PostKota News

HANURA MINAHASA RESMI LAPORKAN KEPENGURUSAN BARU KE KPU, DAYAN RORONG BIDIK TIGA KURSI PADA PEMILU 2029

Bawaslu Minahasa, Berita, Minahasa, Politik|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Minahasa mulai memantapkan konsolidasi organisasi dengan melaporkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru periode 2026–2029 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, Senin (9/11/2026).

Penyerahan dokumen kepengurusan tersebut dilakukan langsung Ketua DPC Partai Hanura Minahasa, Dayan Rorong, didampingi Sekretaris DPC Stevven Tinangon, dan diterima Ketua KPU Minahasa, Rendy Suawa, bersama jajaran di kantor KPU Minahasa, Kompleks Stadion Maesa Tondano.

Dayan Rorong menjelaskan, terbentuknya kepengurusan baru merupakan hasil konsolidasi internal antara DPC Hanura Minahasa dengan DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara serta jajaran pengurus tingkat pusat.

Ia menyebut kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Hanura Minahasa menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan organisasi sekaligus memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat.

“Ini momentum yang baik bagi pertumbuhan Hanura di Minahasa. Ada sejumlah perubahan, terutama dalam kepengurusan. Ke depan, kami akan lebih fokus pada program kerja yang menyentuh kepentingan rakyat dan pembangunan daerah,” ungkap Dayan.

Menurutnya, Hanura harus mampu membangun kembali kedekatan dengan masyarakat, kader, serta simpatisan. Semangat hati nurani, kata dia, harus diwujudkan melalui kerja nyata dan keberpihakan terhadap kepentingan daerah.

Dayan menegaskan, pelaporan SK kepengurusan kepada KPU merupakan bagian dari mekanisme administrasi organisasi setelah terbentuknya kepengurusan baru.

“Untuk hari ini, sesuai mekanisme, kami terlebih dahulu melaporkan susunan kepengurusan DPC Hanura Minahasa dengan membawa SK yang telah diterbitkan,” jelasnya.

Bidik Tiga Kursi, Hanura Optimistis Hadapi Pemilu 2029

Tak hanya melakukan pembenahan internal, Hanura Minahasa juga mulai memasang target politik menghadapi Pemilu 2029.

Dayan mengungkapkan, pihaknya menargetkan perolehan tiga kursi di DPRD Kabupaten Minahasa. Ia optimistis target tersebut dapat dicapai melalui konsolidasi organisasi, penguatan kader, serta pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat.

“Target kami tiga kursi. Kami sangat optimistis karena Hanura hadir dengan momentum baru dan ide-ide baru yang diharapkan bisa menarik kembali simpati serta kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Konsolidasi Hingga 226 Desa dan 43 Kelurahan

Untuk mewujudkan target tersebut, DPC Hanura Minahasa tidak ingin hanya memperkuat kepengurusan di tingkat kabupaten.

Dayan menyampaikan, konsolidasi akan dilanjutkan hingga tingkat kecamatan melalui Pengurus Anak Cabang (PAC), kemudian diperluas sampai ke tingkat ranting atau desa dan kelurahan.

Ia menyebut Hanura Minahasa memiliki 25 PAC yang menjadi salah satu kekuatan organisasi di Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan cakupan wilayah 25 kecamatan, 226 desa dan 43 kelurahan, pembentukan struktur hingga tingkat paling bawah menjadi agenda prioritas yang harus diselesaikan sesuai target konsolidasi organisasi pada tahun ini.

“Bukan hanya sampai di DPC. Konsolidasi sudah diarahkan sampai ke PAC dan ranting. Kami ingin struktur organisasi benar-benar terbentuk hingga desa dan kelurahan,” ujarnya.

Pintu Hanura Terbuka bagi Kader dan Simpatisan

Di akhir keterangannya, Dayan menyampaikan pesan kepada seluruh kader dan simpatisan Hanura agar kembali memperkuat kebersamaan dalam membesarkan partai.

Ia menegaskan, kepengurusan baru membuka ruang bagi siapa saja yang ingin kembali bergabung maupun masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh perjuangan Partai Hanura.

“Kami akan berpihak kepada daerah dan masyarakat. Bagi simpatisan yang pernah bersama Hanura dan ingin kembali, kami terbuka. Begitu juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Hanura, silakan datang dan berkomunikasi dengan kami,” tandas Dayan.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2029, Hanura Minahasa kini dihadapkan pada pekerjaan besar: membangun soliditas internal, me

Stiki

Pajak Diabaikan, Pemkab Minahasa Turun Tangan

Berita, Minahasa, Nasional, SULUT|oleh

MINAHASA ,POSTKOTANEWS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa mulai memperketat pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.

Langkah tegas itu ditunjukkan Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, SS, MAP, saat memimpin langsung Tim Intensifikasi Pajak Daerah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pelaku usaha, termasuk KFC Tondano, Kamis (1/10/2026).

Sidak tersebut menjadi sinyal keras Pemkab Minahasa bahwa kewajiban pajak bukan perkara yang bisa diabaikan oleh pelaku usaha yang menjalankan aktivitas bisnis di wilayah tersebut.

Tim gabungan yang turun dalam kegiatan ini melibatkan Bapenda Minahasa, Kejaksaan Negeri Minahasa, Polres Minahasa, Satpol PP, Bagian Hukum Pemkab Minahasa, serta unsur pers.

Pengawasan dilakukan melalui pendataan dan pemeriksaan terhadap objek serta kewajiban perpajakan pelaku usaha. Pemerintah daerah memastikan seluruh objek pajak terdata dan kewajiban yang melekat dipenuhi sesuai ketentuan.

Saat berada di KFC Tondano, Wabup Vanda menegaskan tidak boleh ada pelaku usaha yang menganggap enteng kewajiban pajak daerah.“Kami mengingatkan kepada seluruh pelaku usaha, jangan menganggap sepele kewajiban pajak. Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan penertiban sesuai aturan yang berlaku,” tegas Sarundajang.

Ia menyebut, pembinaan dan peringatan akan tetap menjadi bagian dari proses penertiban. Namun, apabila kewajiban perpajakan tetap diabaikan, Pemkab Minahasa akan menindaklanjutinya melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahkan, menurut Vanda, sanksi dapat diterapkan hingga penutupan usaha apabila memenuhi dasar hukum serta prosedur yang dipersyaratkan.“Kami akan turun terus. Kalau ada yang belum memenuhi kewajibannya, tentu akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai sudah diberikan peringatan tetapi tetap tidak mengindahkan,” ujarnya.

Menurut Wabup, intensifikasi pajak daerah bukan sekadar persoalan penagihan. Optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerimaan tersebut selanjutnya menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Minahasa.

Turut mendampingi Wabup Vanda dalam sidak tersebut, Kaban Bapenda Minahasa Jeffry M. Tangkulung, SH, MAP; Kasat Pol PP Minahasa Drs. Laxie S.J. Korengkeng, M.Si; serta Intelijen Kejari Minahasa Reinhard Tawalujan, SH.serta KBO Intelkam Polres Minahasa Aiptu Steven Rengkuan.

Stiki

DPRD Minahasa Bahas Perubahan APBD 2026

Berita, Minahasa, Sulut|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — DPRD Kabupaten Minahasa menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat I pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Minahasa tersebut dipimpin Ketua DPRD Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua I Adri Kamasi dan Wakil Ketua II Putri Pontororing. Hadir pula Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Sekda Lynda Watania, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD, serta undangan lainnya.
Pendapatan Daerah Tembus Rp1,12 Triliun
Dalam penyampaian pemerintah daerah, Bupati Robby Dondokambey mengungkapkan bahwa pendapatan daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp1.129.894.707.421,00.
Menurut Bupati, pembahasan perubahan APBD merupakan tahapan penting untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah. Proses tersebut, kata dia, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Rapat paripurna ini memiliki arti penting dalam rangka memastikan bahwa proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Dondokambey.
Ia menekankan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang berkelanjutan.
DPRD Diingatkan Kawal Kepentingan Rakyat
Momentum rapat paripurna tersebut juga dirangkaikan dengan ucapan selamat atas dua tahun pengabdian pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa periode 2024–2029.
Bupati berharap momentum tersebut menjadi penyemangat bagi lembaga legislatif untuk terus menjalankan amanah rakyat dengan integritas, dedikasi, dan tanggung jawab.
“Kiranya momentum dua tahun pengabdian ini menjadi penyemangat untuk terus menjalankan amanah rakyat dengan penuh integritas, dedikasi dan tanggung jawab, serta senantiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Minahasa,” ungkapnya.
Rapat paripurna ini menjadi awal pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahapan selanjutnya diharapkan tidak sekadar memenuhi prosedur penganggaran, tetapi juga memastikan setiap kebijakan perubahan anggaran memiliki manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa.(J.Uno)

Stiki

Pemkab Minahasa Gerak Cepat Hadapi Kemarau, Pompa Air Dikerahkan Selamatkan Lahan Pertanian

Advetorial, Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID  — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperkuat langkah penanganan dampak kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah. Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan ketersediaan air bagi masyarakat, terutama petani yang menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian.

Kemarau yang berlangsung cukup panjang telah menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah dan mulai mengancam produktivitas pertanian. Jika kebutuhan air tanaman tidak segera terpenuhi, kondisi ini berpotensi menyebabkan gagal panen.

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Minahasa Dr Robby Dondokambey SSi MAP bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang SS MAP (RD-Vasung) bergerak cepat dengan mengoordinasikan jajaran Pemkab Minahasa untuk melakukan penanganan sekaligus mengantisipasi dampak kemarau.

Sebelumnya, Bupati Robby Dondokambey telah menginstruksikan Dinas Pertanian untuk segera turun ke lapangan, khususnya di wilayah-wilayah sentra pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian yang masih memungkinkan diselamatkan mendapat suplai air yang memadai, sehingga petani tetap memiliki peluang untuk mempertahankan hasil panennya.

Plt Kepala Dinas Pertanian Minahasa Christine Tampanguma mengatakan, pihaknya telah turun ke sejumlah wilayah untuk membantu para petani yang terdampak kemarau.

Menurut Christine, lahan pertanian yang masih memungkinkan untuk diselamatkan terus diupayakan mendapat dukungan, salah satunya melalui pengerahan pompa air dan Brigade Alsintan.

“Ini salah satu kepedulian Pemerintah Kabupaten Minahasa. Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati melalui Dinas Pertanian memberikan pinjam pakai alat mesin pompa air untuk menyuplai air ke lahan persawahan yang terdampak kemarau,” kata Christine kepada Manado Post, akhir pekan lalu.

Ia menjelaskan, petani yang membutuhkan bantuan namun belum terdata dapat mengajukan permohonan peminjaman alat kepada Dinas Pertanian.

“Petani mengajukan permohonan pinjam alat melalui BPP atau penyuluh pertanian di kecamatan, kemudian disampaikan ke Brigade Alsintan Dinas Pertanian,” jelasnya.

Selain mengerahkan pompa air, Pemkab Minahasa juga memberikan perhatian terhadap keberadaan jalur irigasi dan sumber-sumber aliran air di desa dan kelurahan.

Sesuai arahan Bupati Robby Dondokambey, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa diminta bersama-sama membuka serta membersihkan jalur-jalur air yang masih memungkinkan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kerja bakti terus kita gencarkan. Semua jalur air di desa dan kelurahan dibuka dan dialirkan ke masyarakat. Fokus kita adalah ketersediaan air bagi masyarakat,” tegas Christine.

Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Minahasa dalam menghadapi dampak kemarau panjang. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan air masyarakat, tetapi juga berupaya menjaga keberlangsungan lahan pertanian agar dampak kekeringan tidak semakin meluas dan jumlah lahan yang mengalami gagal panen dapat ditekan.

Stiki

Minahasa Perkuat Data Pajak dan Pertanahan lewat Sistem Digital

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat tata kelola data pajak dan pertanahan melalui kerja sama pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Minahasa bersama Pemkot Tangerang Selatan. Penandatanganan berlangsung secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Minahasa, Jumat (11/9/2026), dan disaksikan Sekda Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si.

Watania mengatakan, kerja sama ini bukan sekadar pemanfaatan teknologi digital, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola data pemerintahan yang tertib, akurat, terintegrasi, dan akuntabel.

Menurutnya, persoalan pertanahan berkaitan erat dengan pengelolaan pajak. Karena itu, pemerintah membutuhkan basis data yang kuat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Berbicara tentang pertanahan, ada banyak permasalahan yang dihadapi daerah. Kaitannya juga dengan pajak,” ujar Watania.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui kolaborasi teknis antara perangkat daerah terkait, termasuk Bapenda dan Diskominfo dari kedua daerah.

“Setelah penandatanganan antar kepala daerah, akan ada turunannya. Termasuk kerja sama antara Bapenda Minahasa dengan Bapenda Tangerang Selatan serta Diskominfo dengan Diskominfo,” jelasnya.

Watania menilai, Minahasa perlu terbuka terhadap inovasi dan praktik tata kelola dari daerah lain. Teknologi, katanya, harus dimanfaatkan untuk mendukung penerapan e-government dan membangun sistem data yang terintegrasi.

Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat memetakan objek pajak, menata informasi pertanahan, serta mengidentifikasi potensi pendapatan daerah secara lebih efektif.

“Ini merupakan langkah yang sangat baik bagi pemerintah kabupaten karena memang berbicara tentang pertanahan ada banyak permasalahan yang dihadapi daerah, sama kaitannya dengan pajak,” tuturnya.

Ia menegaskan, digitalisasi tidak boleh hanya memindahkan administrasi manual ke sistem elektronik. Teknologi harus berdampak pada peningkatan pelayanan, akurasi data, pengawasan, dan akuntabilitas pendapatan daerah.

“Pada akhirnya, digitalisasi ini diharapkan bukan sekadar perubahan sistem administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat pengawasan data dan meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala Bapenda Minahasa Jeffry Tangkulung, SH, MAP, Kepala Diskominfo Minahasa Ricky Laloan, SH, Kabag Kerja Sama Rener Karwur, SSTP, MAP, serta jajaran Bapenda Minahasa.

Kerja sama ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi Minahasa dalam membangun pengelolaan data pajak dan pertanahan yang modern, terintegrasi, serta mampu mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan pelayanan publik.(J.Uno)

Stiki

ALASAN KEMANUSIAAN, KEJARI MINAHASA ALIHKAN PENAHANAN MANTAN KADIS PERDAGANGAN DW JADI TAHANAN KOTA

Berita, Hukrim, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TONDANO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa resmi mengalihkan status penahanan mantan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa berinisial DW, tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan retribusi pasar Tahun Anggaran 2024, dari tahanan rumah tahanan (rutan) menjadi tahanan kota.

Pengalihan penahanan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka yang membutuhkan perawatan medis lanjutan. Meski demikian, Kejari Minahasa menegaskan bahwa proses hukum terhadap DW tetap berjalan dan pengawasan terhadap tersangka akan diperketat.

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa, Rama Eka Darma, S.H., M.H., dalam konferensi pers di Kantor Kejari Minahasa, Tondano, Rabu (11/11/2026). Konferensi pers turut didampingi Kepala Seksi Intelijen Syaiful Arif, S.H., M.H., dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Devis Buni Lele, S.H., M.H.

Dalam keterangannya, Rama menjelaskan bahwa Kejari Minahasa menerima surat pemberitahuan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tondano pada 6 November 2026 terkait kondisi kesehatan DW yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dokter, tersangka diketahui mengalami sejumlah gangguan kesehatan, antara lain perlemakan hati, batu empedu, kista pada ginjal kiri, pembesaran prostat, serta pengapuran.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Kejari kemudian membawa DW ke RSUD Sam Ratulangi Tondano untuk menjalani pemeriksaan medis. Hasil pemeriksaan pada 6 November 2026 merekomendasikan agar yang bersangkutan menjalani rawat inap.

Kejari Minahasa juga memperoleh rekam medis terdahulu dari Rumah Sakit Advent Manado tertanggal 26 Maret 2026. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa DW telah memiliki riwayat gangguan kesehatan sebelum menjalani penahanan.

“Kami tidak hanya mendasarkan pada pengakuan tersangka. Ada hasil rekam medis dan rekomendasi dokter yang menjadi dasar pertimbangan kami. Bahkan, selama menjalani perawatan, kami melihat langsung kondisi yang bersangkutan dan tindakan medis yang harus dilakukan,” jelas Rama.

PERMOHONAN PENASIHAT HUKUM DIKABULKAN

Selain hasil pemeriksaan medis, pengalihan status penahanan juga berawal dari permohonan penasihat hukum DW.

Pada 11 November 2026, tim penasihat hukum mengajukan permohonan pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Permohonan tersebut diajukan agar tersangka dapat menjalani perawatan lanjutan di klinik spesialis dan disertai surat keterangan dokter yang merekomendasikan perawatan medis secara intensif.

Setelah mempelajari permohonan, mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka, serta mencermati rekomendasi medis dan ketentuan hukum yang berlaku, Kejari Minahasa akhirnya menyetujui pengalihan status penahanan tersebut.

Rama menegaskan, keputusan itu diambil atas dasar pertimbangan kemanusiaan, khususnya untuk memastikan hak tersangka dalam memperoleh pelayanan kesehatan tetap terpenuhi selama menjalani proses hukum.

Menurutnya, hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib diperhatikan. Namun, pemenuhan hak tersebut tidak berarti mengesampingkan kewajiban aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara.

GELANG ELEKTRONIK DAN WAJIB LAPOR, PENGAWASAN DIPERKETAT

Kendati status penahanan telah dialihkan, Kejari Minahasa memastikan DW tidak lepas dari pengawasan aparat penegak hukum.

Sejumlah langkah pengawasan akan diberlakukan, di antaranya pemasangan gelang pemantau elektronik, kewajiban melapor secara berkala, serta pemantauan langsung oleh tim intelijen Kejaksaan.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas tersangka tetap terpantau selama menjalani status tahanan kota.

“Proses hukum tetap berjalan. Pengalihan penahanan ini semata-mata karena pertimbangan kemanusiaan dan kondisi kesehatan tersangka. Kami tetap melakukan pengawasan melalui perangkat pemantau, kewajiban lapor, serta pemantauan dari tim intelijen,” tegas Rama.

Dengan demikian, perubahan status penahanan tidak dapat dimaknai sebagai penghentian perkara ataupun penghapusan pertanggungjawaban hukum atas dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada DW.

KASUS RETRIBUSI PASAR TETAP JADI SOROTAN PUBLIK

Pengalihan penahanan DW menjadi perhatian tersendiri dalam penanganan perkara dugaan penyalahgunaan wewenang pengelolaan retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024.

Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan penerimaan daerah yang semestinya dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan perundang-undangan.

Melalui konferensi pers tersebut, Kejari Minahasa juga menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik, terutama dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Di satu sisi, pertimbangan kemanusiaan dan hak tersangka untuk memperoleh pelayanan kesehatan harus dihormati. Namun, di sisi lain, penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan retribusi pasar tetap harus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Publik kini menantikan konsistensi Kejari Minahasa dalam menuntaskan perkara tersebut hingga memperoleh kepastian hukum.

Satu hal yang ditegaskan Kejari Minahasa: pengalihan penahanan DW merupakan keputusan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan kondisi medis, bukan penghentian proses hukum.

Wabup Vanda Sarundajang Canangkan Desa Binaan di Tateli Weru, Dorong Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pencanangan Desa Binaan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Poltekkes Kemenkes Manado, yang dipusatkan di Pantai Bulo, Desa Tateli Weru, Kecamatan Mandolang, Rabu (11/11/2026).

Pencanangan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan kesehatan berbasis masyarakat, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam kesempatan tersebut, Poltekkes Kemenkes Manado menyerahkan bantuan bibit rica (cabai) beserta fasilitas pembibitan kepada Pemerintah Desa Tateli Weru. Bantuan itu selanjutnya akan disalurkan kepada tokoh agama dan kelompok lanjut usia (lansia) untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat di lingkungan masing-masing.

Program ini tidak hanya diarahkan pada edukasi kesehatan, tetapi juga mendorong kemandirian keluarga melalui pemanfaatan pekarangan rumah. Penanaman rica diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus membuka peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat.

Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyambut baik pencanangan Desa Binaan tersebut. Ia mengapresiasi langkah Poltekkes Kemenkes Manado yang turut mengambil peran dalam pembangunan desa melalui pendekatan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan pelayanan medis, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, institusi pendidikan, tenaga kesehatan, pemerintah desa, tokoh agama hingga masyarakat.

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar program kesehatan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan dapat berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Melalui program Desa Binaan, Desa Tateli Weru diharapkan menjadi ruang pengembangan berbagai kegiatan berbasis masyarakat yang mengintegrasikan edukasi kesehatan, kepedulian sosial, dan pemberdayaan potensi lokal.

Pelibatan tokoh agama dan kelompok lansia dalam program ini juga menjadi bentuk perhatian terhadap kelompok masyarakat yang perlu mendapat ruang partisipasi, pendampingan, serta kesempatan untuk tetap produktif.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Poltekkes Kemenkes Manado, Dr. Hanung Prasetya, S.Kp., M.Kes., Wakil Direktur I Samuel Tambuwun, SKM., M.Kes., Wakil Direktur II Junita Ratela, S.ST., Wakil Direktur III Dr. Juliet Tangka, S.Pd., M.Kes., Kepala BP3MI AKBP Hendrik Situmorang, serta Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Mandolang, Marta Umboh, S.ST.

Wakil Bupati turut didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Camat Mandolang, Kepala Puskesmas Tateli, dan Hukum Tua Desa Tateli Weru.

Momentum HKN ke-62 ini diharapkan semakin memperkuat sinergi Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan institusi pendidikan kesehatan dalam menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dengan pendekatan kesehatan yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi dan potensi lokal, Desa Tateli Weru diharapkan mampu berkembang menjadi desa yang lebih sehat, mandiri, dan produktif.

Bupati Robby Dondokambey Serahkan Kunci Rumah Layak Huni, Minahasa Perkuat Dukungan Program Tiga Juta Rumah

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., melalui peninjauan pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni sekaligus penyerahan kunci rumah kepada penerima manfaat di Desa Sawangan, Kecamatan Tombulu, Rabu (11/11/2026).

Penyerahan kunci rumah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni. Program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup serta memberikan lingkungan tempat tinggal yang lebih baik bagi keluarga penerima manfaat.

Usai peninjauan dan penyerahan kunci rumah, Bupati Robby Dondokambey melanjutkan agenda dengan menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Diseminasi dan Implementasi dalam Mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah di Kabupaten Minahasa Tahun 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Minahasa tersebut berlangsung di Balai Desa Sawangan, Kecamatan Tombulu, mulai pukul 09.00 WITA.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan Program Nasional Tiga Juta Rumah dapat berjalan optimal di daerah. Menurutnya, dukungan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Diseminasi dan implementasi ini juga menjadi forum koordinasi untuk menyamakan pemahaman serta memperkuat langkah bersama antara pemerintah daerah, perangkat teknis, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya.

Melalui koordinasi tersebut, pelaksanaan program perumahan diharapkan lebih terarah, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai kondisi dan karakteristik wilayah.

Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Disperkim terus mendorong optimalisasi kebijakan dan program pembangunan sektor perumahan agar selaras dengan agenda pembangunan nasional sekaligus memberikan dampak langsung bagi masyarakat di daerah.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Camat Tombulu.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Pemkab Minahasa menegaskan dukungannya terhadap Program Nasional Tiga Juta Rumah. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas ketersediaan hunian yang layak, sehat, dan berkualitas sehingga manfaat pembangunan sektor perumahan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Minahasa.

Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Bupati Robby Dondokambey Serahkan SK PNS dan Perpanjangan PPPK Paruh Waktu

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Minahasa, Tondano, Selasa (10/11/2026). Momentum tersebut tidak hanya menjadi ajang mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan perpanjangan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., para pejabat Pemkab Minahasa, camat se-Kabupaten Minahasa, ASN, serta para pelajar.

Dalam upacara tersebut, Bupati Robby membacakan amanat Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Amanat itu menekankan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak boleh berhenti pada seremoni dan penghormatan terhadap sejarah, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, peringatan tahun ini menjadi pengingat bahwa nilai-nilai perjuangan harus tercermin dalam kerja keras, kepedulian sosial, persatuan, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bupati Robby menegaskan, semangat kepahlawanan harus menjadi pedoman bagi seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pembangunan daerah, menurutnya, tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan bukan sekadar tema, melainkan landasan kita untuk bekerja sungguh-sungguh. Pembangunan daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi fokus utama kita adalah membangun manusia Indonesia yang berkualitas dan sejahtera,” ujar Robby.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjadikan amanat konstitusi, khususnya Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945, sebagai pijakan pembangunan. Ketiga pasal tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan, pengelolaan perekonomian nasional, serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Arah pembangunan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, terutama dalam memperluas akses pendidikan, memperkuat perlindungan sosial, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu perhatian utama. Pembangunan manusia dinilai sebagai fondasi untuk mendorong masyarakat yang mandiri, produktif, dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik.

SERAHKAN SK PNS DAN PERPANJANGAN PPPK PARUH WAKTU

Usai pelaksanaan upacara, Bupati Robby Dondokambey bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyerahkan secara langsung SK PNS serta SK perpanjangan PPPK paruh waktu.

Penyerahan tersebut menjadi bagian dari agenda kepegawaian Pemerintah Kabupaten Minahasa sekaligus bentuk perhatian terhadap aparatur yang telah mengambil bagian dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.

Melalui penyerahan SK tersebut, para aparatur diharapkan semakin memperkuat komitmen, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati juga mengingatkan bahwa pengabdian sebagai aparatur pemerintah tidak cukup hanya ditunjukkan melalui jabatan dan status kepegawaian. Lebih dari itu, integritas, dedikasi, tanggung jawab, serta kontribusi nyata bagi masyarakat harus menjadi ukuran dalam menjalankan pelayanan.

Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di Kabupaten Minahasa pun menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian di lingkungan pemerintahan. Nilai-nilai perjuangan para pahlawan diharapkan terus diwujudkan melalui kerja nyata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelayanan publik yang semakin baik.

Dengan semangat melanjutkan perjuangan, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan daerah demi terwujudnya Minahasa yang maju dan masyarakat yang semakin sejahtera.

Bupati Robby Dondokambey Dorong Penguatan Sinergi LPPD untuk Kembangkan Seni dan Musik Gerejawi di Minahasa

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., menegaskan pentingnya penguatan kapasitas dan sinergi lintas sektor dalam mengembangkan potensi seni dan musik gerejawi di Kabupaten Minahasa.

Komitmen tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Workshop Peningkatan Kapasitas dan Sinergitas Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) dalam Pengembangan Potensi Seni dan Musik Gerejawi Kabupaten Minahasa, Senin (9/11/2026), di Manado Tateli Beach & Resort.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Robby Dondokambey didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa, Ny. Martina Dondokambey-Lengkong, S.E.

Bupati menekankan bahwa pengembangan seni dan musik gerejawi tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, LPPD, gereja, serta para pelaku seni dan musik.

Menurutnya, Minahasa memiliki potensi seni dan musik gerejawi yang perlu terus diasah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta koordinasi yang berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa memberikan dukungan terhadap setiap upaya pengembangan seni dan musik gerejawi. Potensi yang ada perlu terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas dan kerja sama yang baik,” ujar Dondokambey.

Ia berharap workshop tersebut tidak sekadar menjadi forum pertemuan, tetapi mampu melahirkan gagasan dan langkah strategis yang konkret bagi kemajuan seni dan musik gerejawi. Selain itu, LPPD diharapkan semakin optimal menjalankan perannya dalam pembinaan serta pengembangan talenta-talenta daerah.

Dukungan terhadap pengembangan seni dan musik gerejawi juga disampaikan Ketua TP-PKK Minahasa, Martina Dondokambey-Lengkong. Ia menilai seni dan musik gerejawi memiliki makna lebih luas, bukan hanya sebagai bagian dari kehidupan spiritual, tetapi juga sebagai kekayaan budaya dan sarana pendidikan karakter bagi generasi muda.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir generasi muda Minahasa yang memiliki kemampuan dan kreativitas di bidang seni musik, sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai iman, budaya, dan kebersamaan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap penguatan kapasitas dan sinergitas LPPD dapat menjadi pijakan untuk mendorong kemajuan seni dan musik gerejawi, sekaligus membuka peluang bagi Minahasa untuk terus menorehkan prestasi di tingkat regional maupun nasional.

Pemkab Minahasa Perkuat Pengelolaan Aset Daerah Lewat Digitalisasi e-BMD

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong pembenahan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) melalui pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset pemerintah tercatat secara tertib, terdata dengan akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Bimbingan Teknis Penginputan Data pada Aplikasi e-BMD yang digelar di Yama Resort Tondano, Senin (9/11/2026).

Mewakili Bupati Minahasa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kekayaan daerah dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan.

Menurutnya, setiap perangkat daerah harus memiliki perhatian serius terhadap keberadaan aset yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Hal ini mencakup ketepatan pencatatan, kejelasan status kepemilikan, kondisi fisik, lokasi, hingga pemanfaatan barang milik daerah.

Ia mengingatkan, lemahnya pendataan dan pengawasan aset berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta lebih proaktif melakukan pembenahan data serta memastikan setiap aset berada dalam pengawasan yang jelas.

Digitalisasi melalui aplikasi e-BMD menjadi salah satu instrumen penting dalam pembenahan tersebut. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan aset yang lebih terintegrasi, sistematis, dan transparan, sekaligus memudahkan pemerintah daerah dalam memperoleh informasi terkait kekayaan daerah.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pembekalan teknis mengenai tata cara penginputan data aset ke dalam aplikasi e-BMD. Bimbingan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para pengurus barang agar mampu mengelola dan menyajikan data sesuai ketentuan serta prosedur yang berlaku.

Sekda Lynda Watania juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan sistem digital tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi. Kualitas data dan kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya menjadi faktor penentu.

Karena itu, aparatur dituntut bekerja secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab dalam memastikan setiap informasi aset yang dimasukkan ke dalam sistem benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan ini diikuti jajaran Asisten Sekda, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), para kepala perangkat daerah, direktur RSUD, camat se-Kabupaten Minahasa, serta para kepala sekolah.

Melalui sosialisasi dan bimbingan teknis ini, Pemkab Minahasa berharap tidak ada lagi pengelolaan aset yang berjalan tanpa pendataan dan pengawasan yang memadai. Penerapan e-BMD diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan tertib administrasi aset sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan pengelolaan aset yang tertib dan berbasis data, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kekayaan daerah secara optimal serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.