Penulis: Jeffry Uno

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Minahasa di halaman Kantor Bupati, Rabu (28/10/2026).

Momentum peringatan Sumpah Pemuda tersebut dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat dan buku tabungan kepada anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Minahasa Tahun 2026, piagam penghargaan bagi peserta Jambore Nasional Gerakan Pramuka XII Tahun 2026, serta sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Penyerahan penghargaan kepada anggota Paskibraka dan peserta Jambore Nasional menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi, dedikasi, dan kontribusi generasi muda dalam kegiatan kebangsaan. Penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan bagi para pemuda untuk terus mengembangkan potensi, meningkatkan prestasi, dan mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah.

Selain memberikan apresiasi kepada generasi muda, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan sertifikat PTSL kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini menjadi momentum untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, nasionalisme, dan gotong royong di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam membangun generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, serta mampu menjawab tantangan zaman.

Hadir dalam upacara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si., bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa, Ny. Martina Watok Dondokambey-Lengkong, SE.

Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Minahasa, pimpinan instansi vertikal, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, serta seluruh camat se-Kabupaten Minahasa.

Melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, semangat persatuan dan komitmen membangun daerah diharapkan terus tumbuh, terutama di kalangan generasi muda. Pemuda Minahasa diharapkan tidak hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga tampil sebagai penggerak perubahan melalui prestasi, kreativitas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TONDANO – Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., meninjau sekaligus memberikan arahan kepada peserta Karantina Pemilihan Waraney Wulan Minahasa Tahun 2026 di Hotel Yama Tondano, Selasa (27/10/2026). Ia menegaskan, ajang tersebut bukan sekadar kontes penampilan, melainkan wadah pembentukan karakter, pengembangan potensi generasi muda, serta penguatan promosi budaya dan pariwisata daerah.

Dalam arahannya, Bupati Robby meminta seluruh peserta mengikuti setiap tahapan karantina dengan disiplin, kesungguhan, dan komitmen. Menurutnya, kualitas seorang Waraney dan Wulan Minahasa tidak hanya diukur dari penampilan, tetapi juga dari integritas, wawasan, kemampuan berkomunikasi, serta pemahaman terhadap identitas dan kekayaan budaya Minahasa.

Para peserta diharapkan mampu memanfaatkan masa karantina untuk memperluas pengetahuan, mengasah kepercayaan diri, dan meningkatkan kapasitas pribadi. Bekal tersebut dinilai penting agar mereka dapat tampil sebagai representasi generasi muda Minahasa yang berkarakter, berwawasan luas, dan mampu membawa nama daerah secara positif.

Lebih dari sekadar kompetisi, Pemilihan Waraney Wulan Minahasa memiliki peran strategis dalam memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Para peserta diharapkan menjadi duta budaya dan pariwisata yang mampu mempromosikan destinasi wisata, tradisi, seni, serta berbagai keunggulan Kabupaten Minahasa.

Karena itu, gelar Waraney dan Wulan Minahasa tidak semestinya berhenti sebagai simbol prestasi. Gelar tersebut juga merupakan tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya, membangun kepedulian sosial, dan berkontribusi dalam memajukan daerah.

Bupati Robby Dondokambey berharap para peserta dapat tumbuh menjadi generasi muda yang berintegritas, memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial, serta bangga terhadap jati diri dan budaya Minahasa. Dengan kualitas tersebut, mereka diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus mitra pemerintah dalam memperkenalkan dan mengembangkan potensi daerah.

Pembukaan karantina ini merupakan bagian dari rangkaian Pemilihan Waraney Wulan Minahasa Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi muda di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., serta Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa, Ny. Martina Dondokambey-Lengkong, S.E. Hadir pula Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa, Moudy Pangerapan, yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Melalui ajang ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap lahir figur-figur muda yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter kuat, wawasan budaya yang mendalam, dan komitmen nyata dalam mempromosikan potensi daerah.

Waraney Wulan Minahasa 2026 diharapkan menjadi lebih dari sekadar ajang pemilihan, yakni ruang lahirnya duta-duta muda yang mampu menjaga identitas budaya, mengangkat potensi pariwisata, serta mengambil bagian dalam mendorong kemajuan Kabupaten Minahasa.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) berjalan terpadu. Melalui kerja sama enam organisasi perangkat daerah (OPD), pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, hingga administrasi kependudukan anak menjadi fokus pembenahan layanan PAUD.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembahasan dokumen kerja lintas sektor untuk pemenuhan delapan indikator PAUDHI pada satuan PAUD, yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) di Yama Resort Tondano, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bidang Pembinaan PAUD-PNF dan enam OPD di lingkungan Pemkab Minahasa. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperjelas koordinasi serta pembagian peran dalam memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini.

Enam OPD yang terlibat yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Minahasa.

Penandatanganan PKS dilakukan Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF, Agnesia B.C. Tewu, SSTP, MAP, bersama enam kepala OPD terkait. Kegiatan tersebut disaksikan Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa sekaligus Bunda PAUD, Ny. Martina Dondokambey-Lengkong, SE, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, M.Si.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Drs. Arthur Palilingan, melalui Agnesia Tewu, menegaskan bahwa PAUDHI membutuhkan keterlibatan lintas sektor agar pelayanan kepada anak tidak berhenti pada proses belajar-mengajar di kelas.

“PAUD berkualitas tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar mengajar. Layanan ini juga harus didukung pemenuhan kebutuhan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak,” jelasnya.

Delapan Indikator Jadi Acuan Pelayanan

Agnesia menjelaskan, terdapat delapan indikator yang menjadi acuan pelaksanaan PAUDHI. Indikator tersebut mencakup aspek pengasuhan keluarga, pemantauan tumbuh kembang, kesehatan, gizi, perilaku hidup bersih dan sehat, administrasi kependudukan, serta ketersediaan sarana dasar.

Pertama, penyelenggaraan kelas orang tua untuk meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pola pengasuhan dan kebutuhan anak usia dini. Kedua, pemantauan pertumbuhan melalui pencatatan tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Ketiga, pemantauan perkembangan anak sesuai tahapan usia.

Keempat, koordinasi dengan unit layanan terkait untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan gizi peserta didik. Kelima, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan satuan PAUD.

Keenam, pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan/atau makanan bergizi bagi anak. Ketujuh, pemantauan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta didik. Kedelapan, penyediaan fasilitas sanitasi yang layak dan akses terhadap air bersih.

Menurut Agnesia, seluruh indikator tersebut membutuhkan pembagian peran yang jelas antara satuan PAUD, keluarga, tenaga kesehatan, dan perangkat daerah sesuai kewenangannya.

“Pemenuhan indikator ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari satuan PAUD, orang tua, tenaga kesehatan, hingga perangkat daerah terkait,” tegasnya.

Layanan Kesehatan dan Validitas Data Diperkuat

Selain penguatan koordinasi, keterhubungan satuan PAUD dengan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas dan layanan kesehatan terdekat, menjadi perhatian penting. Sinergi ini diperlukan untuk mendukung pemeriksaan kesehatan, imunisasi, serta pemantauan kebutuhan gizi anak.

Pembiasaan hidup bersih dan sehat juga perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang merupakan bagian dari upaya membangun fondasi kesehatan anak sejak dini.

Di sisi lain, validitas data peserta didik menjadi unsur penting dalam mendukung ketepatan layanan. Pencatatan identitas anak, pemantauan kepemilikan NIK, serta pemutakhiran data melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) diperlukan agar kebutuhan peserta didik dapat teridentifikasi dengan lebih baik.

Agnesia menegaskan, penerapan PAUDHI tidak berarti setiap satuan PAUD harus menyediakan seluruh jenis layanan secara mandiri. Satuan PAUD justru diharapkan menjadi penghubung antara anak dan keluarga dengan berbagai layanan esensial yang tersedia.

“Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi penting agar dukungan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan dapat berjalan terpadu,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa, Drs. Maudy Pangerapan, MAP; Kepala Dinas Sosial, Dr. dr. Maya Rambitan, M.Kes; dan Kepala Dinas Kesehatan, Dr. dr. Olviane Rattu, M.Kes.

Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agustine Mangundap, SE; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Meidy Rengkuan, SH, MAP; serta Kepala Bapelitbangda Minahasa, Edwin Muntu.

Turut hadir Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Lidya Pelealu, SSTP, MAP, bersama para kepala seksi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF serta jajaran staf.

Melalui kerja sama lintas sektor ini, Pemkab Minahasa mendorong agar layanan PAUD tidak hanya berorientasi pada pendidikan, tetapi juga mampu menjangkau kebutuhan dasar anak secara menyeluruh. Pelaksanaan delapan indikator PAUDHI diharapkan menjadi landasan bagi penyediaan layanan yang lebih terkoordinasi demi mendukung tumbuh kembang anak yang sehat, cerdas, dan terlindungi.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Kapolres Minahasa AKBP Steven Simbar menegaskan bahwa penertiban lalu lintas dalam Operasi Patuh Klabat 2026 harus dimulai dari internal kepolisian. Ia meminta seluruh personel, termasuk anggota dari instansi terkait, memastikan kelengkapan kendaraan dan kepatuhan terhadap aturan sebelum melakukan penindakan di lapangan.

Penegasan itu disampaikan Simbar saat apel gelar pasukan Operasi Patuh Klabat 2026, Senin (26/10/2026). Menurutnya, kedisiplinan aparat menjadi hal penting agar pelaksanaan operasi berjalan konsisten dan tidak menimbulkan kesan tebang pilih di tengah masyarakat.

“Hal ini bukan hanya berlaku kepada masyarakat, tapi tolong kita mulai dari institusi kita sendiri. Tolong para provos dan perwira lakukan pengecekan kelengkapan dari anggota, terutama terkait kendaraan yang dimiliki anggota kita, anggota Sabhara, Lantas, Reskrim dan semuanya,” tegas Simbar.

Ia juga meminta instansi yang terlibat dalam operasi melakukan pemeriksaan serupa terhadap personel masing-masing. Imbauan tersebut ditujukan kepada Kodim, Dinas Perhubungan, Damkar, BPBD, Satpol PP, hingga organisasi kemasyarakatan yang ikut mendukung pelaksanaan operasi.

“Saya sampaikan kepada rekan-rekan dari instansi lain, tolong cek kelengkapan anggota masing-masing sehingga tidak berpotensi terjadi tindakan di lapangan,” ujarnya.

Simbar menekankan, kepatuhan aparat terhadap aturan menjadi salah satu kunci menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan sampai petugas melakukan penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas, sementara kedisiplinan di lingkungan sendiri justru diabaikan.

“Sehingga ketika dalam pelaksanaan kita di lapangan tidak menimbulkan nada-nada pilih kasih ataupun perbedaan di masyarakat,” katanya.

Kecelakaan Meningkat, Teguran Jadi Prioritas

Kapolres menjelaskan, Operasi Patuh Klabat 2026 dilaksanakan berdasarkan data yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan operasi untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan dan menekan risiko kecelakaan.

Dalam pelaksanaannya, Polres Minahasa akan mengoptimalkan langkah preemtif, preventif, dan represif. Meski penindakan tetap dilakukan, pendekatan berupa teguran lisan maupun tertulis akan lebih diutamakan.

“Untuk di wilayah Minahasa kita fokus pada penindakan teguran oleh personel yang melaksanakan operasi,” jelas Simbar.

Ia menambahkan, penindakan juga akan didukung optimalisasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik.

Tak hanya menyasar masyarakat, Polres Minahasa juga akan melakukan penertiban terhadap kendaraan bermotor milik anggotanya sendiri. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh personel mematuhi ketentuan lalu lintas.

“Nanti akan dilaksanakan penertiban ataupun penindakan terhadap pelanggaran kendaraan bermotor yang dimiliki oleh anggota Polres Minahasa,” tegasnya.

Operasi Patuh Klabat 2026 berlangsung selama 14 hari dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan dan TNI melalui Kodim 1302/Minahasa.

Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan operasi sekaligus meningkatkan disiplin berlalu lintas di wilayah Minahasa.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Polres Minahasa menggelar apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Patuh Klabat 2026, Senin (26/10/2026). Operasi yang berlangsung selama 14 hari ini difokuskan pada peningkatan disiplin masyarakat, pencegahan pelanggaran, serta penegakan hukum guna mewujudkan lalu lintas yang tertib dan berkeselamatan.

Mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”, apel dipimpin langsung Kapolres Minahasa AKBP Steven Simbar.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres membacakan amanat Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudho Hermanto yang menegaskan bahwa apel gelar pasukan menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta seluruh perangkat pendukung sebelum operasi dilaksanakan.

“Gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan personel, sarana prasarana, serta seluruh perangkat pendukung operasi. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan Operasi Patuh Klabat 2026 dapat berjalan secara optimal, efektif dan tepat sasaran,” demikian amanat Kapolda yang dibacakan Kapolres.

Kapolda menyoroti angka kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi perhatian serius. Menurutnya, kecelakaan umumnya diawali pelanggaran yang dapat membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Karena itu, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus didukung edukasi dan upaya pencegahan yang berkelanjutan.

“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih perlu terus ditingkatkan melalui langkah-langkah edukasi, preventif, serta penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan,” tegasnya.

Dalam Operasi Patuh Klabat 2026, kepolisian akan mengoptimalkan penggunaan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk menindak pelanggaran lalu lintas. Penindakan juga diimbangi dengan teguran simpatik kepada pengguna jalan yang melanggar aturan.

Operasi dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026, dengan pelaksanaan serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Polda Sulawesi Utara mengerahkan 633 personel dalam operasi ini. Pelaksanaannya mengedepankan pendekatan preemtif sebesar 20 persen, preventif 50 persen, dan represif 30 persen.

Sementara itu, pola penindakan dirancang dengan komposisi 60 persen melalui ETLE statis, 5 persen melalui ETLE mobile, dan 35 persen berupa teguran.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan menjadi prioritas, tanpa mengesampingkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kapolda juga mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan berintegritas. Personel diminta menjaga kesehatan, memastikan kesiapan selama operasi, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain itu, seluruh kegiatan positif selama operasi diminta dipublikasikan sebagai bentuk transparansi sekaligus sarana edukasi kepada masyarakat.

“Publikasikan semua kegiatan positif selama pelaksanaan operasi sebagai bentuk transparansi dan edukasi kepada masyarakat. Hindari sikap, tutur kata maupun tindakan yang dapat merusak citra Polri, serta utamakan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas,” pungkasnya.

Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri Asisten I Pemerintah Kabupaten Minahasa, Kasdim Minahasa, Ketua DPRD Minahasa, perwakilan Kejaksaan Negeri, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Dinas Perhubungan, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Melalui Operasi Patuh Klabat 2026, kepolisian berharap kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas semakin meningkat, sehingga budaya tertib berlalu lintas dapat terbangun dan risiko kecelakaan di jalan raya dapat ditekan.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Warga Kabupaten Minahasa ditargetkan tak lagi harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus berbagai keperluan administrasi pemerintahan. Melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), beragam layanan pemerintah direncanakan terintegrasi dalam satu lokasi mulai 2027.

Mulai dari perizinan, dokumen kependudukan, urusan pertanahan, perpajakan daerah, hingga layanan keimigrasian, seluruhnya disiapkan untuk dapat diakses masyarakat secara lebih praktis.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang menargetkan MPP menjadi pusat pelayanan terpadu yang mampu memangkas waktu dan biaya pengurusan administrasi warga.

“Kami berkeinginan memberikan satu pusat pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan semakin cepat, tepat, dan transparan,” ungkap RD-VaSung.

Kehadiran MPP diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang selama ini tersebar di sejumlah kantor dan instansi berbeda. Dengan sistem pelayanan terintegrasi, warga nantinya dapat mengurus berbagai keperluan dalam satu tempat tanpa harus berulang kali berpindah lokasi.

“Dengan pelayanan yang terintegrasi, warga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya transportasi karena proses pengurusan administrasi menjadi lebih sederhana,” ujar Bupati dan Wakil Bupati.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Minahasa, Moudy Lontaan SSos, mengatakan pembangunan gedung MPP ditargetkan rampung pada 2026 agar pelayanan dapat mulai berjalan pada tahun berikutnya.

“Tahun 2027, MPP ini sudah dipastikan akan melayani warga Minahasa. Mulai dari perizinan, pengurusan dokumen kependudukan, hingga kantor perwakilan Imigrasi bisa ada di MPP ini,” kata Lontaan, Kamis (22/10/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah layanan yang direncanakan terintegrasi di MPP meliputi DPM-PTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), layanan kependudukan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Samsat, hingga keimigrasian.

Pemkab Minahasa juga merencanakan kehadiran perwakilan instansi dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memperluas cakupan pelayanan yang dapat diakses masyarakat.

“Jadi warga masyarakat tidak lagi ke sana kemari untuk mengurus perizinan, dokumen kependudukan, layanan dari provinsi, bahkan pelayanan dari pusat,” jelasnya.

Lontaan berharap MPP tidak hanya menjadi pusat layanan terpadu, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang nyaman, cepat, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maupun pungutan liar (pungli).

Saat ini, pembangunan gedung MPP masih berlangsung. Pihak pelaksana terus memacu pekerjaan agar fasilitas tersebut dapat diselesaikan sesuai perencanaan dan siap mendukung target operasional pada 2027.

Rencana kehadiran MPP pun mendapat respons positif dari masyarakat. Nouvi Siwu, warga Kecamatan Eris, menilai layanan terpadu tersebut akan mempermudah warga dalam menyelesaikan berbagai urusan administrasi tanpa harus mendatangi banyak kantor.

“Terima kasih Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Mal Pelayanan Publik ini pastinya akan sangat membantu kami masyarakat. Mau urus apa saja tidak lagi pindah-pindah tempat, tapi semua hanya di satu tempat,” katanya.