PostKota News

HANURA MINAHASA RESMI LAPORKAN KEPENGURUSAN BARU KE KPU, DAYAN RORONG BIDIK TIGA KURSI PADA PEMILU 2029

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Minahasa mulai memantapkan konsolidasi organisasi dengan melaporkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru periode 2026–2029 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, Senin (9/11/2026).

Penyerahan dokumen kepengurusan tersebut dilakukan langsung Ketua DPC Partai Hanura Minahasa, Dayan Rorong, didampingi Sekretaris DPC Stevven Tinangon, dan diterima Ketua KPU Minahasa, Rendy Suawa, bersama jajaran di kantor KPU Minahasa, Kompleks Stadion Maesa Tondano.

Dayan Rorong menjelaskan, terbentuknya kepengurusan baru merupakan hasil konsolidasi internal antara DPC Hanura Minahasa dengan DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara serta jajaran pengurus tingkat pusat.

Ia menyebut kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Hanura Minahasa menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan organisasi sekaligus memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat.

“Ini momentum yang baik bagi pertumbuhan Hanura di Minahasa. Ada sejumlah perubahan, terutama dalam kepengurusan. Ke depan, kami akan lebih fokus pada program kerja yang menyentuh kepentingan rakyat dan pembangunan daerah,” ungkap Dayan.

Menurutnya, Hanura harus mampu membangun kembali kedekatan dengan masyarakat, kader, serta simpatisan. Semangat hati nurani, kata dia, harus diwujudkan melalui kerja nyata dan keberpihakan terhadap kepentingan daerah.

Dayan menegaskan, pelaporan SK kepengurusan kepada KPU merupakan bagian dari mekanisme administrasi organisasi setelah terbentuknya kepengurusan baru.

“Untuk hari ini, sesuai mekanisme, kami terlebih dahulu melaporkan susunan kepengurusan DPC Hanura Minahasa dengan membawa SK yang telah diterbitkan,” jelasnya.

Bidik Tiga Kursi, Hanura Optimistis Hadapi Pemilu 2029

Tak hanya melakukan pembenahan internal, Hanura Minahasa juga mulai memasang target politik menghadapi Pemilu 2029.

Dayan mengungkapkan, pihaknya menargetkan perolehan tiga kursi di DPRD Kabupaten Minahasa. Ia optimistis target tersebut dapat dicapai melalui konsolidasi organisasi, penguatan kader, serta pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat.

“Target kami tiga kursi. Kami sangat optimistis karena Hanura hadir dengan momentum baru dan ide-ide baru yang diharapkan bisa menarik kembali simpati serta kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Konsolidasi Hingga 226 Desa dan 43 Kelurahan

Untuk mewujudkan target tersebut, DPC Hanura Minahasa tidak ingin hanya memperkuat kepengurusan di tingkat kabupaten.

Dayan menyampaikan, konsolidasi akan dilanjutkan hingga tingkat kecamatan melalui Pengurus Anak Cabang (PAC), kemudian diperluas sampai ke tingkat ranting atau desa dan kelurahan.

Ia menyebut Hanura Minahasa memiliki 25 PAC yang menjadi salah satu kekuatan organisasi di Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan cakupan wilayah 25 kecamatan, 226 desa dan 43 kelurahan, pembentukan struktur hingga tingkat paling bawah menjadi agenda prioritas yang harus diselesaikan sesuai target konsolidasi organisasi pada tahun ini.

“Bukan hanya sampai di DPC. Konsolidasi sudah diarahkan sampai ke PAC dan ranting. Kami ingin struktur organisasi benar-benar terbentuk hingga desa dan kelurahan,” ujarnya.

Pintu Hanura Terbuka bagi Kader dan Simpatisan

Di akhir keterangannya, Dayan menyampaikan pesan kepada seluruh kader dan simpatisan Hanura agar kembali memperkuat kebersamaan dalam membesarkan partai.

Ia menegaskan, kepengurusan baru membuka ruang bagi siapa saja yang ingin kembali bergabung maupun masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh perjuangan Partai Hanura.

“Kami akan berpihak kepada daerah dan masyarakat. Bagi simpatisan yang pernah bersama Hanura dan ingin kembali, kami terbuka. Begitu juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Hanura, silakan datang dan berkomunikasi dengan kami,” tandas Dayan.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2029, Hanura Minahasa kini dihadapkan pada pekerjaan besar: membangun soliditas internal, me

Stiki

Pajak Diabaikan, Pemkab Minahasa Turun Tangan

MINAHASA ,POSTKOTANEWS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa mulai memperketat pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.

Langkah tegas itu ditunjukkan Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, SS, MAP, saat memimpin langsung Tim Intensifikasi Pajak Daerah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pelaku usaha, termasuk KFC Tondano, Kamis (1/10/2026).

Sidak tersebut menjadi sinyal keras Pemkab Minahasa bahwa kewajiban pajak bukan perkara yang bisa diabaikan oleh pelaku usaha yang menjalankan aktivitas bisnis di wilayah tersebut.

Tim gabungan yang turun dalam kegiatan ini melibatkan Bapenda Minahasa, Kejaksaan Negeri Minahasa, Polres Minahasa, Satpol PP, Bagian Hukum Pemkab Minahasa, serta unsur pers.

Pengawasan dilakukan melalui pendataan dan pemeriksaan terhadap objek serta kewajiban perpajakan pelaku usaha. Pemerintah daerah memastikan seluruh objek pajak terdata dan kewajiban yang melekat dipenuhi sesuai ketentuan.

Saat berada di KFC Tondano, Wabup Vanda menegaskan tidak boleh ada pelaku usaha yang menganggap enteng kewajiban pajak daerah.“Kami mengingatkan kepada seluruh pelaku usaha, jangan menganggap sepele kewajiban pajak. Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan penertiban sesuai aturan yang berlaku,” tegas Sarundajang.

Ia menyebut, pembinaan dan peringatan akan tetap menjadi bagian dari proses penertiban. Namun, apabila kewajiban perpajakan tetap diabaikan, Pemkab Minahasa akan menindaklanjutinya melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahkan, menurut Vanda, sanksi dapat diterapkan hingga penutupan usaha apabila memenuhi dasar hukum serta prosedur yang dipersyaratkan.“Kami akan turun terus. Kalau ada yang belum memenuhi kewajibannya, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai sudah diberikan peringatan tetapi tetap tidak mengindahkan,” ujarnya.

Menurut Wabup, intensifikasi pajak daerah bukan sekadar persoalan penagihan. Optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerimaan tersebut selanjutnya menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa.

Turut mendampingi Wabup Vanda dalam sidak tersebut, Kaban Bapenda Minahasa Jeffry M. Tangkulung, SH, MAP; Kasat Pol PP Minahasa Drs. Laxie S.J. Korengkeng, M.Si; serta Intelijen Kejari Minahasa Reinhard Tawalujan, SH.serta KBO Intelkam Polres Minahasa Aiptu Steven Rengkuan.

Stiki

DPRD Minahasa Bahas Perubahan APBD 2026

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — DPRD Kabupaten Minahasa menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat I pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Minahasa tersebut dipimpin Ketua DPRD Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua I Adri Kamasi dan Wakil Ketua II Putri Pontororing. Hadir pula Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Sekda Lynda Watania, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD, serta undangan lainnya.
Pendapatan Daerah Tembus Rp1,12 Triliun
Dalam penyampaian pemerintah daerah, Bupati Robby Dondokambey mengungkapkan bahwa pendapatan daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp1.129.894.707.421,00.
Menurut Bupati, pembahasan perubahan APBD merupakan tahapan penting untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah. Proses tersebut, kata dia, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Rapat paripurna ini memiliki arti penting dalam rangka memastikan bahwa proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Dondokambey.
Ia menekankan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang berkelanjutan.
DPRD Diingatkan Kawal Kepentingan Rakyat
Momentum rapat paripurna tersebut juga dirangkaikan dengan ucapan selamat atas dua tahun pengabdian pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa periode 2024–2029.
Bupati berharap momentum tersebut menjadi penyemangat bagi lembaga legislatif untuk terus menjalankan amanah rakyat dengan integritas, dedikasi, dan tanggung jawab.
“Kiranya momentum dua tahun pengabdian ini menjadi penyemangat untuk terus menjalankan amanah rakyat dengan penuh integritas, dedikasi dan tanggung jawab, serta senantiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Minahasa,” ungkapnya.
Rapat paripurna ini menjadi awal pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahapan selanjutnya diharapkan tidak sekadar memenuhi prosedur penganggaran, tetapi juga memastikan setiap kebijakan perubahan anggaran memiliki manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa.(J.Uno)

Stiki

Pemkab Minahasa Gerak Cepat Hadapi Kemarau, Pompa Air Dikerahkan Selamatkan Lahan Pertanian

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID  — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperkuat langkah penanganan dampak kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah. Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan ketersediaan air bagi masyarakat, terutama petani yang menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian.

Kemarau yang berlangsung cukup panjang telah menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah dan mulai mengancam produktivitas pertanian. Jika kebutuhan air tanaman tidak segera terpenuhi, kondisi ini berpotensi menyebabkan gagal panen.

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Minahasa Dr Robby Dondokambey SSi MAP bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang SS MAP (RD-Vasung) bergerak cepat dengan mengoordinasikan jajaran Pemkab Minahasa untuk melakukan penanganan sekaligus mengantisipasi dampak kemarau.

Sebelumnya, Bupati Robby Dondokambey telah menginstruksikan Dinas Pertanian untuk segera turun ke lapangan, khususnya di wilayah-wilayah sentra pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian yang masih memungkinkan diselamatkan mendapat suplai air yang memadai, sehingga petani tetap memiliki peluang untuk mempertahankan hasil panennya.

Plt Kepala Dinas Pertanian Minahasa Christine Tampanguma mengatakan, pihaknya telah turun ke sejumlah wilayah untuk membantu para petani yang terdampak kemarau.

Menurut Christine, lahan pertanian yang masih memungkinkan untuk diselamatkan terus diupayakan mendapat dukungan, salah satunya melalui pengerahan pompa air dan Brigade Alsintan.

“Ini salah satu kepedulian Pemerintah Kabupaten Minahasa. Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati melalui Dinas Pertanian memberikan pinjam pakai alat mesin pompa air untuk menyuplai air ke lahan persawahan yang terdampak kemarau,” kata Christine kepada Manado Post, akhir pekan lalu.

Ia menjelaskan, petani yang membutuhkan bantuan namun belum terdata dapat mengajukan permohonan peminjaman alat kepada Dinas Pertanian.

“Petani mengajukan permohonan pinjam alat melalui BPP atau penyuluh pertanian di kecamatan, kemudian disampaikan ke Brigade Alsintan Dinas Pertanian,” jelasnya.

Selain mengerahkan pompa air, Pemkab Minahasa juga memberikan perhatian terhadap keberadaan jalur irigasi dan sumber-sumber aliran air di desa dan kelurahan.

Sesuai arahan Bupati Robby Dondokambey, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa diminta bersama-sama membuka serta membersihkan jalur-jalur air yang masih memungkinkan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kerja bakti terus kita gencarkan. Semua jalur air di desa dan kelurahan dibuka dan dialirkan ke masyarakat. Fokus kita adalah ketersediaan air bagi masyarakat,” tegas Christine.

Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Minahasa dalam menghadapi dampak kemarau panjang. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan air masyarakat, tetapi juga berupaya menjaga keberlangsungan lahan pertanian agar dampak kekeringan tidak semakin meluas dan jumlah lahan yang mengalami gagal panen dapat ditekan.

Stiki

Minahasa Perkuat Data Pajak dan Pertanahan lewat Sistem Digital

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat tata kelola data pajak dan pertanahan melalui kerja sama pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Minahasa bersama Pemkot Tangerang Selatan. Penandatanganan berlangsung secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Minahasa, Jumat (11/9/2026), dan disaksikan Sekda Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si.

Watania mengatakan, kerja sama ini bukan sekadar pemanfaatan teknologi digital, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola data pemerintahan yang tertib, akurat, terintegrasi, dan akuntabel.

Menurutnya, persoalan pertanahan berkaitan erat dengan pengelolaan pajak. Karena itu, pemerintah membutuhkan basis data yang kuat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Berbicara tentang pertanahan, ada banyak permasalahan yang dihadapi daerah. Kaitannya juga dengan pajak,” ujar Watania.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui kolaborasi teknis antara perangkat daerah terkait, termasuk Bapenda dan Diskominfo dari kedua daerah.

“Setelah penandatanganan antar kepala daerah, akan ada turunannya. Termasuk kerja sama antara Bapenda Minahasa dengan Bapenda Tangerang Selatan serta Diskominfo dengan Diskominfo,” jelasnya.

Watania menilai, Minahasa perlu terbuka terhadap inovasi dan praktik tata kelola dari daerah lain. Teknologi, katanya, harus dimanfaatkan untuk mendukung penerapan e-government dan membangun sistem data yang terintegrasi.

Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat memetakan objek pajak, menata informasi pertanahan, serta mengidentifikasi potensi pendapatan daerah secara lebih efektif.

“Ini merupakan langkah yang sangat baik bagi pemerintah kabupaten karena memang berbicara tentang pertanahan ada banyak permasalahan yang dihadapi daerah, sama kaitannya dengan pajak,” tuturnya.

Ia menegaskan, digitalisasi tidak boleh hanya memindahkan administrasi manual ke sistem elektronik. Teknologi harus berdampak pada peningkatan pelayanan, akurasi data, pengawasan, dan akuntabilitas pendapatan daerah.

“Pada akhirnya, digitalisasi ini diharapkan bukan sekadar perubahan sistem administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat pengawasan data dan meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala Bapenda Minahasa Jeffry Tangkulung, SH, MAP, Kepala Diskominfo Minahasa Ricky Laloan, SH, Kabag Kerja Sama Rener Karwur, SSTP, MAP, serta jajaran Bapenda Minahasa.

Kerja sama ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi Minahasa dalam membangun pengelolaan data pajak dan pertanahan yang modern, terintegrasi, serta mampu mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan pelayanan publik.(J.Uno)

Stiki

Dinilai Tegas dan Humanis, Kepemimpinan Ivone Watania Bawa Suasana Baru di Dishub Minahasa

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Kepemimpinan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa, Ivone Watania, SH, SFarm, MM, mulai menuai apresiasi dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Minahasa.

Sejak menjalankan tugas sebagai pimpinan, Ivone dinilai mampu menghadirkan suasana kerja yang lebih komunikatif, humanis, sekaligus disiplin. Pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan komunikasi dan pembinaan tersebut disebut memberikan energi baru bagi jajaran pegawai, termasuk petugas yang bertugas langsung di lapangan.

Sejumlah petugas Dishub, Mato dan Melky, mengungkapkan bahwa Ivone merupakan sosok pimpinan yang mampu memahami kondisi bawahannya, tetapi tetap konsisten menegakkan disiplin dan aturan dalam pelaksanaan tugas.

“Ibu Ivone adalah orang yang baik dan sangat memahami keadaan kami. Namun, beliau tetap tegas dan disiplin dalam hal pekerjaan. Kami merasa ada suasana baru yang selama ini kami nantikan,” ungkap keduanya kepada media.

Menurut mereka, gaya kepemimpinan Ivone tidak sebatas memberikan arahan dari balik meja. Ia dinilai aktif turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil, sekaligus memahami berbagai tantangan yang dihadapi petugas dalam menjalankan tugas pelayanan dan pengaturan lalu lintas.

Kehadiran pimpinan secara langsung di tengah petugas tersebut dinilai menjadi bentuk perhatian sekaligus motivasi bagi jajaran Dishub untuk bekerja lebih maksimal.

Tak hanya itu, Ivone juga disebut aktif memberikan edukasi, pembinaan, serta motivasi kepada pegawai. Penekanan terhadap kedisiplinan, tanggung jawab, dan profesionalisme menjadi bagian dari pesan yang terus disampaikan dalam setiap pelaksanaan tugas.

“Beliau sering turun langsung ke lapangan, memberikan edukasi dan motivasi kepada kami. Kami juga terus diingatkan untuk disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas,” tambah mereka.

Bagi para pegawai, perpaduan antara ketegasan dan pendekatan humanis menjadi nilai positif dalam kepemimpinan Ivone. Komunikasi yang lebih terbuka dan kedekatan dengan bawahan dinilai mampu membangun suasana kerja yang lebih kondusif serta meningkatkan semangat dalam menjalankan tanggung jawab.

Mereka berharap pola kepemimpinan tersebut dapat terus dipertahankan dan dikembangkan, sehingga tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja internal, tetapi juga bermuara pada kualitas pelayanan publik yang semakin baik.

Pasalnya, kedisiplinan aparatur, kekompakan tim, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas merupakan faktor penting dalam mewujudkan pelayanan transportasi dan perhubungan yang tertib, aman, serta optimal bagi masyarakat.

Dengan pendekatan kepemimpinan yang tegas, komunikatif, dan dekat dengan kondisi lapangan, jajaran Dishub Minahasa diharapkan semakin solid dalam menjalankan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dinas PUPR Minahasa Evaluasi Kinerja 2026, Bidik Program Tepat Sasaran

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Minahasa memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan tahun anggaran 2026. Langkah ini dilakukan melalui Workshop Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang digelar Kamis (19/11/2026).

Workshop tersebut menjadi momentum untuk mengukur sejauh mana realisasi program dan kegiatan berjalan sesuai perencanaan, sekaligus memastikan target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dalam kegiatan itu, seluruh bidang dan sekretariat diminta memaparkan capaian pelaksanaan program, progres pekerjaan, serta berbagai kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian kegiatan.

Kepala Dinas PUPR Minahasa, Rivai Mamonto, ST, melalui Sekretaris Dinas, Margriet Pontororing, ST, menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar agenda pelaporan rutin, melainkan instrumen penting untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan benar-benar berjalan sesuai perencanaan, sehingga menghasilkan output dan outcome sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan,” jelas Pontororing.

Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan menitikberatkan pada realisasi pekerjaan, persentase progres pelaksanaan, hingga tingkat pencapaian target setiap program dan kegiatan.

Melalui evaluasi tersebut, setiap bidang diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan sejak dini, sehingga kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera ditindaklanjuti dan tidak berdampak pada pencapaian target akhir tahun anggaran.

Dinas PUPR Minahasa pun menempatkan evaluasi dan pelaporan sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan anggaran pembangunan memberikan hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Benteng Moraya Bergema, Festival Musik Bambu 2026 Jadi Panggung Regenerasi Warisan Budaya Minahasa

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Alunan musik bambu menggema di Amphitheater Benteng Moraya, Kabupaten Minahasa, Jumat malam (19/11/2026). Di tengah suasana situs bersejarah tersebut, Festival Musik Bambu 2026 menjadi panggung pertemuan antara tradisi, kreativitas, sekaligus regenerasi seni budaya Sulawesi Utara.

Kegiatan yang digelar Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah Sulawesi Utara ini mengusung tema “Warisan Budaya – Kreativitas – Harmoni”. Festival tersebut menjadi salah satu langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan musik bambu agar tetap hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi muda di tengah perubahan zaman.

Kepala BPK Wilayah Sulawesi Utara, Anton Hariyanto, S.Kom., M.M.S.I., menegaskan bahwa musik bambu membutuhkan ruang pertunjukan yang berkelanjutan. Tanpa wadah untuk tampil dan berkembang, kesenian tradisional berisiko semakin terpinggirkan.

Menurut Anton, salah satu hal menggembirakan dari festival ini adalah masih berlangsungnya proses regenerasi pemain musik bambu. Keterlibatan generasi muda bersama para pemain senior menunjukkan bahwa kesenian tersebut masih memiliki tempat di tengah masyarakat.

“Bagi kami, ini merupakan langkah konkret pelestarian budaya di Sulawesi Utara. Harapannya, Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara dapat terus memberikan kontribusi dalam menjaga dan melestarikan musik bambu agar tetap berkembang,” ujar Anton.

Ia menjelaskan, pemilihan Amphitheater Benteng Moraya bukan tanpa alasan. Lokasi tersebut dipilih melalui pertimbangan bersama tim, dengan memperhatikan nilai sejarah Benteng Moraya sebagai salah satu ikon Kabupaten Minahasa, sekaligus karakteristik tempat yang dinilai mendukung pelaksanaan pertunjukan musik.

Dari sisi akustik, kontur lokasi memungkinkan suara pertunjukan terpusat dengan baik sehingga mendukung penyajian musik bambu di ruang terbuka.

Peserta Terbatas, Jadi Evaluasi Penyelenggaraan

Di balik semarak festival, penyelenggara mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait persiapan dan keterlibatan peserta.

Anton mengungkapkan, panitia sebelumnya menargetkan keikutsertaan sembilan grup musik bambu. Namun, dalam pelaksanaan Festival Musik Bambu 2026, hanya tiga grup yang dapat berpartisipasi.

Minimnya waktu persiapan menjadi salah satu kendala utama. Pengumuman kegiatan yang relatif mendadak membuat sejumlah calon peserta kesulitan mengatur jadwal dan mempersiapkan penampilan.

Anton menyebut masukan dari peserta menjadi catatan penting bagi penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya.

“Masukan dari peserta, kalau bisa kegiatan seperti ini diumumkan tiga bulan sebelumnya. Karena secara efektif persiapan kami hanya sekitar tiga minggu. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami agar pelaksanaan berikutnya bisa lebih baik,” jelasnya.

Evaluasi tersebut sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara agar festival serupa ke depan dapat menjangkau lebih banyak kelompok musik bambu dan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku seni.

Pemkab Minahasa: Musik Bambu Harus Terus Diwariskan

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, Drs. Moudy Leonhard Pangerapan, MAP, hadir mewakili Bupati Minahasa sekaligus menyampaikan sambutan pemerintah daerah.

Ia didampingi Sekretaris Dinas Frangky Mea, SE, M.Si., serta Kepala Bidang Kebudayaan dan Penyelenggaraan Event, Cecilia Sitompul, SH, MH.

Dalam sambutannya, Pemerintah Kabupaten Minahasa menyampaikan apresiasi kepada BPK Wilayah Sulawesi Utara atas kepercayaan memilih Kabupaten Minahasa, khususnya Benteng Moraya, sebagai lokasi penyelenggaraan Festival Musik Bambu 2026.

Pemkab Minahasa menilai festival ini memiliki arti penting dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya daerah. Terlebih, musik bambu telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia pada September 2025.

Pengakuan tersebut bukan sekadar kebanggaan, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan musik bambu tetap lestari dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Festival ini, menurut pemerintah daerah, tidak boleh berhenti sebagai agenda pertunjukan semata. Lebih dari itu, kegiatan tersebut harus menjadi ruang apresiasi, kreativitas, dan kebersamaan dalam merawat warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara.

Melalui alunan musik bambu klarinet, masyarakat diingatkan bahwa budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu. Budaya merupakan kekayaan yang harus terus dimainkan, dijaga, dikembangkan, dan diwariskan agar tetap relevan dengan kehidupan generasi masa kini.

Benteng Moraya dan Peluang Pariwisata Budaya

Penyelenggaraan Festival Musik Bambu di Benteng Moraya juga membawa pesan penting bagi pengembangan pariwisata daerah. Perpaduan antara pertunjukan seni tradisional dan kawasan bersejarah dinilai dapat memperkuat daya tarik wisata budaya Kabupaten Minahasa.

Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap kegiatan semacam ini mampu memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, sekaligus memperkenalkan Benteng Moraya sebagai destinasi wisata sejarah kepada masyarakat yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dukungan Pemkab Minahasa melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan seni budaya daerah.

Festival Musik Bambu 2026 pun menjadi pengingat bahwa pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan pengakuan dan penetapan sebagai warisan budaya. Dibutuhkan ruang pertunjukan, dukungan pemerintah, keterlibatan pelaku seni, serta regenerasi yang berkelanjutan.

Dari Benteng Moraya, pesan itu kembali digaungkan: musik bambu bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan identitas budaya yang harus terus hidup dan bergema hingga generasi mendatang.

Ketua TP-PKK Minahasa Dorong Pengelolaan Sampah Dimulai dari Keluarga

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Kesadaran mengelola sampah harus dibangun dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Pesan ini ditegaskan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa, Pnt. Ny. Martina W. Dondokambey-Lengkong, S.E., saat menghadiri Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Desa Borgo, Kecamatan Tombariri, Kamis (19/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Martina mengajak masyarakat menjadikan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari. Menurutnya, keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Ia menekankan, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya melalui program pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, dimulai dari rumah tangga.

Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna.

“Pentingnya memulai kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan dari keluarga, melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik, serta memanfaatkan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna,” ajak Martina.

Ia juga menegaskan bahwa peran TP-PKK sangat penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat, terutama melalui edukasi dan pembiasaan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa, Nofry Wouldy Lontaan, S.T., Camat Tombariri, Yelly Julien Soput, S.P., jajaran pemerintah kecamatan, serta masyarakat setempat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Minahasa.

Perjuangkan Fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih, Wabup Minahasa Sambangi KKP

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperjuangkan penguatan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu langkah konkret dilakukan Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, melalui audiensi dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Rabu (18/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor KKP RI tersebut secara khusus membahas permohonan dukungan fasilitas pendukung bagi pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa.

Vanda Sarundajang memimpin langsung audiensi tersebut dan diterima Ketua Tim Kepelabuhanan KKP, Marezo Putasa, bersama jajaran Direktorat Kepelabuhanan dan Perikanan Tangkap.

Dalam pertemuan itu, Vanda menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar pengembangan KNMP tidak sebatas pembangunan kawasan, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan nelayan dan masyarakat pesisir.

“Kami datang langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperjuangkan dukungan fasilitas bagi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Bukit Tinggi. Kami ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para nelayan,” tegas Vanda.

Menurutnya, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas perikanan tangkap. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperlancar kegiatan usaha perikanan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya soal pembangunan kawasan, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan. Karena itu, fasilitas pendukung harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.

Vanda berharap permohonan dukungan yang disampaikan Pemkab Minahasa dapat memperoleh perhatian serius dan ditindaklanjuti oleh KKP RI. Menurutnya, penguatan fasilitas KNMP merupakan kebutuhan penting untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.

“Kami berharap permohonan ini mendapat perhatian dan tindak lanjut dari KKP, karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat pesisir kami,” katanya.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Minahasa membangun koordinasi langsung dengan pemerintah pusat guna memperjuangkan program pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya nelayan di wilayah pesisir.

Dalam audiensi tersebut, Vanda Sarundajang turut didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Hukum Tua Desa Bukit Tinggi.

Bupati Robby Dondokambey Sambangi Korban Kebakaran di Tataaran Satu, Pemkab Minahasa Siapkan Bantuan Tunai hingga Rp10 Juta

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang tertimpa musibah kebakaran di Kelurahan Tataaran Satu, Kecamatan Tondano Selatan. Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, turun langsung menemui keluarga korban sekaligus menyerahkan bantuan, Rabu (18/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyerahkan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok (sembako) dan kasur untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak.

Tak sekadar menyerahkan bantuan, Robby juga berdialog langsung dengan para korban. Ia memberikan dukungan moril sekaligus menyemangati keluarga terdampak agar tetap tabah dan bangkit menghadapi situasi sulit pascakebakaran.

Robby mengakui, musibah tersebut telah menimbulkan kesedihan dan kerugian besar bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berupaya hadir untuk meringankan beban warga, meskipun bantuan yang disalurkan saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan korban.

“Jangan terlalu bersedih, dan harus bangkit,” pesan Robby kepada keluarga korban.

Tak berhenti pada bantuan sembako dan kebutuhan rumah tangga, Pemkab Minahasa juga menyiapkan bantuan tambahan berupa uang tunai bagi keluarga terdampak. Besaran bantuan tersebut berkisar antara Rp1 juta hingga Rp10 juta.

Selain pemulihan kebutuhan dasar, pemerintah daerah turut memberi perhatian terhadap dokumen penting milik warga yang ikut hangus terbakar. Melalui instansi terkait, Pemkab Minahasa akan memfasilitasi pengurusan hingga penerbitan kembali dokumen yang hilang agar para korban tidak semakin terbebani oleh persoalan administrasi pascabencana.

Berdasarkan data yang diperoleh, kebakaran tersebut menghanguskan 13 rumah dan berdampak terhadap 17 kepala keluarga (KK). Selain itu, lima rumah lainnya juga dilaporkan turut terdampak dalam peristiwa tersebut.

Kehadiran pemerintah daerah di tengah warga terdampak diharapkan tidak hanya meringankan beban material, tetapi juga memberikan dukungan bagi para korban untuk kembali menata kehidupan setelah kehilangan tempat tinggal dan harta benda.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Robby Dondokambey didampingi Ketua Komisi I DPRD Minahasa, dr. Anita Mamuaya, serta anggota DPRD Minahasa, Refly Ngantung, Marvil Rawung, dan Leontin Mongi. Turut hadir sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

RAPBD Minahasa 2027 Capai Rp1,087 Triliun, Robby Dondokambey Tekankan Anggaran Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa merancang total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1.087.971.531.493 atau sekitar Rp1,087 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Gambaran umum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 itu disampaikan Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa, Rabu (18/11/2026), di Ruang Sidang DPRD Minahasa.

Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2027.

Dalam penyampaiannya, Robby menegaskan bahwa pembahasan RAPBD tidak boleh dipandang sebatas proses administratif maupun penyusunan angka-angka keuangan. Lebih dari itu, RAPBD merupakan instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia berharap pembahasan bersama DPRD berlangsung secara cermat, terbuka, transparan, dan konstruktif dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen serta kerja sama yang terus terjalin dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik,” demikian disampaikan Bupati.

Menurutnya, penyusunan RAPBD 2027 telah mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah, kapasitas keuangan daerah, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Minahasa, yakni Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera.

Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp1,06 Triliun

Dalam struktur RAPBD 2027, pendapatan daerah Kabupaten Minahasa ditargetkan sebesar Rp1.060.471.531.493 atau sekitar Rp1,06 triliun.

Pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen utama, yakni:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp124.507.679.495.

Pendapatan transfer: Rp911.143.248.602.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah: Rp24.820.603.396.

Besarnya kontribusi pendapatan transfer menunjukkan bahwa sumber pembiayaan tersebut masih menjadi komponen utama pendapatan daerah. Karena itu, optimalisasi PAD juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal Minahasa.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.076.097.354.949, dengan rincian:

Belanja operasi: Rp882.612.487.452,62.

Belanja modal: Rp48.975.982.096,38.

Belanja tidak terduga: Rp6 miliar.

Belanja transfer: Rp138.508.885.400.

Komposisi tersebut mencakup kebutuhan operasional pemerintahan, pembangunan aset dan infrastruktur, penanganan kebutuhan tidak terduga, serta penyaluran belanja transfer.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp27,5 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp11.874.176.544.

Dengan demikian, pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp15.625.823.456 untuk menutup defisit anggaran. Pemerintah daerah juga merencanakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan sebesar nol rupiah.

Bupati: Setiap Rupiah Harus Berdampak bagi Masyarakat

Di tengah besarnya anggaran yang direncanakan, Robby mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan perekonomian daerah.

Karena itu, penentuan prioritas program harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dari ketepatan perencanaan, efektivitas pelaksanaan, serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah dan DPRD pun diharapkan terus memperkuat komunikasi dan sinergi agar setiap program yang disepakati benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat Minahasa.

Antisipasi Natal dan Tahun Baru, Harga Bahan Pokok Jadi Perhatian

Selain membahas RAPBD 2027, Bupati Robby Dondokambey turut mengingatkan kesiapan pemerintah daerah menghadapi perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan elemen masyarakat memperkuat koordinasi guna menjaga keamanan dan ketertiban selama momentum perayaan tersebut.

Perangkat daerah terkait juga diminta memastikan kesiapan pelayanan publik, fasilitas kesehatan, sarana transportasi, serta pengamanan tempat ibadah dan pusat-pusat keramaian.

Tak hanya aspek keamanan, stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Bupati menginstruksikan perangkat daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memantau ketersediaan dan perkembangan harga bahan kebutuhan pokok, LPG, serta bahan bakar minyak (BBM).

Langkah antisipatif tersebut diperlukan guna mencegah kelangkaan, lonjakan harga, maupun gangguan distribusi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Di sisi lain, memasuki musim penghujan, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan bencana alam.

Kesiapsiagaan lintas sektor dinilai penting agar potensi risiko dapat diantisipasi sejak dini dan dampak bencana terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Perkuat Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Menutup penyampaiannya, Robby mengajak pimpinan dan anggota DPRD bersama seluruh jajaran pemerintah daerah menjadikan pembahasan RAPBD 2027 sebagai momentum memperkuat sinergi dan menyatukan komitmen pembangunan.

Ia berharap seluruh tahapan pembahasan Ranperda APBD dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan daerah serta masyarakat.

Dengan total anggaran yang direncanakan mencapai Rp1,087 triliun, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap alokasi benar-benar diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran, pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Minahasa pun menempatkan sektor pariwisata dan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan Minahasa yang semakin maju dan sejahtera.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.