, dan jajaran Forkopimda, Kepala Daerah se-Sulawesi Utara.*

Stiki

Bimtek FORKOM Sekwan Hadirkan Narasumber Dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, fajarnews.id –Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar kegiatan Bimbingan Teknis FORUM KOMUNIKASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI dan KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI UTARA, Jumat (17/3/2023).

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari  di hari Kamis dan Jumat tanggal 16 s/d 17, bertempat di Sutan Raja Hotel Kota Kotamobagu yang di ikuti oleh 105 Peserta dari Kabupaten/Kota Sekretariat DPRD Se- Provinsi Sulawesi Utara.

Bimbingan Teknis ini dimaksudkan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)  dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Setwan juga untuk menyamakan persepsi.

Peningkatan SDM tersebut di atas adalah mencakup kompetensi individu yang lebih optimal, serta profesionalisme yang mumpuni dalam peningkatan kinerja instansi.

Adapun materi yang dipaparkan adalah mencakup :

Mekanisme pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan dokumen perencanaan dan Implementasinya dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI, Sinkronisasi antara Pokir DPRD dengan Program Kegiatan Yang Menjadi Kewenangan, Gambaran Umum Penyusunan Anggaran dan Teknis Penyusunan Anggaran

Adapun kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut, serta Sekretaris DPRD Prov. Sulut.**

Stiki

MJP Terima Demo Masyarakat Sulut Bergerak Yang Menolak UU Cipta Kerja

DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan di berbagai daerah, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam masyarakat Sulut bergerak melakukan demo di Kantor DPRD Sulawesi Utara, Selasa (14/3/2023).

Melky Jackin Pangemanan (MJP) anggota DPRD dari komisi I menerima aksi demonstran yang datang menyampaikan aspirasi mereka.

Mahasiswa  berpendapat bahwa undang-undang Cipta Kerja dianggap cacat prosedur di sinyalir tidak transparan di nilai pro pengusaha sehingga UU Cipta Kerja ini jadi bulan-bulanan kaum buruh, mahasiswa, hingga kalangan akademisi dan koalisi sipil.

MGP yang sudah familiar dengan para demonstran ini menjelaskan bahwa aspirasi mahasiswa sudah dibawah ke pemerintah pusat jadi DPRD tidak tinggal diam, perdebatan antara pihak mahasiswa dan MJP cukup alot karena mahasiswa bersikeras untuk masuk ke gedung DPRD.

“Sebelum adik-adik mahasiswa saya juga pernah berdemo membawa aspirasi, seperti yang terlihat sekarang,” tutur Pangemanan.

Mahasiswa menuntut menunjukkan bukti aspirasi mereka apakah sudah dilanjuti, dengan bijaksana MJP mengatakan semuanya sudah dilakukan,dan memanggil pihak sekretariat untuk menunjukkan bukti berita acara.

Aksi Demonstrasi ini mendapat pengawalan dari Polda Sulut, Polresta Manado dan Polsek Mapanget, dari pihak keamanan mengedepankan pendekatan yang humanis yang Presisi.

Dengan di bantu pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian maka negoisasi pun dilakukan dari kedua belah pihak, dengan demikian diputuskan setiap organisasi kemahasiswaan mengutus tiga orang untuk mewakili dalam menyampaikan aspirasinya.

Sementara komisi IV sedang berlangsung RDP dengan Dinas Tenaga kerja bersama Serikat Buruh Indonesia KSP dan FSPMI.

Dinas Tenaga kerja meminta menjadwalkan kembali agenda dengan aksi masyarakat Sulut bergerak.**

Stiki

Komisi IV DPRD Sulawesi Utara Gelar RDP Hak Tenaga Kerja

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPRD Sulut bersama Serikat Buruh Indonesia di Kantor DPRD Sulawesi Utara di ruang rapat komisi IV , Selasa (14/3/202).

RDP ini di pimpin langsung oleh ketua komisi IV Vonny Paat, yang sebelumnya SBI mereka sudah melaksanakan demo.

Rapat Dengar Pendapat komisi IV DPRD Sulut bidang kesejahteraan rakyat untuk menindak lanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat yang berhubungan dengan  penyelesaian  Perselisihan hak dan kepentingan di bidang ketenagakerjaan yang dihadiri perwakilan Ferdinan Lumenta, Denny Dorongan Ketua KSPI Manado  Romi Wangko ketua fep Kep SPSI.

Turut hadir dalam RDP tersebut Anggota DPRD Sulut  Pricilia Cindy Wurangian, Muhamad Wongso, Imelda Nofita Rewah, Muslimah Mongilong, Agustin Kambey dan Ketua Badan Kehormatan Sjenny Kalangie, hadir juga mitra kerja yakni  Dinas Tenaga kerja Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun aspirasi yang diutarakan oleh Serikat Pekerja Buruh mengenai Pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang hak mereka belum terbayar penuh, Pihak perusahaan belum atau tidak mengeluarkan slip gaji, dan pembayaran  pesangon, hal ini disampaikan oleh perwakilan serikat pekerja.

Selanjutnya pembahasan akan di lanjutkan pada pekan depan demikian yang disampaikan pimpinan sidang komisi IV dan pembahasan ini akan di tuntaskan selanjutnya dan akan mendengarkan tanggapan dari Dinas Tenaga kerja.**

Stiki

DPRD Provinsi Sulawesi Utara Gelar Paripurna Peraturan Daerah No 4 Tahun 2017

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pemaparan Gubernur Sulut tentang Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (10/3/2023).

Adapun setiap fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda, 5 fraksi memberikan tanggapan baik secara offline dan ada juga dilakukan secara online lewat virtual zoom.

Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen memimpin langsung rapat paripurna tersebut dan di dampingi oleh Wakil Ketua Victor Mailangkay, Jems Arthur Kojongian, Billy Lombok dan Anggota DPRD lainnya.

Gubernur memberikan tanggapan dan menjawab pemandangan umum yang di sampaikan oleh setiap fraksi yang diwakili oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Perda nomor 4 tahun 2017  tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya DPRD akan mengagendakan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan dengan Panitia Khusus (Pansus).

Rapat Paripurna tersebut dilaksanakan di ruang Paripurna di hadiri oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw,  Sekretaris DPRD Sulut Sandra Moniaga bersama jajaran sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.**

Stiki

JVM Soal Hillary Apakah Bertahan Atau Tidak

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Utara Dr.J.Victor Mailangkay,SH.MH saat di temui awak media di ruang kerja kantor DPRD Sulut mengatakan bahwa Hillary Lasut masih kader Partai Nasdem Sulawesi Utara, Kamis (9/3/2023).

Seperti di ketahui rumor yang beredar bahwa Hillary Lasut akan hengkang dari Partai NasDem dan bergabung dengan partai Demokrat karena mengingat Ketua DPD Partai Demokrat Elly Lasut adalah orang tua dari Hillary.

Victor menuturkan bahwa sampai saat ini status Hillary masih kader partai Nasdem dan belum berubah, dia masih menjadi andalan Partai NasDem untuk kursi DPR RI 2024 nanti, karena untuk DPR RI NasDem Sulut menargetkan 2 kursi.

Ketua GM FKPPI Sulut ini menjelaskan bahwa secara resmi Hillary belum menyampaikan apakah akan tetap di NasDem atau tidak, menurut Victor semuanya terserah pada keputusan beliau (Hillary).

Stiki

Pimpinan DPRD Sulawesi Utara Terima Kunjungan Danlanud Sri

DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.id – Bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen bersama Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Jems Arthur Kojongian menerima kunjungan Komandan Pangkalan Lanud Sam Ratulangi Marsma TNI Muhammad Mujib, Kamis (9/3/2023).

Berdasarkan amanat dari Panglima Komando Operasi Udara II (Pangkoopsud II) Marsda TNI Widyargo Iko Putra pada saat memimpin serah terima jabatan,“Jaga terus jalinan komunikasi, sinergitas, dan kerjasama yang telah terbangun baik bersama rekan-rekan TNI-Polri dan Forkopimda Sulawesi Utara dan Manado, agar soliditas yang sudah baik ini kedepannya akan semakin terpupuk dan dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan, khususnya di wilayah Sulawesi Utara dan Manado,” pesan Pangkoopsud II.

Dan hari ini Danlanud Sri Marsma Mujib bertemu dengan pimpinan DPRD Sulawesi Utara, Danlanud menyampaikan ada 63 hektar lahan milik Lanud yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan dan tugas pokok Angkatan Udara.

Ketua DPRD mengatakan bahwa “kami akan support kegiatan serta rencana yang baik bagi negara dan bangsa,” tutur Ketua Pertina Sulut ini.

Seperti diketahui pada tanggal 24 Januari 2023  Marsma Mujib  menggantikan Marsma Satriyo Utomo S.H.**

Stiki

Ketua DPRD Sulut Andi Silangen “Tidak Ada Intervensi Seleksi KIP”

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net  – Kepada awak media Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr.Fransiscus Andi Silangen,SpB.KBD, menanggapi rumor adanya intervensi  Proses pengumuman nama calon anggota Komisi Informasi Publik (KIP) yang lolos seleksi di Komisi I DPRD Sulut, Rabu (8/3/2023).

Dengan senyum yang khas Ketua Pertina Sulut ini menanggapi dengan santai isu tersebut, Andi menjelaskan bahwa semuanya sudah sesuai mekanisme dan tidak ada intervensi ataupun merubah penetapan nama-nama yang lolos.

Salah satu andalan politisi PDIP ini menjelaskan bahwa nama yang lolos seleksi  disampaikan tersebut sudah terbaik, tidak benar Pimpinan DPRD Sulut merubah atau mengganti nama yang telah ada, berdasarkan hasil Fit And Propertest yang disampaikan dinilai sudah mencakup keterwakilan etnis, proses seleksi calon anggota KIP berjalan sesuai tahapan dan aturan yang ada.

Klarifikasi langsung Ketua DPRD Sulut ini mematahkan isu yang beredar tentang seleksi nama calon Komisi Informasi Publik (KIP).**

Stiki

Jems Tuuk Pertanyakan Penurunan Nilai Aset Pemprov Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Komisi II DPRD Sulawesi Utara Bidang ekonomi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Provinsi Sulut, Selasa (7/3/202).

Jems Tuuk menyoroti soal pelunasan aset milik Pemprov Sulut, ditahun 2019 dan tahun 2020 ada penurunan nilai aset pemprov Sulut puluhan miliar rupiah.

“Tahun 2019 sebesar 23.147.523.218 miliar dan tahun 2020 2.716.906.500 miliar,”ungkap Jems Tuuk.

Menurutnya aset apa saja yang sudah dilakukan penghapusan di tahun itu.

“Aset apa yang dihapuskan, karena aset kedepan ini bisa dijaminkan untuk dijadikan stimulus pergerakan ekonomi di Sulawesi Utara,” tanya Tuuk.

Femmy Suluh selaku Kepala BKAD Provinsi Sulut Menjelaskan bahwa tahun 2019 waktu itu pembongkaran gedung Rumah Sakit Jiwa di jalan Bethesda dan kemudian dipindahkan setelah di nilai (appraisal) banyak kemudian di hapus, sehingga telah dilakukan juga penghapusan barang-barang, peralatan dan mesin.

Kemudian aset Provinsi Sulut yakni perolehan aset sampai tahun 2022 kurang lebih Rp12,2 triliun, dan tahun 2013 disampaikan belum diaudit menunggu hasil audit BPK.

“Terjadi peningkatan menjadi Rp13,1 triliun. Itu nilai perolehan ketika barang itu diadakan, tapi ada penyusutan dan penghapusan sehingga nilai aset sekarang 9,2 triliun, ada nilai aset yang bertambah setiap tahun seperti tanah, tapi ada aset yang berkurang seperti mesin dan peralatan lainnya,” tutur Femmy Suluh.*

Stiki

Jems Tuuk Tegaskan Dana Komite Itu Harus Dihentikan

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dengan Aliansi Peduli Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulut, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sulut, Badan Akreditasi Nasional (BAN), Selasa (7/3/2023).

Anggota DPRD Sulut Jems Tuuk yang juga Ketua LSM Masyarakat Peduli Pendidikan Sulawesi Utara menyorot tajam dana komite sekolah, menurut Tonaas LMI ini bahwa dana komite selalu menimbulkan persoalan bahkan menjadi akar permasalahan.

Kehadiran semua lembaga pendidikan dalam RDP untuk memberikan tanggapan dan masukan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pendidikan.

Politisi PDIP ini menyampaikan bahwa generasi penerus bangsa ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang tepat, dihadapan ketua komisi IV Tuuk gigih mempertahankan bahwa tidak boleh ada dana komite, banyak sekali kasus yang terjadi berkaitan dengan dana komite, dan jika dana komite tetap di akomodir maka Ketua LSM Masyarakat Peduli Pendidikan Sulawesi Utara ini akan melakukan gugatan untuk membatalkan Perda yang dijadikan alat perampokan para oknum kepala sekolah kepada murid.

Selanjutnya Jems mengatakan, Dulu dana komite itu diadakan karena dana BOS belum ada, tapi ketika dana BOS ini ada, dana komite tetap masih jalan yang seharusnya dihentikan.

Dia mencontohkan, di SMA 1 Dumoga ada oknum kepsek yang mengambil dana PIP siswa yang di berikan Presiden Jokowi untuk membayar komite dan itu membuat orang tua menangis di hadapan saya, karena berharap bantuan PIP dapat dipakai untuk beli tas dan sepatu sekolah anaknya.

Dijelaskan pula dimana di SMA Negeri 4 Manado ijazah belum diberikan kepada siswa karena dana komite belum dilunasi.

Jems Tuuk berpendapat, dengan adanya pembahasan Ranperda Pendidikan, maka dimintakan agar dalam draf Ranperda tidak ada lagi namanya pungutan dana komite di sekolah, kecuali sekolah tersebut tidak ada dana BOS.**

Stiki

Victor Mailangkay Apresiasi Demo Dari Mahasiswa Papua Barat

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Aksi Demo Mahasiswa Papua Barat  yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) datang ke  Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk menyampaikan aspirasi tentang Hak Asasi Manusia, Senin (6/3/2023).

Demo mahasiswa Papua Barat ini di terima oleh Anggota DPRD Sulut yakni Wakil Ketua  DPRD Victor Mailangkay bersama anggota Komisi I Melky Jakhin Pangemanan, dan Hilman Idrus.

Mahasiswa menuntut pemerintah dan instansi teknis terkait menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua di tanah Papua dan meminta Komnas HAM Republik Indonesia untuk mencari pelaku pembunuhan di Wamena dan memproses hukum pelaku.

Dalam penyampaiannya kepada pihak demonstran Victor mengatakan bahwa yang pertama kami Mengapresiasi apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa sebagai wujud kepedulian kepekaan, dan kedua kami atas nama rakyat Sulut menyambut dengan hati dan tangan terbuka kehadiran saudara-saudara yang berkuliah Sulawesi Utara ini, ketiga bahwa aspirasi yang disampaikan ini dan kami ikuti berpijak pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di NKRI, yang keempat bahwa kami setuju agar supaya rakyat Indonesia lebih khusus rakyat yang tinggal di daerah Papua merdeka dari ketidakadilan di dalam wadah NKRI, kami bersama sama untuk berjuang dan merdeka dari kemalaratan, yang kelima aspirasi yang disampaikan ini akan diperjuangkan dengan sepenuh hati.

DPRD Sulut berjanji akan segera memperjuangkan aspirasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Demo ini mendapatkan pengawalan dari Polda Sulawesi Utara, Polresta Manado, Polsek Mapanget dan Securiti yang sehari-hari bertugas di DPRD Sulut.**

Stiki

Sekwan Sandra Moniaga Tegaskan Soal Isu 95 M Perjalanan Dinas Anggota DPRD Sulut “Hoax”

DPRD Propinsi Sulut, Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Sekretaris DPRD Propinsi Sulawesi Utara mengatakan bahwa Isu yang beredar dihembuskan oleh oknum tertentu lewat salah satu media online di Sulut bahwa Perjalanan Dinas 45 Anggota DPRD Sulut pada Tahun 2021 mencapai Rp95 miliar, dapat dijelaskan bahwa isu tersebut tidak sesuai data yang akurat dan sah, Kamis (2/3/2023).
Data di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

Total anggaran Setwan pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp112.275.547.500, akan tetapi ketika diharuskan melakukan penghematan ketika menghadapi pandemi Covid-19, pagu anggaran Sekretariat DPRD direfocusing sehingga berkurang dan menjadi Rp102.469.109.704.

Anggaran tersebut di atas, sudah termasuk anggaran perjalanan dinas sebesar 14.314.764.707 yang hingga akhir tahun direalisasikan berdasarkan kebutuhan sebesar 14.260.443.692, biaya perjalanan dinas tersebut bukan hanya menunjang kegiatan Anggota DPRD, melainkan digunakan juga oleh ASN di jajaran Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan Setwan.

Sandra menyampaikan bahwa Pelaksanaan Perjalanan Dinas diatur standarnya oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Tatacara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Serta Pegawai Tidak Tetap.
Jadi pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat di-fiktifkan sebagaimana dituduhkan, karena aturannya jelas, dan pertanggungjawabannya menggunakan dokumen2 yang sah seperti tiket, boarding pass, bill hotel, serta Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas.

“Dengan demikian berdasarkan data yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa isu yang berkembang adalah isu sampah alias hoax, “tegas ibu Sekwan yang bersahaja ini.

Jajaran Setwan sangat berharap agar penyebar isu ini dapat diproses hukum.

 

Stiki

Pimpinan Dan Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Utara Melaksanakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut,postkota.net – Pimpinan dan anggota DPRD Sulut melaksanakan Sosialisasi wawasan kebangsaan (Sosbang) di dapilnya masing-masing sesuai agenda kerja yang sudah ditetapkan.

Sekretaris Komisi III DPRD Sulut DPRD Sulut H.Amir Liputo.SH menggelar Sosbang di SD Muhammadiyah 03 Kota Manado Kecamatan Tuminting Senin (21/2/2023).

Materi Sosialisasi Kebangsaan di paparkan langsung oleh Amir Liputo, dalam pemaparannya bahwa sosialisasi wawasan kebangsaan sangat penting untuk seluruh masyarakat, edukasi tentang kebangsaan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan serta cara pandang dan rasa nasionalisme serta cinta tanah air dan bangsa, ini semua berpedoman pada idiologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara pada hari jumat bertempat di Kelurahan Kairagi I Kecamatan Mapanget dan Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado anggota komisi III Arthur Kotambunan melaksanakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, dalam penyampaiannya Kotambunan mengatakan bahwa perlu dibedakan reses anggota dewan dan Sosbang.

Program wawasan kebangsaan yang dibuat DPRD Sulut dalam rangka bagaimana DPRD menggugah dan merangsang, bahwa pentingnya wawasan kebangsaan dalam bingkai hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Arthur Kotambunan mengatakan bahwa dulu wawasan kebangsaan didapat dalam kegiatan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), namun sekarang lebih dikenal dengan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah suatu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam kesempatan tersebut Dia juga mengingatkan kepada Lurah, staf kelurahan dan ketua-ketua lingkungan, tentang pentingnya menjaga dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Ditempat lain Sosbang di gelar juga oleh Anggota komisi III Yongkie Limen bertempat di Kelurahan Karame Lingkungan II Kecamatan Singkil dengan menghadirkan nara sumber Toar Palilingan.SH, dalam penyampaiannya tentang Pancasila dan UUD 1945 yang adalah dasar negara maka segala perbedaan yang terjadi pada masyarakat lewat wawasan kebangsaan sebagai pedoman untuk hidup berdampingan.

Setelah selesai materi Sosbang Yongkie Limen membagikan bantuan sembako kepada para peserta yang hadir sebagai wujud kepedulian dan komitmen diri sendiri dalam pemahaman prinsip kebangsaan.

Stiki

Victor Mailangkay : Pergantian Antar Waktu Sedang Berproses

Uncategorized|oleh

Sulut, postkota.net– Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sulut Dr. Victor Mailangkay, SH. MH mengatakan sudah siapkan calon pengganti Almarhum Johny Panambunan, Kamis (16/2/2023).

Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) sedang berproses, kekosongan yang terjadi di Fraksi Partai NasDem DPRD Sulut akan segera terisi kembali.

“Partai NasDem telah menyurat untuk usulan PAW, yang saat ini sudah diproses, dan calon pengganti adalah Norri Supit,” tutur Mailangkay.

“Saya berharap dengan hadirnya Norri Supit, Fraksi NasDem lebih meningkatkan semangat juang dalam mengawal aspirasi masyarakat Sulut, terutama menghadapi Pemilu 2024 dengan semangat Soliditas yang tinggi,” ucap Victor.

Wakil ketua I DPRD Sulut ini mengatakan bahwa Norri Supit adalah figur yang telah berpengalaman dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

“Ini juga adalah mantan anggota DPRD Provinsi Sulut periode 2014, 2019, juga sebagai ketua DPD Partai NasDem Sulut, jadi memang sudah berpengalaman,” tutup JVM.**

Stiki

MJP Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Di Desa Laikit Minahasa Utara

Berita, DPRD Propinsi Sulut, Uncategorized|oleh

Sulut, postkota.net – Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (SOSBANG) mulai di laksanakan oleh pimpinan dan anggota  DPRD Sulawesi Utara (Sulut), salah satu anggota legislatif Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) menggelar Sosbang di Desa Laikit Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (16/2/2023).

Dalam sosialisasinya MJP mengingatkan masyarakat yang hadir  kiranya tetap menjaga dan memelihara wawasan kebangsaan agar terhindar dari paham-paham radikalisme termasuk Intoleransi yang bisa merusak tatanan hidup bangsa dan negara tutur Pangemanan.

Melky Jackin Pangemanan juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga Sulawesi Utara sebagai pusat dari kerukunan umat beragama, jangan tergerus dengan perkembangan digital yang bisa dirasuki paham-paham yang bertujuan untuk memecah belah.

“Tugas kita sebagai DPRD bagaimana menjaga wawasan kebangsaan ini tetap hidup ditengah-tengah masyarakat. Sehingga kita bisa menangkal isu-isu terkait paham radikalisme,” ucap MJP.

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini mengharapkan wawasan kebangsaan ini terus diajarkan bagi generasi penerus, MJP mengatakan bahwa saat ini DPRD sementara mengkaji pembuatan peraturan daerah sebagai bentuk peran DPRD dalam merawat kebangsaan ini.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPRD Sulut Ir. Sandra Moniaga, MSi hadir dalam kegiatan tersebut memaparkan bahwa program wawasan kebangsaan yang dibuat DPRD adalah dalam rangka bagaimana DPRD menggugah dan merangsang bahwa pentingnya wawasan kebangsaan dalam bingkai hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**

Stiki

Billy Lombok Tentang Agenda Partai Demokrat

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Billy Lombok Wakil Ketua DPRD Sulut bicara soal SDM dan petani serta persiapan dirinya di  pemilu dan pilkada, hal ini disampaikan pada media di ruang kerjanya kantor DPRD Sulawesi Utara, Selasa (14/2/2023).

Billy menyampaikan bahwa Partai Demokrat telah mempersiapkan, semua kader terbaiknya untuk maju dalam semua perhelatan, baik pemilihan legislatif maupun pilkada, tinggal melihat agendanya seperti ucapnya. Adapun agenda dari Partai Demokrat antara lain :

1. Agenda resmi partai Demokrat, saya kira sesuai dengan partai partai yang lain, 2 partai Demokrat mengedepan ciri khas partai modern yakni mempadu padankan sistem pendaftaran baik secara online maupun manual (offline), 3. Ketika caleg yang sudah pasti! kita akan mengadakan tekhnis internal, yaitu untuk melihat mana yang layak untuk maju, 4. Kita partai Demokrat tentunya kita tidak ada biaya, baik untuk nomor urut maupun proses pencalonan, ungkap Billy.

Kemudian berkaitan dengan saya ” saya siap untuk di tugaskan partai, untuk menuju kemana saja, Saya sudah diskusi dengan keluarga, teman teman maka pas untuk daerah pemilihan Minahasa-Selatan, Minahasa-Tenggara.

Panggilan ini belum “tuntas” di sana, dan selama ini sudah berjuang untuk kepentingan saudara-saudara yang ada di minsel-mitra, ketika di tanya menyangkut tentang apa yang belum tuntas? tutur lombok? Banyak saya kira yang belum “tuntas” yakni aspirasi masyarakat yang perlu di kawal.

Billy menuturkan soal petani cap tikus, itu butuh sentuhan maupun pengawalan, karena masih banyak teman-teman petani berharap mereka akan mendapatkan legitimasi resmi untuk berdagang, banyak infrastruktur-infrastruktur.

“Saya di beri kepercayaan rakyat sebagai wakil ketua DPRD nah tentu ada nilai tambah di sana termasuk pimpinan partai ada nilai tambah di sana,”tutur Lombok.

Tentang dapil Minahasa-Selatan Minahasa-Tenggara sendiri terkait infrastruktur dan proyek berbagai hasil yang sudah di canangkan OD-SK sekarang tentu harus di kawal ke depan.

Bagaimana semuanya terhubung dengan baik satu dengan yang lainnya tentu di rasakan oleh yang lain , yaitu masalah pupuk misalnya, serta masalah akreditasi sekolah, selain itu masalah SDM di sana penting sekali karena saya berlatar belakang keluarga besar akademisi, dan kita satukan dengan masalah SDM (Sumber Daya Manusia).

Sumber Daya Manusia merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya dan itu perlu kita bangun SDM sebab itu menjadi unsur yang sangat penting tutur Sekretaris Partai Demokrat ini .**

Stiki

Kode Etik Dan Tata Beracara Di Tetapkan Dalam Paripurna DPRD Sulawesi Utara

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net– Bertempat di ruang Paripurna DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna tentang Kode Etik DPRD dan Peraturan DPRD Tata Beracara Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut ditetapkan, Selasa (14/2/2023).

Ketua Pansus  Sandra Rondonuwu mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan rekan-rekan tim pansus yang telah memberikan daya, tenaga dan pikiran, serta berkomitmen menyelesaikan dan patuh pada ketentuan yang ditetapkan.

Yang kedua adalah menjadikan anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang disegani dan memiliki integritas yang baik dihadapan masyarakat, kemudian menindaklanjuti surat menteri dalam negeri nomor satu: 88341/ 7741/01 November 2022 perihal fasilitas rancangan peraturan DPRD Sulut tentang kode etik.

“Maka ruang lingkup, dalam peraturan DPRD tentang kode etik ini, terdiri dari ketentuan umum, tujuan kode etik, sikap dan perilaku pimpinan dan anggota DPRD, tata kerja, tanggungjawab pimpinan dan anggota DPRD, ketentuan dalam rapat, tata cara menerima tamu, ketentuan perjalanan dinas, tata hubungan DPRD, hubungan dengan mitra kerja dan lembaga diluar DPRD, penyampaian pendapat. Tanggapan, jawaban dan sanggahan. Begitupun, kewajiban anggota DPRD, kekayaan anggota DPRD, rangkap jabatan, konflik kepentingan, sanksi mekanisme, penjatuhan sanksi, pembelaan dan rehabilitasi,” katanya.

Lanjutnya, tata cara pengaduan, rahasia, perubahan kode etik dan terakhir ketentuan penutup. “Tujuan ditetapkannya peraturan DPRD tentang kode etik ini, adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD, serta membantu pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan setiap tugas, wewenang, kewajiban dan tugasnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya,” sahutnya.

“Untuk rancangan peraturan DPRD, terkait kode etik DPRD Provinsi Sulut terdiri dari 19 Bab dan 31 pasal. Kedua tata beracara badan kehormatan. Tata beracara badan kehormatan DPRD dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 38 dan 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan Pasal 63, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti, surat menteri dalam negeri, nomor satu: 88341/7739/ 01 November 2022 perihal fasilitas Ranperda DPRD Provinsi Sulut, tentang tata beracara badan kehormatan,” tambahnya.

Maka ruang lingkup dan DPRD terkait Kode Etik, yaitu ketentuan umum, kedudukan, tugas dan wewenang pada kehormatan. Baik itu materi, tata cara pengaduan, pemeriksaan, rapat dan sidang, alat bukti dan verifikasi, persidangan pengambilan keputusan, pelaksanaan putusan, sanksi dan ketentuan penutup. Untuk tata beracara Badan Kehormatan DPRD terdiri dari 10 Bab dan 45 Pasal.

Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen,SpB.KBD yang di dampingi Wakil Ketua Dr. Victor Mailangkay, SH. MH,  James Kojongian menanggapi hasil laporan  pembahasan Ranperda Kode Etik DPRD dan Peraturan Tata Beracara Badan Kehormatan perda ini bisa dijalankan sesuai dengan amanat yang ditetapkan pada hari ini, dan juga kesepakatan dari pimpinan bersama anggota DPRD Sulawesi Utara. *

Stiki

Victor Mailangkay “14 Februari Adalah Peristiwa Bersejarah Bagi Sulawesi Utara”

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Peristiwa bersejarah di Sulawesi Utara yang dikenal dengan peristiwa merah putih yang terjadi pada 14 februari 1946 mengingatkan Victor Mailangkay kepada perjuangan ayahnya, Frederik Mailangkay, Selasa (14/2/2023).

Peristiwa Merah Putih adalah peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang berlokasi di Teling yang jalannya dinamakan jalan 14 februari.

Berbagai himpunan rakyat di Sulawesi Utara yang meliputi pasukan KNIL dari kalangan pribumi, barisan pejuang serta laskar rakyat berusaha merebut kekuasaan atas Manado, Tomohon dan Minahasa yang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di atas gedung tangsi militer Belanda

Perlawanan tersebut adalah bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Utara untuk mempertahankan kemerdekaan dan menolak provokasi tentara Belanda yang menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hanya untuk pulau Jawa dan Sumatera.

Ketua GM FKPPI Sulut ini menuturkan, pada tanggal 14 Februari tahun 1946 itu, berbagai himpunan masyarakat Sulut baik itu dari masyarakat pribumi, barisan pejuang, laskar rakyat, berusaha merebut kembali kekuasaan atas Manado, Tomohon, dan Minahasa, yang ditandai dengan pengibaran bendera Merah Putih di atas gedung tangsi militer Belanda.

“Almarhum ayah saya menjadi pelaku sejarah peristiwa Merah Putih di Manado, yang di pimpin oleh Charles Choejs Taulu dan Bernard Wilhelm Lapian, hingga berhasil merebut kekuasaan kala itu,” kenang JVM.

“Mari kita sama-sama memperingati dan mendukung penuh Kota Manado yang ada di Provinsi Sulut ini, sebagai Kota Pejuang,” pungkas Mailangkay .*

Stiki

Rapat Dengar Pendapat DPRD Sulut Soal Bendungan Kuwil

Uncategorized|oleh

Sulut, postkota.net – Rapat Dengar Pendapat lintas komisi 1 dan III DPRD Sulut dengan tegas meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk segera melakukan pembenahan atau berbenah terkait data kepemilikan tanah yang dinilai kurang baik, Rabu (8/2/2023).

Banyaknya peristiwa sengketa tanah yang terjadi, dikarenakan BPN tidak memiliki data yang valid sehingga tidak tertata sebagai mana mestinya hal ini di katakan oleh Amir Liputo.

“Yang dirugikan banyak termasuk negara. Saya contohkan kasus kepemilikan tanah terkait pembebasan lahan di bendungan kuwil kawangkoan yang hingga kini masih ada yang menggugat. Untuk itu, kami minta segera berbenah BPN,” ucap Liputo

Sementara itu disisi yang lain Amir mengatakan bahwa para hukum tua atau kepala desa harus lebih berhati-hati dalam melakukan pendataan ulang register kepemilikan tanah tentunya berdasarkan informasi yang akurat dan jelas.

Amir mengatakan bahwa Para hukum tua mungkin tidak salah, api mungkin ketidakmampuan mereka, dan ada keterbatasan, dengan demikian perlu ada pelatihan pengetahuan soal kepemilikan lahan, dan ini perlu ada pendampingan dari BPN sebagai lembaga yang oleh Negara diberikan hak.

“Bukan hanya mengandalkan surat tapi melihat lokus, di mana tanah itu berada sebelum mengambil keputusan, tanah itu milik siapa, dan ada di mana. Ini paling penting,” tutur Amir.

DPRD Sulut telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus ganti untung lahan bendungan Kuwil Kawangkoan, di mana terjadi gugatan antara beberapa pihak sebagai pemilik lahan yang akan dibayarkan sebesar Rp 420 juta itu.

Di lain hal Ketua DPRD Sulut Andi Silangen menyampaikan bahwa DPRD Sulut hanya sebagai mediator dan semua itu dikembalikan ke pihak masing-masing. Menurutnya lebih baik berdamai karena kalau berperkara akan panjang dan belum tentu akan selesai dengan cepat karena butuh waktu.

“Kalau tidak mau damai silahkan para pihak beracara di pengadilan, uang ini tidak bisa dicairkan karena sudah saling menggugat satu sama lain,” jelas Ketua Pertina Sulut ini.

I.Komang Sujana selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I  sependapat dengan DPRD jika tidak ada kata sepakat maka dipersilahkan para pihak untuk berperkara atau menempuh jalar hukum.*

Stiki

Di Bukanya Rute Penerbangan Manado-Jepang Imelda Novita Rewah Apresiasi Pemerintah Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Dibukanya rute penerbangan Manado -Jepang mendapat perhatian dari anggota Komisi IV DPRD Sulut Imelda Nofita Rewah (INR), Kamis (2/2/2023).

INR memberikan apresiasi kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara atas di bukanya rute penerbangan Manado-Jepang.

Anggota Komisi IV yang membidangi Pariwisata menuturkan terobosan ini jelas membangkitkan kembali gairah pariwisata Sulut hingga dunia internasional. Pariwisata Sulut kembali menunjukan gairahnya awal kebangkitan Sulut pasca Covid19.

Rewah mengatakan, seperti halnya di katakan Gubernur kesempatan penerbangan langsung dari Manado ke Jepang jelas membuka akses luas antara Sulut dan Negara Jepang yang dikenal luas juga memiliki kelebihan dalam bidang teknologi, pendidikan, pariwisata dan sebagainya, ini otomatis bakal mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sulut.*

Stiki

Acara Pesta Adat Tulude Di Kabupaten Kepulauan Sitaro Di Hadiri Ketua DPRD Sulut Andi Silangen

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net- Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menggelar Pesta Adat Tulude di Lapangan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur (Sitim), Rabu (1/2/2023).

Hadir dalam Pesta Adat tersebut adalah Wakil Gubernur (Wagub) Steven O. E. Kandouw, Ketua DPRD Provinsi Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD, Bupati Sitaro Evangelian Sasingen, Anggota DPRD Provinsi Sulut Toni Supit serta Wakil Bupati Jhon H Palandung.

Duduk bersama di hajatan budaya Tulude mengenakan laku tepu dan paporong atau pakaian adat, Bupati Sitaro Evangelian Sasingen menyampaikan ucapan selamat datang di Bumi Karangetang Mandolokang Kolo-Kolo kepada yang Wagub Drs. Steven Kandouw bersama Istri dr. Devi Tanos, MARS dan Forkopimda dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulut di pesta adat Tulude 2023.

Bupati Sitaro menuturkan bahwa salah satu acara budaya warisan leluhur yang masih dilestarikan sampai saat ini adalah upacara adat Tulude. Kata Tulude atau Menulude berasal dari Suhude dalam bahasa Siau yang berarti tolak.

“Dalam arti luas Tulude berarti menolak untuk terus bergantung pada masa lalu dan bersiap menyongsong masa depan yang baru,” ungkap Sasingen.

Tulude adalah upacara pengucapan syukur kepada Mawu Ruata Ghenggona Langi (Tuhan Yang Maha Kuasa). Dimana atas berkat-Nya kepada umat manusia selama setahun yang lalu, memohon penyertaan dan pertolongan-Nya di tahun yang baru.

Dalam hal imi pula Bupati menjelaskan bahwa tahun 2022 merupakan tahun recovery bagi daerah Sitaro, hampir dua tahun bergelut dengan penanganan pandemi Covid-19.

“Olehnya gelar adat Tulude mengusung tema Berjuang Bersama, Membangun Sitaro, menjadi tekad kami pemerintah dan masyarakat di tahun 2023 ini dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama,” tutupnya.*

Stiki

Victor Mailangkay Semua Harus Berjalan Bersama

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Postkota.net-Ketua DPW Partai NasDem Dr.Victor Mailangkay,SH.MH hadir dan menyapa masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara, Senin (30/1/2023).

Victor Mailangkay hadir di Kabupaten Mitra untuk menyampaikan dukungan dari calon presiden Partai NasDem kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Partai NasDem Rini Moo dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mitra Kenny Jii.

“Ini adalah bentuk soliditas Partai NasDem di mana calon presiden dan calon legislatif berjalan bersama dan tetap dalam garis partai,” tutur Mailangkay.

Sosialisasi calon presiden Anies Baswedan dan calon Anggota DPRD Provinsi Sulut Dapil Mitra, Minsel serta Caleg DPRD Kabupaten Mitra ini, tidak boleh dipisah dan harus jalan bersama.

“Ini juga berlaku untuk seluruh kader Partai NasDem, baik calon DPR RI, maupun DPRD di tingkat provinsi sampai kabupaten kota,”  ucap Mailangkay.

Kegiatan yang berlangsung dihadiri oleh masyarakat dan menyambut baik calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari Partai NasDem serta calon presiden Anies Baswedan.*

Stiki

SAMBUT PRESIDEN JOKOWI, FDW-PYR HADIRI PERESMIAN BENDUNGAN KUWIL MINUT

Uncategorized|oleh

MINSEL,Postkota.Net- Bupati Minahasa Selatan Bpk. Franky Donny Wongkar SH bersama Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang, menghadiri Peresmian Bendungan Kuwil Kawangkoan, Minahasa Utara oleh Presiden Republik Indonesia. Ir Joko Widodo (Jokowi), yang berlokasi di Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara,Kamis, 19 Januari 2023.

Presiden Jokowi Dalam Sambutannya menyampaikan bendungan yang dibangun Kuwil memiliki sejumlah manfaat bagi warga sekitar bendungan, Memiliki kapasitas tampung 26 juta meter kubik dengan luas genangan 157 hektare, yang bisa nanti untuk pembangkit listrik, kemudian mengurangi banjir dan juga untuk pertanian.

Lanjut Jokowi Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan dilatarbelakangi oleh peristiwa banjir bandang yang melanda Kota Manado pada tahun 2014 yang lalu. Melalui bendungan tersebut, diharapkan potensi banjir di Kota Manado dan sekitarnya dapat direduksi dengan baik.”Kata Presiden

Dalam Peresmian tersebut Turut hadir Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Anggota Komisi V DPR RI Djenri Alting Keintjem, Gubenur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito, dan Direktur Utama Nindya Karya Haedar A. Karim Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Alfret Denny Djoike Tuejeh, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol. Setyo Budiyanto. beserta seluruh bupati dan walikota se-Sulawesi Utara

Stiki

GUBERNUR OD DAN WALIKOTA ANDREI ANGOUW DAMPINGI PRESIDEN JOKOWI KUNJUNGI PASAR MANADO

Manado, Nasional, Sulut|oleh
Inst;Presiden Jokowi kunjungi Pasar tradisional pinasungkulan

MANADO, Postkota.net – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memulai kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tepatnya di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kamis (19/1/2023).Jokowi sapaan akrabnya mengawali kunjungannya di Pasar Pinasungkulan, Karombasan, Kota Manado didampingi Gubernur Olly Dondokambey, Wali Kota Manado Andrei Angouw, Sekretaris Kota Manado Micler Lakat, Dirut PD Pasar Manado Lucky Senduk serta sejumlah pejabat lainnya.

Presiden yang tampil tanpa masker disambut antusias para pedagang di salah satu pasar terbesar di Kota Manado tersebut. Apalagi, Presiden pada kesempatan tersebut selain membuka ruang diskusi dengan para pedagang juga memberikan hadiah berupa kaos dan bantuan sosial berupa uang tunai.

Seusai dari situ, Jokowi bertolak ke Minut untuk meresmikan Bendungan Kuwil Kawangkoan. Sebelum ke situ Jokowi singgah di Pasar Airmadidi yang juga berlokasi di Minut

“Hari ini, Bendungan Kuwil Kawangkoan telah selesai dibangun dan saya resmikan. Selain mengurangi banjir (di Manado), bendungan dengan luas genangan 157 hektare ini bisa juga digunakan untuk pembangkit listrik, pertanian dan sebagai destinasi wisata,”ungkap Jokowi.

Usai meresmikan Bendungan Kuwil, Presiden Jokowi meninjau pembangunan infrastruktur pariwisata di Likupang, Minut. Likupang diketahui masuk 5 destinasi wisata super prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

Dari Minut, Jokowi menutup kunjungan kerja hari pertamanya di Sulut dengan menyambangi salah satu Manado Town Square. Lagi-lagi, Jokowi disambut antusias masyarakat yang sekadar ingin melihat presidennya atau bahkan berswafoto.

Sekadar diketahui, dari informasi yang diterima, pada Jumat (20/1) besok, Jokowi akan melanjutkan kunjungan kerjanya dengan mendatangi Taman Laut Bunaken, Pasar Bersehati dan meresmikan Malalayang Beach Walk sebelum kembali ke Jakarta. (Tim Red)

Stiki

Agenda Rapat Paripurna Di Awal Tahun Tentang Penyampaian Reses Dan Alat Kelengkapan DPRD

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net -DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna penyampaian laporan kinerja Alat Kelengkapan Dewan dan penyampaian laporan pelaksanaan reses III masa persidangan pertama tahun 2022, Jumat (6/1/2023).

Ketua DPRD Provinsi Sulut dr.Fransiscus Andi Silangen,SpB.KBD, memimpin langsung rapat paripurna tersebut dan didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, Billy Lombok, dan James Arthur Kojongian itu dihadiri Sekprov Steve Kepel mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur.

Masing-masing alat kelengkapan dewan menyerahkan laporan kinerja pada pimpinan DPRD. Dilanjutkan dengan penyerahan hasil reses III masing-masing daerah pemilihan (Dapil).

Ketua DPRD Andi Silangen mengatakan “Kami harapkan aspirasi yang diperoleh saat reses mendapat perhatian pihak eksekutif”.

DPRD Sulut juga memberi apresiasi terhadap pencapaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Olly Dondokambey-Steven Kandouw (ODSK).

“Dibawah kepemimpinan ODSK di tahun 2022, setidaknya 20 penghargaan dan prestasi boleh dihadirkan pemimpin daerah kita, yang sudah selayaknya kita apresiasi setinggi-tingginya,” tutur Silangen.

Penghargaan tersebut diantaranya adalah penghargaan Paritrana Award dengan predikat terbaik dalam hal perlindungan tenaga kerja di daerah melalui jaminan sosial, sehingga dijadikan role model bagi daerah lain bagaimana memproteksi rakyatnya dengan jaminan perlindungan, pada bidang perekonomian, ODSK menerima penghargaan Primaniyarta dari Presiden Jokowi karena dinilai berhasil meningkatkan perekonomian Sulut, khususnya ekspor di bidang perikanan dan pertanian dengan gerakan “Marijo Bakobong” Dan begitu banyak penghargaan lainnya.

Terkait Indeks Pertumbuhan Manusia Propinsi Sulawesi Utara terus mengalami kenaikan, pada tahun 2022 berada di angka 73,81.

Sementara itu dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan oleh Sekdaprov Steve Kepel bahwa pemerintah daerah dan rakyat Sulut salut atas sinergitas  pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara konsisten menunjukkan eksistensi pemenuhan tugas, peran dan tanggung jawabnya dalam menjadi komponen pembangunan bangsa di bumi Nyiur Melambai.

Di samping itu mampu menjalin koordinasi dan sinergitas yang positif dengan segenap komponen pembangunan di daerah ini, utamanya Pemerintah Provinsi, dalam mengawal pencapaian visi dan misi pembangunan daerah di Sulawesi Utara, termasuk dalam mensolusikan tantangan-tantangan yang ada.

Terkait dengan aspirasi masyarakat, kita sadari dan tidak dapat dipungkiri pemerintah daerah maupun DPRD Provinsi Sulawesi Utara masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan, yang menyebabkan tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi.

Dengan demikian perlu disusun skala prioritas dengan mempertimbangkan aspek disparitas kebutuhan dan kemampuan serta kapasitas pemerintah daerah.

Dengan komitmen yang sama, serta semangat, kerja keras dan kerja bersama dari kita semua, sangat diyakini secara bertahap seluruh kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat kita wujudkan bersama, begitu juga tekad kita mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju dan sejahtera.

Rapat paripurna ini dihadiri anggota DPRD Sulut, Sekwan Ibu Sandra Moniaga, dan jajaran SKPD di Pemprov Sulut. *

Stiki

Tajuk Rencana Oleh : Angelo P T Uno

CATATAN POSTKOTA, Sulut|oleh

‘Porak Poranda’ Indonesia Dilanda Covid 19

Pemimpin Redaksi Postkota.Net

Virus Covid 19 bagaikan badai yang datang melanda di semua negara ternasuk Indonesia. Bagaimana tidak? Aktivitas perekonomian lumpuh total. Kawasan Mall, restoran, tempat pariwisata dan semua tempat pelayanan tidak beroperasi karena Pemerintah memberlakukan Pembatasan berskala nasional.

Ratusan ribu warga terdampak covid 19 dengan berbagai varian


Tentunya ini sangat berdampak dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski pemerintah berusaha mengsubsidi dengan mengucurkan bantuan sosial berupa BLT Dana Desa serta bantuan UMKM, namun tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Pusat melalui Dana Desa


Inflasi makin tak terbendung, melonjak berlipat-lipat, dan membuat perekonomian semakin terpuruk.


Meski warga yang menderita Covid 19 masih ada, namun pemerintah berusaha bangkit dari keterpurukan, membenahi semua sendi perekonomian yang porak poranda.
Tahun 2023, semua kawasan perekonomian mulai diaktifkan lagi, dan tidak ada pembatasan, sehingga perlahan lahan perekonomian mulai bergerak.
Warga pun sangat berharap tidak ada lagi pembatasan, sehingga new normal bisa terealisasi di negara ini. Indonesia bangkit, masyarakat pun sejahtera.(*)

Stiki

Turun Reses Victor Mailangkay Respon Aspirasi Warga

Advetorial, DPRD Propinsi Sulut, Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Wakil Ketua DPRD Sulut Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH menggelar Reses di Kantor Kelurahan Islam Kecamatan Tuminting Kota Manado, Senin (23/11/2022).

Reses yang digelar adalah ke III DPRD Sulawesi Utara dan dalam kesempatan tersebut Victor Mailangkay bertemu dan bertatap muka dengan perangkat kelurahan dalam hal ini Lurah Kelurahan islam bersama ketua-ketua lingkungan.

Dari pertemuan tersebut para Ketua-ketua lingkungan mengeluhkan tentang keluhan masyarakat terkait jalan yang rusak.

“Ada juga keluhan masyarakat terkait drainase yang masih belum bisa menampung debit air yang besar karena masih terjadi banjir,” Ungkap Ketua Lingkungan 5.

Lanjutnya dia mengatakan banyak sekali kendaraan kointener yang lalulalang dan akibatnya jalan rusak.

“Ketika pagi kendaraan tersebut mereka masuk membuat lalu lintas macet biasanya pagi-pagi yang menghambat anak-anak kami mau pergi sekolah,” tuturnya.

Mendengar keluhan-keluhan yang disampaikan oleh ketua-ketua lingkungan Victor menanggapi hal tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan ke Pihak yang bertanggung jawab baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.

“Setiap aspirasi yang bapak ibu sampaikan saya akan teruskan dan yang menjadi kewenangan kota manado akan kami teruskan dan yang menjadi kewenangan provinsi akan saya perjuangkan,” tegas Mailangkay.

Stiki

Anggota DPRD Sulawesi Utara Melaksanakan Reses III Guna Menyerap Aspirasi Warga

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Anggota DPRD Sulut menggelar reses III di daerah pemilihan (dapil) masing-masing mulai dari tanggal 21 sampai dengan 26 November, Legislator DPRD Sulut Hi.Amir Liputo, SH dari dapil Kota Manado melaksanakan reses di Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget, Senin (21/11/2022).

Bertempat di Masjid Besar Al-Muhajirin Amir Liputo mendengarkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat Kelurahan Paniki Dua terkait belum terealisasinya proyek pembangunan, antara lain infrastruktur yang masih belum terlaksana, hal ini disampaikan salah satu warga.

Dalam menanggapi aspirasi dari masyarakat Liputo memaparkan tentang penanganan serta progres pembangunan di Sulawesi Utara khususnya kota Manado yaitu jalan lingkar tahap demi tahap di tahun 2026 yang nanti secara keseluruhan akan selesai di tahun 2026.

Lanjut Liputo menuturkan “Kewajiban sebagai anggota DPRD Sulut mohon Doa jalan ringroad 2026 Manado sudah selesai, saya berjuang Manado Utara akan lebih baik dari Manado Selatan, kemudian usulan saya Mapanget, Pandu untuk bangun sekolah SMA Negeri”.

Sementara itu Anggota DPRD Sulut dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Melky .J. Pangemanan menggelar reses III masa persidangan I tahun 2022, Rabu (23/11/2022).

Reses III MJP dilaksanakan dengan Komunitas Petinju Minahasa Utara bertempat di Desa Treman, atlit dan pelatih tinju menyampaikan aspirasi mereka, diketahui bahwa MJP adalah Ketua Pertina Minahasa Utara.

MJP menyampaikan apresiasinya kepada para atlit tinju asal Minut yang telah mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan mampu mengharumkan Minut.

” Kami sangat bangga karena atlit kita mampu memberikan 5 medali, 1 emas, 3 Perak, dan 1 perunggu, ” ucap Pangemanan.

Atlit dan Pelatih berharap adanya perhatian pemerintah kepada mereka untuk dapat memberikan fasilitas tempat latihan, menanggapi aspirasi tersebut MJP mengatakan ini akan menjadi perhatiannya khususnya tinju, tentunya harapan kami ada anggaran khususnya untuk olahraga tinju, tutur MJP.

Stiki

Victor Mailangkay Pimpin Langsung Rapat Persiapan Pelantikan Dan Rakerda GM FKPPI

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, POSTKOTA.NET – Rapat pembahasan dalam rangka Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) GM FKPPI 1 di pimpin oleh Ketua Pengurus Daerah Victor Mailangkay, Senin (31/10/2022).

GM FKPPI Sulut sedang bersiap untuk menuju Pelantikan Dan Rakerda 1, untuk itu persiapan-persiapan sedang di lakukan baik oleh Pengurus Daerah (PD) maupun Panitia Pelaksana (Panpel).

Saat di konfirmasi oleh awak media Mailangkay mengatakan bahwa semuanya sudah di persiapkan.

JVM menuturkan, ” pengurus Daerah bersama Panitia pelaksana sedang bekerja untuk pelaksanaan Rakerda,memang masih ada yang harus di tambahkan atau lengkapi tapi itu tinggal teknisnya saja, karena bersama Panitia pelaksana kami sudah audiens dengan Pembina GM FKPPI dalam hal ini Danrem 131/Santiago dan mengkonfirmasi ke setiap Pengurus Cabang yang ada tersebar di 11 Kabupaten/Kota”.

Disisi lain Sekretaris PD GM FKPPI Sulut juga menyampaikan bahwa Ketua Umum Pengurus Pusat bersama Sekretaris Jenderal GM FKPPI akan hadir untuk melantik PD GM FKPPI Sulut.

” Di konfirmasi bahwa Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Surbakti, MBA bersama Sekretaris Jenderal Ary Garyanida akan hadir untuk melantik PD GM FKPPI Sulut”, ungkap Dolvi.

Stiki

Terpilih Secara Aklamasi Braien Waworuntu Pimpin Pemuda Pancasila Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Hasil Musyawarah Majelis Pemimpin Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sulawesi Utara memilih Braien Waworuntu pada musyawarah VIII di hotel Aryaduta, Senin (24/10/2022).

Ketua DPD Partai NasDem Minahasa ini terpilih secara aklamasi, dengan terpilihnya Braien Waworuntu sebagai Majelis Pemimpin Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Sulut, maka secara resmi BW menjadi Ketua Pemuda Pancasila Sulawesi Utara selama 5 tahun ke depan.

Saat memberikan sambutan Braien menyampaikan komitmennya, ” Saya bersama pengurus lain akan membawa misi konsolidasi organisasi menyeluruh dan terukur, dan menjadikan Pemuda Pancasila Sulawesi Utara sebagai organisasi yang berintegritas, mandiri dan progresif, dan akan menjalin silaturahmi dari pengurus ranting sampai pengurus wilayah,” ungkap BW.

BW menuturkan “saya akan memperkuat SDM Pemuda Pancasila dan menyiapkan berbagai program antaranya dengan pendidikan dan pelatihan berjenjang dan mendorong kemandirian kader lewat kewirausahaan juga distribusi potensi dalam segala sektor,”tutup Braien Waworuntu

Stiki

Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen Terima PKH Nusa Utara

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net– Bertempat di ruang serbaguna Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)  Ketua DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Nusa Utara, Senin(24/10/2022).

Dalam RDP tersebut Andi Silangen mengatakan bahwa dari data yang ada, tiga Kepulauan Nusa Utara, yakni Sangihe, Talaud, dan Sitaro belum memiliki semangat yang sama untuk menindak program PKH.

Silangen mengungkapkan, “Ternyata anggaran tahun 2022 di APBD Induk, untuk Talaud nol, Sangihe nol tapi Puji Tuhan dengan pimpinan yang baru, di APBD perubahan dapat, sekitar dua ratus juta dan itu lebih dari cukup. Untuk Sitaro termasuk paket hemat, empat puluh juta,” ucap Ketua Dewan

Program Keluarga Harapan (PKH) dapat di maksimalkan pada semua kabupaten dan kota, maka hasilnya berpengaruh positif bagi penekanan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

“Sekarang 7,23 angka kemiskinan, di tahun 2024 bisa menjadi 5 dan di 2030 menjadi nol,” ucap Andi.

Jems Tuuk bersama Careig Runtu hadir mendampingi Dalam Rapat Dengar engar Pendapat bersama PKH Nusa Utara tersebut.

Stiki

Respon Positif Ketua DPW Partai NasDem Sulut Victor Mailangkay Duet Anies-Luhut

Berita, DPRD Propinsi Sulut, Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net- Victor Mailangkay Sepakat Duet mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Buat Indonesia Setara Negara Maju, Jumat (21/10/2022).

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan mengungkap ada sejumlah nama yang berpotensi jadi kandidat Cawapres, mulai dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hingga Menko Marves Luhut B Pandjaitan.

“Kalau kita lihat ada kepala-kepala daerah. Ada Andika kalau sudah pensiun, ada Ridwan Kamil, terus ada Ibu khofifah menjadi masuk. Kalau saya Luhut Binsar Pandjaitan menjadi salah satu figur,” kata Ali kepada wartawan, Selasa (18/10).

Secara pribadi, Ali mengatakan lebih mendukung Luhut menjadi Cawapres Anies. Menurutnya, Luhut memiliki kemampuan, karakter, dan jejaring yang kuat. Luhut juga bisa jadi pelengkap Anies.

Victor Mailangkay ikut memberi tanggapan dan respon positif soal Penentuan Cawapres, dia menyebutkan Partai NasDem dalam menentukan Cawapres mengedapankan Politik Kebangsaan.

Menurutnya Seorang yang lahir dari keturunan batak ini bisa menjadi pasangan yang kuat yaitu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

“Pasangan ANIES-LUHUT bukan saja memberikan harapan baru terjadi akselerasi Indonesia menjadi Negara Maju yang setara dengan Jepang dan Korea Selatan,” tutur Victor Wakil Ketua DPRD Sulut ini kepada wartawan.

Legislator senior dan juga tokoh politik ini mengungkapkan ini pasangan paripurna untuk di usung oleh Partai NasDem dan partai koalisi yang akan dibangun.

“Pasangan calon ini akan mampu memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi seluruh rakyat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika,” Kata Ketua DPW NasDem Sulut.

CB**

Stiki

Jems Tuuk Menerima DPRD Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net— Anggota DPRD Sulut (Sulut) terima kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara di kantor DPRD Provinsi Sulut, Kamis (20/10/2022).

Herry Rotinsulu yang ikut serta menyambut Kunjungan DPRD Kabupaten Karo tersebut mengatakan bahwa mereka ingin tahu bagaimana cara berternak babi yang tepat agar supaya tidak terserang virus atau penyakit.

“Kita di Sulut kan tidak ada virus yang menyerang ternak babi, sehingga dianggap bisa dicontoh oleh mereka, karena di Kabupaten Karo itu ternak mereka sering terkena virus,” tutur HERO.

Ikut serta dalam menyambut tamu dari DPRD Kabupaten Karo tersebut adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sulut dan Dokter Hewan.

Stiki

Glady Kawatu : Terimakasih Kepada Seluruh Jajaran DPRD Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Bertempat diruang Paripurna DPRD Sulawesi Utara serah terima jabatan Sekretaris Dewan di gelar, Rabu (19/10/2022).

Pjb.Sekprov Sulut Praseno Hadi yang di dampingi Asisten III Frangky Manumpil Dan Kaban BKD Clay Dondokambey memimpin langsung serah terima jabatan tersebut.

Glady Kawatu selaku sekwan lama dalam sambutannya mengatakan bahwa ” Menjadi birokrat adalah pilihan saya karena keluarga saya, mewarisi dari orang tua terlebih dari papa saya tapi menjadi Sekwan bukan pilihan saya”.

Kawatu menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran DPRD Sulut yang dua tahun lebih telah bekerjasama dengan baik dan kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan mohon dimaafkan.

Sementara itu Ibu Sandra Moniaga sebagai pejabat Sekwan yang baru dalam sambutannya mengatakan mendukungnya dalam melaksanakan tugas kerja dan tanggung jawab yang sudah di percayakan kepadanya.

Pjb.Sekprov Sulut Praseno Hadi dalam sambutannya mengatakan ” bahwa adalah hal yang biasa pindah jabatan di pemda,ini adalah penghargaan,tidak mungkin di satu tempat terus menerus, harus berkembang, menjadi sekwan adalah orang yang terpilih, torang satu rumah satu payung cuma unit kerja kita berbeda, semua sama di bawah Pemprov Sulut “.

Lanjut Praseno Hadi ” dukung Ibu Sandra disini, saling mendukung, mapalus sama-sama dan dukung Program Gubernur Olly dan Wagub Steven, sesuai slogan Bangkit Bersama Sejahtera Bersama, selamat bekerja Ibu Sandra dan selamat bekerja Ibu Glady” tutup Sekprov.

Hadir dalam acara serah terimah tersebut Pejabat Struktural, staf pegawai dan THL di lingkungan jajaran DPRD Sulut.**

Stiki

Fransiscus Andi Silangen Apresiasi Petani Di Bolaang Mongondow

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB,KBD mengikuti giat penanaman cabe dengan memanfaatkan pupuk organik, Jumat (14/10/2022).

Bertempat di perkebunan Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga timur Kabupaten Bolaang Mongondow dilakukan penanaman cabe dengan memanfaatkan pupuk dan pestisida organik, kegiatan penanaman secara simbolis tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sulawesi Utara.

Silangen dalam sambutanyna menyampaikan bahwa, “Pemerintah harusnya hadir dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi karena mereka membantu pemerintah daerah Gubernur dan Wagub dan kita sama-sama adalah unsur pemerintah aktif dan merekapun harus aktif” tutur politisi PDIP ini.

Tapi Silangen berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian supaya dapat memberikan perhatian khusus atas inovasi petani Dumoga yang sukses menciptakan pupuk dengan menggunakan bahan organik, apresiasi dari Ketua dewan kepada petani di Bolaang Mongondow karena semangat yang luar biasa.**

Stiki

Victor Mailangkay Meletakkan Karangan Bunga Pada Jenasah Almarhumah Jenny Tumbuan

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net — Jenasah Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan disemayamkan di ruang paripurna, Kamis (13/10/2022).

Wakil ketua I DPRD Sulawesi Utara DR.J.Victor Mailangkay, SH.MH mewakili pinpinan dan anggota DPRD meletakkan karangan bunga pada jenasah almarhumah Ibu Jenny Tumbuan yang lebih di kenal dengan sapaan ibu nini.

Saat di wawancarai media Victor menuturkan,bahwa Almarhumah adalah tokoh yang hebat, wanita luar biasa yang sudah banyak memberikan kontribusi bagi bumi nyiur melambai ini.

Mailangkay mengatakan, ” Beliau pernah menjadi pimpinan saat menjadi anggota DPRD, untuk itu kami segenap Pimpinan Dan Anggota merasakan duka mendalam, kami ucapkan turut berdukacita bagi Keluarga Paruntu-Tumbuan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga besar yang ditinggalkan,” tutup JVM.

Stiki

Di Bulan Desember Sosper Dan Sosbang DPRD Sulut Akan Di Laksanakan

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net–Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sulut melaksanakan rapat bersama Sekretariat DPRD Sulawesi Utara di ruang serba guna Kantor DPRD, Rabu (12/10/2022).

Rapat Banmus di pimpin langsung oleh Ketua Dewan, dr.Fransiscus Andi Silangen,SpB,KBD dan turut hadir dalam rapat tersebut adalah Wakil Ketua I Dr. Victor Mailangkay,SH.MH yang juga di hadiri anggota Banmus lainnya yaitu Jems Tuuk, Fabian Kaloh, Nursiwin Dunggio.

Rapat bersama tersebut diputuskan untuk pelaksanaan Sosialisasi Perda (Sosper) dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) akan digelar pada bulan Desember 2022 mendatang.

Sosialisasi wawasan kebangsaan dan sosialisasi peraturan daerah ini akan digabung untuk itu batas waktunya oktober sampai desember, namun ada yang memilih di laksanakan pada bulan desember .

Ketua Dewan mengajukan pertanyaan “jadi bagaimana tanggal 1 sampai 9 desember boleh? dengan demikian di bulan oktober tidak ada kegiatan kita bikin saja desember semuanya “.

Vonny Paat yang bagian dari anggota Banmus mengikuti lewat meeting zoom memberikan masukkan agar pelaksanaan Sosper dan Sosbang di bulan Oktober dan November 2022 karena ada agenda reses juga di bulan Desember.

Berdasarkan pertimbangan yang tidak melanggar aturan maka Banmus memutuskan untuk agenda Sosper dan Sosbang dilakasanakan bulan desember 2022.

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris DPRD Ibu Glady Kawatu dan pejabat struktural di lingkup Sekretariat DPRD Sulawesi Utara

Dengan pertimbangan tidak menyalahi aturan yang ada sehingga diputuskan pelaksanaan kedua kegiatan tersebut pada bulan Desember 2022.**

Stiki

Cindy Wurangian Hadir Di HUT Kota Bitung Yang Ke-32

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Rapat Paripurna Dalam rangka memperingati HUT Kota Bitung yang ke-32 di gelar di Kantor DPRD Kota Bitung, Senin (10/10/2022).

Wali Kota Bitung, Ir.Maurits Mantiri, MM dan Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, SE serta Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ir. Ign Rudy Theno, ST, MT hadir dalam Rapat paripurna tersebut.

Wali Kota Bitung dalam sambutannya mengatakan bahwa perjalan panjang yang telah kita lalui dari masa kemasa, pahit dan manisnya perjuangan kota ini telah kita lewati, kini kota Bitung telah mengalimi perubahan yaitu perubahan yang signifikan, serta meraih pencapaian yang luar biasa.

“Semua ini tidak lepas dari dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajaran yang selalu bersinergitas, berkolaborasi antara seluruh Pemerintah Daerah yang ada di provinsi sulut, sehingga Kota Bitung juga telah banyak menerima penghargaan”. ungkap Maurits.

Penatua Pria Kaumbapa Sinode ini mengingatkan kepada teman teman Kepala SKPD bahwa bukan selembar kertas penghargaan yang kita harapkan, tetapi apa yang di rasakan masyarakat kemudian langsung di laksanakan dan dapat di selesaikan.

“Menyangkut prinsip, Kami tidak merasa bangga dengan selembar kertas penghargaan, tapi kami akan merasa bangga degan hasil kerja datail kita, yang bisa di eksekusi dan dapat menghasilkan sesuatu bagi masyarakat Kota Bitung,” tutur Maurits.

Hadir dalam acara, mewakili Gubernur Sulut, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulut, Forkopimda Provinsi Sulut, BPK RI Perwakilan Sulut, Anggota DPRD Provinsi dapil Bitung, Fabian Kaloh dan Cindy Wurangian, Ketua DPRD Minut, perwakilan Kepala Daerah se-Provinsi Sulut, Ketua TP PKK Kota Bitung, Sekretaris l TP PKK Bitung, ketua Darma Wanita, Forkopimda, Para Anggota Dewan, Para Dirut Perumda, Kepala SKPD, para Camat, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Para lurah se-Kota Bitung, LSM serta insan pers.**

Stiki

Ketua GM FKPPI Sulawesi Utara Victor Mailangkay : TNI Kebanggaan Indonesia

Berita, Manado, Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Kodam 13 Merdeka menggelar upacara dalam rangka memperingati Hut TNI yang 77 di Lapangan serbaguna Makodam Jalan 14 Februari Teling Atas Manado, Rabu (5/10/2022).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Hut TNI di Makodam 13 Merdeka adalah Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey,SE , dan dalam kesempatan ini Gubernur membacakan amanat dari Panglima TNI Jendral Andika Perkasa.

Ketua Pengurus Daerah GM FKPPI DR.J.Victor Mailangkay, SH,MH yang juga adalah Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara lewat pesan WhatsApp kepada awak media mengucapkan “Dirgahayu TNI ke-77 Semoga TNI semakin kuat dan selalu jadi kebanggaan rakyat Indonesia “.

Survey dari lembaga-lembaga independent bahwa TNI mendapat kepercayaan dengan nilai tertinggi dari masyarakat, untuk itu dihimbau kepada seluruh Prajurit dan PNS TNI selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan bertindak serta berucap berdasarkan tugas pokok TNI.

Gubernur Olly dalam wawancara dengan para kru media menuturkan mudah-mudahan keadaan Sulawesi Utara aman dan tentram sehingga TNI akan tetap terus bersama rakyat, sinergitas Pemprov Sulut dan TNI akan tetap terus terbina ,dari segi keamanan dan ekonomi terus bergerak, kehadiran Kodam XIII Merdeka sangat di dukung Pemprov dan masyarakat Sulawesi Utara

Disisi lain Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Alfret Denny Tuejeh mengungkapkan bahwa refleksi Hut TNI tahun ini sesuai dengan tema “TNI Adalah Kita”, kita sedang menghadapi situasi masalah yang cukup besar karena Covid 19 sampai pemulihan ekonomi hingga kita sedang mengalami inflasi, di lain hal Pangdam memberikan apresiasi kepada Gubernur Olly Dondokambey karena sangat peduli terhadap kebutuhan rakyat Sulawesi Utara.

Di lain hal Sekretaris PD GM-FKPPI Sulut Bung Dolvi Makawena saat diminta tanggapan tentang Hut TNI mengatakan ” Kami khususnya GM-FKPPI Sulut memberikan apresiasi kepada Pangdam XIII Merdeka Mayor Jendral TNI Alfred Denny Djoike Tuejeh dan panitia penyelenggara atas kinerja yang luar biasa hingga kegiatan ini dapat terselenggara, sebagai keluarga besar TNI kami GM-FKPPI berharap supaya sinergitas TNI untuk Bangsa ini semakin dirasakan setiap element masyarakat bahwa benar TNI hadir untuk kepentingan Bangsa dan Negara karena TNI telah membuktikan bahwa rakyat Indonesia merasakan kerja nyata para prajurit TNI selalu berada di Garda Terdepan bangsa, untuk itu atas nama pimpinan dan anggota GM-FKPPI Sulut mengucapkan Dirgahayu TNI ke-77 Kartika Eka Paksi, Jalasveva Jayamahe, Swa Bhuana Paksa “.

Lanjut Makawena mengatakan GM-FKPPI adalah bagian dari keluarga besar TNI dan sesuai slogan tahun ini “TNI Adalah Kita”, maka harapan kami TNI tetap solid dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kami tetap selalu bersama sesuai visi dan misi GM- FKPPI sangat jelas ” Solid Kuat Militan “.

Untuk itu karena ini adalah momentum yang sangat baik maka GM-FKPPI XXII Sulut menghadirkan 1 Pleton dalam upacara Hut TNI dan ini adalah bentuk kerjasama loyalitas anggota, kehadiran dari personil GM-FKPPI karena adanya koordinasi dari Dansatgas Boy Wagey bersama DanProv Jemel Supit, WadanProv Fiky Sorongan, sebelumnya ada ziarah di TMP dan GM-FKPPI turut hadir juga, tutup Makawena

Hadir dalam giat Hut TNI di Makodam 13 Merdeka Danrem 131/Stg, DanLantamal VIII, Danlanudsri Manado, Kapolda Sulut , GM-FKPPI XXII Sulut dan Anggota.

Stiki

Victor Mailangkay TNI Adalah Kita Tetap Solid Kuat Militan

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net- Dalam rangka Hut TNI ke-77 Kodam XIII/Merdeka menggelar upacara Bertempat di lapangan serbaguna Makodam XIII/Merdeka Jalan 14 Februari Teling atas , Rabu (5/10/2022).

Ketua Pengurus Daerah DR.J.Victor Mailangkay,SH.MH menyampaikan ucapan lewat pesan WhatsApp, “Dirgahayu TNI ke-77, TNI akan selalu dicintai rakyat dan Bangsa Indonesia dan menjadi kebanggaan masyarakat,jaga selalu kedaulatan NKRI”. Ucap JVM

Selanjutnya Mailangkay mengatakan bahwa sebagai dukungan dalam acara Hut TNI maka GM FKPPI Sulut mengirimkan 1 Pleton pasukan dalam mengikuti Upacara, bukan hanya langsung ikut tapi telah mengikuti rangkaian acara dari gladi kotor, gladi bersih dan di acara puncaknya dengan seragam lengkap, tapi sebelumnya telah mengikuti giat tabur bunga di TMP Kairagi bersama jajaran TNI di Sulut.

Saat dihubungi awak media JVM sedang berada di luar daerah karena sedang melaksanakan tugas dari DPRD Provinsi Sulut, sebagaimana di ketahui Mailangkay adalah Wakil Ketua I DPRD Sulut.

Stiki

Victor Mailangkay: Harus Menerima Keputusan DPP

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Surya Paloh resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 yang akan di usung pada pilpres 2024 mendatang, Selasa (4/10/2022).

Ketua DPW Partai NasDem Sulut, DR.Victor Johanes  Mailangkay, SH,MH menyatakan setiap kader dan pengurus sampai ke akar rumput partai harus menerima dengan keputusan DPP Partai NasDem.

JVM menegaskan bahwa “Yang namanya Loyalitas ya itu begitu, kalau tidak menerima dan tidak mengamankan apa yang menjadi keputusan partai berarti silahkan keluar dan itu namanya gentle”.

Mailangkay menuturkan bahwa kader partai harus tegak lurus dan mengamankan keputusan DPP Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden di 2024.

Stiki

Fransiscus Andi Silangen : Sangihe Sejatinya Barometer Tinju Di Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Ketua Pertina Sulawesi Utara dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB,KBD Lantik Pengurus Persatuan Tinju Amatir Kabupaten Kepulauan Sangihe di rumah jabatan Bupati , Senin (3/10/2022).

Dengan dilantiknya Denny Roy Tampi secara resmi dan penandatanganan berita acara serta menyerahkan pataka, maka Kepulauan Sangihe memiliki pengurus harian Pertina Kabupaten Sangihe.

Ketua Pertina Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB, KBD dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Sejatinya Sangihe adalah barometer tinju di Sulut memiliki banyak stok petinju dari dulu dan bukan saja hanya berkiprah di Provinsi tapi di level Nasional juga.”

“Sangat diperlukan penjaringan dan pembinaan. Hal ini juga dilakukan secara rutin lewat turnamen,” kata Silangen.

Selanjutnya Ketua DPRD Provinsi Sulut ini mengingatkan pengurus Pertina Sangihe untuk bersiap menghadapi Porprov 2022. “Untuk Porprov, yang dibutuhkan yakni prestasi sehingga harus diperhatikan petinju yang potensial, saya yakin pengurus Pertina Sangihe dibawah Bung Denny Roy Tampi mampu tetap solid bergerak menciptakan prestasi di cabor tinju Kabupaten Kepulauan Sangihe,” ucap Silangen.

Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan, dalam sambutannya, memotivasi jika prestasi dan prestise bisa terjawab lewat kerja sama yang baik antara Pengurus, Atlit dan Masyarakat juga, “Kami sangat berharap, kerjasama itu dapat terus berjalan dengan baik dan terjadi secara berkelanjutan,tentunya akan banyak tantangan yang akan dihadapi pengurus Pertina Sangihe apa lagi Porprov sudah bulan depan, namun saya percaya Pertina Sangihe akan mengutus petinju yang benar-benar siap dan tidak sekedar berpartisipasi,” tutur dr.Rinny Tamuntuan.**

Stiki

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Di Hadiri Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net- Dalam rangka mengatasi inflasi pangan Bank Indonesia terus melakukan langkah yang tepat, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara James Arthur Kojongian hadir dalam acara yang digelar di ballroom Hotel Peninsula, Senin (3/10/2022).

Melanjutkan semangat penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), Bank Indonesia bersama dengan Forkopimda Sulut serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua) menyelenggarakan GNPIP Sulampua di Manado, Sulawesi Utara pada 3 Oktober 2022. Pentingnya terobosan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat memperoleh produk pangan serta upaya menjaga keterjangkauan harga, mendorong TPID Sulut meluncurkan Pasar Murah Bersehati Digital. Keunggulan dari program ini adalah sinergi dengan PD Pasar Kota Manado sebagai agregator produk pangan dengan harga yang kompetitif melalui platform e-commerce serta penyediaan bantuan ongkos kirim hingga bulan Desember 2022 atau sejumlah 7.500 pembeli dari PD Pasar. Selain memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat, program ini juga mendukung peningkatan awareness berbelanja secara digital.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menyampaikan bahwa hingga September 2022 GNPIP telah terlaksana di 32 dari 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia sebagai wujud komitmen untuk mengedepankan sinergi TPID dalam mendukung pengendalian inflasi pangan. Apresiasi disampaikan kepada TPID Provinsi Se-Sulampua karena telah memulai pelaksanaan GNPIP 2.0 yang memberikan nilai tambah melalui integrasi digital dan forward-looking berupa improvisasi terhadap program yang telah ada, salah satunya berupa program Pasar Murah Bersehati digital. Aida menekankan TPID perlu mencermati tekanan inflasi IHK ke depan yang masih tinggi, didorong oleh masih tingginya inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile foods) akibat kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan. Untuk itu, inovasi program GNPIP dalam kerangka 4K harus diperkuat sehingga mampu memberikan dampak lebih luas dan signifikan untuk mendukung terwujudnya kestabilan harga. Program GNPIP juga harus memperhatikan aspek sustainabilitas agar produksi sektor pertanian dapat membangun ketahanan pangan yang lebih baik. Disamping program Pasar Murah Bersehati digital, beberapa program turut didorong dalam acara ini diantaranya: (i) Penyaluran Program Dedikasi untuk Negeri berupa infrastruktur pendukung pengendalian harga; (ii) komunikasi efektif kepada masyarakat; dan (iii) akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bohusami Bakobong.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey juga mendukung aksi GNPIP dalam mengoptimalkan berbagai upaya stabilisasi harga pangan melalui program unggulan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah seperti operasi pasar, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai di pekarangan, pemanfaatan alsintan dan saprotan, pemanfaatan teknologi digital seperti Pasar Murah Bersehati digital, serta penguatan koordinasi dan komunikasi melalui penyelenggaraan High Level Meeting TPID. Lebih lanjut, Olly Dondokambey juga menekankan pentingnya sinergi, komitmen, dan koordinasi seluruh pihak sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan GNPIP yang pada akhirnya membawa kebermanfaatan bagi terkendalinya inflasi pangan sehingga mendukung daya beli masyarakat luas.

Rangkaian kegiatan GNPIP Sulampua di Manado diawali dengan penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara para pedagang Kota Manado dengan pedagang bawang merah yang berasal dari Enrekang, Sulawesi Selatan serta pedagang daging ayam yang berasal dari Jawa Timur, sebagai bentuk perluasan dari 30 kesepakatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, dilakukan juga penguatan gerakan urban farming Sulampua dengan pemberian 300.000 bibit cabai merah, serta penyerahan program Dedikasi untuk Negeri berupa bibit, rumah kompos, sarana prasarana digitalisasi pasar, dan sarana pendukung informasi dan komunikasi harga pangan. Kegiatan GNPIP Sulampua di Manado ini diikuti oleh Gubernur/Ketua TPID Provinsi Sulawesi Utara secara luring, dan Gubernur 9 (sembilan) Provinsi di Sulampua secara daring. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh Walikota/Bupati dalam kapasitas sebagai Ketua TPID Kab/Kota di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara beserta OPD terkait secara luring.(BI**)

Stiki

Berty Kapojos Soal Bendungan Kuwil: Jika Salah Bayar Artinya Cacat Hukum

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net– Komisi III DPRD Sulut melaksanakan hearing tentang persoalan pembangunan bendungan Waduk Kuwil di Minahasa Utara, Senin (3/10/2022).

Mega proyek Bendungan Kuwil, Minahasa Utara (Minut) menjadi polemik karena terjadinya kesalahan dalam pembayaran dan persoalan ini dibahas di DPRD Sulawesi Utara (Sulut).

Komisi III yang di pimpin Berty Kapojos bersama Toni Supit dan Boy Tumiwa, menghadirkan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi 1, I Komang Sudana bersama jajarannya dan BPN-ATR Kabupaten Minahasa Utara Jeffree Supit bersama jajaran serta ahli waris keluarga Sumeisey bersama kuasa hukumnya.

Di dampingi kuasa hukum, Keluarga Sumeisey meminta keadilan, dimana mengklaim memiliki lahan di lokasi pembangunan bendungan Waduk Kuwil di Minahasa Utara yang belum dibayar

Berty Kapoyos mengatakan, pada dasarnya belum ada solusi karena menurut BPN, itu adalah kepemilikan keluarga Sumeisey, intinya tanah tersebut telah terjadi tumpang tindih dengan keluarga Yopie Karundeng dan Aguw. “Sedangkan tanah dari Sumeisey terdaftar di desa Kolongan dari tahun 1918. Jadi mereka dangat yakin tanah itu milik keluarga Sumeisey,”  kata Ketua komisi III ini. 

“Jika terjadi salah bayar maka sama artinya bahwa itu cacat hukum karena membayar bukan pada pemilik yang sah,” tutur Kapoyos.

Kepala Balai Wilayah Sungai I Komang Sudana mengatakan, “Pada intinya hasil pelaksanaan pengadaan tanah yaitu berupa data validasi yang diserahkan ke Balai itu yang ditindaklanjuti, kalaupun ada persoalan sengketa masalah tanah ini, harus diselesaikan melalui jalur hukum, dan jika terjadi kesalahan dalam pembayaran maka penerima dana tersebut harus mengembalikan setelah ada putusan pengadilan, dan karena ini sudah masuk ke kejaksaan nanti kita akan lihat bagaimana selanjutnya.” tutur Sudana.*

Stiki

Pemotongan Jasa Medik Jadi Sorotan Komisi IV DPRD Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net– Komisi IV DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Kesehatan Provinsi , Senin (3/10/2022l.

Komisi IV DPRD Sulut Mendengar dan menerima aspirasi serta keluhan dari tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai dokter ahli dari berbagai Rumah Sakit milik pemerintah daerah.

Berhubungan dengan adanya pemotongan jasa medik, maka hal ini ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Komisi IV lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan.

Vonny Paat selaku ketua komisi, menerangkan bahwa ada   sejumlah dokter ahli datang langsung menghadap Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, mereka mengeluhkan sehubungan terjadinya pemotongan jasa tenaga medik di Rumah Sakit Daerah.

Srikandi dari PDIP ini menjelaskan “Rapat ini sebenarnya akan di pimpin langsung oleh Ketua DPRD , tetapi beliau sedang melaksanakan tugas di Sangihe hingga tidak bisa bergabung, di ingatkan kepada dinas terkait, bahwa jangan sampai persoalan ini justru menjadi pemicu adanya bentuk protes susulan lainnya”.

Tanggapan Kepala Dinkes Sulut Debby Kalalo dengan adanya persoalan pemotongan jasa tenaga medik mengatakan “pihaknya  menerima informasi ini dan akan melakukan rapat internal secepatnya, dan rencananya pada hari Selasa 5 Oktober akan mengadakan pertemuan dengan BKAD dan meminta waktu untuk RDP dapat di tunda setelah pertemuan, kami meminta waktu supaya dapat memberikan jawaban yang lengkap setelah pertemuan dengan BKAD, aturan mungkin dapat direvisi atau dalam bentuk seperti apa.”

Paat mengatakan bahwa informasi tentang pemotongan jasa tenaga medik ini telah menjadi perbincangan serius di kalangan para dokter, “untuk itu kami meminta perhatian yang serius dari Dinas Kesehatan mengenai persoalan ini,” tegas Vonny.**

Stiki

Banggar DPRD Dan TAPD Pemprov Sulut Bahas APBD Perubahan

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Postkota.net – Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Utara membahas APBD Perubahan 2022, Rabu (21/09/2022).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD tersebut di hadiri oleh James Arthur Kojongian bersama anggota Banggar lainnya, di pihak TAPD pemprov di pimpin langsung oleh Praseno Hadi sebagai Pejabat Sekprov.

Adanya Perubahan APBD 2022 guna menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dalam rangka menanggulangi inflasi dampak kenaikan BBM, tutur Praseno.

Sebagai kesimpulan telah diambil dari hasil pembahasan APBD perubahan 2022 antara Banggar DPRD dengan TAPD Sulut, selanjutnya penetapan anggaran harus memiliki indikator yang jelas, RSUD ODSK terjadi penurunan sehingga target 33 miliar rupiah kiranya dapat tercapai tentunya ditunjang dengan fasilitas kesehatan, dengan melakukan sewa pinjam alat kesehatan.

Disisi lain Rumah Sakit Noongan akan ada perbaikan infrastruktur dan penyelesaian jasa para tenaga medis, demikian juga sektor Pariwisata mendapat tambahan anggaran karena Sulut untuk Pariwisata masuk Super Prioritas.

Di akhir pembahasan dibetikan kesempatan kepada setia fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir, fraksi yang sudah menyampaikan adalah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Nyiur Melambai, sedangkan Fraksi Nasdem dan Demokrat akan menyusul.

Stiki

Victor Mailangkay Bersama Jajaran DPW Partai NASDEM Sulut Menyambut Kedatangan Surya Paloh

Berita, Sulut|oleh

Sulut, Postkota.co.id— Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh bersama rombongan tiba di Bandara International Sam Ratulangi Manado, Senin (19/09/2022).

Kedatangan Ketua Umum Partai NasDem ini langsung disambut Ketua DPW Partai NasDem Sulut DR.J.Victor Mailangkay. SH. MH, Sekretaris DPW NasDem Sulut DR .Ir.G.S .Vicky Lumentut, M.Si., D.E.A dan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene.SE, kemudian langsung menuju ruang transit VIP Pemprov Sulut.

Setelah beristirahat sejenak di Ruang transit VIP Pemprov Sulut, Surya Paloh dan rombongan dijamu makan siang bersama jajaran DPW Sulawesi Utara. Usai makan siang Surya Paloh dan rombongan langsung menuju Tondano sesuai dengan jadwal kegiatan yaitu untuk melantik Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Minahasa.

Pelantikan tersebut dilaksanakan di Lapangan God Bless Minahasa pada pukul 14.30 WITA.

Persiapan yang dilakukan untuk menyambut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersama rombongan dalam rangka pelantikan pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Minahasa telah dilakukan dengan maksimal dan terarah oleh panitia yang ada.

Stiki

Victor Mailangkay Melepas Peserta Jalan Sehat Dan Sekaligus Mengikuti Olahraga Bersama Di Milad Ke-56 KAHMI

Berita|oleh

Manado, Postkota.co.id– Dalam rangka memperingati Milad Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulut ke-56, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay SH, MH. hadir mengikuti kegiatan Olahraga Bersama sekaligus melepas peserta jalan sehat di Lapangan Sparta Tikala, Minggu (18/9/2022).

JVM pada tahun 1977 telah mengikuti Basic Training bertempat di Islamic Centre Manado dengan demikian di angkat Sebagai Anggota luar biasa HMI dan KAHMI.

Dalam kesempatan tersebut Victor menuturkan bahwa Saya diminta dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Sulut melepas Gerak Jalan KAHMI yang diikuti sekitar 1000 Peserta.

Mailangkay mengikuti rangkaian acara dan ikut berolahraga bersama mengikuti jalan sehat bersama para peserta, dan kegiatan ini dilaksanakan di lapangan tikala dimana para peserta start dan juga finish ditempat yang sama. Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah sahabat seangkatan JVM di Basic Training HMI di antaranya adalah Ridwan Ngilu SH.MH, Rustam Akuba, Hamdi Paputungan, Anwar Sandia.

Stiki

Anggota DPRD Sulut Rocky Wowor Turut Serta Dampingi Gubernur MoU Jeju Air

Berita, DPRD Propinsi Sulut, Sulut|oleh

Postkota.net- Gubernur Sulut Olly Dondokambey di dampingi Anggota DPRD Sulut Rocky Wowor dan Walikota Bitung Maurits Mantiri berada di Korea Selatan dalam rangka Penandatanganan MoU Pemprov Sulut dengan pihak Jeju Air, Jumat (16/9/2022).

Penandatanganan Nota Kesepahaman Jeju Air dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah bukti bahwa pariwisata Indonesia menarik bagi masyarakat Korsel. Melalui perjanjian yang bersifat Win Win ini, terbuka pintu kesempatan yang lebih luas untuk kolaborasi antara pelaku industri wisata dan kreatif antara kedua negara”, demikian disampaikan Megawati Sukarnoputri, Presiden ke-5 Republik Indonesia di Seoul (16 September 2022). Kepala Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional RI turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Sulawesi Utara dan Jeju Air untuk Pengembangan Bersama Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Gandi Sulistiyanto lebih lanjut menyampaikan bahwa konektivitas adalah kunci utama untuk menciptakan kesejahteraan. Konektivitas yang baik menyebabkan generasi muda yang berdomisili di pulau-pulau terpencil dapat tetap bersekolah dan menerima pendidikan yang baik. Maskapai penerbangan Jeju Air tidak hanya memungkinkan masyarakat Korsel untuk akses Sulut, tetapi juga masyarakat Sulut khususnya generasi muda pelaku industri wisata dan kreatif untuk akses pasar Korsel, termasuk mempelajari Hallyu / Korean Wave.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menyampaikan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis penyumbang devisa negara. Masyarakat Korea bukan masyarakat yang asing untuk provinsi Sulawesi Utara karena sebelum pandemi wisatawan Korsel merupakan salah satu wisatawan yang terbanyak berkunjung ke Sulut. Jarak yang cukup dekat yaitu sekitar 5 jam durasi terbang antara Jeju ke Manado diharapkan dapat semakin meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke Sulut. Di samping itu disampaikan juga kesamaan budaya dan kuliner yang cukup kental antara masyarakat Sulut dan Korsel seperti kuliner yang terasa pedas dan asam.

​CEO Jeju Air, Mr E Baek Kim, dalam sambutannya, menekankan bahwa wisata alam Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Utara sangat dikenal oleh masyarakat Korsel. Sejauh ini, hanya terdapat 23 kali penerbangan oleh maskapai Korsel ke Indonesia. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, Jeju Air akan mengupayakan pembukaan rute ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Bali, Lombok, Yogyakarta dan Jakarta.

Penandatanganan MoU akan ditindaklanjuti dengan pembukaan rute dari Bandar Udara di Korsel seperti Incheon, Busan dan Jeju ke Bandara Internasional Sam Ratulangi di Manado sebelum akhir tahun 2022. Hal ini dilakukan menjelang Peringatan 50 Tahun Hubungan Bilateral RI-Korsel di tahun 2023.

​Difasilitasi oleh KBRI Seoul, pembahasan draft Nota Kesepahaman dilakukan secara daring selama 2 bulan. Sejak dirumuskan, Nota Kesepahaman ditujukan untuk meningkatkan kolaborasi antara pelaku industri wisata serta menumbuhkan talenta-talenta baru di bidang ekonomi kreatif. Penandatanganan dihadiri oleh Walikota Bitung, Maurits Mantiri, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rocky Wowor, wakil Jeju Air dan KBRI Seoul. Wakil-wakil dari Pemprov Sulut hadir secara daring. (Kemenlu/KBRI Seoul)

Stiki

Wagub Steven Kandouw Memberikan Apresiasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.co.id–Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD T.A. 2022, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut di hadiri oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw, Jumat (16/9/2022).

Dalam sambutannya Wagub Steven Kandouw memberikan apresiasi kepada segenap pimpinan maupun anggota DPRD Sulut yang telah melaksanakan berbagai tahapan pembahasan terkait Perubahan APBD T.A. 2022.

Proses pembahasan antara Banggar dan TAPD sangat dinamis. Ini adalah wujud komitmen teman-teman dalam menghasilkan suatu produk yang bukan asal-asalan, tentunya melewati kajian, pertimbangan, elaborasi yang sangat mendalam,” ucap Wakil Gubernur ini.

Kebijakan penganggaran dalam Perubahan APBD T.A. 2022 secara umum ditujukan untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi sektor pengungkit dan mengarah pada sektor pendorong utama pembangunan.

Kita juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan BBM, dan lain-lain, sehingga ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi APBD dengan substansi yang penting, baik pendapatan maupun belanja daerah.

Pada intinya penyesuaian maupun penambahan-penambahan dalam struktur APBD tahun ini bermuara pada upaya bersama dalam memantapkan pencapaian 8 prioritas pembangunan, yakni:

  1. Pemulihan ekonomi dan Reformasi Birokrasi dampak pandemi Covid-19;
  2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
  3. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
  4. Adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana;
  5. Ketersediaan dan distribusi pangan;
  6. Penguatan UMKM dan industri pengolahan;
  7. Peningkatan infrastruktur dasar dan sosial;
  8. Penguatan stabilitas trantibmas dan transformasi pelayanan publik.

Wagub juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sulut, selaku mitra kerja konstruktif Pemerintah Provinsi, yang hingga saat ini terus menunjukkan kolaborasi positif untuk menunjang tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sulut.

Mari kita terus jaga harmonisasi kemitraan yang saling membangun, sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam memajukan bangsa dan mensejahterahkan rakyat di Sulawesi Utara,” tuturnya.Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Sulut, jajaran Forkopimda Sulut, Pj. Sekdaprov Sulut, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Sulut.

Stiki

Inflasi Menjadi Sorotan Anggota Banggar DPRD Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut, Sulut|oleh

Sulut, Postkota.co.id–Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen membuka dan memimpin rapat Paripurna Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Sulut Bersama Pejabat Sekretaris Provinsi Praseno Hadi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis(15/09/2022).

Pembahasan berlangsung alot karena kritikan tajam dari anggota Banggar DPRD Sulut, kritikan masing-masing datang dari Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian, Amir Liputo, Vonny Paat, Inggrit Sondakh, Ayub Ali, Sandra Rondonuwu, Cindy Wurangian, James Tuuk, Nick Lomban , dimana terjadinya inflasi anggaran, di tiap-tiap SKPD, sementara untuk dinas kesehatan sendiri di plot menjadi penghasil PAD.

Sanggahan itu muncul kritikan di tujukan kepada Pemprov Sulut mengenai pengurangan anggaran, terhadap rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Sulawesi Utara 2022.

Penjabat Sekprov sulut Praseno Hadi mengatakan bahwa ini adalah instruksi dari Kementerian Keuangan untuk menjalankan sistem penganggaran secara fleksibilitas termasuk APBN karena dampak global terjadinya perang dan Pandemi Covid 19, dengan demikian saya memohon maaf.

James Arthur Kojongian (JAK) mengatakan apresiasi kepada Sekprov karena baru kali ini dalam pembahasan ada kata maaf dari  ketua tim TAPD, pada kesempatan ini saya ingin ada penyampaian dari kadis kesehatan beserta direktur RSUD, menyampaikan secara singkat kondisi  di mana Rumah Sakit Pemerintah ini sudah berjalan di beberapa bulan ini.

Lebih lanjut JAK mengatakan agar dalam penetapan APBD tahun 2023 potensi PAD juga menjadi gambaran bagi badan anggaran DPRD Sulut, sementara itu kadis Kesehatan dr. Debby Kalalo menyampaikan bahwa Direktur RSUD sudah hadir dan karena jadwal penerbangan dan waktu sudah mepet untuk mengikuti penugasan ke Jakarta, mohon ijin ketua di sampaikan kadis kesehatan terkait tanggapan Direktur Rumah Sakit belum bisa di beri tanggapan saat ini.

Stiki

JVM Menerima Aspirasi Mahasiswa

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.co.id–Bertempat di Kantor DPRD Sulut, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara Victor Mailangkay bersama perwakilan dari peserta aksi demo damai, menandatangani nota kesepakatan sebagai tanda aspirasi dan tuntutan yang disampaikan telah diterima dan akan diteruskan ke pemerintah pusat, Selasa (6/9/2022).

Sebelumnya Victor Mailangkay menuturkan bahwa maksud dan tujuannya menandatangani dan menerima aspirasi yang disampaikan kelompok mahasiswa dari Aliansi Cipayung Bergerak, JVM menegaskan bahwa hal itu didasari dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

Dengan sikap tegas JVM yang juga adalah Ketua PD GM.FKPPI Sulut ini menyatakan “Saya menandatangani dan akan memperjuangkan aspirasi teman-teman semua sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sekali lagi saya tegaskan, ini berdasarkan apa yang diamanatkan undang-undang negara Republik Indonesia.

Billy Lombok yang ikut menandatangani menyampaikan bahwa penandatanganan ini sebagai bentuk rasa kesetiakawanan terhadap perjuangan mahasiswa untuk kepentingan masyarakat. 

Stiki

Jems Tuuk : Kecurangan Dalam Pembagian Alat Dan Mesin Pertanian

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh


Sulut, Postkota.co.id – Perwakilan dari Masyarakat Desa Dumoga 3 dan 4, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (05/09/2022).

Tujuan masyarakat datang ke gedung DPRD tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan permintaan pembuatan tanggul penahan banjir lanjutan sungai Ongkak yang telah dibuat sebelumnya oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi I.

“Ini lanjutan pekerjaan dari yang telah dibuat sebelumnya, sekitar 700 meter di Dumoga 3 dan Dumoga 4,” Ucap perwakilan masyarakat yang disampaikan oleh Sangadi Dumoga 3, Jun Podoli didampingi masyarakat.

Tak hanya itu, perwakilan masyarakat Desa Dumoga 3 dan 4 juga mengharapkan DPRD bisa mengawal permintaan masyarakat terkait dengan bibit pertanian dan obat-obatan pertanian. Pengadaan alat pertanian juga diharapkan bisa di berikan ke Desa Dumoga 3 dan Dumoga 4.

“Karena memang di Desa Kami tidak pernah ada bantuan alat pertanian yang diberikan pemerintah, kami berharap bisa diberikan karena akan membantu masyarakat dalam hal bertani,” Harapnya senada dengan Sangadi Desa Dumoga 4 Berty Lampongayo yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Ir. Julius Jems Tuuk yang menerima perwakilan masyarakat tersebut, menyebutkan bahwa usulan terkait dengan pembangunan lanjutan tanggul sungai Ongkak memang menjadi perhatian. Disebutkan bahwa informasi yang diperoleh dari Kepala Balai Wilayah Sungai bahwa pembuatan tanggul tersebut dilakukan secara multi years.

“Jadi kami sudah mendapat informasi dari bapak Kabalai bahwa pembangunan itu akan dilaksanakan secara multi years,” ucap Tuuk.

Kemudian terkait dengan aspirasi di bidang pertanian, wakil rakyat dari Bolaang Mongondow ini menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan ke Dinas Pertanian Sulawesi Utara.

Menariknya, Tuuk menyentil bahwa diduga terkait dengan pembagian alsintan sesuai dengan informasi yang diterimanya dari masyarakat maupun LSM dan Tokoh Masyarakat bahwa ada permainan uang di dalam pembagian alsintan.

Khusus alsintan yang mana empat desa ini yang memiliki lahan kurang lebih 3000 hektar tidak mendapatkan alsintan tapi ada desa yang luasnya hanya 200 sampai 300 hektar alsintannya bisa dua puluhan unit. Dan diduga sesuai dengan informasi yang didapat bahwa untuk mendapatkan alsintan itu musti memakai doi (uang) baru bisa didapat.

Menurutnya bahwa ini adalah aspirasi yang kesekian kalinya yang diterima oleh lembaga DPRD ini, tutur Tuuk.

“Nah ini akan menjadi catatan khusus bagi lembaga ini untuk membicarakan khusus kepada bapak Gubernur dan kami juga mendesak kepada ketua DPRD untuk segera membentuk panitia kerja (panja) untuk melakukan penyelidikan terkait dengan informasi yang kami dapat baik yang kami datang langsung dan kami dapati maupun informasi yang disampaikan langsung di lembaga ini seperti saat ini,” Katanya.

Dijelaskan Tuuk bahwa hal ini penting karena wilayah Bolaang Mongondow dijadikan oleh bapak Gubernur sebagai wilayah pembangunan Lex Specialis Pertanian. Sebagai daerah penyangga makan minum orang Sulawesi Utara.

Maka dari itu, oknum-oknum yang mencederai visi – misi Gubernur dan Wakil Gubernur terkait dengan “harus ada doi untuk alsintan” harus diselesaikan.

Jadi oknum-oknum seperti ini musti disikat, diganti. Aspirasi-aspirasi yang datang ini harus dipenuhi karena mereka datang dari suara hati masyarakat Dumoga,” tutupnya.

Stiki

Pengaruh Kenaikan BBM Aliansi Mahasiswa Demo Di DPRD Sulut

Berita, Sulut|oleh

Manado, Postkota.co.id.–Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi cipayung melakukan Aksi demo turun ke jalan yang kemudian bergerak mendatangi kantor DPRD Sulawesi Utara, Jumat (02/09/2022).

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM), demo yang mendapatkan penjagaan penuh oleh pihak keamanan dalam hal ini aparat Kepolisian.

Ini adalah bentuk dari simpati dan solidaritas mahasiswa kepada masyarakat, kami hadir disini sebagai wujud nyata bahwa mahasiswa konsisten berpihak kepada situasi dan kondisi masyarakat yang masih merasakan kesulitan karena pandemi, ucap Salah satu orator dari pihak mahasiswa.

Para demonstran diterimah oleh Legislator antara lain Victor Mailangkay, Billy Lombok, Henry Walukow, Christo Lumentut  bersama mahasiswa berdiskusi di lapangan kantor DPRD Sulut ditengah hujan deras dan yang membuat menarik tidak ada satupun dari Anggota Dewan tersebut beranjak, ini membuktikan bahwa mereka komitmen dengan tugas mereka sebagai Wakil Rakyat, berbeda dengan mahasiswa banyak yang beranjak mencari tempat berteduh karena hujan yang sangat deras.

Billy Lombok yang juga adalah Wakil Ketua Dewan menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa aspirasi ini akan kami lanjutkan ke pusat dalam hal ini DPR RI, dan teman-teman mahasiswa dapat mengecek langsung sejauh mana aspirasi kalian sudah kami bawah.

Aliansi Cipayung yang terdiri dari beberapa gabungan organisasi mahasiswa di Sulut adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), membawah 6 poin sebagai pernyataan aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah, adapun tuntutan itu adalah sebagai berikut :

1. Mendesak Pemerintah mencabut kebijakan kenaikan BBM.

2. Mendesak Pemerintah menindak tegas mafia tambang dan migas.

3. Menolak pasal-pasal  yang bermasalah di RUU KUHP.

4. Meminta Pemerintah melakukan transparansi dan optimalisasi pajak negara.

5. Mendesak Pemerintah untuk memberikan sanksi terhadap perguruan tinggi yang tidak menerapkan Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021.

6. Mendesak Polda Sulut untuk meningkatkan KAMTIBMAS di Sulut dan menyelesaikan kasus secara Tegas, Adil, dan sesuai prosedur.

Kerjasama Anggota DPRD Sulawesi Utara dan Aparat Kepolisian bersama para koordinator aksi demonstrasi maka keributan yang terjadi dapat ditanganni dengan arif dan bijaksana.

Stiki

Bapemperda DPRD Jatim Diterima CNR

Berita, DPRD Propinsi Sulut, Manado, Sulut|oleh

Postkota.co.id– Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Utara Careig.N.Runtu, menerima kunjungan kerja dari Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), di ruang rapat serba guna DPRD Sulut, Selasa (19/7/2022).

Dr.Ir.Daniel Rohi ,M. Eng. Sc. Jpm, Memimpin Rombongan DPRD Jatim, melakukan kunjungan kerja Bapemperda Provinsi Jatim di Sulut. Daniel Rohi menjelaskan maksud dan tujuan dari Bapemperda Jatim mengunjungi Sulut, Kami dari DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Bapemperda datang berkunjung dalam rangka mendapatkan informasi dan masukan terkait Bapemperda kerjasama antar daerah yang akan kami buat.

Sementara itu CNR saat ditemui awak media pada saat selesai rapat dengan Bapemperda Jatim, mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan kerjasama antar daerah. Kedatangan teman-teman dari DPRD Jatim khususnya Bapemperda Jatim adalah ingin melihat seperti apa, apakah ranperda ini sudah diberlakukan atau belum. Tetapi khusus Sulut ranperda terkait dengan kerjasama antar daerah baru sebatas peraturan kepala daerah dan belum sampai pada tahapan peraturan daerah,” tutur CNR

Contoh kerjasama antara Sulawesi Utara, Maluku, Papua dan Sulawesi Tengah, di perairan atau kelautan. Salah satu contoh dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dibuat belum sampai pada Perda adalah bagaimana untuk meminimalisir para pencuri-pencuri ikan yang ada di laut Sulawesi maupun di tempat-tempat lain, CNR, berharap  dengan tingkat kebutuhan yang lebih meningkat, dari peraturan kepala daerah ke depan ini bisa ditingkatkan menjadi peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Adapun rapat kunjungan kerja ini Careig N. Runtu, SIP, didampingi anggota Yusra Alhabsyi dan dihadiri oleh sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu, SH, MSi.

Stiki

Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Indonesia, Ini Lengkapnya

International, Nasional|oleh

Perdagangan internasional adalah kegiatan atau aktivitas ekonomi yang melibatkan dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat negara tersebut. Perdagangan internasional adalah tempat dilakukannya pertukaran barang dan jasa, dalam skala yang luas.

Hal ini karena kerja sama perdagangan tersebut dilakukan oleh berbagai negara dan adanya keinginan untuk mempromosikan suatu barang dan jasa secara bebas. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat meningkatkan kemakmuran dan menciptakan pemerataan terhadap permintaan, penawaran dan jasa.

Dengan melakukan perdagangan internasional, hal tersebut akan memberikan keuntungan dan membuat pertumbuhan ekonomi negara tersebut secara langsung berupa pengaruh terhadap alokasi sumber daya maupun secara tidak langsung seperti banyaknya investor yang masuk. Perdagangan internasional juga penting karena dapat membantu menciptakan lapangan kerja.

Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya mengenai perdagangan internasional sekaligus manfaat perdagangan internasional bagi Indonesia yang menarik untuk dipelajari.

Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Perdagangan internasional berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam buku Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar Edisi Kedua oleh P Rahardja dan M Manurung (2002), disebut bahwa motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional.

Pada tahun 1995, telah dibentuk sebuah organisasi peradangan dunia atau WTO (World Trade Center). WTO berperan besar dalam mempromosikan perdagangan bebas di dunia. Tujuan utama dibentuknya WTO adalah untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan dan menyediakan sistem perdagangan dunia yang aman.

Di samping hal itu, WTO juga berperan besar dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam setiap perjanjian perdagangan dunia seperti GATT (General Agreement on Traffic and Trade). 

Salah satu perjanjian dalam WTO menyatakan bahwa semua negara di dalam perdagangan bebas adalah sama. Hal ini lantas menjadikan negara-negara berkembang bersaing dengan negara-negara maju dan menimbulkan suatu ketimpangan serta dominasi yang tak terhindarkan.

Keuntungan Perdagangan Internasional

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith dalam bukunya Economic Development (2012) menyebutkan terdapat dua keuntungan perdagangan internasional; pertama, perdagangan memungkinkan negara-negara melepaskan diri dari kekurangan kemampuan menyediakan sumber daya konsumsi di luar batas kemampuan produksi.

Kedua, perdagangan bebas akan memperbesar output global dengan diperbolehkannya negara mengkhususkan dan konsentrasi pada produksi barang dengan keunggulan komparatif.

Kegiatan ini dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (license and franchise), hak atas kekayaan intelektual dan alih teknologi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengaruh dalam bidang ekspor impor saja tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya.

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa.

Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan, mengutip H. Adolf dalam buku Hukum Perdagangan Internasional (2006).

Dampak Postif dan Negatif Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional berdampak positif dan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Dampak positif dari perdagangan internasional menurut Case (1996) adalah;

  1. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional.
  2. Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor.
  3. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat.
  4. Melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi.
  5. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja.
  6. Mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara.

Di samping itu, perdagangan internasional juga memiliki dampak negatif. Menurut Case (1996), dampak negatif perdagangan internasional adalah;

  1. Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar.
  2. Munculnya ketergantungan dengan negara maju.
  3. Terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas.
  4. Bila tidak mampu bersaing maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri.

Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Indonesia

Berikut ini adalah beberapa manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang patut diketahui:

  • Sumber Devisa

Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang pertama adalah sebagai sumber devisa negara. Selain mendapatkannya dari TKA, devisa juga dapat diperoleh dengan melakukan perdagangan internasional karena dengan melakukannya negara bisa mendapatkan mata uang asing.

Perdagangan internasional juga akan membuat kebutuhan terpenuhi dan membuat pendapatan menjadi meningkat. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan negara akan meningkatkan kemakmuran suatu negara yang bersangkutan.

  • Memperluas Peluang Pekerjaan

Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang kedua adalah untuk membantu memperluas peluang pekerjaan. Proses perdagangan internasional khususnya ekspor membutuhkan tenaga kerja.

  • Meningkatkan Kualitas Konsumsi

Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. 

Perdagangan internasional memungkinkan industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas barang agar bisa bersaing di pasar bebas. Hal ini pu dengan sendirinya akan meningkatkan standar masyarakat terhadapsuatu barang dan jasa.

  • Memperluas Pasar dan Keuntungan

Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang ke empat adalah untuk memperluas pasar dan keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha bisa menjalankan mesin-mesin produksinya secara maksimal dan menjual kelebihan produk yang dihasilkan ke luar negeri.

Dengan begitu, tingginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan dan tentu saja keuntungan yang lebih dari biasanya.

  • Peningkatan Teknologi

Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang kelima adalah untuk peningkatan teknologi. Di negara berkembang, teknologi yang dimiliki biasanya belum berkembang sepesat negara maju.

Oleh karena itu, dengan adanya perdagangan internasional hal tersebut memungkinkan untuk melakukan pelatihan sehingga dapat mengejar ketertinggalan teknologi suatu negara.

  • Hubungan Baik Antar Negara

Manfaat perdagangan internasional bagi ekonomi indonesia lainnya yang bisa dirasakan adalah terjalinnya hubungan baik antar negara yang ada gilirannya juga akan berpengaruh pada hubungan kerjasama ekonomi.

Hubungan baik tentu akan dibuat oleh negara-negara yang berpartisipasi. Setelah itu, kerjasama-kerjasama lainnya juga bisa dijalankan oleh negara tersebut.(Sumber Merdeka .Com)

Stiki

CS-WL Siapkan 20 Program Unggulan

Tomohon|oleh

TOMOHON, postkota.co.id – Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Usungan Nomor Urut 2 Carrol Senduk dan Wenny Lumentut (CS-WL) siapkan 20 program ungulan untuk membawa Kota Tomohon untuk lebih maju dan hebat.

CS-WL  yang memiliki visi-misi mandiri akan membangun Tomohon yang lebih baik dalam program yang sudah menjadi keungulan di bidang kesejahteraan, Paslon CS-WL pun dikabarkan siap menggandeng sejumlah pelaku usaha lokal maupun nasional menjadikan Kota Tomohon lebih maju dan lebih terkenal.

Calon Waki; Walikota Wenny Lumentut mengatakan Bersama Calon Walikota siap mendatangkan pelaku usaha berskala Nasional maupun Lokal. Berinvestasi untuk kemajuan Kota Tomohon. Baik sektor Pendidikan, Sarana dan Infrastruktur serta Pariwisata akan menjadi  ungulan,

“Menjadi cita-cita Tomohon sebagai kota Destinasi Pariwisata dunia. ditunjang dengan sarana pendukung dan fasilitas pendidikan profesional dapat terwujud jika amanah dan kepercayaan rakyat diberikan dipundak kami, terang WL. (varly)

Stiki

Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID,- Pemerintah Desa Tumaratas Dua Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, selesai kerjakan Pembangunan Jalan Paving.

Pekerjaan yang menelan Anggaran Rp. 212.010.500 (Dua ratus dua belas juta Sepuluh ribu Lima ratus Rupiah) dengan Volume Panjang 100 Meter dan Lebar 5 Meter sebagaimana disampaikan Hukumtua Tumaratas dua kepada Postkota Minggu (16/06-2024).

Kegiatan Pekerjaan Jalan Paving yang menggunakan Sumber dana dari Dana Desa Tumaratas dua mendapat penguatan dengan Swadaya Masyarakat berupa Material Pasir, dan tenaga kerja Warga setempat.

” Pekerjaan Jalan Paving ini mendapat Penguatan Swadaya dari Masyarakat berupa Material Pasir dan Tenaga kerja dari Warga desa setempat,” Ujar Hukumtua Tumaratas dua.

Diketahui, Pekerjaan Jalan Paving ini hanya dikerjakan dalam 11 Hari Kalender dengan melibatkan seluruh Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat desa tumaratas dua.

(UDIN)

Minahasa|oleh

MINAHASA,-POSTKOTANEWS.CO.ID,-  Tindak lanjuti Program Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat  melaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka Rembuk Stunting Senin (03/06- 2024).

Kegiatan Rembuk Stunting dipimpin langsung Hukumtua Desa Tumaratas Jendri Jeini Rondonuwu bersama Sekertaris Samie Manorek dan Bendahara Ireine Seran dan dihadiri Pendamping desa Youke Sondakh serta Masyarakat Desa Tumaratas.

Bertempat di Kantor Hukumtua desa tumaratas, kegiatan rembuk stunting mendapat respon yang pisitif dari Masyarakat serta Tokoh Masyarakat setempat, mengingat betapa pentingnya Sosialisasi tentang keadaan stunting di Wilayah desa tumaratas.

Kegiatan dilangsungkan pada Pukul 17.00 Wita yang diawali dengan Doa dan dilanjutkan dengan sambutan Hukumtua desa tumaratas Jendri Jeini Rondonuwu yang mengajak Masyarakat agar terus waspada terhadap adanya Stunting yang dapat di alami oleh Anak Balita diwilayah desa Tumaratas.

” Kita harus peka dan terus mengamati keadaan pertumbuhan Anak di desa untuk itu Pemerintah Desa sangat inginkan terjalinnya Sinergitas antara Pemerintah dan Masyarakat dalam mengatasi Stunting di Desa Tunaratas,” Ujar Jendri Rondonuwu.

Minahasa|oleh

MINAHASA,- POSTKOTANEWS.CO.ID,-Hukumtua Desa Tumaratas Jendri Jeini Rondonuwu memimpin langsung Musyawarah Desa (Musdes) khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2024

Bertempat dikantor Desa Tumaratas jaga 3 desa tumaratas, Jalan Raya Kelelondey Kecamatan Langiwan Barat, kegiatan dihadiri Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Selasa (09/01-2024).

Dalam Musyawarah desa ini, sebanyak 21 Warga desa yang kurang mampu ditetapkan menjadi Keluarga Penerima Manfaat pada Bantuan Langsung Tunai BLT-DD Tahun 2024, sebagaimana disampaikan Hukumtua Jendri Jeini Rondonuwu kepada POSTKOTANEWS Senin (18/06-2024).

” jadi dalam Musyawarah desa Khusus penetapan KPM BLT, sebanyak 21 Keluarga ditetapkan menjadi Penerima manfaat ,” Ujar Jendri Rondonuwu

Diketahui hingga Bulan Juni 2024, 21 Keluarga Penerima tersebut telah menerima Bantuan Langsung Tunai sebanyak 6 Bulan untuk Triwulan ke-1 dan Triwulan ke-2.

(UDIN)

Minahasa|oleh

MINAHASA,-POSTKOTANEWS.CO.ID,-  Menindak lanjuti hasil Musyawarah Desa Khusus tentang penetapan penerima KPM Bantuan Langsung tunai (BLT-DD) pada Bulan Januari silam, Pemerintah Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat  menyalurkan BLT- DD kepada 21 KPM Jumat (16/02-2024).

Penyaluran bantuan tunai dipimpin langsung Hukumtua Jendri Jeini Rondinuwu bersama Sekertaris desa Samie Manirek dan Bendahara Ireine Seran yang disaksikan langsung Masyarakat dan Tokoh Masyarakat setempat.

Berlangsung di Kantor desa Tumaratas Jalan Raya Kelelondey Kecamatan Langowan Barat, penyaluran BLT Tahap ke-1 untuk Triwulan ke-1 berlangsung sejak Pukul 10.00 wita dan berakhir pada Pukul 13.00 Wita sebagaimana diaampaikan Hukumtua kepada Wartawan Senin (17/06-2024).

” Penerima KPM telah ditetapkan dalam Musyawarah desa Khusus, dimana penyaluran tahap ke-1 berlangsung pada Jumat (16/02-2024),” Kata Jendri.

Hukumtua juga berharap, Bantuan Tunai ini mampu meringankan beban biaya hidup sehari- hari bagi Keluarga Penerima Manfaat disaat melonjaknya harga pangan seperti saat ini.

(UDIN)

Minahasa|oleh

MINAHASA,- POSTKOTANEWS.CO.ID,- Memenuhi Kebutuhan Masyarakat desa terhadap Pembangunan Infrastruktur dibidang Kepemudaan dan Olagraga, Pemerintah desa Tumaratas melaksanakan Peletakkan Batu atas dimulainya Pembangunan Gedung Olahraga Senin (11/03-2024).

Kegiatan peletakkan batu di awali dengan Ibadah Syukur yang dipimpin langsung Pdt. Syane Wawointana S.Th, pada pukul 09/00 Wita yang dihadiri Kapolsek Pra Rural Iptu Adrian Tatontos,  Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat.

Pembangunan Gedung Olahraga desa merupakan salah satu Program pengembangan Infrastruktur sebagaimana kebutuhan Masyarakat yang telah dibahas dalam Musrembang desa, sebagaimana disampaikan Hukumtua Jendri Jeini Rindonuwu kepada Fajarmanado Senin (16/06-2024).

” Program ini sebagaimana telah melalui pembahasan pada Musrembang desa dalam menjawab Keinginan Masyarakat yang merindukan adanya Gedung Olahraga didesa Tumaratas,” Ucap Jendri.

Selebihnya dia juga mengatakan, Bahwa Program ini sangat mendukung pada perencanaan pembangunan di Langowan raya yang saat ini sedang di genjot menjadi Kota Langowan.

(UDIN)

Minahasa|oleh

MINAHASA,- POSTKOTANEWS.CO.ID – Dalam rangka Lomba desa tingkat Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, Pemerintah Desa (Pemdes) Tumaratas melaksanakan Kegiatan Evaluasi Tingkatan Perkembangan desa Selasa (07/05-2024).

Kegiatan Evaluasi Perkembangan desa dalam acara Lomba desa dihadiri Camat Langowan Barat Sisca Maseo, M.Ap dan Sekertaris Youke Moniung S.Sos bersama Perangkat Kecamatan, dan seluruh Stakehoulder yang ada didesa Tumaratas.

Dalam laporannya, Hukumtua Desa Tumaratas Jendri Jeini Rondonuwu secara rinci melaporkan semua kegiatan baik yang sudah terealisasi maupun yang dalam tahap Proses pelaksanaannya.

Diwawancarai POSTKOTANEWS Selasa, (18/06-2024) Hukumtua Jendri Jeini Rondinuwu yang didampingi Sekertaris desa Samie Manorek menyampaikan bahwa Desa Tumaratas saat ini sedang gencar dalam pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha tani sebagaimana Tuntutan Masyarakat desa.

” Kami saat ini sedang fokus pada Prioritas Pengembangan jalan usaha tani sebagaimana tuntutan kebutuhan Masyarakat didesa,” Ujar Jendri Rondonuwu.

Menurutnya pengembangan jalan usaha tani kedepan akan membantu Masyarakat teeutama Warga Tani dalam meningkatkan hasil pertanian di wilayah desa Tumaratas.

(UDIN)

Minahasa|oleh

MINAHASA,- POSTKOTANEWS.CO.ID,- Pemerintah Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa terus gencar merealisasi Pembangunan Infrastruktur didesa, sebagaimana kunjungan Fajarmanado.co.id Senin (17/06-2024).

Dibawah kepemimpinan Hukumtua Jendri Jeini Rondonuwu, Sekertaris  Samie Manorek, dan Bendahara Ireine Seran, serta para Perangkat desa yang kreatif bersinergi dengan Masyarakat setempat sangat efektif meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang merata sebagaimana tuntutan Masyarakatnya.

Pantauan Wartawan diantaranya pada pembangunan jalan Paving dilokasi Jalan Usaha Tani yang menjadi Akses jalan Warga desa dalam melakukan Aktifitas diwilayah perkebunan yang pengerjaanya telah selesai 100% dikerjakan.

Jalan Paving ini menjadi jalur pelopor ketahanan pangan desa Tumaratas seperti yang dikatakan  Sekertaris Desa Samie Manorek yang ditemui POSTKOTANEWS. bertempat dilokasi kegiatan.

” Jalan Paving ini akan menjadi pelopor penguatan ketahanan Pangan didesa Tumaratas, dimana dengan dibangunnya Jalan ini mempermudah Warga Tani dalam mengelola hasil Pertanian dan ini akan menunjang Kerahanan Pangan khususnya di Desa Tumaratas,” Ujar Samie Manorek.

(UDIN)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.