PostKota News

Bupati Minahasa Dondokambey  Menyerahkan LKPD 2024 ke BPK RI 

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si., MAP., menghadiri kegiatan penyerahan dan penandatanganan berita acara serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024

Laporan tersebut secara resmi diserahkan langsung oleh Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi, MAP, kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyono, S.E., M.M., Ak., CA., ERMAP., GRUP., GRCA., CSFA., bertempat di Gedung BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Rabu (23/4/2025).

Kegiatan ini merupakan agenda rutin dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Bupati Minahasa Robby Dondokambey didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Lynda Watania, Kepala BPKAD Joice Pua, Kepala Inspektorat Minahasa Moudy Lontaan serta sejumlah pejabat terkait.

Kehadiran Bupati Robby Dondokambey menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mendukung proses evaluasi laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi BPK untuk menyampaikan hasil audit dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan.

Bupati Minahasa menyampaikan apresiasinya kepada BPK RI Perwakilan Sulut atas kerja keras dan dedikasinya dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Utara, termasuk di Kabupaten Minahasa.

Bupati juga menegaskan komitmen Pemkab Minahasa untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami menyambut baik penyampaian LKPD tahun 2024 sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Minahasa.

Setiap catatan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi perhatian serius dan akan kami tindak lanjuti demi kemajuan daerah,” ujar Bupati Dondokambey usai acara.

Kegiatan penyerahan dan penandatanganan berita acara LKPD TA 2024 ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara untuk semakin meningkatkan kualitas laporan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah.

Stiki

Pj Bupati Minahasa Noudy Tendean Inspektur Upacara HUT Korpri ke-53 dan Hari Guru Nasional ke-79

CATATAN POSTKOTA, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID-(ADV)Penjabat (Pj) Bupati Minahasa, Dr. Noudy R.P. Tendean SIP, M,Si, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT Korpri) ke-53 sekaligus Hari Guru Nasional ke-79. Upacara tersebut berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Minahasa, Jumat (29/11/24).

Dalam amanatnya, Tendean menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Korpri atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam mendukung pembangunan daerah. “Korpri harus menjadi motor penggerak reformasi birokrasi, melayani masyarakat dengan profesionalisme, integritas, dan inovasi,” ungkapnya.

“Usia ke 53 tahun korpri ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan langkah-langkah reformatif berkelanjutan untuk mensukseskan program Asta cita presiden Prabowo Subianto, saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota korpri yang selama lebih dari setengah abad telah memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Ia juga menyampaikan peran penting para guru sebagai pilar utama pendidikan. “Hari Guru Nasional menjadi momen untuk mengapresiasi jasa para pendidik yang telah mencetak generasi penerus bangsa.

“Selamat hari guru nasional 25 November 2024 untuk para guru di seluruh tanah air baik yang mendidik di kota-kota besar satuan pendidikan yang ternama maupun mereka yang mengabdi di pelosok-pelosok pedesaan demi tugas mulia untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa.

Hari guru tahun ini mengambil tema “Guru Hebat Indonesia Kuat” dimana guru adalah pendidik profesional yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing dan menilai hasil belajar para murid, Guru tidak hanya berperan sebagai agen pembelajaran tetapi juga agen peradaban para guru yang berperan mendidik para murid sehingga memiliki kecerdasan keterampilan dan karakter yang mulia serta guru juga menentukan kualitas sumber daya manusia generasi bangsa yang melanjutkan perjuangan dan bertanggung jawab memajukan bangsa dan negara. LlTerima kasih atas kerja keras dan dedikasi bapak dan ibu guru dalam mendidik anak-anak kita,” ujar Tendean.

Kegiatan upacara dirangkaikan dengan penyerahan SK pensiun dan SK kenaikan pangkat kepada ASN dan guru yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada negara.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Asisten 1, Asisiten II, Asisiten III, Para Kaban, Kadis, Camat, serta Jajaran Pemkab Minahasa juga perwakilan guru dari berbagai sekolah di Minahasa.

Stiki

Pj. Bupati Minahasa Terima Duplikat Bendera Pusaka dari Sekretaris Dewan Pengarah BPIP R.I

Berita, Minahasa|oleh

JAKARTA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Penjabat Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si, menerima duplikat bendera pusaka dalam acara prosesi penyerahan duplikat bendera pusaka kepada gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.

Duplikat bendera pusaka diserahkan oleh Sekretaris Dewan Pengarah BPIP RI Mayjen (Purn) Wisnu Bawa Tanaya, bertempat Di Balai Samudra Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Pj. Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong turut didampingi Kaban Kesbangpol Ir. Jani Moniung,Ketua PPI Minahasa Andrew Gideon Mokorimban.

“Proresi penyerahan duplikat bendera pusaka dimaksudkan agar di setiap daerah terdapat duplikat bendera pusaka sehingga nantinya para peserta upacara lebih dalam menghayati nilai nilai proklamasi kemerdekaan RI” ucap Kumendong

“Disamping itu agar terdapat keseragaman dalam bentuk dan ukuran bendera di seluruh Indonesia, karena yang menerima adalah seluruh Gubernur dan seluruh Bupati/Walikota Se- Indonesia” tutup Bupati Kumendong.(73″U)

Stiki

Kajari Hermanto : Etikat Baik EP Kembalikan Kerugian Negara Bakal Vonis Ringan Hakim

Berita, Hukrim, Minahasa, Nasional|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Kasus Korupsi yang melibatkan Sekretaris Dewan (DK) dan Pengusaha (EP)  Tindak Pidana Khusus Belanja Modal peralatan dan mesin di Sekretariat DPRD Minahasa dengan hasil temuan Inspektorat Minahasa dan ditindaklanjuti oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI berjumlah sekitar 1.5 Miliar rupiah  sebagai kerugian negara.

Selasa 30 Juli 2024 hari ini pihak kejaksaan Negeri Tondano menerima pihak keluarga EP yang di dampingi Penasehat Hukum untuk mengembalikan sebagian uang dugaan hasil korupsi  sebesar Rp.550.000.000.-.

Kepala Kejaksaan Hermanto SH MH di dampingi Kasi Pidsus Ariel Pasangkien SH,langsung membuat surat penyerahan uang titipan  tersebut dari pihak EP (Terdakwa) melalui Hendrik (Kakak Kandung EP) sebesar 550 juta  diruang kantor Kejari Tondano.

Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Benny Hermanto, SH, MH kepada  wartawan mengatakan terdakwa EP melalui kakaknya telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 550.000.000 dan Uangnya langsung kami setorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) lewat bank BRI ,” ujarnya.

Menurut Kajari Hermanto , pihaknya tidak memegang uang cash  tersebut karena uang yang dikembalikan hasil korupsi tidak bisa simpan dikantor ,makanya langsung di setorkan ke pihak  Bank dalam hal ini  BRI Cabang Tondano.”Tegas Hermanto.

Pengembalian uang kerugian negara oleh pihak Terdakwa EP  langsung direspon baik oleh Kajari Tondano Hermanto,  ini merupakan etikat baik dari terdakwa EP

“Jadi, ini merupakan etikat baik dari terdakwa, apakah bisa mempengaruhi dalam sidang, meringankan atau memberatkan semua keputusan berada di tangan hakim.Pungkasnya.

Sebelumnya, terdakwa  Edwin telah mengembalikan Uang sebesar Rp.936.303 633.00 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) telah diakukan penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Minahasa sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan negare sebesar Rp86.835.100.00 (delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah)

Diketahui terdakwa Edwin dijerat karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Sekretariat DPRD Minahasa yang menyebabkan total kerugian sebesar Rp1.573.138.733.00.(73”U)

 

 

 

 

Stiki

Tenis Meja  Piala Bupati Minahasa Cup 2024 Ajang Pembinaan Prestasi 

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, menggelar turnamen tenis meja Bupati Minahasa Cup 2024.

Bupati Minahasa Dr. Jemmy Kumendong bersama Sekretaris Daerah Lynda Watania dan Jajaran membuka kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Wale Ne Tou Tondano, Jumat (26/7/2024).

Usai membuka kegiatan, Bupati Kumendong didampingi Kadis Pora Minahasa Arody Tangkere, mengatakan, tujuan dari turnamen ini yaitu mencari bibit-bibit atlet tenis meja dari Kabupaten Minahasa.

“Lewat Turnamen ini kita bisa melihat atlet atlet yang berpotensi yang dapat kita kembangkan, supaya bisa berpartisipasi bukan hanya di tingkat lokal kabupaten, tetapi bisa juga di tingkat provinsi dan tingkat nasional,” ungkap Bupati Kumendong.

Dijelaskan Bupati Kumendong, turnamen ini terdiri dari dua kategori, yang pertama kategori khusus se Kabupaten Minahasa, kemudian kategori kedua yaitu se Provinsi Sulawesi Utara.

“Diharapakan yang atlet atlet yang ikut di antar kecamatan se kabupaten bisa ikut lagi di tingkat provinsi,” jelas Bupati Kumendong.

Nomor nomor pertandingan kategori se Kabupaten Minahasa, akan berlangsung 26 – 28 Juli 2024
– Beregu antar Kecamatan
– Beregu antar instansi
– Tunggal Putra/Putri ASN
– Kadet Putra dibawah 15 tahun
– Tunggal Putri dibawah 15 Tahun

Nomor nomor pertandingan kategori se Sulut akan berlangsung 1 – 3 Agustus 2024
– Beregu Umum
– Tunggal Putra Devisi 1A
– Tunggal Putra Devisi 1B
– Tunggal Putra Devisi 2
– Kadet Putra/Putri
– Pemula Putra/Putri
– Eksekutif Putra
– Tunggal Putri
– Ganda Putra/Putri

(73″U)

Stiki

Kasus Korupsi Dinas Perkim Ada Simpang Dimana ? Kejaksaan Diminta Transparan 

Berita, Hukrim, Minahasa, Nasional, Sulut|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID–  Sepak terjang institusi penegak hukum Kejaksaan yang akhir – akhir ini mendapat perhatian Masyarakat Minahasa bahkan sesulawesi utara ,sejumlah kasus korupsi yang di tangani dan masuk dalam meja hijau pengadilan tipikor .
Hal ini perlu di apresiasi soal penindakan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara,dengan memperkaya diri dan orang lain serta menggunakan jabatan yang di percayakan negara dalam rangka mensejahtrakan Masyarakat .

Dalam beberapa tahun belakangan ini pihak kejaksaan Negeri Minahasa,  mempidanakan 3 pejabat eselon II di lingkup pemerintahan kabupaten Minahasa ,yaitu ST Kadis BKKBN,DK Mantan Sekwan Minahasa serta LP Kadis Perkim .
Namun akhir-akhir ini warga minahasa mulai cemas Tindakan Hukum yang di lakukan institusi Kejaksaan ,Dimana dari 3 kasus yang disebutkan di atas ternyata ada kasus korupsi yang lolos.Ini “diduga” ada unsur kesengajaan atau ada hal lain ,sehingga kasus tidak dimeja hijaukan “ada apa dengan kejaksaan” ini terkesan tidak transparan pihak kejaksaan Negeri yang berlokasi di Tondano .
Hal ini mendapat tanggapan dari Pegiat anti Korupsi Minahasa Jeffry Uno yang adalah Ketua Aliansi Wartawan Minahasa (AWAM),

Menurutnya ,pihak penegak hukum seperti Kejaksaan harus menjelaskan kepada publik terkait korupsi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Minahasa. sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembangunan MCK Individual untuk masyarakat tidak mampu pada 12 Desa di Kabupaten Minahasa, yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Nomor SPRINT DIK : PRINT-01/P.1.11/Fd.1/03/2022 Tanggal 8 Maret 2022.Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (BPKP) dengan Nomor : PE.03.03/SR-542/PW18/5/2022 tanggal 30 Juni 2022 bahwa pekerjaan pembangunan MCK Individual untuk masyarakat tidak mampu pada 12 desa di Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp762.412.424,84,”Ungkap Uno,Saat ditemui sejumlah wartawan diruang sidang DPRD Minahasa prkan lalu.
lanjutnya ,sebagai pegiat Anti Korupsi dirinya sesalkan kasus korupsi perkim terungkap dari hasil pelidikan dan penyidikan Kejaksaan Negeri Minahasa kok bisa  hilang jejak ,”memang uang hasil korupsi sudah dikembalikan ,tapi tidak menghapuskan tindak pidana tersebut atau lolos dari jeratan hukum ?.”Ujarnya .
“Saya juga sebagai ketua Aliansi Wartawan di Minahasa ,minta institusi Kejaksaan yang dipimpin Diky Oktavia SH MM, menjelaskan kepada Masyarakat melalui Teman-teman Media ,kenapa kasus Dinas Perkim Kabupaten Minahasa tidak dilanjutkan,ini terang-terang melanggar hukum “Korupsi”.”Jelas Uno mantan pimpinan Redaksi TV 5 D .
Disisi lain pihaknya memberikan apresiasi soal apa yang dilakukan di dua kasus korupsi  BKKBN Minahasa yang menyeret kepala badanya bersama 2 Staf,berikut Kasus Korupsi Di DPRD Minahasa yang menyeret juga Sekertaris Dewan dan satu orang Pengusaha.Dua kasus korupsi ini hasil catatan temuan BPK RI,kedua-duanya ini sudah mengembalikan hasil korupsi ke Kas Negara atau Kas Daerah dengan menjalankan perintah aturan ,yaitu membayar dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang adalah suatu penuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil,lain juga yang terjadi di Dinas Perkim ,hasil kejahatan korupsi di setor ke pihak kejaksaan dan itu juga “SAH” namun kenapa Kasus ini tidak dilanjutkan?,jadi pertanyaan di Masyarakat kejaksaan “Tebang Pilih soal Penegakan Hukum Pidana Korupsi .Kasus Perkim diminta dibuka ke publik.”Tegas Wartawan Senior Minahasa ini.
PB Nadatul Ulama Kabupaten Minahasa Haji Saparudin Madepungeng SE Minta Pihak Kejaksaan Ungkap dan Jelaskan yang belum diproses ,atau tindak lanjut perkara Dinas Perkim . “Saya sebagai tokoh Agama diminahasa sangat merespon positif soal pihak kejaksaan membersihkan para korupsi di tanah Toar Lumimuut merugikan uang rakyat demi kepentingan pribadi atau orang lain secara Bersama-sama .Namun kasus Dinas Perkim Minahasa harus dilanjutkan dan transparan agar tidak terkesan Pilih Kasih.”Ujar Saparudin,saat buka puasa di Kawangkoan ,kepada sejumlah Media.

Tonaas Laskar Manguni Indonesia (LMI) Kabupaten Minahasa ,Noldy Lila alias Budo mempertanyakan  ,kenapa kasus korupsi diperlakukan tidak sama ,artinya kalau kasus korupsi hasil temuan BPK RI ,Kepolisian atau Kejaksaan layaknya diperlakukan sama ,”bukan dilihat dari unsur hasil kerugian negara disetor ke Kas negara atau kepihak Kejaksaan ,sehingga ada perbandingan ,ini tidak masuk akal jika kasus Dinas Perkim Minahasa disetor langsung ke kejaksaan lalu pidana korupsi ini di diamkan atau lolos dari jeratan hukum ,hal inilah perlu keterbukaan agar Masyarakat tou minahasa tidak menilai negative kepada institusi kejaksaan Tondano dalam menegakkan hukum,”Kinerja Pak Kajari Oktavia selama ini perlu diajungi jempol soal penindakan terhadap pelaku korupsi merugikan negara apalagi “DOI Rakyat”dikabiri untuk diri sendiri diproses hukum ,”Saluuut”.”Ujar Tonaas.
Hal senasa disampaikan Ketua Kimunitas Independen Bersama Asas Rakyat (Kibar),yang melalui Ketua DPD Kabupaten Minahasa Marthen Sumakul kepada wartawan mengatakan, Kejaksaan Negeri Tondano seharusnya tidak tebang pilih dalam menangani Kasus Korupsi.

” Kejari Tondano seharusnya menunjukan sikap yang tidak tebang pilih dalam menangani Kasus Korupsi, karna Masyarakat sangat Apatis terhadap semua proses penyelesaian Kasus Korupsi du Tanah Toar Lumimuut
Jika kedepan tidak ada respon dari pihak kejaksaan , Sumakul bersama LSM dan unsur ormas serta pegiat Anti Korupsi,para mahasiswa  Minahasa akan buat surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ,Kejaksaan Agung,dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait lolosnya kasus Perkim Minahasa.”Pungkas Sumakul.(Tim Redaksi)

Stiki

JVM Soal Hillary Apakah Bertahan Atau Tidak

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Utara Dr.J.Victor Mailangkay,SH.MH saat di temui awak media di ruang kerja kantor DPRD Sulut mengatakan bahwa Hillary Lasut masih kader Partai Nasdem Sulawesi Utara, Kamis (9/3/2023).

Seperti di ketahui rumor yang beredar bahwa Hillary Lasut akan hengkang dari Partai NasDem dan bergabung dengan partai Demokrat karena mengingat Ketua DPD Partai Demokrat Elly Lasut adalah orang tua dari Hillary.

Victor menuturkan bahwa sampai saat ini status Hillary masih kader partai Nasdem dan belum berubah, dia masih menjadi andalan Partai NasDem untuk kursi DPR RI 2024 nanti, karena untuk DPR RI NasDem Sulut menargetkan 2 kursi.

Ketua GM FKPPI Sulut ini menjelaskan bahwa secara resmi Hillary belum menyampaikan apakah akan tetap di NasDem atau tidak, menurut Victor semuanya terserah pada keputusan beliau (Hillary).

Stiki

Ketua DPRD Sulut Andi Silangen “Tidak Ada Intervensi Seleksi KIP”

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net  – Kepada awak media Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dr.Fransiscus Andi Silangen,SpB.KBD, menanggapi rumor adanya intervensi  Proses pengumuman nama calon anggota Komisi Informasi Publik (KIP) yang lolos seleksi di Komisi I DPRD Sulut, Rabu (8/3/2023).

Dengan senyum yang khas Ketua Pertina Sulut ini menanggapi dengan santai isu tersebut, Andi menjelaskan bahwa semuanya sudah sesuai mekanisme dan tidak ada intervensi ataupun merubah penetapan nama-nama yang lolos.

Salah satu andalan politisi PDIP ini menjelaskan bahwa nama yang lolos seleksi  disampaikan tersebut sudah terbaik, tidak benar Pimpinan DPRD Sulut merubah atau mengganti nama yang telah ada, berdasarkan hasil Fit And Propertest yang disampaikan dinilai sudah mencakup keterwakilan etnis, proses seleksi calon anggota KIP berjalan sesuai tahapan dan aturan yang ada.

Klarifikasi langsung Ketua DPRD Sulut ini mematahkan isu yang beredar tentang seleksi nama calon Komisi Informasi Publik (KIP).**

Stiki

Victor Mailangkay Apresiasi Demo Dari Mahasiswa Papua Barat

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, postkota.net – Aksi Demo Mahasiswa Papua Barat  yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) datang ke  Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk menyampaikan aspirasi tentang Hak Asasi Manusia, Senin (6/3/2023).

Demo mahasiswa Papua Barat ini di terima oleh Anggota DPRD Sulut yakni Wakil Ketua  DPRD Victor Mailangkay bersama anggota Komisi I Melky Jakhin Pangemanan, dan Hilman Idrus.

Mahasiswa menuntut pemerintah dan instansi teknis terkait menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Papua di tanah Papua dan meminta Komnas HAM Republik Indonesia untuk mencari pelaku pembunuhan di Wamena dan memproses hukum pelaku.

Dalam penyampaiannya kepada pihak demonstran Victor mengatakan bahwa yang pertama kami Mengapresiasi apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa sebagai wujud kepedulian kepekaan, dan kedua kami atas nama rakyat Sulut menyambut dengan hati dan tangan terbuka kehadiran saudara-saudara yang berkuliah Sulawesi Utara ini, ketiga bahwa aspirasi yang disampaikan ini dan kami ikuti berpijak pada aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di NKRI, yang keempat bahwa kami setuju agar supaya rakyat Indonesia lebih khusus rakyat yang tinggal di daerah Papua merdeka dari ketidakadilan di dalam wadah NKRI, kami bersama sama untuk berjuang dan merdeka dari kemalaratan, yang kelima aspirasi yang disampaikan ini akan diperjuangkan dengan sepenuh hati.

DPRD Sulut berjanji akan segera memperjuangkan aspirasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Demo ini mendapatkan pengawalan dari Polda Sulawesi Utara, Polresta Manado, Polsek Mapanget dan Securiti yang sehari-hari bertugas di DPRD Sulut.**

Stiki

GUBERNUR OD DAN WALIKOTA ANDREI ANGOUW DAMPINGI PRESIDEN JOKOWI KUNJUNGI PASAR MANADO

Manado, Nasional, Sulut|oleh
Inst;Presiden Jokowi kunjungi Pasar tradisional pinasungkulan

MANADO, Postkota.net – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memulai kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tepatnya di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kamis (19/1/2023).Jokowi sapaan akrabnya mengawali kunjungannya di Pasar Pinasungkulan, Karombasan, Kota Manado didampingi Gubernur Olly Dondokambey, Wali Kota Manado Andrei Angouw, Sekretaris Kota Manado Micler Lakat, Dirut PD Pasar Manado Lucky Senduk serta sejumlah pejabat lainnya.

Presiden yang tampil tanpa masker disambut antusias para pedagang di salah satu pasar terbesar di Kota Manado tersebut. Apalagi, Presiden pada kesempatan tersebut selain membuka ruang diskusi dengan para pedagang juga memberikan hadiah berupa kaos dan bantuan sosial berupa uang tunai.

Seusai dari situ, Jokowi bertolak ke Minut untuk meresmikan Bendungan Kuwil Kawangkoan. Sebelum ke situ Jokowi singgah di Pasar Airmadidi yang juga berlokasi di Minut

“Hari ini, Bendungan Kuwil Kawangkoan telah selesai dibangun dan saya resmikan. Selain mengurangi banjir (di Manado), bendungan dengan luas genangan 157 hektare ini bisa juga digunakan untuk pembangkit listrik, pertanian dan sebagai destinasi wisata,”ungkap Jokowi.

Usai meresmikan Bendungan Kuwil, Presiden Jokowi meninjau pembangunan infrastruktur pariwisata di Likupang, Minut. Likupang diketahui masuk 5 destinasi wisata super prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

Dari Minut, Jokowi menutup kunjungan kerja hari pertamanya di Sulut dengan menyambangi salah satu Manado Town Square. Lagi-lagi, Jokowi disambut antusias masyarakat yang sekadar ingin melihat presidennya atau bahkan berswafoto.

Sekadar diketahui, dari informasi yang diterima, pada Jumat (20/1) besok, Jokowi akan melanjutkan kunjungan kerjanya dengan mendatangi Taman Laut Bunaken, Pasar Bersehati dan meresmikan Malalayang Beach Walk sebelum kembali ke Jakarta. (Tim Red)

Stiki

Tajuk Rencana Oleh : Angelo P T Uno

CATATAN POSTKOTA, Sulut|oleh

‘Porak Poranda’ Indonesia Dilanda Covid 19

Pemimpin Redaksi Postkota.Net

Virus Covid 19 bagaikan badai yang datang melanda di semua negara ternasuk Indonesia. Bagaimana tidak? Aktivitas perekonomian lumpuh total. Kawasan Mall, restoran, tempat pariwisata dan semua tempat pelayanan tidak beroperasi karena Pemerintah memberlakukan Pembatasan berskala nasional.

Ratusan ribu warga terdampak covid 19 dengan berbagai varian


Tentunya ini sangat berdampak dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski pemerintah berusaha mengsubsidi dengan mengucurkan bantuan sosial berupa BLT Dana Desa serta bantuan UMKM, namun tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Pusat melalui Dana Desa


Inflasi makin tak terbendung, melonjak berlipat-lipat, dan membuat perekonomian semakin terpuruk.


Meski warga yang menderita Covid 19 masih ada, namun pemerintah berusaha bangkit dari keterpurukan, membenahi semua sendi perekonomian yang porak poranda.
Tahun 2023, semua kawasan perekonomian mulai diaktifkan lagi, dan tidak ada pembatasan, sehingga perlahan lahan perekonomian mulai bergerak.
Warga pun sangat berharap tidak ada lagi pembatasan, sehingga new normal bisa terealisasi di negara ini. Indonesia bangkit, masyarakat pun sejahtera.(*)

Stiki

Victor Mailangkay Pimpin Langsung Rapat Persiapan Pelantikan Dan Rakerda GM FKPPI

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, POSTKOTA.NET – Rapat pembahasan dalam rangka Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) GM FKPPI 1 di pimpin oleh Ketua Pengurus Daerah Victor Mailangkay, Senin (31/10/2022).

GM FKPPI Sulut sedang bersiap untuk menuju Pelantikan Dan Rakerda 1, untuk itu persiapan-persiapan sedang di lakukan baik oleh Pengurus Daerah (PD) maupun Panitia Pelaksana (Panpel).

Saat di konfirmasi oleh awak media Mailangkay mengatakan bahwa semuanya sudah di persiapkan.

JVM menuturkan, ” pengurus Daerah bersama Panitia pelaksana sedang bekerja untuk pelaksanaan Rakerda,memang masih ada yang harus di tambahkan atau lengkapi tapi itu tinggal teknisnya saja, karena bersama Panitia pelaksana kami sudah audiens dengan Pembina GM FKPPI dalam hal ini Danrem 131/Santiago dan mengkonfirmasi ke setiap Pengurus Cabang yang ada tersebar di 11 Kabupaten/Kota”.

Disisi lain Sekretaris PD GM FKPPI Sulut juga menyampaikan bahwa Ketua Umum Pengurus Pusat bersama Sekretaris Jenderal GM FKPPI akan hadir untuk melantik PD GM FKPPI Sulut.

” Di konfirmasi bahwa Ketua Umum GM FKPPI Dwi Rianta Surbakti, MBA bersama Sekretaris Jenderal Ary Garyanida akan hadir untuk melantik PD GM FKPPI Sulut”, ungkap Dolvi.

Stiki

Glady Kawatu : Terimakasih Kepada Seluruh Jajaran DPRD Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Bertempat diruang Paripurna DPRD Sulawesi Utara serah terima jabatan Sekretaris Dewan di gelar, Rabu (19/10/2022).

Pjb.Sekprov Sulut Praseno Hadi yang di dampingi Asisten III Frangky Manumpil Dan Kaban BKD Clay Dondokambey memimpin langsung serah terima jabatan tersebut.

Glady Kawatu selaku sekwan lama dalam sambutannya mengatakan bahwa ” Menjadi birokrat adalah pilihan saya karena keluarga saya, mewarisi dari orang tua terlebih dari papa saya tapi menjadi Sekwan bukan pilihan saya”.

Kawatu menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran DPRD Sulut yang dua tahun lebih telah bekerjasama dengan baik dan kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan mohon dimaafkan.

Sementara itu Ibu Sandra Moniaga sebagai pejabat Sekwan yang baru dalam sambutannya mengatakan mendukungnya dalam melaksanakan tugas kerja dan tanggung jawab yang sudah di percayakan kepadanya.

Pjb.Sekprov Sulut Praseno Hadi dalam sambutannya mengatakan ” bahwa adalah hal yang biasa pindah jabatan di pemda,ini adalah penghargaan,tidak mungkin di satu tempat terus menerus, harus berkembang, menjadi sekwan adalah orang yang terpilih, torang satu rumah satu payung cuma unit kerja kita berbeda, semua sama di bawah Pemprov Sulut “.

Lanjut Praseno Hadi ” dukung Ibu Sandra disini, saling mendukung, mapalus sama-sama dan dukung Program Gubernur Olly dan Wagub Steven, sesuai slogan Bangkit Bersama Sejahtera Bersama, selamat bekerja Ibu Sandra dan selamat bekerja Ibu Glady” tutup Sekprov.

Hadir dalam acara serah terimah tersebut Pejabat Struktural, staf pegawai dan THL di lingkungan jajaran DPRD Sulut.**

Stiki

Fransiscus Andi Silangen Apresiasi Petani Di Bolaang Mongondow

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB,KBD mengikuti giat penanaman cabe dengan memanfaatkan pupuk organik, Jumat (14/10/2022).

Bertempat di perkebunan Kelurahan Imandi Kecamatan Dumoga timur Kabupaten Bolaang Mongondow dilakukan penanaman cabe dengan memanfaatkan pupuk dan pestisida organik, kegiatan penanaman secara simbolis tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sulawesi Utara.

Silangen dalam sambutanyna menyampaikan bahwa, “Pemerintah harusnya hadir dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi karena mereka membantu pemerintah daerah Gubernur dan Wagub dan kita sama-sama adalah unsur pemerintah aktif dan merekapun harus aktif” tutur politisi PDIP ini.

Tapi Silangen berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian supaya dapat memberikan perhatian khusus atas inovasi petani Dumoga yang sukses menciptakan pupuk dengan menggunakan bahan organik, apresiasi dari Ketua dewan kepada petani di Bolaang Mongondow karena semangat yang luar biasa.**

Stiki

Victor Mailangkay Meletakkan Karangan Bunga Pada Jenasah Almarhumah Jenny Tumbuan

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net — Jenasah Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan disemayamkan di ruang paripurna, Kamis (13/10/2022).

Wakil ketua I DPRD Sulawesi Utara DR.J.Victor Mailangkay, SH.MH mewakili pinpinan dan anggota DPRD meletakkan karangan bunga pada jenasah almarhumah Ibu Jenny Tumbuan yang lebih di kenal dengan sapaan ibu nini.

Saat di wawancarai media Victor menuturkan,bahwa Almarhumah adalah tokoh yang hebat, wanita luar biasa yang sudah banyak memberikan kontribusi bagi bumi nyiur melambai ini.

Mailangkay mengatakan, ” Beliau pernah menjadi pimpinan saat menjadi anggota DPRD, untuk itu kami segenap Pimpinan Dan Anggota merasakan duka mendalam, kami ucapkan turut berdukacita bagi Keluarga Paruntu-Tumbuan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga besar yang ditinggalkan,” tutup JVM.

Stiki

Di Bulan Desember Sosper Dan Sosbang DPRD Sulut Akan Di Laksanakan

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net–Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sulut melaksanakan rapat bersama Sekretariat DPRD Sulawesi Utara di ruang serba guna Kantor DPRD, Rabu (12/10/2022).

Rapat Banmus di pimpin langsung oleh Ketua Dewan, dr.Fransiscus Andi Silangen,SpB,KBD dan turut hadir dalam rapat tersebut adalah Wakil Ketua I Dr. Victor Mailangkay,SH.MH yang juga di hadiri anggota Banmus lainnya yaitu Jems Tuuk, Fabian Kaloh, Nursiwin Dunggio.

Rapat bersama tersebut diputuskan untuk pelaksanaan Sosialisasi Perda (Sosper) dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) akan digelar pada bulan Desember 2022 mendatang.

Sosialisasi wawasan kebangsaan dan sosialisasi peraturan daerah ini akan digabung untuk itu batas waktunya oktober sampai desember, namun ada yang memilih di laksanakan pada bulan desember .

Ketua Dewan mengajukan pertanyaan “jadi bagaimana tanggal 1 sampai 9 desember boleh? dengan demikian di bulan oktober tidak ada kegiatan kita bikin saja desember semuanya “.

Vonny Paat yang bagian dari anggota Banmus mengikuti lewat meeting zoom memberikan masukkan agar pelaksanaan Sosper dan Sosbang di bulan Oktober dan November 2022 karena ada agenda reses juga di bulan Desember.

Berdasarkan pertimbangan yang tidak melanggar aturan maka Banmus memutuskan untuk agenda Sosper dan Sosbang dilakasanakan bulan desember 2022.

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris DPRD Ibu Glady Kawatu dan pejabat struktural di lingkup Sekretariat DPRD Sulawesi Utara

Dengan pertimbangan tidak menyalahi aturan yang ada sehingga diputuskan pelaksanaan kedua kegiatan tersebut pada bulan Desember 2022.**

Stiki

Cindy Wurangian Hadir Di HUT Kota Bitung Yang Ke-32

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Rapat Paripurna Dalam rangka memperingati HUT Kota Bitung yang ke-32 di gelar di Kantor DPRD Kota Bitung, Senin (10/10/2022).

Wali Kota Bitung, Ir.Maurits Mantiri, MM dan Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, SE serta Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ir. Ign Rudy Theno, ST, MT hadir dalam Rapat paripurna tersebut.

Wali Kota Bitung dalam sambutannya mengatakan bahwa perjalan panjang yang telah kita lalui dari masa kemasa, pahit dan manisnya perjuangan kota ini telah kita lewati, kini kota Bitung telah mengalimi perubahan yaitu perubahan yang signifikan, serta meraih pencapaian yang luar biasa.

“Semua ini tidak lepas dari dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajaran yang selalu bersinergitas, berkolaborasi antara seluruh Pemerintah Daerah yang ada di provinsi sulut, sehingga Kota Bitung juga telah banyak menerima penghargaan”. ungkap Maurits.

Penatua Pria Kaumbapa Sinode ini mengingatkan kepada teman teman Kepala SKPD bahwa bukan selembar kertas penghargaan yang kita harapkan, tetapi apa yang di rasakan masyarakat kemudian langsung di laksanakan dan dapat di selesaikan.

“Menyangkut prinsip, Kami tidak merasa bangga dengan selembar kertas penghargaan, tapi kami akan merasa bangga degan hasil kerja datail kita, yang bisa di eksekusi dan dapat menghasilkan sesuatu bagi masyarakat Kota Bitung,” tutur Maurits.

Hadir dalam acara, mewakili Gubernur Sulut, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulut, Forkopimda Provinsi Sulut, BPK RI Perwakilan Sulut, Anggota DPRD Provinsi dapil Bitung, Fabian Kaloh dan Cindy Wurangian, Ketua DPRD Minut, perwakilan Kepala Daerah se-Provinsi Sulut, Ketua TP PKK Kota Bitung, Sekretaris l TP PKK Bitung, ketua Darma Wanita, Forkopimda, Para Anggota Dewan, Para Dirut Perumda, Kepala SKPD, para Camat, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Para lurah se-Kota Bitung, LSM serta insan pers.**

Stiki

Ketua GM FKPPI Sulawesi Utara Victor Mailangkay : TNI Kebanggaan Indonesia

Berita, Manado, Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Kodam 13 Merdeka menggelar upacara dalam rangka memperingati Hut TNI yang 77 di Lapangan serbaguna Makodam Jalan 14 Februari Teling Atas Manado, Rabu (5/10/2022).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Hut TNI di Makodam 13 Merdeka adalah Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey,SE , dan dalam kesempatan ini Gubernur membacakan amanat dari Panglima TNI Jendral Andika Perkasa.

Ketua Pengurus Daerah GM FKPPI DR.J.Victor Mailangkay, SH,MH yang juga adalah Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara lewat pesan WhatsApp kepada awak media mengucapkan “Dirgahayu TNI ke-77 Semoga TNI semakin kuat dan selalu jadi kebanggaan rakyat Indonesia “.

Survey dari lembaga-lembaga independent bahwa TNI mendapat kepercayaan dengan nilai tertinggi dari masyarakat, untuk itu dihimbau kepada seluruh Prajurit dan PNS TNI selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan bertindak serta berucap berdasarkan tugas pokok TNI.

Gubernur Olly dalam wawancara dengan para kru media menuturkan mudah-mudahan keadaan Sulawesi Utara aman dan tentram sehingga TNI akan tetap terus bersama rakyat, sinergitas Pemprov Sulut dan TNI akan tetap terus terbina ,dari segi keamanan dan ekonomi terus bergerak, kehadiran Kodam XIII Merdeka sangat di dukung Pemprov dan masyarakat Sulawesi Utara

Disisi lain Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Alfret Denny Tuejeh mengungkapkan bahwa refleksi Hut TNI tahun ini sesuai dengan tema “TNI Adalah Kita”, kita sedang menghadapi situasi masalah yang cukup besar karena Covid 19 sampai pemulihan ekonomi hingga kita sedang mengalami inflasi, di lain hal Pangdam memberikan apresiasi kepada Gubernur Olly Dondokambey karena sangat peduli terhadap kebutuhan rakyat Sulawesi Utara.

Di lain hal Sekretaris PD GM-FKPPI Sulut Bung Dolvi Makawena saat diminta tanggapan tentang Hut TNI mengatakan ” Kami khususnya GM-FKPPI Sulut memberikan apresiasi kepada Pangdam XIII Merdeka Mayor Jendral TNI Alfred Denny Djoike Tuejeh dan panitia penyelenggara atas kinerja yang luar biasa hingga kegiatan ini dapat terselenggara, sebagai keluarga besar TNI kami GM-FKPPI berharap supaya sinergitas TNI untuk Bangsa ini semakin dirasakan setiap element masyarakat bahwa benar TNI hadir untuk kepentingan Bangsa dan Negara karena TNI telah membuktikan bahwa rakyat Indonesia merasakan kerja nyata para prajurit TNI selalu berada di Garda Terdepan bangsa, untuk itu atas nama pimpinan dan anggota GM-FKPPI Sulut mengucapkan Dirgahayu TNI ke-77 Kartika Eka Paksi, Jalasveva Jayamahe, Swa Bhuana Paksa “.

Lanjut Makawena mengatakan GM-FKPPI adalah bagian dari keluarga besar TNI dan sesuai slogan tahun ini “TNI Adalah Kita”, maka harapan kami TNI tetap solid dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kami tetap selalu bersama sesuai visi dan misi GM- FKPPI sangat jelas ” Solid Kuat Militan “.

Untuk itu karena ini adalah momentum yang sangat baik maka GM-FKPPI XXII Sulut menghadirkan 1 Pleton dalam upacara Hut TNI dan ini adalah bentuk kerjasama loyalitas anggota, kehadiran dari personil GM-FKPPI karena adanya koordinasi dari Dansatgas Boy Wagey bersama DanProv Jemel Supit, WadanProv Fiky Sorongan, sebelumnya ada ziarah di TMP dan GM-FKPPI turut hadir juga, tutup Makawena

Hadir dalam giat Hut TNI di Makodam 13 Merdeka Danrem 131/Stg, DanLantamal VIII, Danlanudsri Manado, Kapolda Sulut , GM-FKPPI XXII Sulut dan Anggota.

Stiki

Victor Mailangkay: Harus Menerima Keputusan DPP

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Surya Paloh resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 yang akan di usung pada pilpres 2024 mendatang, Selasa (4/10/2022).

Ketua DPW Partai NasDem Sulut, DR.Victor Johanes  Mailangkay, SH,MH menyatakan setiap kader dan pengurus sampai ke akar rumput partai harus menerima dengan keputusan DPP Partai NasDem.

JVM menegaskan bahwa “Yang namanya Loyalitas ya itu begitu, kalau tidak menerima dan tidak mengamankan apa yang menjadi keputusan partai berarti silahkan keluar dan itu namanya gentle”.

Mailangkay menuturkan bahwa kader partai harus tegak lurus dan mengamankan keputusan DPP Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden di 2024.

Stiki

Fransiscus Andi Silangen : Sangihe Sejatinya Barometer Tinju Di Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net – Ketua Pertina Sulawesi Utara dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB,KBD Lantik Pengurus Persatuan Tinju Amatir Kabupaten Kepulauan Sangihe di rumah jabatan Bupati , Senin (3/10/2022).

Dengan dilantiknya Denny Roy Tampi secara resmi dan penandatanganan berita acara serta menyerahkan pataka, maka Kepulauan Sangihe memiliki pengurus harian Pertina Kabupaten Sangihe.

Ketua Pertina Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB, KBD dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Sejatinya Sangihe adalah barometer tinju di Sulut memiliki banyak stok petinju dari dulu dan bukan saja hanya berkiprah di Provinsi tapi di level Nasional juga.”

“Sangat diperlukan penjaringan dan pembinaan. Hal ini juga dilakukan secara rutin lewat turnamen,” kata Silangen.

Selanjutnya Ketua DPRD Provinsi Sulut ini mengingatkan pengurus Pertina Sangihe untuk bersiap menghadapi Porprov 2022. “Untuk Porprov, yang dibutuhkan yakni prestasi sehingga harus diperhatikan petinju yang potensial, saya yakin pengurus Pertina Sangihe dibawah Bung Denny Roy Tampi mampu tetap solid bergerak menciptakan prestasi di cabor tinju Kabupaten Kepulauan Sangihe,” ucap Silangen.

Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe dr. Rinny Tamuntuan, dalam sambutannya, memotivasi jika prestasi dan prestise bisa terjawab lewat kerja sama yang baik antara Pengurus, Atlit dan Masyarakat juga, “Kami sangat berharap, kerjasama itu dapat terus berjalan dengan baik dan terjadi secara berkelanjutan,tentunya akan banyak tantangan yang akan dihadapi pengurus Pertina Sangihe apa lagi Porprov sudah bulan depan, namun saya percaya Pertina Sangihe akan mengutus petinju yang benar-benar siap dan tidak sekedar berpartisipasi,” tutur dr.Rinny Tamuntuan.**

Stiki

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Di Hadiri Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net- Dalam rangka mengatasi inflasi pangan Bank Indonesia terus melakukan langkah yang tepat, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara James Arthur Kojongian hadir dalam acara yang digelar di ballroom Hotel Peninsula, Senin (3/10/2022).

Melanjutkan semangat penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), Bank Indonesia bersama dengan Forkopimda Sulut serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua) menyelenggarakan GNPIP Sulampua di Manado, Sulawesi Utara pada 3 Oktober 2022. Pentingnya terobosan dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat memperoleh produk pangan serta upaya menjaga keterjangkauan harga, mendorong TPID Sulut meluncurkan Pasar Murah Bersehati Digital. Keunggulan dari program ini adalah sinergi dengan PD Pasar Kota Manado sebagai agregator produk pangan dengan harga yang kompetitif melalui platform e-commerce serta penyediaan bantuan ongkos kirim hingga bulan Desember 2022 atau sejumlah 7.500 pembeli dari PD Pasar. Selain memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat, program ini juga mendukung peningkatan awareness berbelanja secara digital.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, menyampaikan bahwa hingga September 2022 GNPIP telah terlaksana di 32 dari 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia sebagai wujud komitmen untuk mengedepankan sinergi TPID dalam mendukung pengendalian inflasi pangan. Apresiasi disampaikan kepada TPID Provinsi Se-Sulampua karena telah memulai pelaksanaan GNPIP 2.0 yang memberikan nilai tambah melalui integrasi digital dan forward-looking berupa improvisasi terhadap program yang telah ada, salah satunya berupa program Pasar Murah Bersehati digital. Aida menekankan TPID perlu mencermati tekanan inflasi IHK ke depan yang masih tinggi, didorong oleh masih tingginya inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile foods) akibat kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan. Untuk itu, inovasi program GNPIP dalam kerangka 4K harus diperkuat sehingga mampu memberikan dampak lebih luas dan signifikan untuk mendukung terwujudnya kestabilan harga. Program GNPIP juga harus memperhatikan aspek sustainabilitas agar produksi sektor pertanian dapat membangun ketahanan pangan yang lebih baik. Disamping program Pasar Murah Bersehati digital, beberapa program turut didorong dalam acara ini diantaranya: (i) Penyaluran Program Dedikasi untuk Negeri berupa infrastruktur pendukung pengendalian harga; (ii) komunikasi efektif kepada masyarakat; dan (iii) akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bohusami Bakobong.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey juga mendukung aksi GNPIP dalam mengoptimalkan berbagai upaya stabilisasi harga pangan melalui program unggulan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah seperti operasi pasar, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabai di pekarangan, pemanfaatan alsintan dan saprotan, pemanfaatan teknologi digital seperti Pasar Murah Bersehati digital, serta penguatan koordinasi dan komunikasi melalui penyelenggaraan High Level Meeting TPID. Lebih lanjut, Olly Dondokambey juga menekankan pentingnya sinergi, komitmen, dan koordinasi seluruh pihak sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan GNPIP yang pada akhirnya membawa kebermanfaatan bagi terkendalinya inflasi pangan sehingga mendukung daya beli masyarakat luas.

Rangkaian kegiatan GNPIP Sulampua di Manado diawali dengan penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara para pedagang Kota Manado dengan pedagang bawang merah yang berasal dari Enrekang, Sulawesi Selatan serta pedagang daging ayam yang berasal dari Jawa Timur, sebagai bentuk perluasan dari 30 kesepakatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, dilakukan juga penguatan gerakan urban farming Sulampua dengan pemberian 300.000 bibit cabai merah, serta penyerahan program Dedikasi untuk Negeri berupa bibit, rumah kompos, sarana prasarana digitalisasi pasar, dan sarana pendukung informasi dan komunikasi harga pangan. Kegiatan GNPIP Sulampua di Manado ini diikuti oleh Gubernur/Ketua TPID Provinsi Sulawesi Utara secara luring, dan Gubernur 9 (sembilan) Provinsi di Sulampua secara daring. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh Walikota/Bupati dalam kapasitas sebagai Ketua TPID Kab/Kota di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara beserta OPD terkait secara luring.(BI**)

Stiki

Berty Kapojos Soal Bendungan Kuwil: Jika Salah Bayar Artinya Cacat Hukum

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net– Komisi III DPRD Sulut melaksanakan hearing tentang persoalan pembangunan bendungan Waduk Kuwil di Minahasa Utara, Senin (3/10/2022).

Mega proyek Bendungan Kuwil, Minahasa Utara (Minut) menjadi polemik karena terjadinya kesalahan dalam pembayaran dan persoalan ini dibahas di DPRD Sulawesi Utara (Sulut).

Komisi III yang di pimpin Berty Kapojos bersama Toni Supit dan Boy Tumiwa, menghadirkan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi 1, I Komang Sudana bersama jajarannya dan BPN-ATR Kabupaten Minahasa Utara Jeffree Supit bersama jajaran serta ahli waris keluarga Sumeisey bersama kuasa hukumnya.

Di dampingi kuasa hukum, Keluarga Sumeisey meminta keadilan, dimana mengklaim memiliki lahan di lokasi pembangunan bendungan Waduk Kuwil di Minahasa Utara yang belum dibayar

Berty Kapoyos mengatakan, pada dasarnya belum ada solusi karena menurut BPN, itu adalah kepemilikan keluarga Sumeisey, intinya tanah tersebut telah terjadi tumpang tindih dengan keluarga Yopie Karundeng dan Aguw. “Sedangkan tanah dari Sumeisey terdaftar di desa Kolongan dari tahun 1918. Jadi mereka dangat yakin tanah itu milik keluarga Sumeisey,”  kata Ketua komisi III ini. 

“Jika terjadi salah bayar maka sama artinya bahwa itu cacat hukum karena membayar bukan pada pemilik yang sah,” tutur Kapoyos.

Kepala Balai Wilayah Sungai I Komang Sudana mengatakan, “Pada intinya hasil pelaksanaan pengadaan tanah yaitu berupa data validasi yang diserahkan ke Balai itu yang ditindaklanjuti, kalaupun ada persoalan sengketa masalah tanah ini, harus diselesaikan melalui jalur hukum, dan jika terjadi kesalahan dalam pembayaran maka penerima dana tersebut harus mengembalikan setelah ada putusan pengadilan, dan karena ini sudah masuk ke kejaksaan nanti kita akan lihat bagaimana selanjutnya.” tutur Sudana.*

Stiki

Pemotongan Jasa Medik Jadi Sorotan Komisi IV DPRD Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net– Komisi IV DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Kesehatan Provinsi , Senin (3/10/2022l.

Komisi IV DPRD Sulut Mendengar dan menerima aspirasi serta keluhan dari tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai dokter ahli dari berbagai Rumah Sakit milik pemerintah daerah.

Berhubungan dengan adanya pemotongan jasa medik, maka hal ini ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Komisi IV lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan.

Vonny Paat selaku ketua komisi, menerangkan bahwa ada   sejumlah dokter ahli datang langsung menghadap Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, mereka mengeluhkan sehubungan terjadinya pemotongan jasa tenaga medik di Rumah Sakit Daerah.

Srikandi dari PDIP ini menjelaskan “Rapat ini sebenarnya akan di pimpin langsung oleh Ketua DPRD , tetapi beliau sedang melaksanakan tugas di Sangihe hingga tidak bisa bergabung, di ingatkan kepada dinas terkait, bahwa jangan sampai persoalan ini justru menjadi pemicu adanya bentuk protes susulan lainnya”.

Tanggapan Kepala Dinkes Sulut Debby Kalalo dengan adanya persoalan pemotongan jasa tenaga medik mengatakan “pihaknya  menerima informasi ini dan akan melakukan rapat internal secepatnya, dan rencananya pada hari Selasa 5 Oktober akan mengadakan pertemuan dengan BKAD dan meminta waktu untuk RDP dapat di tunda setelah pertemuan, kami meminta waktu supaya dapat memberikan jawaban yang lengkap setelah pertemuan dengan BKAD, aturan mungkin dapat direvisi atau dalam bentuk seperti apa.”

Paat mengatakan bahwa informasi tentang pemotongan jasa tenaga medik ini telah menjadi perbincangan serius di kalangan para dokter, “untuk itu kami meminta perhatian yang serius dari Dinas Kesehatan mengenai persoalan ini,” tegas Vonny.**

Stiki

Banggar DPRD Dan TAPD Pemprov Sulut Bahas APBD Perubahan

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Postkota.net – Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Utara membahas APBD Perubahan 2022, Rabu (21/09/2022).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD tersebut di hadiri oleh James Arthur Kojongian bersama anggota Banggar lainnya, di pihak TAPD pemprov di pimpin langsung oleh Praseno Hadi sebagai Pejabat Sekprov.

Adanya Perubahan APBD 2022 guna menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dalam rangka menanggulangi inflasi dampak kenaikan BBM, tutur Praseno.

Sebagai kesimpulan telah diambil dari hasil pembahasan APBD perubahan 2022 antara Banggar DPRD dengan TAPD Sulut, selanjutnya penetapan anggaran harus memiliki indikator yang jelas, RSUD ODSK terjadi penurunan sehingga target 33 miliar rupiah kiranya dapat tercapai tentunya ditunjang dengan fasilitas kesehatan, dengan melakukan sewa pinjam alat kesehatan.

Disisi lain Rumah Sakit Noongan akan ada perbaikan infrastruktur dan penyelesaian jasa para tenaga medis, demikian juga sektor Pariwisata mendapat tambahan anggaran karena Sulut untuk Pariwisata masuk Super Prioritas.

Di akhir pembahasan dibetikan kesempatan kepada setia fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir, fraksi yang sudah menyampaikan adalah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Nyiur Melambai, sedangkan Fraksi Nasdem dan Demokrat akan menyusul.

Stiki

Victor Mailangkay Bersama Jajaran DPW Partai NASDEM Sulut Menyambut Kedatangan Surya Paloh

Berita, Sulut|oleh

Sulut, Postkota.co.id— Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh bersama rombongan tiba di Bandara International Sam Ratulangi Manado, Senin (19/09/2022).

Kedatangan Ketua Umum Partai NasDem ini langsung disambut Ketua DPW Partai NasDem Sulut DR.J.Victor Mailangkay. SH. MH, Sekretaris DPW NasDem Sulut DR .Ir.G.S .Vicky Lumentut, M.Si., D.E.A dan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene.SE, kemudian langsung menuju ruang transit VIP Pemprov Sulut.

Setelah beristirahat sejenak di Ruang transit VIP Pemprov Sulut, Surya Paloh dan rombongan dijamu makan siang bersama jajaran DPW Sulawesi Utara. Usai makan siang Surya Paloh dan rombongan langsung menuju Tondano sesuai dengan jadwal kegiatan yaitu untuk melantik Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Minahasa.

Pelantikan tersebut dilaksanakan di Lapangan God Bless Minahasa pada pukul 14.30 WITA.

Persiapan yang dilakukan untuk menyambut Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bersama rombongan dalam rangka pelantikan pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Minahasa telah dilakukan dengan maksimal dan terarah oleh panitia yang ada.

Stiki

Victor Mailangkay Melepas Peserta Jalan Sehat Dan Sekaligus Mengikuti Olahraga Bersama Di Milad Ke-56 KAHMI

Berita|oleh

Manado, Postkota.co.id– Dalam rangka memperingati Milad Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulut ke-56, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay SH, MH. hadir mengikuti kegiatan Olahraga Bersama sekaligus melepas peserta jalan sehat di Lapangan Sparta Tikala, Minggu (18/9/2022).

JVM pada tahun 1977 telah mengikuti Basic Training bertempat di Islamic Centre Manado dengan demikian di angkat Sebagai Anggota luar biasa HMI dan KAHMI.

Dalam kesempatan tersebut Victor menuturkan bahwa Saya diminta dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Sulut melepas Gerak Jalan KAHMI yang diikuti sekitar 1000 Peserta.

Mailangkay mengikuti rangkaian acara dan ikut berolahraga bersama mengikuti jalan sehat bersama para peserta, dan kegiatan ini dilaksanakan di lapangan tikala dimana para peserta start dan juga finish ditempat yang sama. Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah sahabat seangkatan JVM di Basic Training HMI di antaranya adalah Ridwan Ngilu SH.MH, Rustam Akuba, Hamdi Paputungan, Anwar Sandia.

Stiki

Anggota DPRD Sulut Rocky Wowor Turut Serta Dampingi Gubernur MoU Jeju Air

Berita, DPRD Propinsi Sulut, Sulut|oleh

Postkota.net- Gubernur Sulut Olly Dondokambey di dampingi Anggota DPRD Sulut Rocky Wowor dan Walikota Bitung Maurits Mantiri berada di Korea Selatan dalam rangka Penandatanganan MoU Pemprov Sulut dengan pihak Jeju Air, Jumat (16/9/2022).

Penandatanganan Nota Kesepahaman Jeju Air dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah bukti bahwa pariwisata Indonesia menarik bagi masyarakat Korsel. Melalui perjanjian yang bersifat Win Win ini, terbuka pintu kesempatan yang lebih luas untuk kolaborasi antara pelaku industri wisata dan kreatif antara kedua negara”, demikian disampaikan Megawati Sukarnoputri, Presiden ke-5 Republik Indonesia di Seoul (16 September 2022). Kepala Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional RI turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Sulawesi Utara dan Jeju Air untuk Pengembangan Bersama Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Gandi Sulistiyanto lebih lanjut menyampaikan bahwa konektivitas adalah kunci utama untuk menciptakan kesejahteraan. Konektivitas yang baik menyebabkan generasi muda yang berdomisili di pulau-pulau terpencil dapat tetap bersekolah dan menerima pendidikan yang baik. Maskapai penerbangan Jeju Air tidak hanya memungkinkan masyarakat Korsel untuk akses Sulut, tetapi juga masyarakat Sulut khususnya generasi muda pelaku industri wisata dan kreatif untuk akses pasar Korsel, termasuk mempelajari Hallyu / Korean Wave.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menyampaikan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis penyumbang devisa negara. Masyarakat Korea bukan masyarakat yang asing untuk provinsi Sulawesi Utara karena sebelum pandemi wisatawan Korsel merupakan salah satu wisatawan yang terbanyak berkunjung ke Sulut. Jarak yang cukup dekat yaitu sekitar 5 jam durasi terbang antara Jeju ke Manado diharapkan dapat semakin meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke Sulut. Di samping itu disampaikan juga kesamaan budaya dan kuliner yang cukup kental antara masyarakat Sulut dan Korsel seperti kuliner yang terasa pedas dan asam.

​CEO Jeju Air, Mr E Baek Kim, dalam sambutannya, menekankan bahwa wisata alam Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Utara sangat dikenal oleh masyarakat Korsel. Sejauh ini, hanya terdapat 23 kali penerbangan oleh maskapai Korsel ke Indonesia. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, Jeju Air akan mengupayakan pembukaan rute ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Bali, Lombok, Yogyakarta dan Jakarta.

Penandatanganan MoU akan ditindaklanjuti dengan pembukaan rute dari Bandar Udara di Korsel seperti Incheon, Busan dan Jeju ke Bandara Internasional Sam Ratulangi di Manado sebelum akhir tahun 2022. Hal ini dilakukan menjelang Peringatan 50 Tahun Hubungan Bilateral RI-Korsel di tahun 2023.

​Difasilitasi oleh KBRI Seoul, pembahasan draft Nota Kesepahaman dilakukan secara daring selama 2 bulan. Sejak dirumuskan, Nota Kesepahaman ditujukan untuk meningkatkan kolaborasi antara pelaku industri wisata serta menumbuhkan talenta-talenta baru di bidang ekonomi kreatif. Penandatanganan dihadiri oleh Walikota Bitung, Maurits Mantiri, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rocky Wowor, wakil Jeju Air dan KBRI Seoul. Wakil-wakil dari Pemprov Sulut hadir secara daring. (Kemenlu/KBRI Seoul)

Stiki

Wagub Steven Kandouw Memberikan Apresiasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.co.id–Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD T.A. 2022, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut di hadiri oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw, Jumat (16/9/2022).

Dalam sambutannya Wagub Steven Kandouw memberikan apresiasi kepada segenap pimpinan maupun anggota DPRD Sulut yang telah melaksanakan berbagai tahapan pembahasan terkait Perubahan APBD T.A. 2022.

Proses pembahasan antara Banggar dan TAPD sangat dinamis. Ini adalah wujud komitmen teman-teman dalam menghasilkan suatu produk yang bukan asal-asalan, tentunya melewati kajian, pertimbangan, elaborasi yang sangat mendalam,” ucap Wakil Gubernur ini.

Kebijakan penganggaran dalam Perubahan APBD T.A. 2022 secara umum ditujukan untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi sektor pengungkit dan mengarah pada sektor pendorong utama pembangunan.

Kita juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan BBM, dan lain-lain, sehingga ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi APBD dengan substansi yang penting, baik pendapatan maupun belanja daerah.

Pada intinya penyesuaian maupun penambahan-penambahan dalam struktur APBD tahun ini bermuara pada upaya bersama dalam memantapkan pencapaian 8 prioritas pembangunan, yakni:

  1. Pemulihan ekonomi dan Reformasi Birokrasi dampak pandemi Covid-19;
  2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
  3. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
  4. Adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana;
  5. Ketersediaan dan distribusi pangan;
  6. Penguatan UMKM dan industri pengolahan;
  7. Peningkatan infrastruktur dasar dan sosial;
  8. Penguatan stabilitas trantibmas dan transformasi pelayanan publik.

Wagub juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sulut, selaku mitra kerja konstruktif Pemerintah Provinsi, yang hingga saat ini terus menunjukkan kolaborasi positif untuk menunjang tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sulut.

Mari kita terus jaga harmonisasi kemitraan yang saling membangun, sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam memajukan bangsa dan mensejahterahkan rakyat di Sulawesi Utara,” tuturnya.Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Sulut, jajaran Forkopimda Sulut, Pj. Sekdaprov Sulut, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Sulut.

Stiki

Inflasi Menjadi Sorotan Anggota Banggar DPRD Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut, Sulut|oleh

Sulut, Postkota.co.id–Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen membuka dan memimpin rapat Paripurna Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Sulut Bersama Pejabat Sekretaris Provinsi Praseno Hadi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis(15/09/2022).

Pembahasan berlangsung alot karena kritikan tajam dari anggota Banggar DPRD Sulut, kritikan masing-masing datang dari Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian, Amir Liputo, Vonny Paat, Inggrit Sondakh, Ayub Ali, Sandra Rondonuwu, Cindy Wurangian, James Tuuk, Nick Lomban , dimana terjadinya inflasi anggaran, di tiap-tiap SKPD, sementara untuk dinas kesehatan sendiri di plot menjadi penghasil PAD.

Sanggahan itu muncul kritikan di tujukan kepada Pemprov Sulut mengenai pengurangan anggaran, terhadap rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Sulawesi Utara 2022.

Penjabat Sekprov sulut Praseno Hadi mengatakan bahwa ini adalah instruksi dari Kementerian Keuangan untuk menjalankan sistem penganggaran secara fleksibilitas termasuk APBN karena dampak global terjadinya perang dan Pandemi Covid 19, dengan demikian saya memohon maaf.

James Arthur Kojongian (JAK) mengatakan apresiasi kepada Sekprov karena baru kali ini dalam pembahasan ada kata maaf dari  ketua tim TAPD, pada kesempatan ini saya ingin ada penyampaian dari kadis kesehatan beserta direktur RSUD, menyampaikan secara singkat kondisi  di mana Rumah Sakit Pemerintah ini sudah berjalan di beberapa bulan ini.

Lebih lanjut JAK mengatakan agar dalam penetapan APBD tahun 2023 potensi PAD juga menjadi gambaran bagi badan anggaran DPRD Sulut, sementara itu kadis Kesehatan dr. Debby Kalalo menyampaikan bahwa Direktur RSUD sudah hadir dan karena jadwal penerbangan dan waktu sudah mepet untuk mengikuti penugasan ke Jakarta, mohon ijin ketua di sampaikan kadis kesehatan terkait tanggapan Direktur Rumah Sakit belum bisa di beri tanggapan saat ini.

Stiki

Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Indonesia, Ini Lengkapnya

International, Nasional|oleh

Perdagangan internasional adalah kegiatan atau aktivitas ekonomi yang melibatkan dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat negara tersebut. Perdagangan internasional adalah tempat dilakukannya pertukaran barang dan jasa, dalam skala yang luas.

Hal ini karena kerja sama perdagangan tersebut dilakukan oleh berbagai negara dan adanya keinginan untuk mempromosikan suatu barang dan jasa secara bebas. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat meningkatkan kemakmuran dan menciptakan pemerataan terhadap permintaan, penawaran dan jasa.

Dengan melakukan perdagangan internasional, hal tersebut akan memberikan keuntungan dan membuat pertumbuhan ekonomi negara tersebut secara langsung berupa pengaruh terhadap alokasi sumber daya maupun secara tidak langsung seperti banyaknya investor yang masuk. Perdagangan internasional juga penting karena dapat membantu menciptakan lapangan kerja.

Berikut ini adalah penjelasan selengkapnya mengenai perdagangan internasional sekaligus manfaat perdagangan internasional bagi Indonesia yang menarik untuk dipelajari.

Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Perdagangan internasional berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam buku Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar Edisi Kedua oleh P Rahardja dan M Manurung (2002), disebut bahwa motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional.

Pada tahun 1995, telah dibentuk sebuah organisasi peradangan dunia atau WTO (World Trade Center). WTO berperan besar dalam mempromosikan perdagangan bebas di dunia. Tujuan utama dibentuknya WTO adalah untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan dan menyediakan sistem perdagangan dunia yang aman.

Di samping hal itu, WTO juga berperan besar dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam setiap perjanjian perdagangan dunia seperti GATT (General Agreement on Traffic and Trade). 

Salah satu perjanjian dalam WTO menyatakan bahwa semua negara di dalam perdagangan bebas adalah sama. Hal ini lantas menjadikan negara-negara berkembang bersaing dengan negara-negara maju dan menimbulkan suatu ketimpangan serta dominasi yang tak terhindarkan.

Keuntungan Perdagangan Internasional

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith dalam bukunya Economic Development (2012) menyebutkan terdapat dua keuntungan perdagangan internasional; pertama, perdagangan memungkinkan negara-negara melepaskan diri dari kekurangan kemampuan menyediakan sumber daya konsumsi di luar batas kemampuan produksi.

Kedua, perdagangan bebas akan memperbesar output global dengan diperbolehkannya negara mengkhususkan dan konsentrasi pada produksi barang dengan keunggulan komparatif.

Kegiatan ini dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (license and franchise), hak atas kekayaan intelektual dan alih teknologi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengaruh dalam bidang ekspor impor saja tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya.

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa.

Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan, mengutip H. Adolf dalam buku Hukum Perdagangan Internasional (2006).

Dampak Postif dan Negatif Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional berdampak positif dan dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Dampak positif dari perdagangan internasional menurut Case (1996) adalah;

  1. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional.
  2. Menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor.
  3. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri dengan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dengan waktu yang singkat.
  4. Melalui impor, kebutuhan dalam negara dapat terpenuhi.
  5. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja.
  6. Mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara.

Di samping itu, perdagangan internasional juga memiliki dampak negatif. Menurut Case (1996), dampak negatif perdagangan internasional adalah;

  1. Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar.
  2. Munculnya ketergantungan dengan negara maju.
  3. Terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas.
  4. Bila tidak mampu bersaing maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri.

Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Indonesia

Berikut ini adalah beberapa manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang patut diketahui:

  • Sumber Devisa

Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang pertama adalah sebagai sumber devisa negara. Selain mendapatkannya dari TKA, devisa juga dapat diperoleh dengan melakukan perdagangan internasional karena dengan melakukannya negara bisa mendapatkan mata uang asing.

Perdagangan internasional juga akan membuat kebutuhan terpenuhi dan membuat pendapatan menjadi meningkat. Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan negara akan meningkatkan kemakmuran suatu negara yang bersangkutan.

  • Memperluas Peluang Pekerjaan

Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang kedua adalah untuk membantu memperluas peluang pekerjaan. Proses perdagangan internasional khususnya ekspor membutuhkan tenaga kerja.

  • Meningkatkan Kualitas Konsumsi

Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. 

Perdagangan internasional memungkinkan industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas barang agar bisa bersaing di pasar bebas. Hal ini pu dengan sendirinya akan meningkatkan standar masyarakat terhadapsuatu barang dan jasa.

  • Memperluas Pasar dan Keuntungan

Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang ke empat adalah untuk memperluas pasar dan keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha bisa menjalankan mesin-mesin produksinya secara maksimal dan menjual kelebihan produk yang dihasilkan ke luar negeri.

Dengan begitu, tingginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan dan tentu saja keuntungan yang lebih dari biasanya.

  • Peningkatan Teknologi

Manfaat perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang kelima adalah untuk peningkatan teknologi. Di negara berkembang, teknologi yang dimiliki biasanya belum berkembang sepesat negara maju.

Oleh karena itu, dengan adanya perdagangan internasional hal tersebut memungkinkan untuk melakukan pelatihan sehingga dapat mengejar ketertinggalan teknologi suatu negara.

  • Hubungan Baik Antar Negara

Manfaat perdagangan internasional bagi ekonomi indonesia lainnya yang bisa dirasakan adalah terjalinnya hubungan baik antar negara yang ada gilirannya juga akan berpengaruh pada hubungan kerjasama ekonomi.

Hubungan baik tentu akan dibuat oleh negara-negara yang berpartisipasi. Setelah itu, kerjasama-kerjasama lainnya juga bisa dijalankan oleh negara tersebut.(Sumber Merdeka .Com)

Stiki

Sekda Minahasa: Satu Data Indonesia Butuh Kejujuran dan Peran Aktif Masyarakat

Berita, Minahasa, Nasional, SULUT|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan terbuka dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi. Langkah ini dinilai penting menyusul kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan Satu Data Indonesia sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., mengatakan, penyediaan data yang akurat tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Peran masyarakat sangat menentukan karena sebagian besar informasi awal diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses pendataan di lapangan.
“Ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh pemerintah daerah, Bupati atau Wakil Bupati. Kami membutuhkan dukungan seluruh masyarakat,” ujar Lynda dalam wawancara terkait pentingnya pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.

Menurutnya, Pemkab Minahasa melibatkan petugas dari Dinas Sosial serta pemerintah desa dan kelurahan. Pelibatan pemerintah di tingkat desa dan kelurahan dinilai penting karena aparat setempat dianggap paling mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.
Lynda menjelaskan, perubahan kondisi satu anggota keluarga dapat memengaruhi klasifikasi atau desil keluarga dalam basis data sosial ekonomi. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa status dalam data dapat berubah mengikuti indikator yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Ini yang belum banyak dipahami masyarakat. Kalau dalam satu keluarga ada perubahan kondisi pada salah satu anggota keluarga, itu bisa memengaruhi data keluarga tersebut,” jelasnya.
Pemkab Minahasa melalui Dinas Sosial juga telah melakukan sosialisasi terkait klasifikasi desil 1 hingga desil 4, termasuk kaitannya dengan berbagai program perlindungan sosial dan kepesertaan jaminan kesehatan.

Dalam proses tersebut, masyarakat yang merasa terdapat ketidaksesuaian data diminta tidak pasif. Pemerintah telah menyediakan kanal pengecekan data sehingga masyarakat dapat mengetahui status dan klasifikasi keluarganya.
Jika terdapat ketidaksesuaian, masyarakat dapat menyampaikan keberatan melalui pemerintah desa atau kelurahan untuk kemudian dilakukan proses verifikasi dan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku.
Lynda menegaskan, akurasi data memiliki dampak besar terhadap kebijakan pemerintah, bukan hanya dalam penyaluran bantuan sosial, tetapi juga dalam perencanaan pembangunan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, hingga pengukuran indikator ekonomi daerah.
“Data sangat penting untuk perencanaan pembangunan. Karena itu, data yang digunakan harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah desa dan kelurahan, serta instansi terkait lainnya. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi perbedaan data antarinstansi.
“Semangatnya adalah bagaimana data itu disinkronkan sehingga hanya ada satu data Indonesia yang menjadi rujukan,” katanya.
Karena itu, Lynda meminta masyarakat tidak menganggap sepele kehadiran petugas pendataan atau sensus di lapangan. Informasi yang diberikan masyarakat akan menentukan kualitas data yang kemudian digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
“Kalau masyarakat memberikan data yang tidak benar kepada petugas, maka data yang dihasilkan juga akan salah,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat untuk kooperatif, proaktif dan jujur ketika didatangi petugas pendataan.
Menurutnya, masyarakat justru menjadi pihak yang paling berkepentingan dengan akurasi data tersebut. Data yang benar akan membantu pemerintah memastikan program pembangunan dan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
“Jangan mengabaikan petugas yang datang melakukan pendataan. Berikan informasi yang benar, karena manfaat akhirnya juga kembali kepada masyarakat,” tandas Lynda.
Pemkab Minahasa berharap keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah desa dan kelurahan, serta seluruh perangkat daerah dapat memperkuat kualitas data sosial ekonomi. Dengan demikian, perubahan kondisi masyarakat dapat terpantau dan dilakukan penyesuaian pada periode yang telah ditentukan sesuai mekanisme pemerintah.
Data bukan sekadar angka. Di balik setiap angka terdapat masyarakat yang membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.”Pungkas Watania.(J.Uno)

Sekda Watania : Pemkab Minahasa Gencarkan Kerja Bakti, Warga Diingatkan Waspadai Sampah dan Bahaya Kebakaran

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Bupati minahasa Dr Robby Dondokambry mellaui Sekretaris Daerah kabupaten minahsa Dr Lynda Watania . Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperkuat gerakan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa.

Hal tersebut diwujudkan melalui agenda kerja bakti yang melibatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai perangkat daerah. Setiap perangkat daerah telah mendapatkan lokasi kerja bakti masing-masing yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sekda Dr Lynda Watania, Pemantauan kegiatan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Minahasa dan Wakil Bupati Minahasa. Dari hasil pemantauan, pelaksanaan kerja bakti berjalan dengan baik dan mendapat dukungan masyarakat.

“Ini sesuai arahan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk terus menjamin kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan kita,” ujar Watania.

Watania mengapresiasi semangat ASN yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, upaya menjaga kebersihan tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.

Pemkab Minahasa juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan sampah, terutama memasuki kondisi cuaca yang relatif ekstrem. Masyarakat diminta mulai mengelola sampah dari lingkungan rumah masing-masing dan tidak membuang sampah sembarangan.”kata Watania.

“Imbauan kami bukan hanya untuk masyarakat di Tondano, tetapi seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa. Mari menjaga kebersihan, terutama menghadapi kondisi cuaca atau iklim yang ekstrem seperti sekarang,” tegasnya.

Masyarakat juga diingatkan agar tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. Kondisi musim panas dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran apabila aktivitas pembakaran sampah tidak dikendalikan.

“Jangan sembarang melakukan aksi bakar-bakar sampah. Ini sangat berdampak terhadap kondisi ekstrem saat ini dan bisa memicu terjadinya kebakaran,” katanya.

Pemkab Minahasa berharap gerakan kebersihan tersebut tidak berhenti pada kegiatan kerja bakti semata. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari rumah dinilai menjadi kunci agar tidak muncul lagi titik-titik pembuangan sampah liar.

Pemerintah daerah pun mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kebersihan sebagai tanggung jawab bersama, demi menciptakan lingkungan Minahasa yang bersih, tertib, indah, sekaligus lebih aman menghadapi ancaman kebakaran di tengah cuaca ekstrem.(J.uno)

Pemprov Sulut dan Pemerintah Pusat Perkuat Budaya HAM, Akses Layanan Publik Jadi Sorotan

Berita, Minahasa, SULUT|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Manado — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah pusat terus memperkuat penerapan budaya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan sinergi penguatan HAM yang digelar di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Selain pemerintah daerah, Mugiyanto juga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dan media dalam memperluas pemahaman masyarakat sekaligus mendorong penyebarluasan praktik-praktik baik terkait HAM.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, dapat dilakukan secara bertahap melalui prinsip progressive realization. Namun, pelaksanaannya harus didukung perencanaan yang jelas, transparan, dan inklusif.

Mugiyanto turut menekankan pentingnya memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta memberikan pelayanan publik yang bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Sementara itu, Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat yang telah berjalan di daerah.

Program tersebut, antara lain, dilaksanakan melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).

Melalui penguatan sinergi tersebut, pemerintah diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang semakin inklusif, setara, dan berorientasi pada pemenuhan hak seluruh masyarakat.

Tiga Remaja Diamankan, Diduga Keroyok Anggota Polri Saat Melintas di Tondano

Berita, Hukrim, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Resmob Polres Minahasa mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama terhadap seorang anggota Polri di wilayah Tondano Selatan.

Ketiga terduga pelaku diamankan pada Kamis (10/9/2026) sekitar pukul 02.00 WITA di kediaman masing-masing. Pengamanan tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/492/IX/2026/SPKT/POLRES MINAHASA.

Peristiwa dugaan pengeroyokan itu terjadi sehari sebelumnya, Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 17.00 WITA, di Kelurahan Tataaran 2, Kecamatan Tondano Selatan.

Saat kejadian, korban berinisial S.B (21), seorang anggota Polri yang berdomisili di Kelurahan Uluindano, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, sedang melintas menggunakan kendaraan di ruas Jalan Raya Tondano–Tomohon.

Namun, saat melintas, korban diduga dihentikan oleh iring-iringan kendaraan pengantar jenazah. Setelah itu, beberapa orang diduga melakukan pengeroyokan terhadap korban.

Mendapat informasi terkait kejadian tersebut, Tim URC Resmob Polres Minahasa sekitar pukul 17.30 WITA langsung bergerak menuju lokasi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap orang-orang yang diduga terlibat.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Sekitar pukul 02.00 WITA, tim berhasil mengamankan tiga terduga pelaku di kediaman masing-masing. Proses pengamanan berlangsung tanpa perlawanan.

Ketiga terduga pelaku masing-masing berinisial SL alias L (17), ST alias F (16), dan GL alias G (20). Mereka diketahui merupakan warga Tataaran 1, Lingkungan 3, Kecamatan Tondano Selatan. Dua dari tiga terduga pelaku masih berstatus sebagai pelajar.

Setelah diamankan, sekitar pukul 02.15 WITA, ketiganya dibawa ke Mako Polres Minahasa dan diserahkan kepada piket Reskrim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Sementara itu, Tim URC Resmob Polres Minahasa masih melakukan pengembangan serta pencarian terhadap sejumlah orang lainnya yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut dan masih melarikan diri.

Kapolres Minahasa AKBP Steven J.R. Simbar, S.I.K., mengimbau masyarakat, khususnya warga yang mengikuti iring-iringan pengantar jenazah, untuk tetap menghormati pengguna jalan lainnya serta mengutamakan ketertiban dan keselamatan selama berada di jalan raya.

“Setiap pengguna jalan memiliki hak yang sama untuk menggunakan jalan. Kami mengimbau agar iring-iringan pengantar jenazah tetap tertib, tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya gangguan keamanan maupun tindak pidana,” ujar Kapolres.

Polres Minahasa menegaskan bahwa proses hukum terhadap para terduga pelaku akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Polisi juga masih terus mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut.

Ibadah Oikumene Pemkab Minahasa, Bupati Robby Dondokambey Ajak ASN Perkuat Iman dan Integritas

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menggelar Ibadah Oikumene yang diikuti seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat di Wale Ne Tou Tondano, Rabu (9/9) pagi.

Ibadah tersebut dipimpin oleh Pdt. Dr. Roy Decky Tamaweol, Th.M. dan dihadiri langsung oleh Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., didampingi Ketua TP-PKK Minahasa Martina Dondokambey-Lengkong, S.E., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si.

Usai pelaksanaan ibadah, Bupati Robby Dondokambey mengajak seluruh jajaran Pemkab Minahasa menjadikan Ibadah Oikumene sebagai momentum untuk memperkuat iman, kebersamaan, serta semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Bupati, perbedaan tidak seharusnya menjadi penghalang dalam membangun daerah. Sebaliknya, keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk mewujudkan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang semakin harmonis.

“Mari berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, disiplin, dan integritas. Lewat ibadah ini, mari kita memperbarui komitmen dan semangat kita untuk terus berkarya,” ujar Dondokambey.

Ia berharap semangat kebersamaan yang dibangun melalui kegiatan Oikumene dapat terus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan demikian, kata dia, seluruh jajaran Pemkab Minahasa dapat bekerja secara optimal sehingga berbagai program pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Minahasa, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, pimpinan instansi vertikal, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA).

Sidak Mobil Dinas : Bupati RD Bongkar Persoalan Pajak, BPKB hingga STNK Kendaraan Dinas

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Pengelolaan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa mendapat sorotan langsung dari Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP. (RD).

Melalui inspeksi mendadak (sidak), Bupati RD tidak hanya melihat kondisi fisik kendaraan, tetapi juga menguji sejauh mana tertib administrasi aset daerah benar-benar dijalankan.
Persoalan yang diperiksa cukup mendasar: apakah pajak kendaraan sudah lunas, apakah BPKB tersedia, dan apakah STNK masih lengkap.
“Apakah dia lunas pajak atau ada BPKB-nya belum ada, atau STNK-nya tidak ada. Nanti kita buat laporan, matriks lengkap,” tegas RD.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemeriksaan kendaraan dinas tidak berhenti pada pencatatan jumlah armada. Pemkab Minahasa kini diarahkan untuk memiliki gambaran menyeluruh mengenai status administrasi dan kondisi setiap kendaraan yang menjadi aset pemerintah daerah.
Tak hanya dokumen, kondisi fisik kendaraan juga menjadi perhatian. Bupati menyebut pemeriksaan akan mencakup komponen kendaraan, termasuk kondisi ban serta aspek lain yang berkaitan dengan kelayakan dan keselamatan operasional.
“Kita akan mengecek kondisi kendaraan, termasuk ban,” ujarnya.

Bukan Sekadar Armada, Tapi Aset Daerah
Sidak ini menjadi penting karena kendaraan dinas merupakan aset pemerintah yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kelengkapan dokumen dan kondisi kendaraan menjadi bagian dari tata kelola aset yang tidak boleh diabaikan.
Jika ditemukan kendaraan dengan pajak tertunggak, dokumen tidak lengkap, atau kondisi fisik yang tidak layak, persoalan tersebut tentunya membutuhkan tindak lanjut dan penataan.

RD menyatakan kewajiban pajak kendaraan akan menjadi bagian yang diperhatikan dalam penganggaran pemerintah daerah.
“Pajakmu nanti kita anggarkan,” kata RD.
Namun, di tengah kebutuhan pelayanan pemerintahan, Pemkab Minahasa juga mempertimbangkan kemungkinan penambahan armada. Bupati menyebut komunikasi dengan pihak lain menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan kendaraan.
“Kalau untuk penambahan mungkin armada, kita dapat teman-teman Kabupaten Kutai yang ada lobi-lobi di tempat yang bisa membantu. Kemarin yang di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Menunggu Hasil Matriks Pemeriksaan
Yang kini menarik ditunggu bukan sekadar pelaksanaan sidak, melainkan hasil pendataan setelah pemeriksaan.
Matriks kendaraan yang disebut Bupati RD diharapkan mampu menjawab secara terang: berapa kendaraan yang pajaknya tertunggak, berapa yang dokumennya belum lengkap, bagaimana kondisi fisiknya, dan perangkat daerah mana yang menggunakan kendaraan tersebut.
Dengan begitu, sidak tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Sebab, jika ditemukan persoalan administrasi maupun kondisi kendaraan, masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana Pemkab Minahasa menindaklanjutinya.

UNIMA Luncurkan Teknologi Intermittent Irrigation, Minahasa Jadi Lokasi Riset Mitigasi Gas Metana

Berita, Minahasa, Nasional, SULUT, Unima|oleh

MINAHASA ,POSTKOTANEWS.CO.ID – – Universitas Negeri Manado (UNIMA) meluncurkan program penelitian teknologi intermittent irrigation sekaligus melakukan pengambilan sampel gas metana dari lahan persawahan di Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa.
Program tersebut menjadi langkah strategis untuk mendorong pertanian modern yang tidak hanya mengejar peningkatan produktivitas, tetapi juga berorientasi pada efisiensi penggunaan air dan mitigasi emisi gas rumah kaca.

Rektor UNIMA, Dr. Joseph P. Kambey, SE., MBA., Ak., mengatakan penelitian tersebut merupakan bagian dari program yang didanai melalui skema Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta LPDP.
Menurutnya, persawahan merupakan salah satu sumber emisi gas metana yang perlu mendapat perhatian dalam upaya menghadapi pemanasan global.
“Dengan penelitian ini kita bisa melihat bagaimana persawahan menghasilkan gas metana dan bagaimana kita memitigasi pemanasan global,” ujar Kambey dalam sambutannya.
Ia menegaskan, penelitian tersebut menjadi penting karena UNIMA menggandeng Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai mitra utama. Hasil penelitian nantinya diharapkan tidak berhenti sebagai kajian akademik, tetapi dapat menjadi model yang diterapkan di wilayah pertanian lainnya di Indonesia.
Kambey juga menyampaikan rencana membawa hasil penelitian tersebut ke tingkat nasional, termasuk melakukan audiensi dengan Menteri Pertanian untuk menyampaikan hasil dan potensi pengembangan teknologi tersebut.

Sementara itu, Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., menyampaikan apresiasi atas langkah UNIMA yang menjadikan Minahasa sebagai lokasi penelitian teknologi pertanian berbasis lingkungan.
Menurut Bupati, teknologi intermittent irrigation merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan air sawah dengan cara mengatur pemberian dan pengeringan air secara berkala sesuai kebutuhan tanaman.
“Pengelolaan air yang lebih efisien sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kondisi kekeringan yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian,” kata Dondokambey.
Ia menilai pengambilan sampel gas metana juga memiliki nilai strategis karena data emisi dari lahan persawahan dapat menjadi dasar penelitian untuk mengetahui dampak pengelolaan air terhadap lingkungan.
Dengan demikian, kata dia, inovasi pertanian tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus memperhatikan pengurangan emisi dan kelestarian lingkungan.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa sangat mendukung kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, peneliti, penyuluh dan petani,” tegasnya.
Bupati berharap hasil penelitian UNIMA dapat diterapkan langsung di tingkat petani sehingga inovasi yang dikembangkan perguruan tinggi memberikan manfaat nyata terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Gas Metana Jadi Perhatian Utama
Ketua Tim Peneliti, Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si., menjelaskan bahwa penelitian ini secara khusus menguji pengaruh sistem pengairan terhadap emisi gas metana dari lahan persawahan.
Ia memperlihatkan perangkat box chamber yang digunakan untuk menangkap gas dari lahan. Perangkat tersebut dipadukan dengan aerator dan kantung penampung sampel sebelum gas dibawa ke laboratorium untuk dianalisis.
“Dalam sampel gas ini terdapat CO₂, N₂O, gas metana dan gas-gas lainnya. Nantinya akan dianalisis di laboratorium untuk mengetahui berapa kadar masing-masing gas,” jelas Naharia.
Ia menerangkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara sawah yang terus-menerus tergenang dengan lahan yang menerapkan sistem pengairan berselang.
Pada kondisi sawah tergenang, proses penguraian bahan organik berlangsung tanpa oksigen sehingga bakteri anaerob atau bakteri metanogen dapat menghasilkan gas metana.
Naharia menyebut emisi metana pada sistem sawah tergenang secara konvensional dapat mencapai sekitar 250–300 kilogram per hektare per musim, sedangkan pada perlakuan tertentu dengan sistem pengairan berselang diperkirakan jauh lebih rendah.
“Bagaimana kita memodifikasi pengairan supaya gas metana ini tidak diproduksi? Jawabannya adalah intermittent irrigation,” ujarnya.
Selain berpotensi menekan emisi metana, teknologi tersebut dinilai memiliki sejumlah keuntungan bagi petani, antara lain menghemat penggunaan air, mengurangi kebutuhan tenaga kerja serta berpotensi menekan hama dan penyakit yang berkembang pada kondisi sawah tergenang.
“Minahasa Didorong Jadi Model Nasional”Naharia menegaskan bahwa penelitian ini memiliki arti penting karena mempertemukan kekuatan akademik, pemerintah daerah dan kelompok tani dalam satu program.
Ia menyebut Minahasa menjadi daerah yang didorong untuk menjadi contoh penerapan teknologi pertanian rendah emisi.
“Secara kelembagaan, kami bangga karena UNIMA melakukan penelitian ini bersama pemerintah daerah, dan Kabupaten Minahasa menjadi lokasi pelaksanaannya,” katanya.
Hasil penelitian selanjutnya akan dianalisis secara ilmiah, termasuk menggunakan analisis varians atau ANOVA, untuk melihat pengaruh perlakuan pengairan terhadap emisi gas rumah kaca.
Tim peneliti berharap hasil penelitian tersebut nantinya dapat disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Langkah tersebut diharapkan membuka peluang agar teknologi pengairan berselang dapat dikembangkan lebih luas di sentra-sentra persawahan Indonesia.
Program ini sekaligus mempertegas arah baru pembangunan pertanian: produktivitas tetap digenjot, tetapi lingkungan tidak boleh dikorbankan. Minahasa kini menjadi salah satu ruang pembuktian bahwa teknologi pertanian dan agenda pengendalian perubahan iklim dapat berjalan beriringan.(J.Uno)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.