Kostum Laga Olimpiade Indonesia Resmi Diluncurkan Sang Desainer Panen Apresiasi

OLAHRAGA,POSTKOTANEWS.CO.ID — desainer Didit Hediprasetyo mendapat kepercayaan untuk mendesain pakaian atlet Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Seperti apa hasilnya?
Komite Olimpiade Indonesia (KOI) memperkenalkan jersey atau kaus kontingen RI di acara ‘Reveal Jersey Merah Putih’ di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, pada Kamis (4/7/2024). Selain jersey, Didit juga merancang pakaian seremoni yang peluncurannya akan menyusul.

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengapresiasi atlet-atlet RI yang akan berjuang untuk mengharumkan nama bangsa di Prancis. Dia pun memuji hasil karya Didit yang terkesan elegan.

“Senang sekali, jersey kebanggaan kita yang akan dipakai para atlet berlaga di Olimpiade 2024 Paris, didesain perancang berkaliber internasional, Mas Didit Hediprasetyo,” ujar Erick di Jakarta, Jumat (5/7/2024)

 

“Ini sebuah terobosan dari Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Pak Raja Sapta Oktohari dan Chef de Mission Indonesia di Olimpiade 2024 Paris, Pak Anindya Bakrie dan didukung Menpora, Pak Dito Ariotedjo. Jersey ini membawa kebanggaan dan kepercayaan diri para atlet yang akan berlaga di Olimpiade 2024 Paris,” ucap Erick.

 

https://news.republika.co.id/berita/sg6j2h451/desain-jersey-ri-di-olimpiade-karya-anak-prabowo-dipuji-ini-profilnya-part1

Tak Terbukti Bersalah ”Korban Salah Tangkap” Pegi Setiawan Dinyatakan Bebas

NASIONAL,POSTKOTANEWS.CO.ID — Pegi Setiawan dibebaskan dari Rutan Polda Jawa Barat pasca PN Bandung mengabulkan gugatan praperadilan terkait penetapan status tersangka di kasus pembunuhan Vina dan Eky.
Pegi mengaku berterima kasih terhadap PN Bandung yang telah mengabulkan gugatannya dan membatalkan penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jawa Barat. Melalui putusan tersebut, Hakim Tunggal Eman Sulaeman menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat tidak sah demi hukum.

Kosmas Harefa Staf Ahli Menteri Hukum dan Ham Apresiasi Lapas Tondano 

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Lembaga Pemasyarakatan(Lapas)Klas IIB Tondano yang dipimpin  Yulius Paath SIP, DEA, bersama jajaran menerima kunjungan kerja Staf Ahli Menteri Hukum dan Ham, Drs.Kosmas Harefa M,Si, bertempat di Kantor Lapas Papakelan  Tondano timur,kamis (11/07/2024).

Kunjungan kerja Staf Ahli Menteri Hukum dan Ham yang didampingi Plh. Kanwil Kemenkumham Sulut Jhon Batara SE, SH, MH, Kadiv Permasyarakatan Haris Munandar Bc, IP, S,Sos, M,So, Kadiv Imigrasi Syamsul Sitorus S,Sos, MA, disambut hangat jajaran lapas Tondano dengan tarian tradisonal minahasa cakalele.

Tiba di kantor Lapas Tondano, Staf Ahli Menteri Drs.Kosmas Harefa M,Si, langsung memantau situasi dan kondisi yang ada di area Lapas Tondano termasuk para warga binaan.

Kalapas Tondano menyampaikan, Kunjungan Staf Ahli Menkumham bidang sosial dalam rangka memantau pelaksanaan reformasi birokrasi dilapas rutan maupun di UPT yang ada dilingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan Ham Sulawesi Utara, salah satunya di Lapas Tondano, juga memberikan penguatan seluruh UPT dalam hal pelayanan publik dan pengelolaan lapas rutan termasuk pembinaan di lapas tondano” ucap Kalapas.

Sementara kepada media, Staf Ahli Menkumham Kosmas Harefa menyampaikan bahwa tujuan kehadirannya tidak lain melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Tondano, memastikan bahwa program pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan baik, apalagi saat ini isu isu mengenai penerapan hak asasi manusia dalam pengelolaan pemasyarakatan sangat penting dan hal ini  harus  dikedepankan” ujarnya.

“Saya melihat bahwa pengelolaan ini sudah cukup baik dilakukan, dan terima kasih kepada Bapak Kalapas dan jajaran  yang sudah menjalankan berbagai program, dan tetap berupaya meningkatkan pelayanan kepada warga binaan, terutama para narapidana yang sedang menjalani masa hukuman, jangan sampai mereka dihukum kedua kalinya, karena berada disini saja sudah direnggut kemerdekaannya sebagai hukuman bagi dirinya, dan tentu kita harus benar benar memperhatikan segala kebutuhannya.

“Saya bangga atas hasil karya warga binaan, ada sofa, meja, tempat tidur dan ini sangat luar biasa hasilnya.”Ujarnya.

Harefa menambahkan ,program dari Direktorat jenderal pemasyarakatan mendorong untuk memberikan ketrampilan, pelatihan kepada warga binaan supaya dapat mengisi waktu mereka untuk kegiatan yang positif, juga diharapkan memiliki kemampuan ketrampilan sehingga terbangunlah secercah harapan dalam dirinya setelah keluar dia bisa membawa ketrampilannya dalam kehidupannya.”Ungkapnya.

Harapanya kepada pimpinan lapas Tondano ,selalu membangun komunikasi dan senergitas bersama pemerintah kabupaten minahasa ,agar terjalin hubungan yang baik ,sehingga kedepan pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Minahasa bisa membantu memberikan bantuan berupa dana rehabilitasi fisik atau hal yang lain sesuai kebutuhan Lapas ,karena warga binaan Yang ada disini adalah juga warga Minahasa sebagian besar .”Pungkasnya .(73″U)

Bupati Kumendong Ikuti Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Triwulan III

JAKARTA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Penjabat Bupati Minahasa, Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si, Bersama Ketua TP-PKK Ny. Djeneke Kumendong- Onibala SH, MSA serta Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania MM, M,Si, mengikuti kegiatan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah triwulan III, Selasa (9/7/24), bertempat di ruang rapat lantai 8 Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kumendong memaparkan capaian prestasi kinerja selama triwulan III menjabat.

Bupati Kumendong menyampaikan bahwa evaluasi ini dilaksanakan oleh Irjen Kemendagri setiap tiga bulan dan hari ini adalah yang ketiga kalinya, dalam evaluasi ini kami memaparkan program- program strategis terkait penanganan stunting, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, penyerapan anggaran dan lainnya.

“Kami bersyukur bahwa tim evaluator sangat mengapresiasi capaian kinerja Pj. Bupati Minahasa sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan lancar” ujar Kumendong.

Turut mendampingi, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Para Kepala Badan, Dinas, Satuan yang terkait, Para Kepala Bagian Setda, Tim Penyusun Laporan Evaluasi.

Bupati Minahasa Kumendong :”Sinergi antara Pemkab Minahasa dengan Kejari Minahasa kunci untuk mencapai keberhasilan bersama

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID(ADVE)  – Penegakan hukum yang baik dan adil merupakan fondasi penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

Penjabat Bupati Minahasa Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, mengatakan hal itu pada acara temu kenal Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa, Beny Hermanto SH, MH, di ruang sidang kantor Bupati Minahasa, Jumat (5/7/2024)

(Foto: Dok/intananews.com)

Oleh karena itu, lanjut dia, Pemkab Minahasa berkomitmen untuk mendukung setiap upaya Kejari Minahasa dalam penegakan hukum, memberantas korupsi, serta melindungi kepentingan masyarakat.

“Sinergi antara Pemkab Minahasa dengan Kejari Minahasa kunci untuk mencapai keberhasilan bersama, termasuk di dalamnya unsur Forkompimda Kabupaten Minahasa,” Kata Bupati Kumendong.

(Foto: Dok/intananews.com)

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, lanjut dia, diperlukan aparat pemerintah yang benar-benar dapat melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Permasalahannya, masih banyaknya aparat yang suka coba-coba untuk melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan, apalagi di desa,” ujarnya.

Ia menuturkan, para kepala desa ini terekrut dari berbagai macam lapisan, dan mereka harus mengelola dana desa yang lebih besar.

(Foto: Dok/intananews.com)

Jika tidak dibarengi dengan keterampilan, keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam mengelola keuangan, maka akan sangat berbahaya, bukan hanya bagi mereka tetapi bagi daerah ini juga.

“Oleh karena itu, kami memerlukan bantuan dan dukungan agar segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menyebutkan, di Kejaksaan Negeri ada penindakan dan juga pencegahan.

(Foto: Dok/intananews.com)

“Upaya pencegahan yang dilakukan secara continue menjadikan sinergitas, sehingga jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Minahasa akan berkurang,” ia menambahkan.(73″U)

Sejumlah Pejabat Minahasa di Datangi Petugas Pantarlih untuk Coklit

MINAHASA,POSTKOTQNEWS.CO.ID – Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Arody Tangkere, MAP menerima kedatangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dirumah pribadi di Kelurahan Tataan Patar Tondano Selatan, Senin (24/62024).

Kedatangan Petugas Pantarlih dari TPS 01 Kelurahan Tataaran Patar, bertujuan untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Asisten II Setdakab Minahasa Arody Tangkere, usai menerima petugas Pantarlih menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPU Minahasa yang sudah boleh melaksanakan pencocokan data pemilih yang sementara dilakukan oleh petugas secara berjenjang.

“Kami sangat berharap kiranya masyarakat Minahasa dapat merespon dengan baik program Coklit yang sementara berlangsung, oleh karena program ini perlu direspon mengingat dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala daerah

Ditambahkan Tangkere, bahwa masalah data sangat penting. Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan yakni Coklit memberikan ruang bagi masyarakat secara khusus pemilih di kabupaten Minahasa untuk dapat memperbaiki apabila ada data yang belum sesuai.

“Suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah nanti sangat tergantung dari data coklit yang sementara dilakukan Pantarlih KPU Minahasa,” tutur Tangkere.

Selain Asisten II Setdakab, petugas Pantarlih KPU Minahasa juga mendatangi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa, Maya Kainde, SH, MAP dikediamannya di Kelurahan Tataaran Dua Tondano selatan dan Kadis Dukcapil Meidy Rengkuaan di Tataaran Satu Tondano Selatan.

Ketua KPU Minahasa Rendy Suawa mengatakan, dalam Keputusan KPU tersebut, masa kerja Pantarlih sekitar satu bulan, yakni mulai 24 Juni 2024 hingga 25 Juli 2024, namun dari masa kerja sebulan, KPU Minahasa menargetkan menyelesaikan Coklit dalam dua Minggu.

“Dihari pertama ini ada benerapa kendala yang dialami Pantarlih dalam menjalankan tugas di lapangan, seperti pemilih atau warga tidak berada ditempat sehingga Pantarlih harus kembali lagi untuk melakukan coklit,” ungkap Suawa. (**)

KPU Sulut Sosialisasikan Produk Hukum di Minahasa

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID –Dalam rangka Pemiihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa menggelar sosialisasi Produk Hukum, dalam tahapan Pilkada.

Sosialisasi produk hukum ini diikuti perwakilan Partai Politik (Parpol), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan insan pers di Minahasa. Pelaksanaan kegiatan berlangsung di restoran Rumah Tua Tondano, Jumat (21/06/24) .

Sosialisasi tentang produk hukum jelang Pilkada 2024 dilakukan secara serentak.

Kegiatan Sosialisasi tersebut resmi dibuka oleh Ketua KPU Minahasa Rendy Suawa.

Suawa menyampaikan pentingnya sosialisasi produk hukum ini karena menjadi landasan pelaksanaan Pilkada 2024, karena produk hukum ada yang sifatnya eksternal, yaitu untuk masyarakat luas dan sifatnya internal, yaitu untuk KPU sendiri.

“Terima kasih kepada KPU Provinsi karena sudah membantu KPU Minahasa dalam melaksanakan sosialisasi ini. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari pemberian informasi mengenai produk hukum kepada masyarakat sebagai wajib pemilih”.Sebut Rendy

Lanjutnya, Semoga dengan diselenggarakannya sosialisasi tentang produk hukum kepada perwakilan Parpol, Ormas dan insan pers, bisa di sebarluaskan kepada masyarakat agar Pilkada 2024 bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Suawa.

Bahkan, menurut ketua KPU Minahasa ini pelaksanaan Pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara, dalam hal ini KPU tapi dari pemerintah dan semua peserta Pemilu, baik Parpol, insan pers dan masyarakat.

“Finalnya, masyarakat akan bisa mengetahui parpol dan calon kepala daerah mana yang akan mengikuti Pilkada di tahun 2024 dan produk hukum apa saja yang ditentukan pada pemilihan bulan November nanti,” tandasnya.

Sosialisasi dilanjutkan oleh komisioner KPU Sulut Meydi Yafet Tinangon (MYT) membidangi Divisi hukum dan pengwasan. Menurutnya, sosialisasi atau penyuluhan produk hukum ini dilaksanakan agar dapat memberikan penguatan dari stakeholder terkait dengan tujuan untuk suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024.

“Suksesnya pelaksanaan Pilkada tergantung semua penyelenggara dan peserta Pemilu serta stakeholder terkait bersama insan pers. Ini supaya pemilih memahami regulasi penyelenggaraan pemilihan yang ada, sepanjang mengetahui tahapan-tahapan Pilkada supaya kelangsungan pemilihan bisa berlangsung baik dan sukes,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan MYT panggilan akrab Komisoner KPU Sulut ini, ada beberapa hal berkaitan dengan produk hukum yang mengatur Pilkada serentak tahun 2024.

“Pilkada serentak merupakan pemilihan terbesar sepanjang sejarah yang kita laksanakan. Ini di mulai ketika UU no 1 tahun 2015 ditetapkan, dan kita telah melalui beberapa kali Pilkada sejak 2015, dan Minahasa pada tahun 2018, kemudian Pemilihan Gubernur tahun 2020.

Untuk Pilkada sebelum 2024, belum semua Provinsi serta kabupaten kota melakukan pemilihan secara setentak.

“Nah, untuk Pilkada tahun 2024 ini dilangsungkan secara serentak, karena semua Provinsi maupun Kabuparen dan Kota melaksanakan pesta demokrasi. Kecuali daerah khusus, seperti Yogyakarta, begitu pula di DKI Jakarta karena daerah tersebut tidak melaksanakan pemilihan Walikota,” bebernya.

Lebih lanjut ditambahkan MYT, untuk tahapan pemilihan serentak tahun 2024 ada beberapa tahapannya. Kita mulai dengan menetapkan peraturan tentang tahapan dan jadwal Pilkada serentak pada bulan februari lalu, dan telah mengumumkan pendaftaran pemantau pemilihan sampai bulan november mendatang.

Kemudian pembentukan PPK dan KPPS pada 17 April sampai 5 November 2024. Setelah itu, dilanjutkan dengan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (Pantarlih) pada 31 Mei sampai 23 September 2024.

Selanjutnya pada 5 Mei hingga Agustus penemuhan persyaratan calon perseorangan, dan perlu dijelaskan disini bahwa pasangan perseorangan di Minahasa tidak ada pendaftar.

Kita datang pada masa kampanye pada 25 September sampai 23 November 2024. Selanjutnya pada 22 September penetapan pasangan calon. Sementara pendaftaran pasangan calon dari 27-29 Agustus, hingga penghitungan suara dan rekapitulasi dilksanakan pada 27 November sampai 16 Desember, dan terakhir pasangan calon terpilih paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU.

Sesudah itu, nara sumber dari akademisi, Dr Going Chris Tumbel, M.Si, MM, dalam materinya menyampaikan problema hukum dan administrasi. Kemudian dilanjutkan pemateri berikutnya, Victory N.J Roti, selaku Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sulut, dengan materinya kode etik dalam penyelenggara Pilkada.

Dari semua yang disampaikam nara sumber itu berkaitan dengan produk hukum menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tahun 2024. (73″U)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.