PostKota News

ALASAN KEMANUSIAAN, KEJARI MINAHASA ALIHKAN PENAHANAN MANTAN KADIS PERDAGANGAN DW JADI TAHANAN KOTA

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TONDANO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa resmi mengalihkan status penahanan mantan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa berinisial DW, tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan retribusi pasar Tahun Anggaran 2024, dari tahanan rumah tahanan (rutan) menjadi tahanan kota.

Pengalihan penahanan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka yang membutuhkan perawatan medis lanjutan. Meski demikian, Kejari Minahasa menegaskan bahwa proses hukum terhadap DW tetap berjalan dan pengawasan terhadap tersangka akan diperketat.

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa, Rama Eka Darma, S.H., M.H., dalam konferensi pers di Kantor Kejari Minahasa, Tondano, Rabu (11/11/2026). Konferensi pers turut didampingi Kepala Seksi Intelijen Syaiful Arif, S.H., M.H., dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Devis Buni Lele, S.H., M.H.

Dalam keterangannya, Rama menjelaskan bahwa Kejari Minahasa menerima surat pemberitahuan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tondano pada 6 November 2026 terkait kondisi kesehatan DW yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dokter, tersangka diketahui mengalami sejumlah gangguan kesehatan, antara lain perlemakan hati, batu empedu, kista pada ginjal kiri, pembesaran prostat, serta pengapuran.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Kejari kemudian membawa DW ke RSUD Sam Ratulangi Tondano untuk menjalani pemeriksaan medis. Hasil pemeriksaan pada 6 November 2026 merekomendasikan agar yang bersangkutan menjalani rawat inap.

Kejari Minahasa juga memperoleh rekam medis terdahulu dari Rumah Sakit Advent Manado tertanggal 26 Maret 2026. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa DW telah memiliki riwayat gangguan kesehatan sebelum menjalani penahanan.

“Kami tidak hanya mendasarkan pada pengakuan tersangka. Ada hasil rekam medis dan rekomendasi dokter yang menjadi dasar pertimbangan kami. Bahkan, selama menjalani perawatan, kami melihat langsung kondisi yang bersangkutan dan tindakan medis yang harus dilakukan,” jelas Rama.

PERMOHONAN PENASIHAT HUKUM DIKABULKAN

Selain hasil pemeriksaan medis, pengalihan status penahanan juga berawal dari permohonan penasihat hukum DW.

Pada 11 November 2026, tim penasihat hukum mengajukan permohonan pengalihan penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Permohonan tersebut diajukan agar tersangka dapat menjalani perawatan lanjutan di klinik spesialis dan disertai surat keterangan dokter yang merekomendasikan perawatan medis secara intensif.

Setelah mempelajari permohonan, mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka, serta mencermati rekomendasi medis dan ketentuan hukum yang berlaku, Kejari Minahasa akhirnya menyetujui pengalihan status penahanan tersebut.

Rama menegaskan, keputusan itu diambil atas dasar pertimbangan kemanusiaan, khususnya untuk memastikan hak tersangka dalam memperoleh pelayanan kesehatan tetap terpenuhi selama menjalani proses hukum.

Menurutnya, hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib diperhatikan. Namun, pemenuhan hak tersebut tidak berarti mengesampingkan kewajiban aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara.

GELANG ELEKTRONIK DAN WAJIB LAPOR, PENGAWASAN DIPERKETAT

Kendati status penahanan telah dialihkan, Kejari Minahasa memastikan DW tidak lepas dari pengawasan aparat penegak hukum.

Sejumlah langkah pengawasan akan diberlakukan, di antaranya pemasangan gelang pemantau elektronik, kewajiban melapor secara berkala, serta pemantauan langsung oleh tim intelijen Kejaksaan.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas tersangka tetap terpantau selama menjalani status tahanan kota.

“Proses hukum tetap berjalan. Pengalihan penahanan ini semata-mata karena pertimbangan kemanusiaan dan kondisi kesehatan tersangka. Kami tetap melakukan pengawasan melalui perangkat pemantau, kewajiban lapor, serta pemantauan dari tim intelijen,” tegas Rama.

Dengan demikian, perubahan status penahanan tidak dapat dimaknai sebagai penghentian perkara ataupun penghapusan pertanggungjawaban hukum atas dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada DW.

KASUS RETRIBUSI PASAR TETAP JADI SOROTAN PUBLIK

Pengalihan penahanan DW menjadi perhatian tersendiri dalam penanganan perkara dugaan penyalahgunaan wewenang pengelolaan retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024.

Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan penerimaan daerah yang semestinya dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan ketentuan perundang-undangan.

Melalui konferensi pers tersebut, Kejari Minahasa juga menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik, terutama dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Di satu sisi, pertimbangan kemanusiaan dan hak tersangka untuk memperoleh pelayanan kesehatan harus dihormati. Namun, di sisi lain, penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan retribusi pasar tetap harus berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Publik kini menantikan konsistensi Kejari Minahasa dalam menuntaskan perkara tersebut hingga memperoleh kepastian hukum.

Satu hal yang ditegaskan Kejari Minahasa: pengalihan penahanan DW merupakan keputusan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan kondisi medis, bukan penghentian proses hukum.

Wabup Vanda Sarundajang Canangkan Desa Binaan di Tateli Weru, Dorong Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pencanangan Desa Binaan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Poltekkes Kemenkes Manado, yang dipusatkan di Pantai Bulo, Desa Tateli Weru, Kecamatan Mandolang, Rabu (11/11/2026).

Pencanangan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan kesehatan berbasis masyarakat, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam kesempatan tersebut, Poltekkes Kemenkes Manado menyerahkan bantuan bibit rica (cabai) beserta fasilitas pembibitan kepada Pemerintah Desa Tateli Weru. Bantuan itu selanjutnya akan disalurkan kepada tokoh agama dan kelompok lanjut usia (lansia) untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat di lingkungan masing-masing.

Program ini tidak hanya diarahkan pada edukasi kesehatan, tetapi juga mendorong kemandirian keluarga melalui pemanfaatan pekarangan rumah. Penanaman rica diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus membuka peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat.

Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyambut baik pencanangan Desa Binaan tersebut. Ia mengapresiasi langkah Poltekkes Kemenkes Manado yang turut mengambil peran dalam pembangunan desa melalui pendekatan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan pelayanan medis, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, institusi pendidikan, tenaga kesehatan, pemerintah desa, tokoh agama hingga masyarakat.

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar program kesehatan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan dapat berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Melalui program Desa Binaan, Desa Tateli Weru diharapkan menjadi ruang pengembangan berbagai kegiatan berbasis masyarakat yang mengintegrasikan edukasi kesehatan, kepedulian sosial, dan pemberdayaan potensi lokal.

Pelibatan tokoh agama dan kelompok lansia dalam program ini juga menjadi bentuk perhatian terhadap kelompok masyarakat yang perlu mendapat ruang partisipasi, pendampingan, serta kesempatan untuk tetap produktif.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Poltekkes Kemenkes Manado, Dr. Hanung Prasetya, S.Kp., M.Kes., Wakil Direktur I Samuel Tambuwun, SKM., M.Kes., Wakil Direktur II Junita Ratela, S.ST., Wakil Direktur III Dr. Juliet Tangka, S.Pd., M.Kes., Kepala BP3MI AKBP Hendrik Situmorang, serta Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Mandolang, Marta Umboh, S.ST.

Wakil Bupati turut didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Camat Mandolang, Kepala Puskesmas Tateli, dan Hukum Tua Desa Tateli Weru.

Momentum HKN ke-62 ini diharapkan semakin memperkuat sinergi Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan institusi pendidikan kesehatan dalam menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dengan pendekatan kesehatan yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi dan potensi lokal, Desa Tateli Weru diharapkan mampu berkembang menjadi desa yang lebih sehat, mandiri, dan produktif.

Bupati Robby Dondokambey Serahkan Kunci Rumah Layak Huni, Minahasa Perkuat Dukungan Program Tiga Juta Rumah

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., melalui peninjauan pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni sekaligus penyerahan kunci rumah kepada penerima manfaat di Desa Sawangan, Kecamatan Tombulu, Rabu (11/11/2026).

Penyerahan kunci rumah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak huni. Program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup serta memberikan lingkungan tempat tinggal yang lebih baik bagi keluarga penerima manfaat.

Usai peninjauan dan penyerahan kunci rumah, Bupati Robby Dondokambey melanjutkan agenda dengan menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Diseminasi dan Implementasi dalam Mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah di Kabupaten Minahasa Tahun 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Minahasa tersebut berlangsung di Balai Desa Sawangan, Kecamatan Tombulu, mulai pukul 09.00 WITA.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan Program Nasional Tiga Juta Rumah dapat berjalan optimal di daerah. Menurutnya, dukungan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Diseminasi dan implementasi ini juga menjadi forum koordinasi untuk menyamakan pemahaman serta memperkuat langkah bersama antara pemerintah daerah, perangkat teknis, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya.

Melalui koordinasi tersebut, pelaksanaan program perumahan diharapkan lebih terarah, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai kondisi dan karakteristik wilayah.

Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Disperkim terus mendorong optimalisasi kebijakan dan program pembangunan sektor perumahan agar selaras dengan agenda pembangunan nasional sekaligus memberikan dampak langsung bagi masyarakat di daerah.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Camat Tombulu.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Pemkab Minahasa menegaskan dukungannya terhadap Program Nasional Tiga Juta Rumah. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas ketersediaan hunian yang layak, sehat, dan berkualitas sehingga manfaat pembangunan sektor perumahan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Minahasa.

Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Bupati Robby Dondokambey Serahkan SK PNS dan Perpanjangan PPPK Paruh Waktu

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Minahasa, Tondano, Selasa (10/11/2026). Momentum tersebut tidak hanya menjadi ajang mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan perpanjangan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Upacara berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., para pejabat Pemkab Minahasa, camat se-Kabupaten Minahasa, ASN, serta para pelajar.

Dalam upacara tersebut, Bupati Robby membacakan amanat Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf. Amanat itu menekankan bahwa peringatan Hari Pahlawan tidak boleh berhenti pada seremoni dan penghormatan terhadap sejarah, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, peringatan tahun ini menjadi pengingat bahwa nilai-nilai perjuangan harus tercermin dalam kerja keras, kepedulian sosial, persatuan, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bupati Robby menegaskan, semangat kepahlawanan harus menjadi pedoman bagi seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pembangunan daerah, menurutnya, tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan bukan sekadar tema, melainkan landasan kita untuk bekerja sungguh-sungguh. Pembangunan daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi fokus utama kita adalah membangun manusia Indonesia yang berkualitas dan sejahtera,” ujar Robby.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjadikan amanat konstitusi, khususnya Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945, sebagai pijakan pembangunan. Ketiga pasal tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan, pengelolaan perekonomian nasional, serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Arah pembangunan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, terutama dalam memperluas akses pendidikan, memperkuat perlindungan sosial, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu perhatian utama. Pembangunan manusia dinilai sebagai fondasi untuk mendorong masyarakat yang mandiri, produktif, dan memiliki kesejahteraan yang lebih baik.

SERAHKAN SK PNS DAN PERPANJANGAN PPPK PARUH WAKTU

Usai pelaksanaan upacara, Bupati Robby Dondokambey bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyerahkan secara langsung SK PNS serta SK perpanjangan PPPK paruh waktu.

Penyerahan tersebut menjadi bagian dari agenda kepegawaian Pemerintah Kabupaten Minahasa sekaligus bentuk perhatian terhadap aparatur yang telah mengambil bagian dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.

Melalui penyerahan SK tersebut, para aparatur diharapkan semakin memperkuat komitmen, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati juga mengingatkan bahwa pengabdian sebagai aparatur pemerintah tidak cukup hanya ditunjukkan melalui jabatan dan status kepegawaian. Lebih dari itu, integritas, dedikasi, tanggung jawab, serta kontribusi nyata bagi masyarakat harus menjadi ukuran dalam menjalankan pelayanan.

Peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di Kabupaten Minahasa pun menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian di lingkungan pemerintahan. Nilai-nilai perjuangan para pahlawan diharapkan terus diwujudkan melalui kerja nyata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pelayanan publik yang semakin baik.

Dengan semangat melanjutkan perjuangan, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembangunan daerah demi terwujudnya Minahasa yang maju dan masyarakat yang semakin sejahtera.

Bupati Robby Dondokambey Dorong Penguatan Sinergi LPPD untuk Kembangkan Seni dan Musik Gerejawi di Minahasa

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., menegaskan pentingnya penguatan kapasitas dan sinergi lintas sektor dalam mengembangkan potensi seni dan musik gerejawi di Kabupaten Minahasa.

Komitmen tersebut disampaikan saat membuka secara resmi Workshop Peningkatan Kapasitas dan Sinergitas Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) dalam Pengembangan Potensi Seni dan Musik Gerejawi Kabupaten Minahasa, Senin (9/11/2026), di Manado Tateli Beach & Resort.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Robby Dondokambey didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa, Ny. Martina Dondokambey-Lengkong, S.E.

Bupati menekankan bahwa pengembangan seni dan musik gerejawi tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, LPPD, gereja, serta para pelaku seni dan musik.

Menurutnya, Minahasa memiliki potensi seni dan musik gerejawi yang perlu terus diasah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta koordinasi yang berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa memberikan dukungan terhadap setiap upaya pengembangan seni dan musik gerejawi. Potensi yang ada perlu terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas dan kerja sama yang baik,” ujar Dondokambey.

Ia berharap workshop tersebut tidak sekadar menjadi forum pertemuan, tetapi mampu melahirkan gagasan dan langkah strategis yang konkret bagi kemajuan seni dan musik gerejawi. Selain itu, LPPD diharapkan semakin optimal menjalankan perannya dalam pembinaan serta pengembangan talenta-talenta daerah.

Dukungan terhadap pengembangan seni dan musik gerejawi juga disampaikan Ketua TP-PKK Minahasa, Martina Dondokambey-Lengkong. Ia menilai seni dan musik gerejawi memiliki makna lebih luas, bukan hanya sebagai bagian dari kehidupan spiritual, tetapi juga sebagai kekayaan budaya dan sarana pendidikan karakter bagi generasi muda.

Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir generasi muda Minahasa yang memiliki kemampuan dan kreativitas di bidang seni musik, sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai iman, budaya, dan kebersamaan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap penguatan kapasitas dan sinergitas LPPD dapat menjadi pijakan untuk mendorong kemajuan seni dan musik gerejawi, sekaligus membuka peluang bagi Minahasa untuk terus menorehkan prestasi di tingkat regional maupun nasional.

Pemkab Minahasa Perkuat Pengelolaan Aset Daerah Lewat Digitalisasi e-BMD

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong pembenahan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) melalui pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset pemerintah tercatat secara tertib, terdata dengan akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Bimbingan Teknis Penginputan Data pada Aplikasi e-BMD yang digelar di Yama Resort Tondano, Senin (9/11/2026).

Mewakili Bupati Minahasa, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kekayaan daerah dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan.

Menurutnya, setiap perangkat daerah harus memiliki perhatian serius terhadap keberadaan aset yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Hal ini mencakup ketepatan pencatatan, kejelasan status kepemilikan, kondisi fisik, lokasi, hingga pemanfaatan barang milik daerah.

Ia mengingatkan, lemahnya pendataan dan pengawasan aset berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta lebih proaktif melakukan pembenahan data serta memastikan setiap aset berada dalam pengawasan yang jelas.

Digitalisasi melalui aplikasi e-BMD menjadi salah satu instrumen penting dalam pembenahan tersebut. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan pengelolaan aset yang lebih terintegrasi, sistematis, dan transparan, sekaligus memudahkan pemerintah daerah dalam memperoleh informasi terkait kekayaan daerah.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pembekalan teknis mengenai tata cara penginputan data aset ke dalam aplikasi e-BMD. Bimbingan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para pengurus barang agar mampu mengelola dan menyajikan data sesuai ketentuan serta prosedur yang berlaku.

Sekda Lynda Watania juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan sistem digital tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi. Kualitas data dan kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya menjadi faktor penentu.

Karena itu, aparatur dituntut bekerja secara teliti, disiplin, dan bertanggung jawab dalam memastikan setiap informasi aset yang dimasukkan ke dalam sistem benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan ini diikuti jajaran Asisten Sekda, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), para kepala perangkat daerah, direktur RSUD, camat se-Kabupaten Minahasa, serta para kepala sekolah.

Melalui sosialisasi dan bimbingan teknis ini, Pemkab Minahasa berharap tidak ada lagi pengelolaan aset yang berjalan tanpa pendataan dan pengawasan yang memadai. Penerapan e-BMD diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan tertib administrasi aset sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan pengelolaan aset yang tertib dan berbasis data, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga kekayaan daerah secara optimal serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.

HANURA MINAHASA RESMI LAPORKAN KEPENGURUSAN BARU KE KPU, DAYAN RORONG BIDIK TIGA KURSI PADA PEMILU 2029

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Minahasa mulai memantapkan konsolidasi organisasi dengan melaporkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru periode 2026–2029 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa, Senin (9/11/2026).

Penyerahan dokumen kepengurusan tersebut dilakukan langsung Ketua DPC Partai Hanura Minahasa, Dayan Rorong, didampingi Sekretaris DPC Stevven Tinangon, dan diterima Ketua KPU Minahasa, Rendy Suawa, bersama jajaran di kantor KPU Minahasa, Kompleks Stadion Maesa Tondano.

Dayan Rorong menjelaskan, terbentuknya kepengurusan baru merupakan hasil konsolidasi internal antara DPC Hanura Minahasa dengan DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Utara serta jajaran pengurus tingkat pusat.

Ia menyebut kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Hanura Minahasa menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan organisasi sekaligus memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat.

“Ini momentum yang baik bagi pertumbuhan Hanura di Minahasa. Ada sejumlah perubahan, terutama dalam kepengurusan. Ke depan, kami akan lebih fokus pada program kerja yang menyentuh kepentingan rakyat dan pembangunan daerah,” ungkap Dayan.

Menurutnya, Hanura harus mampu membangun kembali kedekatan dengan masyarakat, kader, serta simpatisan. Semangat hati nurani, kata dia, harus diwujudkan melalui kerja nyata dan keberpihakan terhadap kepentingan daerah.

Dayan menegaskan, pelaporan SK kepengurusan kepada KPU merupakan bagian dari mekanisme administrasi organisasi setelah terbentuknya kepengurusan baru.

“Untuk hari ini, sesuai mekanisme, kami terlebih dahulu melaporkan susunan kepengurusan DPC Hanura Minahasa dengan membawa SK yang telah diterbitkan,” jelasnya.

Bidik Tiga Kursi, Hanura Optimistis Hadapi Pemilu 2029

Tak hanya melakukan pembenahan internal, Hanura Minahasa juga mulai memasang target politik menghadapi Pemilu 2029.

Dayan mengungkapkan, pihaknya menargetkan perolehan tiga kursi di DPRD Kabupaten Minahasa. Ia optimistis target tersebut dapat dicapai melalui konsolidasi organisasi, penguatan kader, serta pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat.

“Target kami tiga kursi. Kami sangat optimistis karena Hanura hadir dengan momentum baru dan ide-ide baru yang diharapkan bisa menarik kembali simpati serta kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Konsolidasi Hingga 226 Desa dan 43 Kelurahan

Untuk mewujudkan target tersebut, DPC Hanura Minahasa tidak ingin hanya memperkuat kepengurusan di tingkat kabupaten.

Dayan menyampaikan, konsolidasi akan dilanjutkan hingga tingkat kecamatan melalui Pengurus Anak Cabang (PAC), kemudian diperluas sampai ke tingkat ranting atau desa dan kelurahan.

Ia menyebut Hanura Minahasa memiliki 25 PAC yang menjadi salah satu kekuatan organisasi di Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan cakupan wilayah 25 kecamatan, 226 desa dan 43 kelurahan, pembentukan struktur hingga tingkat paling bawah menjadi agenda prioritas yang harus diselesaikan sesuai target konsolidasi organisasi pada tahun ini.

“Bukan hanya sampai di DPC. Konsolidasi sudah diarahkan sampai ke PAC dan ranting. Kami ingin struktur organisasi benar-benar terbentuk hingga desa dan kelurahan,” ujarnya.

Pintu Hanura Terbuka bagi Kader dan Simpatisan

Di akhir keterangannya, Dayan menyampaikan pesan kepada seluruh kader dan simpatisan Hanura agar kembali memperkuat kebersamaan dalam membesarkan partai.

Ia menegaskan, kepengurusan baru membuka ruang bagi siapa saja yang ingin kembali bergabung maupun masyarakat yang ingin mengenal lebih jauh perjuangan Partai Hanura.

“Kami akan berpihak kepada daerah dan masyarakat. Bagi simpatisan yang pernah bersama Hanura dan ingin kembali, kami terbuka. Begitu juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Hanura, silakan datang dan berkomunikasi dengan kami,” tandas Dayan.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2029, Hanura Minahasa kini dihadapkan pada pekerjaan besar: membangun soliditas internal, me

Stiki

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.