PostKota News

Minahasa Perkuat Data Pajak dan Pertanahan lewat Sistem Digital

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat tata kelola data pajak dan pertanahan melalui kerja sama pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Minahasa bersama Pemkot Tangerang Selatan. Penandatanganan berlangsung secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Minahasa, Jumat (11/9/2026), dan disaksikan Sekda Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si.

Watania mengatakan, kerja sama ini bukan sekadar pemanfaatan teknologi digital, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola data pemerintahan yang tertib, akurat, terintegrasi, dan akuntabel.

Menurutnya, persoalan pertanahan berkaitan erat dengan pengelolaan pajak. Karena itu, pemerintah membutuhkan basis data yang kuat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Berbicara tentang pertanahan, ada banyak permasalahan yang dihadapi daerah. Kaitannya juga dengan pajak,” ujar Watania.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui kolaborasi teknis antara perangkat daerah terkait, termasuk Bapenda dan Diskominfo dari kedua daerah.

“Setelah penandatanganan antar kepala daerah, akan ada turunannya. Termasuk kerja sama antara Bapenda Minahasa dengan Bapenda Tangerang Selatan serta Diskominfo dengan Diskominfo,” jelasnya.

Watania menilai, Minahasa perlu terbuka terhadap inovasi dan praktik tata kelola dari daerah lain. Teknologi, katanya, harus dimanfaatkan untuk mendukung penerapan e-government dan membangun sistem data yang terintegrasi.

Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat memetakan objek pajak, menata informasi pertanahan, serta mengidentifikasi potensi pendapatan daerah secara lebih efektif.

“Ini merupakan langkah yang sangat baik bagi pemerintah kabupaten karena memang berbicara tentang pertanahan ada banyak permasalahan yang dihadapi daerah, sama kaitannya dengan pajak,” tuturnya.

Ia menegaskan, digitalisasi tidak boleh hanya memindahkan administrasi manual ke sistem elektronik. Teknologi harus berdampak pada peningkatan pelayanan, akurasi data, pengawasan, dan akuntabilitas pendapatan daerah.

“Pada akhirnya, digitalisasi ini diharapkan bukan sekadar perubahan sistem administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat pengawasan data dan meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala Bapenda Minahasa Jeffry Tangkulung, SH, MAP, Kepala Diskominfo Minahasa Ricky Laloan, SH, Kabag Kerja Sama Rener Karwur, SSTP, MAP, serta jajaran Bapenda Minahasa.

Kerja sama ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi Minahasa dalam membangun pengelolaan data pajak dan pertanahan yang modern, terintegrasi, serta mampu mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan pelayanan publik.(J.Uno)

Stiki

Sekda Minahasa: Satu Data Indonesia Butuh Kejujuran dan Peran Aktif Masyarakat

Berita, Minahasa, Nasional, SULUT|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan terbuka dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi. Langkah ini dinilai penting menyusul kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan Satu Data Indonesia sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., mengatakan, penyediaan data yang akurat tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Peran masyarakat sangat menentukan karena sebagian besar informasi awal diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses pendataan di lapangan.
“Ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh pemerintah daerah, Bupati atau Wakil Bupati. Kami membutuhkan dukungan seluruh masyarakat,” ujar Lynda dalam wawancara terkait pentingnya pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.

Menurutnya, Pemkab Minahasa melibatkan petugas dari Dinas Sosial serta pemerintah desa dan kelurahan. Pelibatan pemerintah di tingkat desa dan kelurahan dinilai penting karena aparat setempat dianggap paling mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.
Lynda menjelaskan, perubahan kondisi satu anggota keluarga dapat memengaruhi klasifikasi atau desil keluarga dalam basis data sosial ekonomi. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa status dalam data dapat berubah mengikuti indikator yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Ini yang belum banyak dipahami masyarakat. Kalau dalam satu keluarga ada perubahan kondisi pada salah satu anggota keluarga, itu bisa memengaruhi data keluarga tersebut,” jelasnya.
Pemkab Minahasa melalui Dinas Sosial juga telah melakukan sosialisasi terkait klasifikasi desil 1 hingga desil 4, termasuk kaitannya dengan berbagai program perlindungan sosial dan kepesertaan jaminan kesehatan.

Dalam proses tersebut, masyarakat yang merasa terdapat ketidaksesuaian data diminta tidak pasif. Pemerintah telah menyediakan kanal pengecekan data sehingga masyarakat dapat mengetahui status dan klasifikasi keluarganya.
Jika terdapat ketidaksesuaian, masyarakat dapat menyampaikan keberatan melalui pemerintah desa atau kelurahan untuk kemudian dilakukan proses verifikasi dan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku.
Lynda menegaskan, akurasi data memiliki dampak besar terhadap kebijakan pemerintah, bukan hanya dalam penyaluran bantuan sosial, tetapi juga dalam perencanaan pembangunan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, hingga pengukuran indikator ekonomi daerah.
“Data sangat penting untuk perencanaan pembangunan. Karena itu, data yang digunakan harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah desa dan kelurahan, serta instansi terkait lainnya. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi perbedaan data antarinstansi.
“Semangatnya adalah bagaimana data itu disinkronkan sehingga hanya ada satu data Indonesia yang menjadi rujukan,” katanya.
Karena itu, Lynda meminta masyarakat tidak menganggap sepele kehadiran petugas pendataan atau sensus di lapangan. Informasi yang diberikan masyarakat akan menentukan kualitas data yang kemudian digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
“Kalau masyarakat memberikan data yang tidak benar kepada petugas, maka data yang dihasilkan juga akan salah,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat untuk kooperatif, proaktif dan jujur ketika didatangi petugas pendataan.
Menurutnya, masyarakat justru menjadi pihak yang paling berkepentingan dengan akurasi data tersebut. Data yang benar akan membantu pemerintah memastikan program pembangunan dan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
“Jangan mengabaikan petugas yang datang melakukan pendataan. Berikan informasi yang benar, karena manfaat akhirnya juga kembali kepada masyarakat,” tandas Lynda.
Pemkab Minahasa berharap keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah desa dan kelurahan, serta seluruh perangkat daerah dapat memperkuat kualitas data sosial ekonomi. Dengan demikian, perubahan kondisi masyarakat dapat terpantau dan dilakukan penyesuaian pada periode yang telah ditentukan sesuai mekanisme pemerintah.
Data bukan sekadar angka. Di balik setiap angka terdapat masyarakat yang membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.”Pungkas Watania.(J.Uno)

Sekda Watania : Pemkab Minahasa Gencarkan Kerja Bakti, Warga Diingatkan Waspadai Sampah dan Bahaya Kebakaran

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Bupati minahasa Dr Robby Dondokambry mellaui Sekretaris Daerah kabupaten minahsa Dr Lynda Watania . Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperkuat gerakan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa.

Hal tersebut diwujudkan melalui agenda kerja bakti yang melibatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai perangkat daerah. Setiap perangkat daerah telah mendapatkan lokasi kerja bakti masing-masing yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sekda Dr Lynda Watania, Pemantauan kegiatan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Minahasa dan Wakil Bupati Minahasa. Dari hasil pemantauan, pelaksanaan kerja bakti berjalan dengan baik dan mendapat dukungan masyarakat.

“Ini sesuai arahan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk terus menjamin kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan kita,” ujar Watania.

Watania mengapresiasi semangat ASN yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, upaya menjaga kebersihan tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.

Pemkab Minahasa juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan sampah, terutama memasuki kondisi cuaca yang relatif ekstrem. Masyarakat diminta mulai mengelola sampah dari lingkungan rumah masing-masing dan tidak membuang sampah sembarangan.”kata Watania.

“Imbauan kami bukan hanya untuk masyarakat di Tondano, tetapi seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa. Mari menjaga kebersihan, terutama menghadapi kondisi cuaca atau iklim yang ekstrem seperti sekarang,” tegasnya.

Masyarakat juga diingatkan agar tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. Kondisi musim panas dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran apabila aktivitas pembakaran sampah tidak dikendalikan.

“Jangan sembarang melakukan aksi bakar-bakar sampah. Ini sangat berdampak terhadap kondisi ekstrem saat ini dan bisa memicu terjadinya kebakaran,” katanya.

Pemkab Minahasa berharap gerakan kebersihan tersebut tidak berhenti pada kegiatan kerja bakti semata. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari rumah dinilai menjadi kunci agar tidak muncul lagi titik-titik pembuangan sampah liar.

Pemerintah daerah pun mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kebersihan sebagai tanggung jawab bersama, demi menciptakan lingkungan Minahasa yang bersih, tertib, indah, sekaligus lebih aman menghadapi ancaman kebakaran di tengah cuaca ekstrem.(J.uno)

Pemprov Sulut dan Pemerintah Pusat Perkuat Budaya HAM, Akses Layanan Publik Jadi Sorotan

Berita, Minahasa, SULUT|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Manado — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah pusat terus memperkuat penerapan budaya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan sinergi penguatan HAM yang digelar di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Selain pemerintah daerah, Mugiyanto juga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dan media dalam memperluas pemahaman masyarakat sekaligus mendorong penyebarluasan praktik-praktik baik terkait HAM.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, dapat dilakukan secara bertahap melalui prinsip progressive realization. Namun, pelaksanaannya harus didukung perencanaan yang jelas, transparan, dan inklusif.

Mugiyanto turut menekankan pentingnya memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta memberikan pelayanan publik yang bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Sementara itu, Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat yang telah berjalan di daerah.

Program tersebut, antara lain, dilaksanakan melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).

Melalui penguatan sinergi tersebut, pemerintah diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang semakin inklusif, setara, dan berorientasi pada pemenuhan hak seluruh masyarakat.

Polres Minahasa Rangkul Warga Papakelan Lewat Bintal Rohani, Dorong Jauhi Perjudian

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Polres Minahasa menggelar kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani (Bintal Rohani) Kristen melalui Program “Samsung” atau Sambang Lokasi Sabung Ayam, Perjudian dan Penyakit Masyarakat di Kelurahan Papakelan Lingkungan III, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Minahasa membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman, damai dan kondusif.

Kegiatan tersebut dihadiri Kabag SDM Polres Minahasa AKP Michael A.J. Siwu, Kabag Ren AKP Harly Pakasi, Kabag Log AKP Woltein Carlos, Kasat Samapta IPTU Oksin Prong, Kapolsek Toulimambot IPDA Stenly Carundeng, S.Psi., Camat Tondano Timur Vinlyvia Wulus, S.IP., M.M., Lurah Papakelan Meyny Rumbay, S.E., serta jajaran perwira, bintara dan ASN Polres Minahasa bersama masyarakat setempat.

Ibadah dipimpin Pdt. Vrely Lempas Lumentah, S.Th., selaku Ketua BPMJ Elim Papakelan, dengan mengangkat tema “Hiduplah Takut Akan Tuhan.”

Dalam khotbahnya, Pdt. Vrely mengajak masyarakat untuk menjauhi perjudian dan berbagai bentuk penyakit masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya peran bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Menurutnya, kehidupan yang lebih baik dapat dibangun melalui penguatan iman, kepedulian terhadap sesama serta lingkungan sekitar.

Usai ibadah, Camat Tondano Timur Vinlyvia Wulus menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini menjadi langkah awal menuju perubahan dan pemulihan di tengah masyarakat Papakelan, sekaligus mendorong semakin banyaknya kegiatan positif di lingkungan setempat.

“Kita berharap ke depan dapat terjadi perubahan dan pemulihan, sehingga Kelurahan Papakelan dapat kembali berada dalam situasi yang aman, damai dan tenteram,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam Bintal Komando, Wakapolres Minahasa Kompol Deky Ridwan Pangandaheng, S.Sos., M.H., menegaskan bahwa kehadiran jajaran Polres Minahasa di tengah masyarakat bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membangun kebersamaan melalui pendekatan yang penuh kasih dan humanis.

“Kami datang bukan untuk menghakimi, melainkan berbagi kasih, sukacita dan berkat Tuhan yang boleh kita rasakan bersama dalam peribadatan ini,” ujar Wakapolres.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum perubahan dan pemulihan bagi masyarakat Kelurahan Papakelan. Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan kepolisian, pemerintah, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat.

Wakapolres juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat serta tuan rumah yang telah memberikan tempat untuk pelaksanaan kegiatan ibadah tersebut.

Melalui Program “Samsung”, Polres Minahasa terus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam upaya mencegah perjudian, sabung ayam serta berbagai penyakit masyarakat.

Selain sebagai sarana pembinaan mental dan rohani, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah kelurahan, tokoh agama dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 10.00 WITA. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan penuh sukacita iman.

Tiga Remaja Diamankan, Diduga Keroyok Anggota Polri Saat Melintas di Tondano

Berita, Hukrim, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Resmob Polres Minahasa mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama terhadap seorang anggota Polri di wilayah Tondano Selatan.

Ketiga terduga pelaku diamankan pada Kamis (10/9/2026) sekitar pukul 02.00 WITA di kediaman masing-masing. Pengamanan tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/492/IX/2026/SPKT/POLRES MINAHASA.

Peristiwa dugaan pengeroyokan itu terjadi sehari sebelumnya, Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 17.00 WITA, di Kelurahan Tataaran 2, Kecamatan Tondano Selatan.

Saat kejadian, korban berinisial S.B (21), seorang anggota Polri yang berdomisili di Kelurahan Uluindano, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, sedang melintas menggunakan kendaraan di ruas Jalan Raya Tondano–Tomohon.

Namun, saat melintas, korban diduga dihentikan oleh iring-iringan kendaraan pengantar jenazah. Setelah itu, beberapa orang diduga melakukan pengeroyokan terhadap korban.

Mendapat informasi terkait kejadian tersebut, Tim URC Resmob Polres Minahasa sekitar pukul 17.30 WITA langsung bergerak menuju lokasi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap orang-orang yang diduga terlibat.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Sekitar pukul 02.00 WITA, tim berhasil mengamankan tiga terduga pelaku di kediaman masing-masing. Proses pengamanan berlangsung tanpa perlawanan.

Ketiga terduga pelaku masing-masing berinisial SL alias L (17), ST alias F (16), dan GL alias G (20). Mereka diketahui merupakan warga Tataaran 1, Lingkungan 3, Kecamatan Tondano Selatan. Dua dari tiga terduga pelaku masih berstatus sebagai pelajar.

Setelah diamankan, sekitar pukul 02.15 WITA, ketiganya dibawa ke Mako Polres Minahasa dan diserahkan kepada piket Reskrim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Sementara itu, Tim URC Resmob Polres Minahasa masih melakukan pengembangan serta pencarian terhadap sejumlah orang lainnya yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut dan masih melarikan diri.

Kapolres Minahasa AKBP Steven J.R. Simbar, S.I.K., mengimbau masyarakat, khususnya warga yang mengikuti iring-iringan pengantar jenazah, untuk tetap menghormati pengguna jalan lainnya serta mengutamakan ketertiban dan keselamatan selama berada di jalan raya.

“Setiap pengguna jalan memiliki hak yang sama untuk menggunakan jalan. Kami mengimbau agar iring-iringan pengantar jenazah tetap tertib, tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya gangguan keamanan maupun tindak pidana,” ujar Kapolres.

Polres Minahasa menegaskan bahwa proses hukum terhadap para terduga pelaku akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Polisi juga masih terus mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut.

Ibadah Oikumene Pemkab Minahasa, Bupati Robby Dondokambey Ajak ASN Perkuat Iman dan Integritas

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menggelar Ibadah Oikumene yang diikuti seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat di Wale Ne Tou Tondano, Rabu (9/9) pagi.

Ibadah tersebut dipimpin oleh Pdt. Dr. Roy Decky Tamaweol, Th.M. dan dihadiri langsung oleh Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., didampingi Ketua TP-PKK Minahasa Martina Dondokambey-Lengkong, S.E., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si.

Usai pelaksanaan ibadah, Bupati Robby Dondokambey mengajak seluruh jajaran Pemkab Minahasa menjadikan Ibadah Oikumene sebagai momentum untuk memperkuat iman, kebersamaan, serta semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Bupati, perbedaan tidak seharusnya menjadi penghalang dalam membangun daerah. Sebaliknya, keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk mewujudkan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang semakin harmonis.

“Mari berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, disiplin, dan integritas. Lewat ibadah ini, mari kita memperbarui komitmen dan semangat kita untuk terus berkarya,” ujar Dondokambey.

Ia berharap semangat kebersamaan yang dibangun melalui kegiatan Oikumene dapat terus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan demikian, kata dia, seluruh jajaran Pemkab Minahasa dapat bekerja secara optimal sehingga berbagai program pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Minahasa, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, pimpinan instansi vertikal, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA).

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.