PostKota News

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Minahasa, Drs. Lexie S.J. Korengkeng, MT., langsung mematok agenda pembenahan organisasi dan penguatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) di awal masa kepemimpinannya.

Lexie menyampaikan hal itu usai serah terima jabatan, Senin (14/9/2026). Ia menegaskan, penataan personel dan penguatan tiga bidang utama di tubuh Satpol PP menjadi prioritas awal.

“Pertama tentu penataan organisasi. Kemudian memperkuat bidang-bidang tugas yang ada di Satpol PP, Bidang 1, Bidang 2 dan Bidang 3. Itu pertama penataan personel,” ujar Lexie.

Tak hanya pembenahan internal, Satpol PP Minahasa juga tengah menggodok Perda tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Regulasi ini dinilai penting sebagai pijakan Satpol PP dalam menjalankan tugas penegakan aturan di lapangan.

Menurut Lexie, aturan tersebut akan mengatur secara lebih mendetail tugas pokok Satpol PP, termasuk penegakan aturan dan konsekuensi bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

“Ini merupakan salah satu pegangan kami di Satpol PP untuk menjalankan tugas dan fungsi kami dalam penegakan Peraturan Daerah dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat,” jelasnya.

Untuk memperkuat penegakan aturan, Lexie memastikan koordinasi lintas instansi akan ditingkatkan. Satpol PP akan menggandeng dinas terkait, termasuk bidang tata ruang, Bapenda, serta instansi teknis lainnya. Koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan juga akan diperkuat.

Lexie juga menaruh perhatian pada kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ia mengaku telah menginventarisasi pegawai yang memiliki sertifikasi penyidik PNS maupun penyidik tata ruang.

“Kita ketahui bersama bahwa Satpol PP ini merupakan koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyidik yang berkaitan dengan tata ruang,” katanya.

Ke depan, Satpol PP Minahasa akan mendorong pelatihan untuk menambah jumlah PPNS di daerah tersebut. Langkah ini diharapkan membuat penegakan Perda lebih efektif sekaligus memperkuat kewibawaan pemerintah daerah.

“Kami berharap ini akan sangat efektif untuk dilaksanakan sehingga marwah pemerintah daerah dapat lebih ditegakkan. Penyidik melekat di Satpol PP,” tegas Lexie.

Dengan agenda penataan personel, penguatan regulasi, dan penambahan kapasitas PPNS, Lexie ingin Satpol PP Minahasa tidak sekadar menjalankan fungsi ketertiban, tetapi semakin kuat sebagai garda terdepan penegakan Perda di daerah.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TONDANO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tahun 2026, Pemkab Minahasa menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk memperluas kepesertaan JKN dan memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh jaminan kesehatan.

Hal tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama BPJS Kesehatan Cabang Tondano yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Senin (14/9/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Lynda Watania bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano Daryono. Sejumlah persoalan dibahas, mulai dari penambahan peserta baru, kepesertaan yang tidak aktif, hingga upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Lynda menjelaskan, anggaran Rp1,5 miliar dialokasikan melalui Anggaran Perubahan Tahun 2026 untuk membiayai peserta baru dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda.

Dengan dukungan anggaran tersebut, diperkirakan sekitar 14.000 masyarakat dapat memperoleh perlindungan melalui Program JKN.

Pemkab Minahasa akan memprioritaskan masyarakat dari kelompok ekonomi bawah, khususnya mereka yang berada pada Desil 1 hingga Desil 5 dan belum memiliki jaminan kesehatan.

Untuk memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang tepat, Pemkab Minahasa akan melakukan pemadanan data. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan JKN sesuai kondisi dan kebutuhannya.

Perhatian pada Peserta Tidak Aktif

Selain memperluas kepesertaan, Pemkab Minahasa dan BPJS Kesehatan turut membahas persoalan peserta JKN yang tidak aktif akibat tunggakan iuran.

Untuk peserta PBPU Mandiri, jumlah kepesertaan yang tidak aktif tercatat sekitar 14 persen. Kondisi ini menjadi perhatian karena peserta dengan status tidak aktif berpotensi tidak dapat memanfaatkan manfaat JKN secara optimal saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano Daryono mengatakan, pihaknya akan terus mengingatkan peserta mengenai kewajiban membayar iuran. Upaya tersebut dilakukan melalui Telekolekting dan WhatsApp Blast.

Bagi peserta yang memiliki tunggakan, BPJS Kesehatan juga menyediakan Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap). Program ini dapat dimanfaatkan oleh peserta yang memenuhi ketentuan untuk menyelesaikan tunggakan iuran secara bertahap.

Peserta yang kepesertaannya tidak aktif karena tunggakan diharapkan memanfaatkan program tersebut sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya sekaligus menjaga kepesertaan JKN tetap aktif.

Data Perusahaan Juga Dicocokkan

Dalam forum tersebut, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan turut menjadi perhatian. Pemkab Minahasa dan BPJS Kesehatan terus mendorong agar masyarakat tidak hanya terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi juga memperoleh pelayanan kesehatan yang baik ketika membutuhkan.

Kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN juga menjadi salah satu agenda pembahasan.

Bappelitbangda, Dinas PTSP, dan BPJS Kesehatan akan melakukan pencocokan data pelaku usaha di Kabupaten Minahasa. Perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN maupun yang masih memiliki tunggakan akan diberikan pemberitahuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui forum komunikasi tersebut, Pemkab Minahasa bersama BPJS Kesehatan Cabang Tondano berkomitmen memperluas kepesertaan JKN, memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran, serta mendorong peserta yang tidak aktif akibat tunggakan untuk memanfaatkan Program REHAB.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) yang berkualitas di Kabupaten Minahasa, sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan dan dapat mengakses pelayanan kesehatan ketika dibutuhkan.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID  — Tragedi yang menelan korban jiwa di kawasan wisata Pantai Kabasaran menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa. Pemerintah daerah kini menyiapkan langkah konkret untuk memperketat standar keselamatan di seluruh destinasi wisata pantai di wilayah Minahasa.
instruksi bupati Minahasa Dr Robby Dondokambey , Pemkab Minahasa akan mewajibkan setiap pelaku usaha wisata pantai menyediakan sarana keselamatan serta menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas bagi pengelola dan pengunjung. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Kabupaten Minahasa, Merel Sumarauw, Senin, 14 September 2026, di ruang kerjanya.
Menurut Sumarauw,Kebijakan tersebut mencakup penyediaan peralatan keselamatan, petugas penjaga pantai atau pemandu keselamatan, papan peringatan, serta perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

Menurutnya Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyusul kejadian di Pantai Tuturuga kolongan 3 warga Tomohon meninggal , di pantai Kabasaran Sawangan Kombi 1 orang meninggal asal bitung  , termasuk informasi bahwa korban memasuki lokasi sekitar pukul 04.00 WITA.
“Karena itu, dalam instruksi bupati ini kami telah mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib menyediakan peralatan keselamatan di kawasan wisata pantai yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa,” tegasnya.

Dalam instruksi Bupati Minahasa tersebut, pembagian tugas dan tanggung jawab juga akan melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pariwisata, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP. “Kata Merel.

Pemerintah juga akan mendorong setiap pengelola wisata pantai memiliki SOP yang mengatur waktu operasional, jam masuk dan keluar pengunjung, serta ketentuan mengenai barang atau aktivitas yang tidak diperbolehkan di kawasan wisata.
Pengunjung nantinya dilarang membawa senjata tajam, narkotika, obat-obatan terlarang, maupun minuman beralkohol apabila pengelola tidak memiliki izin untuk menyediakan atau menjualnya. Ketentuan tersebut akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk mengatur agar masyarakat yang menggunakan kawasan wisata pantai dapat memperoleh jaminan keamanan selama berada di lokasi wisata,” jelasnya.
Selain menyediakan fasilitas keselamatan, Pemkab Minahasa juga mewajibkan pengelola menyiapkan petugas penjaga pantai atau pemandu keselamatan. Untuk meningkatkan kapasitas petugas, pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan Basarnas guna memberikan pelatihan kepada personel yang nantinya bertugas di masing-masing usaha wisata pantai.
Dijelaskanya,Peralatan keselamatan yang dimaksud antara lain pelampung, alat pelampung yang dapat dilemparkan kepada korban, pembatas atau penanda area aman untuk berenang, serta perlengkapan P3K. Jenis dan standar teknis peralatan tersebut akan diatur lebih lanjut.
Instruksi Bupati RD  menegaskan bahwa keselamatan wisatawan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Pelaku usaha juga berkewajiban memastikan lokasi usaha mereka memenuhi standar keselamatan.

“Bencana merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah dan masyarakat, tetapi juga dunia usaha. Karena itu, kami mewajibkan pelaku usaha menyediakan peralatan keselamatan, meningkatkan kapasitas penjaga pantai, serta memasang papan peringatan,” tegasnya.
Instruksi bupati tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat dan selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha wisata pantai di Kabupaten Minahasa.
Pemerintah juga memastikan adanya konsekuensi bagi pengelola yang tidak memenuhi ketentuan.

Mekanisme pengawasan dan sanksi akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bersama sebelum instruksi tersebut disosialisasikan kepada para pelaku usaha.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Minahasa menegaskan bahwa keselamatan wisatawan tidak boleh hanya menjadi imbauan setelah terjadi musibah. Standar keselamatan diharapkan menjadi kewajiban dasar setiap pengelola wisata pantai agar aktivitas pariwisata dapat berlangsung secara aman dan bertanggung jawab.(J.Uno)

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Tantangan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Minahasa kini berada di bawah komando baru. Drs. Lexie Korengkeng, M.Si., resmi dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Minahasa.

Lexie menggantikan Arnold Noldi Siby, SE., yang memasuki masa purnabakti setelah mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Prosesi serah terima jabatan (sertijab) digelar di Halaman Kantor Satpol PP Kabupaten Minahasa, Senin (14/9/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si.

Sertijab turut disaksikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Minahasa, Ir. Jani Moniung, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Minahasa, Johnny Tendean, AP., MAP., bersama jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa lainnya.

Dalam arahannya, Sekda Lynda menegaskan pentingnya memperkuat kedudukan kelembagaan Satpol PP agar memiliki posisi yang sejajar dengan perangkat daerah lainnya. Menurutnya, penguatan kelembagaan tersebut penting untuk mendukung kewibawaan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pelayanan dan penegakan peraturan.

Di bawah kepemimpinan Lexie Korengkeng, Lynda juga meminta agar perampungan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dapat dipercepat.

Regulasi tersebut dinilai penting sebagai landasan hukum yang kuat bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan Perda maupun Peraturan Bupati di lapangan.

Selain aspek kelembagaan, profesionalisme personel juga menjadi perhatian. Lynda menginstruksikan agar kedisiplinan anggota terus ditingkatkan, termasuk kerapian atribut dan seragam saat bertugas.

Pengawasan di sejumlah lokasi strategis juga diminta diperkuat, di antaranya kawasan perkantoran pemerintahan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pasar, hingga terminal.

Seluruh jajaran Satpol PP, baik ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga pendukung, diingatkan untuk mengedepankan integritas, ketulusan, dan komitmen dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pergantian pimpinan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk memberikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya.

Pemkab Minahasa menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Arnold Noldi Siby atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian panjangnya sebagai ASN hingga memasuki masa purnabakti.

Dengan kepemimpinan baru, Satpol PP Minahasa diharapkan semakin profesional, disiplin, dan responsif dalam menjaga ketenteraman serta ketertiban umum di tengah masyarakat.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID JAKARTA – Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., mendampingi 13 Camat Kabupaten Minahasa dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan bagi Camat Angkatan XVI, XVII, XVIII, dan XIX Tahun 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut berlangsung pada 7–11 September 2026 di BW Kemayoran Hotel & Convention, Jakarta.

Keikutsertaan 13 Camat Minahasa dalam pelatihan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan.

Pelatihan tersebut difokuskan pada penguatan kompetensi kepamongprajaan, kepemimpinan, serta kemampuan Camat dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan, Wabup Vanda Sarundajang turut memberikan pendampingan kepada para Camat Minahasa. Kehadiran orang nomor dua di Kabupaten Minahasa ini sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan dinilai menjadi momentum penting bagi para Camat untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawab sebagai perangkat kewilayahan.

Melalui pelatihan tersebut, para Camat diharapkan memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang dapat diterapkan di wilayah kerja masing-masing, terutama dalam meningkatkan koordinasi pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur sebagai bagian dari langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan berakhirnya pelatihan pada Jumat, 11 September 2026, ke-13 Camat Minahasa diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan masing-masing.