MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — DPRD Kabupaten Minahasa menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat I pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Minahasa tersebut dipimpin Ketua DPRD Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua I Adri Kamasi dan Wakil Ketua II Putri Pontororing. Hadir pula Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Sekda Lynda Watania, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD, serta undangan lainnya.
Pendapatan Daerah Tembus Rp1,12 Triliun
Dalam penyampaian pemerintah daerah, Bupati Robby Dondokambey mengungkapkan bahwa pendapatan daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp1.129.894.707.421,00.
Menurut Bupati, pembahasan perubahan APBD merupakan tahapan penting untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah. Proses tersebut, kata dia, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Rapat paripurna ini memiliki arti penting dalam rangka memastikan bahwa proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Dondokambey.
Ia menekankan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang berkelanjutan.
DPRD Diingatkan Kawal Kepentingan Rakyat
Momentum rapat paripurna tersebut juga dirangkaikan dengan ucapan selamat atas dua tahun pengabdian pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa periode 2024–2029.
Bupati berharap momentum tersebut menjadi penyemangat bagi lembaga legislatif untuk terus menjalankan amanah rakyat dengan integritas, dedikasi, dan tanggung jawab.
“Kiranya momentum dua tahun pengabdian ini menjadi penyemangat untuk terus menjalankan amanah rakyat dengan penuh integritas, dedikasi dan tanggung jawab, serta senantiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Minahasa,” ungkapnya.
Rapat paripurna ini menjadi awal pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahapan selanjutnya diharapkan tidak sekadar memenuhi prosedur penganggaran, tetapi juga memastikan setiap kebijakan perubahan anggaran memiliki manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa.(J.Uno)
Berita Populer
PostKota News
Pemkab Minahasa Gerak Cepat Hadapi Kemarau, Pompa Air Dikerahkan Selamatkan Lahan Pertanian
MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperkuat langkah penanganan dampak kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah. Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan ketersediaan air bagi masyarakat, terutama petani yang menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian.
Kemarau yang berlangsung cukup panjang telah menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah dan mulai mengancam produktivitas pertanian. Jika kebutuhan air tanaman tidak segera terpenuhi, kondisi ini berpotensi menyebabkan gagal panen.
Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Minahasa Dr Robby Dondokambey SSi MAP bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang SS MAP (RD-Vasung) bergerak cepat dengan mengoordinasikan jajaran Pemkab Minahasa untuk melakukan penanganan sekaligus mengantisipasi dampak kemarau.
Sebelumnya, Bupati Robby Dondokambey telah menginstruksikan Dinas Pertanian untuk segera turun ke lapangan, khususnya di wilayah-wilayah sentra pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian yang masih memungkinkan diselamatkan mendapat suplai air yang memadai, sehingga petani tetap memiliki peluang untuk mempertahankan hasil panennya.
Plt Kepala Dinas Pertanian Minahasa Christine Tampanguma mengatakan, pihaknya telah turun ke sejumlah wilayah untuk membantu para petani yang terdampak kemarau.
Menurut Christine, lahan pertanian yang masih memungkinkan untuk diselamatkan terus diupayakan mendapat dukungan, salah satunya melalui pengerahan pompa air dan Brigade Alsintan.
“Ini salah satu kepedulian Pemerintah Kabupaten Minahasa. Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati melalui Dinas Pertanian memberikan pinjam pakai alat mesin pompa air untuk menyuplai air ke lahan persawahan yang terdampak kemarau,” kata Christine kepada Manado Post, akhir pekan lalu.
Ia menjelaskan, petani yang membutuhkan bantuan namun belum terdata dapat mengajukan permohonan peminjaman alat kepada Dinas Pertanian.
“Petani mengajukan permohonan pinjam alat melalui BPP atau penyuluh pertanian di kecamatan, kemudian disampaikan ke Brigade Alsintan Dinas Pertanian,” jelasnya.
Selain mengerahkan pompa air, Pemkab Minahasa juga memberikan perhatian terhadap keberadaan jalur irigasi dan sumber-sumber aliran air di desa dan kelurahan.
Sesuai arahan Bupati Robby Dondokambey, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa diminta bersama-sama membuka serta membersihkan jalur-jalur air yang masih memungkinkan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kerja bakti terus kita gencarkan. Semua jalur air di desa dan kelurahan dibuka dan dialirkan ke masyarakat. Fokus kita adalah ketersediaan air bagi masyarakat,” tegas Christine.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Minahasa dalam menghadapi dampak kemarau panjang. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan air masyarakat, tetapi juga berupaya menjaga keberlangsungan lahan pertanian agar dampak kekeringan tidak semakin meluas dan jumlah lahan yang mengalami gagal panen dapat ditekan.
Minahasa Perkuat Data Pajak dan Pertanahan lewat Sistem Digital
MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat tata kelola data pajak dan pertanahan melalui kerja sama pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Minahasa bersama Pemkot Tangerang Selatan. Penandatanganan berlangsung secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Minahasa, Jumat (11/9/2026), dan disaksikan Sekda Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si.
Watania mengatakan, kerja sama ini bukan sekadar pemanfaatan teknologi digital, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola data pemerintahan yang tertib, akurat, terintegrasi, dan akuntabel.
Menurutnya, persoalan pertanahan berkaitan erat dengan pengelolaan pajak. Karena itu, pemerintah membutuhkan basis data yang kuat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Berbicara tentang pertanahan, ada banyak permasalahan yang dihadapi daerah. Kaitannya juga dengan pajak,” ujar Watania.
Ia menjelaskan, kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui kolaborasi teknis antara perangkat daerah terkait, termasuk Bapenda dan Diskominfo dari kedua daerah.
“Setelah penandatanganan antar kepala daerah, akan ada turunannya. Termasuk kerja sama antara Bapenda Minahasa dengan Bapenda Tangerang Selatan serta Diskominfo dengan Diskominfo,” jelasnya.
Watania menilai, Minahasa perlu terbuka terhadap inovasi dan praktik tata kelola dari daerah lain. Teknologi, katanya, harus dimanfaatkan untuk mendukung penerapan e-government dan membangun sistem data yang terintegrasi.
Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat memetakan objek pajak, menata informasi pertanahan, serta mengidentifikasi potensi pendapatan daerah secara lebih efektif.
“Ini merupakan langkah yang sangat baik bagi pemerintah kabupaten karena memang berbicara tentang pertanahan ada banyak permasalahan yang dihadapi daerah, sama kaitannya dengan pajak,” tuturnya.
Ia menegaskan, digitalisasi tidak boleh hanya memindahkan administrasi manual ke sistem elektronik. Teknologi harus berdampak pada peningkatan pelayanan, akurasi data, pengawasan, dan akuntabilitas pendapatan daerah.
“Pada akhirnya, digitalisasi ini diharapkan bukan sekadar perubahan sistem administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat pengawasan data dan meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah,” pungkasnya.
Turut hadir Kepala Bapenda Minahasa Jeffry Tangkulung, SH, MAP, Kepala Diskominfo Minahasa Ricky Laloan, SH, Kabag Kerja Sama Rener Karwur, SSTP, MAP, serta jajaran Bapenda Minahasa.
Kerja sama ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi Minahasa dalam membangun pengelolaan data pajak dan pertanahan yang modern, terintegrasi, serta mampu mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan pelayanan publik.(J.Uno)
Minahasa Replikasi Sistem Peta Pajak Tangsel, Robby Dondokambey Dorong Digitalisasi dan Optimalisasi PAD
MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TANGERANG SELATAN — Pemerintah Kabupaten Minahasa mengambil langkah memperkuat digitalisasi pengelolaan pajak dan pertanahan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Antar Daerah dan Perjanjian Kerja Sama tentang Replikasi dan Pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan Tangerang Selatan, Senin (21/9/2026), di Lantai IV Kantor Wali Kota Tangerang Selatan.
Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP hadir langsung dalam agenda tersebut didampingi Sekretaris Daerah Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si.
Agenda ini diikuti sekitar 60 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia, sekaligus menjadi forum pertukaran inovasi antarpemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Bidik Data Pajak Lebih Akurat
Bagi Minahasa, kerja sama ini diarahkan untuk mengadopsi sistem digital yang telah dikembangkan Tangerang Selatan, terutama dalam pemetaan objek pajak dan data pertanahan.
Melalui replikasi sistem tersebut, Pemkab Minahasa berupaya membangun basis data yang lebih akurat, terintegrasi dan mudah dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan pajak daerah.
Digitalisasi ini juga diharapkan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi objek dan potensi pajak secara lebih optimal. Dengan data yang semakin terintegrasi, proses pengelolaan perpajakan diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Robby Dondokambey menempatkan transformasi digital sebagai bagian penting dalam membangun pemerintahan yang efektif dan responsif. Sistem informasi yang terintegrasi dinilai dapat mempercepat proses pengelolaan data sekaligus meningkatkan akurasi dan keterukuran dalam pengambilan keputusan.
Namun, sistem yang direplikasi tidak akan diterapkan begitu saja. Pemkab Minahasa akan menyesuaikannya dengan kebutuhan, kondisi serta karakteristik wilayah Minahasa.
Perkuat Pelayanan Publik
Kerja sama dengan Tangerang Selatan sekaligus menjadi ruang pembelajaran bagi Pemkab Minahasa untuk memperoleh pengalaman dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.
Selain mengikuti penandatanganan kerja sama, Bupati Robby Dondokambey bersama Sekda Lynda Watania juga meninjau Stand Tangerang Selatan Expo. Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk melihat langsung berbagai inovasi, produk serta pengembangan layanan yang ditampilkan dalam expo.
Pemkab Minahasa berharap kerja sama ini tidak berhenti pada pertukaran sistem, tetapi menghasilkan penerapan teknologi yang memberikan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat.
Dengan basis data perpajakan dan pertanahan yang semakin kuat, pemerintah daerah menargetkan pelayanan pajak menjadi lebih efektif, transparan dan mudah diakses, sekaligus membuka ruang optimalisasi potensi PAD.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir perwakilan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Direktur Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN RI, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Gubernur Banten, serta Wali Kota Tangerang Selatan.
Bupati Robby Dondokambey juga didampingi Kepala Bapenda, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Bagian Kerja Sama Kabupaten Minahasa.
Keikutsertaan Minahasa dalam agenda yang melibatkan 60 kepala daerah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kolaborasi antardaerah dan mempercepat adopsi inovasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Wabup Vanda Sarundajang Letakkan Batu Pertama MPP Minahasa, Pelayanan Publik Masuk Babak Baru
MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa mulai membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai langkah baru untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang lebih mudah, cepat, transparan dan terintegrasi.
Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., di Kelurahan Toukuramber, tepatnya di belakang Kantor Bupati Minahasa, Senin (21/9/2026).
Kegiatan yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa itu turut dihadiri jajaran pejabat Pemkab Minahasa, mulai dari para asisten, staf ahli, inspektur, Sekretaris DPRD, kepala badan dan dinas, kepala satuan, direktur RSUD, direktur PDAM hingga para kepala bagian.
Peletakan batu pertama tersebut menjadi penanda dimulainya pembangunan fasilitas yang nantinya ditujukan sebagai pusat layanan terpadu bagi masyarakat.
Dalam sambutan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP yang disampaikan pada kegiatan itu, ditegaskan bahwa pembangunan MPP bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Peletakan batu pertama hari ini bukan sekadar simbol dimulainya sebuah pembangunan fisik. Lebih dari itu, momentum ini merupakan tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.”
Bupati menekankan, masyarakat harus memperoleh pelayanan yang sederhana dan tidak berbelit-belit, dengan kepastian waktu dan biaya. Pelayanan juga harus ditopang aparatur yang profesional, berintegritas dan memiliki semangat melayani.
Melalui MPP, berbagai layanan pemerintahan dan layanan instansi terkait akan dipusatkan dalam satu tempat. Konsep ini diharapkan memangkas waktu dan tenaga masyarakat yang selama ini harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus kebutuhan administrasi.
Namun, Pemkab Minahasa menegaskan bahwa MPP tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung.
“Gedung yang baik harus diikuti dengan pelayanan yang baik. Fasilitas yang modern harus dibarengi dengan aparatur yang ramah, responsif, disiplin dan bertanggung jawab,” tegas Bupati.
Karena itu, pembangunan MPP diarahkan menjadi bagian dari transformasi budaya kerja aparatur. Perangkat daerah dan instansi yang nantinya terlibat diminta memperkuat sinergi dan meninggalkan pola kerja sektoral.
Koordinasi, integrasi dan komunikasi antarlembaga menjadi kunci agar seluruh layanan di MPP dapat berjalan efektif dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Bupati juga meminta proses pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas, ketepatan waktu, transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Setiap tahapan pembangunan, menurutnya, harus dapat dipertanggungjawabkan karena fasilitas tersebut dibangun menggunakan sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Kehadiran MPP nantinya diharapkan tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian layanan bagi pelaku usaha dan pihak lain yang membutuhkan pelayanan pemerintahan.
Dengan dimulainya pembangunan tersebut, Pemkab Minahasa menargetkan lahirnya sistem pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat—bukan hanya melalui fasilitas yang representatif, tetapi juga melalui aparatur yang profesional, ramah, responsif dan berintegritas.
Pembangunan MPP ini menjadi salah satu bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa mendorong terwujudnya daerah yang maju dan sejahtera, dengan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu fondasi pembangunan.
Wabup Vanda: Kader Kesehatan Harus Jadi Penggerak Kesehatan dari Keluarga
MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., mendorong kader kesehatan semakin aktif menjadi penggerak sekaligus penghubung masyarakat dengan tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Pesan tersebut disampaikan Vanda saat membuka kegiatan Penguatan Peran dan Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat Kabupaten Minahasa, yang digelar di Tateli Resort and Convention, Jumat (18/9/2026).
Dalam kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Kesehatan tersebut, Vanda juga memberikan materi kepada para peserta. Ia menegaskan, kader kesehatan memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
“Peran kader kesehatan sangat penting karena kader berada langsung di tengah-tengah masyarakat. Kader dapat menjadi penggerak, pemberi informasi sekaligus penghubung masyarakat dengan tenaga dan fasilitas kesehatan,” ujar Vanda.
Menurut Vanda, pembangunan kesehatan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan tenaga medis. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting, terutama dalam memperkuat upaya promotif dan preventif.
Karena berada paling dekat dengan masyarakat, kader diharapkan mampu membantu menemukan berbagai persoalan kesehatan sejak dini sekaligus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat.
Vanda juga meminta para kader terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Penguatan kapasitas tersebut dinilai penting agar program-program kesehatan pemerintah tidak berhenti pada tingkat kebijakan, tetapi benar-benar dipahami dan diterapkan hingga ke tingkat keluarga.
Keluarga, kata Vanda, menjadi titik awal dalam membangun masyarakat yang sehat. Karena itu, kader diharapkan aktif memberikan edukasi dan pendampingan terkait pola hidup bersih dan sehat, pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, hingga pencegahan penyakit.
“Kalau keluarga sehat, maka masyarakat juga akan semakin kuat. Karena itu, kader harus terus hadir memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Selain memperkuat kapasitas individu kader, Vanda menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Kader diminta membangun komunikasi yang baik dengan Puskesmas, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta unsur terkait lainnya.
Koordinasi tersebut diperlukan agar berbagai persoalan kesehatan yang ditemukan di lapangan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Minahasa, tenaga kesehatan dan kader dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta kesadaran kesehatan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Minahasa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, para kepala Puskesmas se-Kabupaten Minahasa, serta kader kesehatan dari wilayah Kawangkoan Raya dan Sonder.
Melalui penguatan dan pemberdayaan ini, Pemkab Minahasa berharap kader semakin siap menjalankan peran strategis di tengah masyarakat. Pendekatan kesehatan pun terus diarahkan tidak semata-mata pada penanganan saat masyarakat sakit, tetapi juga pada pencegahan, edukasi, dan peningkatan kesadaran kesehatan sejak dari keluarga.
Pemkab Minahasa Perkuat Profesionalisme ASN Lewat Profiling: Pemetaan Potensi Jadi Dasar Pengembangan Aparatur
MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MANADO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa memperkuat langkah pembenahan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kegiatan Profiling ASN (ProASN). Pemetaan ini diarahkan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kompetensi, potensi, serta kebutuhan pengembangan aparatur.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, saat memberikan pengarahan sekaligus mengikuti kegiatan ProASN Pemkab Minahasa di Kantor Regional XI BKN Manado, Jumat (18/9/2026).
Menurut Lynda, profiling menjadi bagian penting dalam memastikan pengembangan ASN dilakukan secara terukur dan berdasarkan data. Karena itu, seluruh aparatur diminta mengikuti setiap tahapan dengan serius dan penuh tanggung jawab.
“Profiling ASN merupakan bagian penting dalam mengenali potensi dan kompetensi aparatur. Karena itu, seluruh proses harus diikuti dengan serius dan penuh tanggung jawab,” demikian penekanan dalam kegiatan tersebut.
Lynda menegaskan, peningkatan kualitas ASN tidak sebatas kemampuan teknis. Integritas, profesionalisme, kedisiplinan, serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika pemerintahan dan tuntutan pelayanan publik juga menjadi bagian penting dalam membangun aparatur yang berkualitas.
Ia menjelaskan, hasil profiling diharapkan dapat menjadi salah satu pijakan dalam membangun sistem manajemen ASN yang lebih objektif dan terarah. Data tersebut dapat mendukung pengembangan aparatur sekaligus membantu pemerintah menyesuaikan kapasitas ASN dengan kebutuhan organisasi.
“Pengembangan sumber daya aparatur harus dilakukan secara terukur agar potensi, kompetensi, dan kebutuhan pengembangan ASN dapat diketahui secara lebih komprehensif,” ujarnya.
Pemkab Minahasa menargetkan penguatan manajemen ASN dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan organisasi pemerintahan. Dengan pemetaan yang lebih sistematis, aparatur diharapkan dapat ditempatkan dan dikembangkan sesuai kompetensi sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan ProASN tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Dr. Akhmad Syauki, SH, MH, serta Ketua Tim Kerja Pembinaan Manajemen ASN Kanreg XI Manado, Jovinus Montolalu, S.E, M.A.P., Ak.
Pelaksanaan profiling sekaligus memperkuat sinergi antara Pemkab Minahasa dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam mendorong penerapan manajemen ASN berbasis kompetensi.
Bagi Pemkab Minahasa, hasil pemetaan ini diharapkan tidak berhenti sebagai data administratif, tetapi dapat menjadi bagian dari langkah strategis untuk mengembangkan aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik.
Dengan penguatan berbasis data tersebut, pembenahan birokrasi diharapkan semakin terarah dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Wabup Vanda Sarundajang Buka Festival Literasi Minahasa, Tekankan Penguatan SDM dan Pengembangan Talenta Muda
MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., membuka Festival Literasi yang digelar Dinas Perpustakaan Kabupaten Minahasa, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Minahasa tersebut menjadi momentum untuk mendorong peningkatan minat baca, kemampuan menulis, serta keterampilan berpikir kritis di kalangan peserta didik dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Wabup Vanda Sarundajang mengapresiasi pelaksanaan Festival Literasi yang dinilainya memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan literasi masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Minahasa.
“Kegiatan ini sangat baik untuk menstimulasi minat sekaligus mengukur kemampuan literasi peserta didik maupun masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa, khususnya dalam kemampuan menulis dan berpikir kritis,” ujar Vanda.
Ia berharap, kegiatan literasi tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan festival semata, tetapi dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan guna memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Perpustakaan yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini tidak berhenti di sini, tetapi bisa terus berlanjut untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Vanda, peningkatan kemampuan literasi masyarakat merupakan bagian penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia Minahasa yang berkualitas dan mampu bersaing di masa depan.
Ia menilai, Kabupaten Minahasa memiliki potensi besar berupa talenta-talenta muda yang perlu terus dikembangkan melalui berbagai kegiatan edukatif dan kreatif.
Kalau kemampuan literasi masyarakat terus meningkat, tentu Minahasa ke depan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ternyata kita memiliki banyak talenta. Anak-anak peserta didik Minahasa ini luar biasa,” katanya.
Apresiasi Penampilan Peserta Lomba Bertutur
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Vanda juga memberikan apresiasi terhadap penampilan salah satu peserta didik, Queen, yang berhasil meraih juara III dalam lomba bertutur tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Vanda menilai, penampilan Queen menunjukkan bahwa kemampuan literasi tidak hanya berkaitan dengan keterampilan menyampaikan cerita, tetapi juga mencakup kreativitas, ekspresi, gestur, serta kemampuan memvisualisasikan pesan yang disampaikan.
Ia menambahkan, perpaduan antara kemampuan bertutur, ekspresi, dan visualisasi mampu membuat pesan yang disampaikan” menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh para pendengar.
“Yang disampaikan tadi tentang legenda Danau Tondano bisa didengar dengan baik. Storytelling-nya sampai, lomba bertuturnya juga bagus, ditambah visualisasi yang melengkapi penampilannya,” tutur Vanda.
Festival Literasi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Minahasa, Jeffry Tangkulung, S.H., serta Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa, Santy Lengkong, S.STP., M.Si.
Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap kegiatan literasi dapat terus menjadi wadah pengembangan potensi generasi muda sekaligus memperkuat budaya membaca, menulis, dan berpikir kritis di tengah masyarakat.
Razia Gabungan di Lapas Perempuan Manado, Lima WBP Jalani Tes Urine: Hasilnya Negatif
MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Tomohon – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIB Manado menggelar razia gabungan dan tes urine terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Rabu (16/9/2026). Kegiatan ini melibatkan sejumlah Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai bagian dari upaya deteksi dini serta pencegahan gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.
Razia dimulai sekitar pukul 18.00 WITA dengan melibatkan jajaran petugas Lapas Perempuan Kelas IIB Manado bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Utara, Koramil 1302-06/Tomohon, dan Polres Tomohon.
Petugas gabungan melakukan penggeledahan badan serta kamar hunian WBP. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memastikan lingkungan hunian tetap aman dan tertib sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
Di sela kegiatan, BNN Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan tes urine terhadap lima WBP yang dipilih secara acak. Pemeriksaan ini menjadi langkah deteksi dini untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas.
Hasilnya, seluruh lima WBP yang menjalani tes urine dinyatakan negatif.
Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Manado melalui kegiatan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan secara berkala dan sinergi dengan APH untuk menjaga stabilitas keamanan di lingkungan pemasyarakatan.
Razia gabungan dan tes urine ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Lapas Perempuan Kelas IIB Manado dalam memperkuat pengawasan serta menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, tertib, dan kondusif.
Sinergi antara Lapas, BNN, TNI, dan Polri juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan, khususnya dalam mencegah potensi gangguan keamanan serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan Lapas.
BRI Tondano Bantu Jalan Kebun Kelompok Tani Kamangen
MINAHASA ,POSTKOTANEWS.CO.ID – Dukungan terhadap sektor pertanian kembali diwujudkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Branch Office Tondano melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Kali ini, bantuan senilai Rp447.400.000 disalurkan kepada Kelompok Tani Kamangen, Desa Sendangan, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, untuk mendukung pembangunan jalan kebun.
Bantuan tersebut diserahkan langsung Branch Office Head BRI Tondano, Ronald Engelbert Pinontoan, didampingi jajaran, Selasa (15/9/2026).
Pinontoan mengatakan, akses jalan menjadi kebutuhan penting dalam menunjang kelancaran aktivitas petani, mulai dari membawa pupuk dan sarana produksi hingga mengangkut hasil panen.
“BRI ingin bantuan CSR yang diberikan benar-benar memberikan manfaat dan mendukung kegiatan produktif masyarakat. Jalan kebun ini kami harapkan dapat membantu petani dalam menjalankan aktivitas mereka,” ujar Pinontoan.
Ia menambahkan, infrastruktur pertanian yang memadai dapat memperlancar distribusi hasil produksi sekaligus meningkatkan efisiensi kegiatan petani.
“Harapannya, akses yang semakin baik bisa membuat aktivitas petani lebih mudah dan efisien. Kami juga berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan bersama dan dirawat dengan baik,” katanya.
Bagi Kelompok Tani Kamangen, bantuan tersebut menjadi angin segar untuk mengatasi kendala akses menuju lahan perkebunan.
Perwakilan kelompok tani menyampaikan apresiasi atas perhatian BRI Tondano terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada BRI Tondano. Bantuan ini menjawab kebutuhan yang selama ini kami hadapi, terutama masalah akses menuju kebun,” ujar perwakilan kelompok.
Mereka berharap pembangunan jalan kebun dapat mempermudah pengangkutan sarana produksi maupun hasil pertanian.
“Kami akan menjaga dan memanfaatkan jalan ini sebaik mungkin. Mudah-mudahan bantuan seperti ini bisa terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penyaluran CSR tersebut menjadi bagian dari upaya BRI Tondano dalam memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat Desa Sendangan. (7″U)
- 1
- 2
- 3
- …
- 496
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.




















