Advetorial

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., menegaskan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI harus menjadi pijakan nyata untuk membenahi tata kelola pemerintahan dan memperkuat pencegahan korupsi di Kabupaten Minahasa.

Hal itu disampaikan Lynda saat menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Sosialisasi Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, yang digelar Inspektorat Kabupaten Minahasa di SMP Negeri 1 Tondano, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Sulawesi Utara, Dr. Magdalena Wulur, SE, MAP, Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Leonny Mongi, Kepala Inspektorat Minahasa Dr. Vicky Ch. Tanor, S.Pi., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Drs. Arthur N. Palilingan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ricky Laloan, SH, serta seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Minahasa.

Dalam sambutannya, Lynda mengatakan hasil SPI KPK bukan sekadar angka atau laporan evaluasi, melainkan cermin yang menunjukkan titik-titik kerawanan korupsi sekaligus kelemahan tata kelola yang harus segera dibenahi.

“Kita harus mengakui secara jujur kelemahan yang masih ada, baik dalam aspek sistem tata kelola, transparansi, pelayanan publik maupun faktor integritas individu aparatur sipil negara,” ujar Lynda.

Menurutnya, pemetaan melalui SPI harus dimanfaatkan seluruh jajaran Pemkab Minahasa sebagai dasar menyusun langkah perbaikan yang terukur. Karena itu, ia meminta perangkat daerah hingga kepala sekolah mempelajari rekomendasi SPI dan menutup celah yang berpotensi membuka ruang terjadinya praktik korupsi.

Hal tersebut, kata Lynda, terutama perlu diperkuat pada sektor pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen sumber daya manusia.

Lynda juga menyambut positif kehadiran Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun budaya integritas.

“Melalui kerja sama ini kita ingin membangun benteng pertahanan moral dan sistemik yang lebih kuat,” katanya.

Ia menegaskan, penandatanganan kesepakatan bersama tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Kesepakatan tersebut harus diterjemahkan menjadi program edukasi, asistensi dan penyuluhan antikorupsi yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

“Saya berharap Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara dapat membantu kami melakukan edukasi, asistensi dan penyuluhan antikorupsi yang menyasar hingga ke tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa,” ungkapnya.

Di sisi lain, Lynda menekankan pentingnya membangun budaya integritas mulai dari diri sendiri. Menurutnya, sistem pemerintahan yang kuat tidak akan efektif tanpa ditopang aparatur yang memiliki kejujuran dan tanggung jawab.

“Korupsi tidak akan bisa diberantas hanya dengan sistem yang canggih jika tidak dibarengi dengan integritas manusianya,” tegas Lynda.

Karena itu, ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk terus menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lynda juga mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Kepercayaan publik, kata dia, harus dijaga melalui komitmen bersama untuk menolak segala bentuk gratifikasi, suap maupun pungutan liar.

“Kepercayaan publik adalah aset terbesar kita. Mari kita jaga kepercayaan itu dengan menolak segala bentuk gratifikasi, suap maupun pungutan liar,” tandasnya.

Menutup sambutannya, Lynda menyampaikan apresiasi kepada Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara atas kolaborasi yang dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa.

“Mari kita bergandengan tangan, satukan langkah demi mewujudkan Minahasa yang maju, berintegritas dan bebas dari korupsi,” pungkasnya.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID  — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperkuat langkah penanganan dampak kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah. Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan ketersediaan air bagi masyarakat, terutama petani yang menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian.

Kemarau yang berlangsung cukup panjang telah menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah dan mulai mengancam produktivitas pertanian. Jika kebutuhan air tanaman tidak segera terpenuhi, kondisi ini berpotensi menyebabkan gagal panen.

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Minahasa Dr Robby Dondokambey SSi MAP bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang SS MAP (RD-Vasung) bergerak cepat dengan mengoordinasikan jajaran Pemkab Minahasa untuk melakukan penanganan sekaligus mengantisipasi dampak kemarau.

Sebelumnya, Bupati Robby Dondokambey telah menginstruksikan Dinas Pertanian untuk segera turun ke lapangan, khususnya di wilayah-wilayah sentra pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian yang masih memungkinkan diselamatkan mendapat suplai air yang memadai, sehingga petani tetap memiliki peluang untuk mempertahankan hasil panennya.

Plt Kepala Dinas Pertanian Minahasa Christine Tampanguma mengatakan, pihaknya telah turun ke sejumlah wilayah untuk membantu para petani yang terdampak kemarau.

Menurut Christine, lahan pertanian yang masih memungkinkan untuk diselamatkan terus diupayakan mendapat dukungan, salah satunya melalui pengerahan pompa air dan Brigade Alsintan.

“Ini salah satu kepedulian Pemerintah Kabupaten Minahasa. Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati melalui Dinas Pertanian memberikan pinjam pakai alat mesin pompa air untuk menyuplai air ke lahan persawahan yang terdampak kemarau,” kata Christine kepada Manado Post, akhir pekan lalu.

Ia menjelaskan, petani yang membutuhkan bantuan namun belum terdata dapat mengajukan permohonan peminjaman alat kepada Dinas Pertanian.

“Petani mengajukan permohonan pinjam alat melalui BPP atau penyuluh pertanian di kecamatan, kemudian disampaikan ke Brigade Alsintan Dinas Pertanian,” jelasnya.

Selain mengerahkan pompa air, Pemkab Minahasa juga memberikan perhatian terhadap keberadaan jalur irigasi dan sumber-sumber aliran air di desa dan kelurahan.

Sesuai arahan Bupati Robby Dondokambey, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa diminta bersama-sama membuka serta membersihkan jalur-jalur air yang masih memungkinkan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kerja bakti terus kita gencarkan. Semua jalur air di desa dan kelurahan dibuka dan dialirkan ke masyarakat. Fokus kita adalah ketersediaan air bagi masyarakat,” tegas Christine.

Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Minahasa dalam menghadapi dampak kemarau panjang. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan air masyarakat, tetapi juga berupaya menjaga keberlangsungan lahan pertanian agar dampak kekeringan tidak semakin meluas dan jumlah lahan yang mengalami gagal panen dapat ditekan.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TONDANO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa memperketat pengawasan terhadap progres pelaporan program pemerintahan. Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., memimpin langsung rapat evaluasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Risk Based Surveillance (RBS) Tahun 2026, Kamis (3/9/2026).

Rapat yang digelar di Ruang Kerja Wakil Bupati tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi progres pelaporan masing-masing perangkat daerah sekaligus memastikan mekanisme monitoring dan pengawasan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Wabup Vanda memberikan perhatian serius terhadap aspek pelaporan dan pengawasan. Menurutnya, data serta progres yang disampaikan setiap perangkat daerah menjadi bagian penting dalam mengukur kinerja sekaligus memastikan pelaksanaan program pemerintahan berjalan secara efektif dan terukur.

“Pelaporan harus menjadi perhatian serius. Data yang disampaikan harus jelas, akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” demikian penekanan dalam evaluasi tersebut.

Rapat dihadiri Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, BKPSDM, Bappelitbangda, Bapenda, Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dukcapil, Perkim, PMPTSP, Kominfo, Dinas Pendidikan, PUPR, Satpol-PP, Kabag PBJ, Kabag Hukum serta Kabag Prokopim.

Kehadiran jajaran perangkat daerah tersebut menunjukkan bahwa evaluasi MCSP-RBS bukan sekadar agenda administratif. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Minahasa untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai potensi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui evaluasi secara berkala, Pemkab Minahasa mendorong setiap perangkat daerah agar bekerja berdasarkan target, menyampaikan pelaporan secara tertib dan transparan, serta segera melakukan pembenahan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program.

Dengan dipimpin langsung oleh Wabup Vanda Sarundajang, pengawasan terhadap progres pelaporan perangkat daerah kini menjadi perhatian serius. Pesannya jelas: pelaporan bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting dari pertanggungjawaban kinerja pemerintahan.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., menghadiri panen komoditas bawang merah di Desa Winebetan, Kecamatan Langowan Selatan, dan Desa Taraitak, Kecamatan Langowan Utara, Rabu (2/9/2026).

Kegiatan panen tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat sektor pertanian, meningkatkan ketersediaan pangan, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Karena itu, peningkatan produksi di tingkat petani diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi tekanan terhadap harga komoditas pangan di pasaran.

Dalam kegiatan tersebut, Wabup Vanda Sarundajang turut meninjau langsung hasil panen bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa. Kegiatan ini juga dihadiri Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara, Purwanto.

Kehadiran Bank Indonesia mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong penguatan produksi komoditas pangan lokal.

Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong pengembangan sektor pertanian dengan mengoptimalkan potensi daerah dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pengembangan komoditas hortikultura, termasuk bawang merah, menjadi bagian penting dalam strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

Panen di Desa Winebetan dan Desa Taraitak juga menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan daerah membutuhkan kerja nyata hingga di tingkat petani. Dukungan pemerintah serta sinergi dengan berbagai pihak diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi bawang merah secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, Wabup Vanda Sarundajang didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pangan, Plt. Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bagian Perekonomian, serta para Camat Langowan Utara, Langowan Timur, Langowan Selatan, dan Langowan Barat.

Dengan peningkatan produksi dan kolaborasi lintas sektor, bawang merah diharapkan tidak hanya mampu memperkuat ketersediaan pangan di Minahasa, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali melakukan penataan dan penyegaran birokrasi. Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP, melantik dan mengambil sumpah/janji sejumlah pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Rabu (2/9/2026), sekitar pukul 09.00 WITA. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Minahasa, jajaran pejabat pemerintah daerah, rohaniawan, serta para pejabat yang baru dilantik.

Dalam pelantikan tersebut, tercatat 11 pejabat eselon III dan 45 pejabat eselon IV dilantik serta pengisian pelaksana tuga eselon dua sebanyak 2 orang kadis Pertanian dan Kasat sat pol PP dan plt hukum tua sebanyak 2 orang. untuk mengisi sejumlah posisi dalam struktur pemerintahan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi atau kewenangan, melainkan sebuah amanah yang harus diterjemahkan melalui kerja nyata dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia meminta para pejabat administrator dan pengawas mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan hingga tingkat pelaksanaan, sekaligus memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jabatan yang diberikan ini adalah berkat. Karena itu harus disyukuri dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Bupati.

Menurutnya, sedikitnya terdapat sejumlah prinsip yang harus menjadi pegangan para pejabat dalam melaksanakan tugas.

Pertama, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kedua, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, membangun kerja sama dan komunikasi yang baik dengan seluruh rekan kerja. Keempat, bekerja berdasarkan target dan hasil yang jelas.

“Jangan hanya bertanya apa yang saya dapatkan dari jabatan ini. Tanamkan dalam diri kita, apa yang dapat saya berikan melalui jabatan ini kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga netralitas, profesionalitas, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dinilai penting agar kepentingan pribadi maupun kelompok tidak mengganggu pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik.

Bupati mengatakan, penataan kepegawaian akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat kemajuan Kabupaten Minahasa. Menurutnya, proses tersebut harus dilakukan berdasarkan kemampuan, kompetensi dan kebutuhan organisasi.

“Bukan berarti kita semua sempurna. Saya sebagai Bupati juga masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu, penataan kepegawaian akan terus kita perbaharui untuk kemajuan Kabupaten Minahasa,” katanya.

Ia pun meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, memahami aturan serta memberikan kinerja terbaik bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Dua Pejabat Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas

Selain pelantikan pejabat administrator dan pengawas, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan penunjukan pelaksana tugas pada sejumlah jabatan pemerintahan.

Salah satunya, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Penugasan tersebut dilaksanakan di samping jabatan definitifnya dan berlaku sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Selain itu, Sekretaris Dinas Pertanian juga ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, sembari tetap melaksanakan tugas sebagai sekretaris dinas.

Penugasan tersebut dilakukan untuk memastikan roda organisasi dan pelayanan pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan hingga ditetapkannya pejabat definitif.

Dalam kesempatan yang sama, turut diserahkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) kepada pejabat yang ditugaskan melaksanakan tugas pemerintahan di tingkat desa.

Seluruh pejabat yang menerima amanah tersebut diminta melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sungguh-sungguh serta memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bupati Minahasa.

Menutup sambutannya, Bupati kembali mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik.

“Segera beradaptasi, pahami tugas dan tanggung jawab, serta berikan yang terbaik bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dan seluruh masyarakat,” tandasnya.