PostKota News

HANURA MINAHASA RESMI LAPORKAN KEPENGURUSAN BARU KE KPU, DAYAN RORONG BIDIK TIGA KURSI PADA PEMILU 2029

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Minahasa mulai memantapkan konsolidasi organisasi dengan melaporkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru periode 2026–2029 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, Senin (9/11/2026).

Penyerahan dokumen kepengurusan tersebut dilakukan langsung Ketua DPC Partai Hanura Minahasa, Dayan Rorong, didampingi Sekretaris DPC Stevven Tinangon, dan diterima Ketua KPU Minahasa, Rendy Suawa, bersama jajaran di kantor KPU Minahasa, Kompleks Stadion Maesa Tondano.

Dayan Rorong menjelaskan, terbentuknya kepengurusan baru merupakan hasil konsolidasi internal antara DPC Hanura Minahasa dengan DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara serta jajaran pengurus tingkat pusat.

Ia menyebut kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Hanura Minahasa menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan organisasi sekaligus memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat.

“Ini momentum yang baik bagi pertumbuhan Hanura di Minahasa. Ada sejumlah perubahan, terutama dalam kepengurusan. Ke depan, kami akan lebih fokus pada program kerja yang menyentuh kepentingan rakyat dan pembangunan daerah,” ungkap Dayan.

Menurutnya, Hanura harus mampu membangun kembali kedekatan dengan masyarakat, kader, serta simpatisan. Semangat hati nurani, kata dia, harus diwujudkan melalui kerja nyata dan keberpihakan terhadap kepentingan daerah.

Dayan menegaskan, pelaporan SK kepengurusan kepada KPU merupakan bagian dari mekanisme administrasi organisasi setelah terbentuknya kepengurusan baru.

“Untuk hari ini, sesuai mekanisme, kami terlebih dahulu melaporkan susunan kepengurusan DPC Hanura Minahasa dengan membawa SK yang telah diterbitkan,” jelasnya.

Bidik Tiga Kursi, Hanura Optimistis Hadapi Pemilu 2029

Tak hanya melakukan pembenahan internal, Hanura Minahasa juga mulai memasang target politik menghadapi Pemilu 2029.

Dayan mengungkapkan, pihaknya menargetkan perolehan tiga kursi di DPRD Kabupaten Minahasa. Ia optimistis target tersebut dapat dicapai melalui konsolidasi organisasi, penguatan kader, serta pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat.

“Target kami tiga kursi. Kami sangat optimistis karena Hanura hadir dengan momentum baru dan ide-ide baru yang diharapkan bisa menarik kembali simpati serta kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Konsolidasi Hingga 226 Desa dan 43 Kelurahan

Untuk mewujudkan target tersebut, DPC Hanura Minahasa tidak ingin hanya memperkuat kepengurusan di tingkat kabupaten.

Dayan menyampaikan, konsolidasi akan dilanjutkan hingga tingkat kecamatan melalui Pengurus Anak Cabang (PAC), kemudian diperluas sampai ke tingkat ranting atau desa dan kelurahan.

Ia menyebut Hanura Minahasa memiliki 25 PAC yang menjadi salah satu kekuatan organisasi di Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan cakupan wilayah 25 kecamatan, 226 desa dan 43 kelurahan, pembentukan struktur hingga tingkat paling bawah menjadi agenda prioritas yang harus diselesaikan sesuai target konsolidasi organisasi pada tahun ini.

“Bukan hanya sampai di DPC. Konsolidasi sudah diarahkan sampai ke PAC dan ranting. Kami ingin struktur organisasi benar-benar terbentuk hingga desa dan kelurahan,” ujarnya.

Pintu Hanura Terbuka bagi Kader dan Simpatisan

Di akhir keterangannya, Dayan menyampaikan pesan kepada seluruh kader dan simpatisan Hanura agar kembali memperkuat kebersamaan dalam membesarkan partai.

Ia menegaskan, kepengurusan baru membuka ruang bagi siapa saja yang ingin kembali bergabung maupun masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh perjuangan Partai Hanura.

“Kami akan berpihak kepada daerah dan masyarakat. Bagi simpatisan yang pernah bersama Hanura dan ingin kembali, kami terbuka. Begitu juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Hanura, silakan datang dan berkomunikasi dengan kami,” tandas Dayan.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2029, Hanura Minahasa kini dihadapkan pada pekerjaan besar: membangun soliditas internal, me

Stiki

Pajak Diabaikan, Pemkab Minahasa Turun Tangan

MINAHASA ,POSTKOTANEWS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa mulai memperketat pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.

Langkah tegas itu ditunjukkan Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, SS, MAP, saat memimpin langsung Tim Intensifikasi Pajak Daerah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pelaku usaha, termasuk KFC Tondano, Kamis (1/10/2026).

Sidak tersebut menjadi sinyal keras Pemkab Minahasa bahwa kewajiban pajak bukan perkara yang bisa diabaikan oleh pelaku usaha yang menjalankan aktivitas bisnis di wilayah tersebut.

Tim gabungan yang turun dalam kegiatan ini melibatkan Bapenda Minahasa, Kejaksaan Negeri Minahasa, Polres Minahasa, Satpol PP, Bagian Hukum Pemkab Minahasa, serta unsur pers.

Pengawasan dilakukan melalui pendataan dan pemeriksaan terhadap objek serta kewajiban perpajakan pelaku usaha. Pemerintah daerah memastikan seluruh objek pajak terdata dan kewajiban yang melekat dipenuhi sesuai ketentuan.

Saat berada di KFC Tondano, Wabup Vanda menegaskan tidak boleh ada pelaku usaha yang menganggap enteng kewajiban pajak daerah.“Kami mengingatkan kepada seluruh pelaku usaha, jangan menganggap sepele kewajiban pajak. Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan penertiban sesuai aturan yang berlaku,” tegas Sarundajang.

Ia menyebut, pembinaan dan peringatan akan tetap menjadi bagian dari proses penertiban. Namun, apabila kewajiban perpajakan tetap diabaikan, Pemkab Minahasa akan menindaklanjutinya melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahkan, menurut Vanda, sanksi dapat diterapkan hingga penutupan usaha apabila memenuhi dasar hukum serta prosedur yang dipersyaratkan.“Kami akan turun terus. Kalau ada yang belum memenuhi kewajibannya, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai sudah diberikan peringatan tetapi tetap tidak mengindahkan,” ujarnya.

Menurut Wabup, intensifikasi pajak daerah bukan sekadar persoalan penagihan. Optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerimaan tersebut selanjutnya menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa.

Turut mendampingi Wabup Vanda dalam sidak tersebut, Kaban Bapenda Minahasa Jeffry M. Tangkulung, SH, MAP; Kasat Pol PP Minahasa Drs. Laxie S.J. Korengkeng, M.Si; serta Intelijen Kejari Minahasa Reinhard Tawalujan, SH.serta KBO Intelkam Polres Minahasa Aiptu Steven Rengkuan.

Stiki

DPRD Minahasa Bahas Perubahan APBD 2026

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — DPRD Kabupaten Minahasa menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat I pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Minahasa tersebut dipimpin Ketua DPRD Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua I Adri Kamasi dan Wakil Ketua II Putri Pontororing. Hadir pula Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Sekda Lynda Watania, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD, serta undangan lainnya.
Pendapatan Daerah Tembus Rp1,12 Triliun
Dalam penyampaian pemerintah daerah, Bupati Robby Dondokambey mengungkapkan bahwa pendapatan daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp1.129.894.707.421,00.
Menurut Bupati, pembahasan perubahan APBD merupakan tahapan penting untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah. Proses tersebut, kata dia, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Rapat paripurna ini memiliki arti penting dalam rangka memastikan bahwa proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Dondokambey.
Ia menekankan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang berkelanjutan.
DPRD Diingatkan Kawal Kepentingan Rakyat
Momentum rapat paripurna tersebut juga dirangkaikan dengan ucapan selamat atas dua tahun pengabdian pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa periode 2024–2029.
Bupati berharap momentum tersebut menjadi penyemangat bagi lembaga legislatif untuk terus menjalankan amanah rakyat dengan integritas, dedikasi, dan tanggung jawab.
“Kiranya momentum dua tahun pengabdian ini menjadi penyemangat untuk terus menjalankan amanah rakyat dengan penuh integritas, dedikasi dan tanggung jawab, serta senantiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Minahasa,” ungkapnya.
Rapat paripurna ini menjadi awal pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahapan selanjutnya diharapkan tidak sekadar memenuhi prosedur penganggaran, tetapi juga memastikan setiap kebijakan perubahan anggaran memiliki manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa.(J.Uno)

Stiki

Pemkab Minahasa Gerak Cepat Hadapi Kemarau, Pompa Air Dikerahkan Selamatkan Lahan Pertanian

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID  — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperkuat langkah penanganan dampak kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah. Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan ketersediaan air bagi masyarakat, terutama petani yang menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian.

Kemarau yang berlangsung cukup panjang telah menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah dan mulai mengancam produktivitas pertanian. Jika kebutuhan air tanaman tidak segera terpenuhi, kondisi ini berpotensi menyebabkan gagal panen.

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Minahasa Dr Robby Dondokambey SSi MAP bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang SS MAP (RD-Vasung) bergerak cepat dengan mengoordinasikan jajaran Pemkab Minahasa untuk melakukan penanganan sekaligus mengantisipasi dampak kemarau.

Sebelumnya, Bupati Robby Dondokambey telah menginstruksikan Dinas Pertanian untuk segera turun ke lapangan, khususnya di wilayah-wilayah sentra pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian yang masih memungkinkan diselamatkan mendapat suplai air yang memadai, sehingga petani tetap memiliki peluang untuk mempertahankan hasil panennya.

Plt Kepala Dinas Pertanian Minahasa Christine Tampanguma mengatakan, pihaknya telah turun ke sejumlah wilayah untuk membantu para petani yang terdampak kemarau.

Menurut Christine, lahan pertanian yang masih memungkinkan untuk diselamatkan terus diupayakan mendapat dukungan, salah satunya melalui pengerahan pompa air dan Brigade Alsintan.

“Ini salah satu kepedulian Pemerintah Kabupaten Minahasa. Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati melalui Dinas Pertanian memberikan pinjam pakai alat mesin pompa air untuk menyuplai air ke lahan persawahan yang terdampak kemarau,” kata Christine kepada Manado Post, akhir pekan lalu.

Ia menjelaskan, petani yang membutuhkan bantuan namun belum terdata dapat mengajukan permohonan peminjaman alat kepada Dinas Pertanian.

“Petani mengajukan permohonan pinjam alat melalui BPP atau penyuluh pertanian di kecamatan, kemudian disampaikan ke Brigade Alsintan Dinas Pertanian,” jelasnya.

Selain mengerahkan pompa air, Pemkab Minahasa juga memberikan perhatian terhadap keberadaan jalur irigasi dan sumber-sumber aliran air di desa dan kelurahan.

Sesuai arahan Bupati Robby Dondokambey, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa diminta bersama-sama membuka serta membersihkan jalur-jalur air yang masih memungkinkan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kerja bakti terus kita gencarkan. Semua jalur air di desa dan kelurahan dibuka dan dialirkan ke masyarakat. Fokus kita adalah ketersediaan air bagi masyarakat,” tegas Christine.

Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Minahasa dalam menghadapi dampak kemarau panjang. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan air masyarakat, tetapi juga berupaya menjaga keberlangsungan lahan pertanian agar dampak kekeringan tidak semakin meluas dan jumlah lahan yang mengalami gagal panen dapat ditekan.

Stiki

Minahasa Perkuat Data Pajak dan Pertanahan lewat Sistem Digital

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat tata kelola data pajak dan pertanahan melalui kerja sama pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Minahasa bersama Pemkot Tangerang Selatan. Penandatanganan berlangsung secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Minahasa, Jumat (11/9/2026), dan disaksikan Sekda Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si.

Watania mengatakan, kerja sama ini bukan sekadar pemanfaatan teknologi digital, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola data pemerintahan yang tertib, akurat, terintegrasi, dan akuntabel.

Menurutnya, persoalan pertanahan berkaitan erat dengan pengelolaan pajak. Karena itu, pemerintah membutuhkan basis data yang kuat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Berbicara tentang pertanahan, ada banyak permasalahan yang dihadapi daerah. Kaitannya juga dengan pajak,” ujar Watania.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui kolaborasi teknis antara perangkat daerah terkait, termasuk Bapenda dan Diskominfo dari kedua daerah.

“Setelah penandatanganan antar kepala daerah, akan ada turunannya. Termasuk kerja sama antara Bapenda Minahasa dengan Bapenda Tangerang Selatan serta Diskominfo dengan Diskominfo,” jelasnya.

Watania menilai, Minahasa perlu terbuka terhadap inovasi dan praktik tata kelola dari daerah lain. Teknologi, katanya, harus dimanfaatkan untuk mendukung penerapan e-government dan membangun sistem data yang terintegrasi.

Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat memetakan objek pajak, menata informasi pertanahan, serta mengidentifikasi potensi pendapatan daerah secara lebih efektif.

“Ini merupakan langkah yang sangat baik bagi pemerintah kabupaten karena memang berbicara tentang pertanahan ada banyak permasalahan yang dihadapi daerah, sama kaitannya dengan pajak,” tuturnya.

Ia menegaskan, digitalisasi tidak boleh hanya memindahkan administrasi manual ke sistem elektronik. Teknologi harus berdampak pada peningkatan pelayanan, akurasi data, pengawasan, dan akuntabilitas pendapatan daerah.

“Pada akhirnya, digitalisasi ini diharapkan bukan sekadar perubahan sistem administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat pengawasan data dan meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala Bapenda Minahasa Jeffry Tangkulung, SH, MAP, Kepala Diskominfo Minahasa Ricky Laloan, SH, Kabag Kerja Sama Rener Karwur, SSTP, MAP, serta jajaran Bapenda Minahasa.

Kerja sama ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi Minahasa dalam membangun pengelolaan data pajak dan pertanahan yang modern, terintegrasi, serta mampu mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan pelayanan publik.(J.Uno)

Stiki

Bupati Robby Dondokambey Tegaskan Integritas dan Kolaborasi, MPP Minahasa Didorong Hadirkan Pelayanan Publik Tanpa Berbelit

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., menegaskan bahwa integritas, profesionalitas, dan sinergi lintas instansi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Minahasa diharapkan tidak sekadar menjadi pusat layanan terpadu, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah, transparan, dan tanpa prosedur berbelit.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Integrasi Pelayanan Publik dalam rangka pembentukan dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Minahasa, yang berlangsung di Azana Essence Villa Agape Manado, Pineleng, Selasa (17/11/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Robby menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi dan pihak terkait yang telah mengambil bagian dalam proses pembentukan MPP. Menurutnya, langkah ini merupakan strategi penting pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, terintegrasi, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan layanan pemerintahan.

Namun, ia mengingatkan bahwa penandatanganan kerja sama tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial maupun sebatas pemenuhan administrasi.

“Kerja sama ini tidak boleh hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan pelayanan yang nyata, terkoordinasi, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Robby.

Ia meminta seluruh instansi yang terlibat menunjukkan komitmen konkret melalui penyediaan jenis layanan yang dibutuhkan, penempatan petugas yang kompeten, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi antarlembaga.

Bupati juga menekankan pentingnya standar operasional pelayanan yang jelas dengan mengedepankan keramahan, profesionalitas, kedisiplinan, dan kepastian waktu maupun prosedur pelayanan.

Menurutnya, keberhasilan MPP tidak dapat diukur hanya dari keberadaan gedung, kelengkapan fasilitas, atau banyaknya instansi yang bergabung. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan ketika mengakses pelayanan.

Karena itu, integritas dan tanggung jawab harus menjadi prinsip yang melekat pada setiap aparatur dan petugas pelayanan. Budaya kerja birokrasi juga harus bergeser dari pola pikir yang berorientasi pada kepentingan penyelenggara menjadi pelayanan yang sepenuhnya berorientasi pada masyarakat.

“Mari kita tinggalkan pola pikir bahwa masyarakat membutuhkan kita. Sebaliknya, kitalah yang membutuhkan kepercayaan masyarakat. Jadikan setiap tugas pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa, daerah, dan masyarakat Kabupaten Minahasa,” ungkapnya.

Robby berharap, melalui kerja sama tersebut, seluruh instansi semakin solid dalam membangun sistem pelayanan publik yang terpadu dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia mengajak seluruh pihak menjadikan pembentukan MPP sebagai momentum pembenahan tata kelola pemerintahan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan profesional.

Dengan penguatan sinergi lintas instansi, Pemerintah Kabupaten Minahasa optimistis Mal Pelayanan Publik nantinya dapat menjadi pusat layanan terpadu yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan pelayanan lainnya dalam satu sistem yang lebih efektif dan efisien.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, kepala badan dan dinas, serta jajaran pimpinan instansi terkait.

Melalui langkah ini, Pemkab Minahasa kembali menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang berintegritas, responsif, dan semakin dekat dengan masyarakat, sejalan dengan semangat Pakatua wo Pakalawiren.

Mulai Desember, Uji KIR di Minahasa Gratis

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Minahasa. Mulai awal Desember 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melalui Dinas Perhubungan (Dishub) resmi memberlakukan pelayanan Uji Kendaraan Bermotor (Uji KIR) tanpa dipungut biaya retribusi alias gratis.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perhubungan Minahasa, Ivone Watania, SH, SFarm, MM, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus memastikan kendaraan angkutan barang dan penumpang memenuhi persyaratan teknis serta laik jalan.
“Mulai awal Desember 2026, pelayanan Uji KIR di Kabupaten Minahasa sudah gratis atau tidak dipungut biaya retribusi. Kami mengimbau pemilik kendaraan yang wajib uji agar memanfaatkan fasilitas ini,” ujar Watania, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, kebijakan penghapusan retribusi tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Watania menjelaskan, kendaraan yang wajib menjalani Uji KIR meliputi kendaraan angkutan barang seperti pikap, truk dan mobil boks. Termasuk angkutan penumpang umum seperti mikrolet, taksi dan bus, serta kendaraan gandengan dan tempelan.
Ia menegaskan, pengujian kendaraan bermotor wajib dilakukan secara berkala setiap enam bulan untuk memastikan kondisi teknis kendaraan tetap memenuhi standar keselamatan dan tidak membahayakan pengguna jalan maupun lingkungan.
“Uji KIR bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi merupakan langkah penting untuk menjamin kendaraan benar-benar layak beroperasi di jalan raya,” jelasnya.
Untuk persyaratan administrasi, pemilik kendaraan wajib menyiapkan fotokopi KTP, STNK asli beserta fotokopi yang masih berlaku, serta Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) atau kartu uji sebelumnya bagi kendaraan yang melakukan perpanjangan.
Sementara kendaraan yang baru pertama kali menjalani pengujian wajib melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
Pelayanan Uji KIR dipusatkan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor di Tondano. Pelayanan dibuka setiap Senin hingga Jumat, pukul 08.00–15.00 WITA.
Watania juga menegaskan, kebijakan gratis tersebut harus diikuti dengan pelayanan yang transparan dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).
“Utamakan keselamatan, pastikan kendaraan laik jalan dan taat Uji KIR. Karena pelayanan ini gratis, tidak boleh ada pungutan liar dalam proses pengujian,” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Minahasa berharap kesadaran pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian berkala semakin meningkat, sehingga keselamatan dan ketertiban lalu lintas di wilayah Minahasa dapat terus terjaga. (***)

Polres Minahasa Gelar Operasi Zebra Klabat 2026, Pelanggaran Lalu Lintas Jadi Sasaran Utama

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Kepolisian Resor (Polres) Minahasa resmi menggelar Operasi Kewilayahan Zebra Klabat 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari ini difokuskan pada peningkatan disiplin pengendara, penekanan angka kecelakaan, serta terciptanya keamanan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah Kabupaten Minahasa.

Dimulainya operasi ditandai dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Upacara Polres Minahasa, Senin (16/11/2026), yang dipimpin Wakapolres Minahasa Kompol Deky R. Pangandaheng, S.Sos., M.H.

Apel tersebut menempatkan Kasat Lantas AKP Sumiaty Pontoan sebagai Perwira Apel dan Ipda Kikim Gosal sebagai Komandan Apel.

Dalam amanatnya, Kompol Deky menegaskan bahwa Operasi Zebra Klabat 2026 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Pelaksanaannya mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, dan edukatif, disertai penegakan hukum secara profesional serta teguran simpatik terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Sejumlah pelanggaran menjadi sasaran prioritas petugas, mulai dari pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), kendaraan tanpa surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), hingga pengendara yang tidak menggunakan helm standar atau sabuk pengaman.

Petugas juga akan menyasar penggunaan ponsel saat berkendara, pelanggaran melawan arus, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, serta kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan.

Pelanggaran Masih Tembus 5.159 Kasus

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas menjadi perhatian tersendiri. Berdasarkan evaluasi Operasi Zebra 2025, Polres Minahasa mencatat 5.159 pelanggaran, terdiri atas 1.569 penindakan berupa tilang dan 3.590 teguran.

Pelanggaran didominasi pengendara yang tidak menggunakan helm standar dan berkendara melawan arus.

Sementara itu, angka kecelakaan lalu lintas pada 2025 tercatat sebanyak 54 kejadian. Jumlah tersebut turun 19 persen atau berkurang 13 kejadian dibandingkan 2024 yang mencapai 67 kejadian.

Meski angka kecelakaan menunjukkan tren penurunan, tingginya jumlah pelanggaran menjadi indikator bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas masih perlu ditingkatkan.

Menutup amanatnya, Kompol Deky mengingatkan seluruh personel agar mengedepankan sikap humanis, menjaga integritas, serta mengutamakan keselamatan selama menjalankan tugas. Ia juga menekankan penerapan buddy system atau sistem saling menjaga antarpersonel guna meminimalkan risiko selama operasi berlangsung.

Apel gelar pasukan ini melibatkan personel gabungan dari TNI, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta sejumlah satuan fungsi di lingkungan Polres Minahasa.

Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Frangky Wolayan, S.H., perwakilan Dandim 1302/Minahasa Mayor Dadan S., Kasat Pol PP Drs. Lexie Stepanus Joel Korengkeng, Kepala Jasa Raharja Minahasa Toni, serta sejumlah pejabat utama Polres Minahasa, di antaranya Kabag Ops AKP A. Djohar, Kasat Samapta Iptu Oksin Prong, dan Kasi Kum Iptu Yuli Oraile.

Melalui Operasi Zebra Klabat 2026, Polres Minahasa berharap kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas semakin meningkat sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan dapat ditekan.

Putra Bupati Minahasa Tuntaskan Ujian Komprehensif Nasional Anestesiologi, Keluarga Dondokambey-Lengkong Bersyukur

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Kabar membanggakan datang dari keluarga Bupati Minahasa Dr Robby Dondokambey SSi MAP dan Martina Dondokambey Lengkong SE. Putra tercinta mereka, dr Bangun Sandro Viali Dondokambey Sp.An-TI, berhasil menuntaskan Ujian Komprehensif Nasional Anestesiologi dan Terapi Intensif di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Sabtu (14/11/2026).

Keberhasilan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan profesional dr Viali di dunia kedokteran, khususnya bidang spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.

Pencapaian tersebut sekaligus menjadi buah dari perjuangan panjang, ketekunan, serta dedikasi dalam menjalani pendidikan dan profesi sebagai dokter spesialis.

Rasa bangga dan syukur pun menyelimuti keluarga besar Dondokambey-Lengkong. Bupati Robby Dondokambey bersama sang istri menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan penuh makna bagi putra mereka.

“Puji Tuhan dan banyak selamat anakku dr Bangun Sandro Viali Dondokambey, Sp.An-TI, boleh sampai di tahap ini. Tetap mengandalkan Tuhan, selalu rendah hati, suka menolong serta kerja dengan tulus. Kiranya Tuhan menyertai selalu,” ungkap keduanya.

Di balik keberhasilan tersebut, dukungan keluarga, terutama istri, anak-anak, serta kedua orang tua, menjadi bagian penting yang turut menguatkan perjalanan dr Viali hingga berhasil melewati tahapan ujian nasional tersebut.

Ungkapan syukur atas pencapaian itu juga diwujudkan melalui ibadah bersama keluarga di Gereja GPIB Bali, Minggu (15/11/2026), sehari setelah pelaksanaan ujian.

Ibadah syukur tersebut menjadi momentum untuk mengucap terima kasih atas penyertaan Tuhan sekaligus merefleksikan perjalanan dan perjuangan yang telah dilalui.

Bagi keluarga Dondokambey-Lengkong, keberhasilan ini bukan semata-mata pencapaian akademik maupun profesional. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi pengingat bahwa kerja keras, doa, dukungan keluarga, dan kerendahan hati merupakan fondasi penting dalam setiap keberhasilan.

Dengan pencapaian ini, dr Viali diharapkan semakin mantap menjalani pengabdian di bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif, serta terus memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.

Backlog Perumahan Minahasa Tembus 30 Ribu Unit, Pemkab Genjot Bedah Rumah Lewat Tiga Skema

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menggenjot program penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di tengah persoalan backlog perumahan yang mencapai sekitar 30 ribu unit, pemerintah daerah mengandalkan tiga skema sekaligus, yakni bantuan pemerintah pusat, pembiayaan melalui APBD, dan gerakan swadaya masyarakat Mapalus.

Komitmen tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, saat turun langsung meninjau progres pengerjaan program bedah rumah bersama jajaran perangkat daerah dan tim Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam peninjauan itu, Vanda juga memasang stiker penanda program pada rumah warga penerima bantuan sebagai bentuk pengawasan sekaligus penegasan pelaksanaan program di lapangan.

Vanda mengungkapkan, saat ini terdapat 1.400 unit rumah yang masuk dalam program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Rumah Swadaya Merah Putih dari pemerintah pusat.

“Sejauh ini ada 1.400 unit bedah rumah yang merupakan program pemerintah pusat melalui BSPS dan Rumah Swadaya Merah Putih di Kabupaten Minahasa. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap dan kini sudah ada yang selesai,” ujar Vanda.

Berdasarkan laporan balai pelaksana, seluruh pekerjaan bedah rumah yang bersumber dari program kementerian tersebut ditargetkan rampung paling lambat 20 Desember mendatang.

Namun, Pemkab Minahasa tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah pusat. Untuk mempercepat pengurangan backlog, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran melalui APBD guna membiayai pembangunan unit rumah secara mandiri.

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Terobosan lainnya dilakukan melalui penguatan kembali budaya gotong royong Mapalus. Berbeda dengan dua skema sebelumnya, program ini sepenuhnya mengandalkan swadaya masyarakat tanpa menggunakan anggaran APBN maupun APBD.

Vanda menjelaskan, satu unit rumah yang peletakan batu pertamanya dilakukan Bupati Minahasa kini menjadi proyek percontohan. Ke depan, program serupa ditargetkan menjangkau seluruh 270 desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa.

“Saat ini, proyek yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Bapak Bupati baru menjadi percontohan untuk satu rumah. Ke depannya, sesuai arahan Bapak Bupati, masing-masing dari 270 desa dan kelurahan di Minahasa akan memiliki program serupa,” jelasnya.

Kolaborasi tiga skema tersebut diharapkan menjadi solusi konkret untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat. Pasalnya, dengan backlog yang masih berada di kisaran 30 ribu unit, persoalan perumahan di Minahasa membutuhkan penanganan berkelanjutan, bukan sekadar mengandalkan bantuan pemerintah pusat.

Di akhir peninjauan, Vanda mengingatkan para penerima bantuan agar menjaga dan merawat rumah yang telah diperbaiki. Ia juga menekankan pentingnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan kerja bakti.

“Karena sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, jika ada ajakan untuk kerja bakti, masyarakat diharapkan turut mengambil bagian,” tegasnya.

Dukung Program 3 Juta Rumah, Pemkab Minahasa Dorong Semangat Mapalus Atasi Krisis Hunian

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Persoalan kebutuhan hunian layak di Kabupaten Minahasa masih menjadi pekerjaan besar. Sekitar 30 ribu warga tercatat belum memiliki rumah, sementara hampir 5.000 unit rumah masuk kategori tidak layak huni dan membutuhkan penanganan.

Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah. Tak hanya mengandalkan intervensi pemerintah, Pemkab juga mengajak seluruh elemen masyarakat menghidupkan kembali semangat Mapalus sebagai kekuatan gotong royong dalam menjawab persoalan perumahan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Diseminasi dan Implementasi Program 3 Juta Rumah yang digelar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa, Jumat (13/11/2026), di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I Erpika Ansela Surira, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daudson Rombon, serta para camat, lurah dan hukum tua se-Kabupaten Minahasa.

Dalam sambutannya, Vanda menegaskan bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu upaya strategis untuk menjawab kesenjangan antara kebutuhan hunian dan ketersediaan rumah layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program tersebut mencakup pembangunan dan peningkatan kualitas hunian di kawasan perkotaan, pedesaan hingga pesisir.

“Dukungan pemerintah daerah tidak hanya melalui pembangunan rumah, tetapi juga pendataan masyarakat yang membutuhkan, kemudahan pelayanan dan perizinan, fasilitasi bantuan perumahan, serta kerja sama dengan pemerintah desa, pengembang, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Vanda.

30 Ribu Warga Belum Memiliki Rumah

Besarnya tantangan sektor perumahan di Minahasa tergambar dari data sementara yang disampaikan Wakil Bupati. Sekitar 30 ribu masyarakat disebut belum memiliki rumah, sementara hampir 5.000 unit rumah masih membutuhkan penanganan karena kondisinya tidak layak huni.

Rumah-rumah tersebut berada dalam kategori kerusakan ringan, sedang hingga berat. Karena itu, Vanda menekankan pentingnya pembenahan data agar program bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Ia meminta pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa tidak sekadar melakukan pendataan administratif, tetapi memastikan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Akurasi data penerima manfaat menjadi faktor penting agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan tidak salah menentukan prioritas.

Mapalus Jadi Kekuatan Kolaborasi

Di tengah besarnya kebutuhan tersebut, Pemkab Minahasa ingin menjadikan nilai budaya Mapalus sebagai fondasi gerakan bersama dalam penyediaan hunian layak.

Bagi Vanda, Mapalus bukan sekadar warisan tradisi, melainkan nilai kebersamaan, kepedulian dan tanggung jawab sosial yang dapat diterapkan secara nyata dalam pembangunan daerah.

Melalui semangat tersebut, persoalan rumah tidak layak huni diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga mendapat perhatian masyarakat, dunia usaha dan berbagai elemen lainnya.

“Melalui semangat Mapalus, pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan seluruh elemen daerah dapat bergandengan tangan membantu keluarga yang membutuhkan. Kita ingin membangun gerakan kepedulian bersama, sehingga persoalan rumah tidak layak huni bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Vanda juga meminta para camat, lurah dan hukum tua mengambil peran aktif dalam mengidentifikasi warga yang membutuhkan rumah layak huni sekaligus memastikan validitas data di wilayah masing-masing.

Tantangan Lahan hingga Pendanaan

Pemkab Minahasa menyadari implementasi Program 3 Juta Rumah tidak lepas dari sejumlah kendala. Ketersediaan lahan, keterbatasan pendanaan, validitas data penerima bantuan hingga penyediaan infrastruktur dasar menjadi tantangan yang perlu ditangani secara terpadu.

Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai penting agar program tidak berhenti pada perencanaan dan pendataan, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan.

Vanda mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan perumahan tidak semata-mata diukur dari jumlah unit rumah yang dibangun atau diperbaiki. Kualitas lingkungan permukiman juga harus menjadi perhatian, termasuk aspek keamanan, kesehatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

Hal tersebut, lanjutnya, sejalan dengan visi pembangunan Minahasa sebagai daerah pariwisata yang maju dan sejahtera.

“Saya optimistis bahwa dengan semangat kebersamaan, sinergitas dan kerja keras, Kabupaten Minahasa mampu menjadi salah satu daerah yang berhasil mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah,” pungkas Vanda.

Belajar dari Gianyar, Robby Dondokambey Matangkan Persiapan Mal Pelayanan Publik Minahasa

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa mulai mematangkan persiapan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan mempelajari langsung sistem pelayanan terpadu yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali.

Langkah tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Bupati Minahasa Robby Dondokambey bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Ny. Martina W. Dondokambey-Lengkong, Sekretaris Daerah Lynda Watania, serta jajaran Pemkab Minahasa ke MPP Kabupaten Gianyar, Jumat (13/11/2026).

Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan sistem operasional, mekanisme pelayanan, hingga kelengkapan fasilitas MPP yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik dalam satu lokasi.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gianyar, Ni Luh Gede Eka Suary, S.E., M.Si. Dalam pertemuan tersebut, rombongan memperoleh pemaparan mengenai tata kelola MPP, pola koordinasi antarinstansi, serta pemanfaatan fasilitas untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintahan.

Bupati Robby Dondokambey mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Pemkab Minahasa untuk menggali praktik baik yang dapat dijadikan referensi dalam pengembangan MPP di daerah.

Menurutnya, pengalaman Kabupaten Gianyar akan dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik Kabupaten Minahasa.

“Berbagai aspek pelayanan yang dinilai relevan akan dipelajari lebih lanjut untuk disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, serta karakteristik daerah, sehingga mampu mendorong penyelenggaraan pelayanan yang lebih efektif, terpadu, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujarnya.

Pengembangan MPP di Minahasa diharapkan dapat menghadirkan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi, sehingga masyarakat tidak perlu mengakses berbagai layanan pemerintahan secara terpisah di sejumlah kantor perangkat daerah.

Melalui langkah ini, Pemkab Minahasa menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan kemudahan akses, kecepatan proses, transparansi, dan kepastian pelayanan.

Pembelajaran dari Gianyar pun diharapkan menjadi salah satu pijakan dalam mewujudkan Mal Pelayanan Publik Minahasa yang mampu memberikan pelayanan lebih dekat, mudah, dan terpadu bagi masyarakat.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.