PostKota News

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Ruang Sidang DPRD Minahasa, Rabu (23/9/2026). Sebelum proses evaluasi oleh gubernur, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua Adri Kamasi dan Wakil Ketua Putri Pontororing. Paripurna dinyatakan kuorum setelah dihadiri 32 dari 35 anggota DPRD.

Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan Rommy Leke, seluruh fraksi DPRD Minahasa menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026.

Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan.

Salah satu perhatian DPRD adalah meminta pemerintah daerah segera menyampaikan status realisasi seluruh pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, termasuk usulan hasil reses yang hingga kini belum terealisasi.

DPRD juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara aspirasi masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan pengalokasian anggaran. Sektor strategis, terutama pelayanan publik dan infrastruktur, diminta tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan program pemerintah.

Bupati: Setiap Rupiah Harus Berdampak

Bupati Minahasa Robby Dondokambey mengapresiasi proses pembahasan antara DPRD, Badan Anggaran, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga tercapainya kesepakatan.

Menurutnya, perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan dinamika daerah serta perubahan asumsi pendapatan dan belanja.

Robby menegaskan, perubahan anggaran tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Anggaran harus diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Seluruh perangkat daerah harus mampu melaksanakan program secara tepat sasaran, meningkatkan realisasi anggaran, serta menghindari pemborosan,” tegas Robby.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat efisiensi, mempercepat realisasi anggaran, dan memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran.

Pemkab Diminta Waspadai Cuaca Ekstrem

Selain persoalan anggaran, Robby juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca.

Potensi kekeringan dan kebakaran menjadi perhatian, seiring kondisi cuaca panas serta fenomena El Niño yang disebut dapat meningkatkan risiko di sejumlah wilayah.

Rapat paripurna ditutup dengan komitmen DPRD dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026.

Dengan disepakatinya Ranperda tersebut, proses selanjutnya adalah evaluasi oleh gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Polsek Langowan memperketat penertiban kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban serta keamanan dan keselamatan berlalu lintas di wilayah hukum Polsek Langowan.

Penertiban digelar pada Selasa (22/9/2026) sekitar pukul 19.00 WITA. Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Langowan menemukan satu unit Honda Sonic warna ungu tahun 2017 dengan nomor polisi DB 5087 ML yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis.

Pengendara yang diketahui masih berusia 17 tahun langsung diberikan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Polisi juga memeriksa kelengkapan kendaraan dan pengendara serta melakukan penertiban terhadap knalpot yang digunakan.

Tak hanya melakukan penindakan, personel Polsek Langowan turut memberikan edukasi kepada pengendara mengenai pentingnya menggunakan kendaraan sesuai standar teknis dan ketentuan keselamatan lalu lintas.

Penertiban bukan sekadar penindakan

Polsek Langowan menegaskan, kegiatan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar. Penertiban juga menjadi bagian dari upaya kepolisian membangun kesadaran masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor, agar lebih disiplin dalam berlalu lintas.

Penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis dapat menghasilkan suara bising yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan.

Polsek Langowan memastikan kegiatan edukasi dan penertiban akan terus dilakukan secara humanis sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah hukumnya.

Polisi tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TANGERANG SELATAN — Pemerintah Kabupaten Minahasa mengambil langkah memperkuat digitalisasi pengelolaan pajak dan pertanahan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Antar Daerah dan Perjanjian Kerja Sama tentang Replikasi dan Pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026), di Lantai IV Kantor Wali Kota Tangerang Selatan.

Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP hadir langsung dalam agenda tersebut didampingi Sekretaris Daerah Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si.

Agenda ini diikuti sekitar 60 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia, sekaligus menjadi forum pertukaran inovasi antarpemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.

Bidik Data Pajak Lebih Akurat

Bagi Minahasa, kerja sama ini diarahkan untuk mengadopsi sistem digital yang telah dikembangkan Tangerang Selatan, terutama dalam pemetaan objek pajak dan data pertanahan.

Melalui replikasi sistem tersebut, Pemkab Minahasa berupaya membangun basis data yang lebih akurat, terintegrasi dan mudah dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pajak daerah.

Digitalisasi ini juga diharapkan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi objek dan potensi pajak secara lebih optimal. Dengan data yang semakin terintegrasi, proses pengelolaan perpajakan diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Robby Dondokambey menempatkan transformasi digital sebagai bagian penting dalam membangun pemerintahan yang efektif dan responsif. Sistem informasi yang terintegrasi dinilai dapat mempercepat proses pengelolaan data sekaligus meningkatkan akurasi dan keterukuran dalam pengambilan keputusan.

Namun, sistem yang direplikasi tidak akan diterapkan begitu saja. Pemkab Minahasa akan menyesuaikannya dengan kebutuhan, kondisi serta karakteristik wilayah Minahasa.

Perkuat Pelayanan Publik

Kerja sama dengan Tangerang Selatan sekaligus menjadi ruang pembelajaran bagi Pemkab Minahasa untuk memperoleh pengalaman dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Selain mengikuti penandatanganan kerja sama, Bupati Robby Dondokambey bersama Sekda Lynda Watania juga meninjau Stand Tangerang Selatan Expo. Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk melihat langsung berbagai inovasi, produk serta pengembangan layanan yang ditampilkan dalam expo.

Pemkab Minahasa berharap kerja sama ini tidak berhenti pada pertukaran sistem, tetapi menghasilkan penerapan teknologi yang memberikan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat.

Dengan basis data perpajakan dan pertanahan yang semakin kuat, pemerintah daerah menargetkan pelayanan pajak menjadi lebih efektif, transparan dan mudah diakses, sekaligus membuka ruang optimalisasi potensi PAD.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir perwakilan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Direktur Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Gubernur Banten, serta Wali Kota Tangerang Selatan.

Bupati Robby Dondokambey juga didampingi Kepala Bapenda, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Bagian Kerja Sama Kabupaten Minahasa.

Keikutsertaan Minahasa dalam agenda yang melibatkan 60 kepala daerah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi antardaerah dan mempercepat adopsi inovasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa mulai membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai langkah baru untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang lebih mudah, cepat, transparan dan terintegrasi.

Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., di Kelurahan Toukuramber, tepatnya di belakang Kantor Bupati Minahasa, Senin (21/9/2026).

Kegiatan yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa itu turut dihadiri jajaran pejabat Pemkab Minahasa, mulai dari para asisten, staf ahli, inspektur, Sekretaris DPRD, kepala badan dan dinas, kepala satuan, direktur RSUD, direktur PDAM hingga para kepala bagian.

Peletakan batu pertama tersebut menjadi penanda dimulainya pembangunan fasilitas yang nantinya ditujukan sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat.

Dalam sambutan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP yang disampaikan pada kegiatan itu, ditegaskan bahwa pembangunan MPP bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan.

“Peletakan batu pertama hari ini bukan sekadar simbol dimulainya sebuah pembangunan fisik. Lebih dari itu, momentum ini merupakan tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.”

Bupati menekankan, masyarakat harus memperoleh pelayanan yang sederhana dan tidak berbelit-belit, dengan kepastian waktu dan biaya. Pelayanan juga harus ditopang aparatur yang profesional, berintegritas dan memiliki semangat melayani.

Melalui MPP, berbagai layanan pemerintahan dan layanan instansi terkait akan dipusatkan dalam satu tempat. Konsep ini diharapkan memangkas waktu dan tenaga masyarakat yang selama ini harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus kebutuhan administrasi.

Namun, Pemkab Minahasa menegaskan bahwa MPP tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung.

“Gedung yang baik harus diikuti dengan pelayanan yang baik. Fasilitas yang modern harus dibarengi dengan aparatur yang ramah, responsif, disiplin dan bertanggung jawab,” tegas Bupati.

Karena itu, pembangunan MPP diarahkan menjadi bagian dari transformasi budaya kerja aparatur. Perangkat daerah dan instansi yang nantinya terlibat diminta memperkuat sinergi dan meninggalkan pola kerja sektoral.

Koordinasi, integrasi dan komunikasi antarlembaga menjadi kunci agar seluruh layanan di MPP dapat berjalan efektif dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Bupati juga meminta proses pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas, ketepatan waktu, transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Setiap tahapan pembangunan, menurutnya, harus dapat dipertanggungjawabkan karena fasilitas tersebut dibangun menggunakan sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Kehadiran MPP nantinya diharapkan tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian layanan bagi pelaku usaha dan pihak lain yang membutuhkan pelayanan pemerintahan.

Dengan dimulainya pembangunan tersebut, Pemkab Minahasa menargetkan lahirnya sistem pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat—bukan hanya melalui fasilitas yang representatif, tetapi juga melalui aparatur yang profesional, ramah, responsif dan berintegritas.

Pembangunan MPP ini menjadi salah satu bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa mendorong terwujudnya daerah yang maju dan sejahtera, dengan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu fondasi pembangunan.