Lexie Korengkeng Resmi Pimpin Satpol PP Minahasa, Sekda Tekankan Penguatan Trantibum

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Tantangan penegakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Minahasa kini berada di bawah komando baru. Drs. Lexie Korengkeng, M.Si., resmi dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Minahasa.

Lexie menggantikan Arnold Noldi Siby, SE., yang memasuki masa purnabakti setelah mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Prosesi serah terima jabatan (sertijab) digelar di Halaman Kantor Satpol PP Kabupaten Minahasa, Senin (14/9/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si.

Sertijab turut disaksikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Minahasa, Ir. Jani Moniung, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Minahasa, Johnny Tendean, AP., MAP., bersama jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa lainnya.

Dalam arahannya, Sekda Lynda menegaskan pentingnya memperkuat kedudukan kelembagaan Satpol PP agar memiliki posisi yang sejajar dengan perangkat daerah lainnya. Menurutnya, penguatan kelembagaan tersebut penting untuk mendukung kewibawaan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pelayanan dan penegakan peraturan.

Di bawah kepemimpinan Lexie Korengkeng, Lynda juga meminta agar perampungan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dapat dipercepat.

Regulasi tersebut dinilai penting sebagai landasan hukum yang kuat bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan Perda maupun Peraturan Bupati di lapangan.

Selain aspek kelembagaan, profesionalisme personel juga menjadi perhatian. Lynda menginstruksikan agar kedisiplinan anggota terus ditingkatkan, termasuk kerapian atribut dan seragam saat bertugas.

Pengawasan di sejumlah lokasi strategis juga diminta diperkuat, di antaranya kawasan perkantoran pemerintahan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), pasar, hingga terminal.

Seluruh jajaran Satpol PP, baik ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga pendukung, diingatkan untuk mengedepankan integritas, ketulusan, dan komitmen dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pergantian pimpinan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk memberikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya.

Pemkab Minahasa menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Arnold Noldi Siby atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian panjangnya sebagai ASN hingga memasuki masa purnabakti.

Dengan kepemimpinan baru, Satpol PP Minahasa diharapkan semakin profesional, disiplin, dan responsif dalam menjaga ketenteraman serta ketertiban umum di tengah masyarakat.

Dampingi 13 Camat, Wabup Vanda Sarundajang Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kompetensi Aparatur Minahasa

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID JAKARTA – Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., mendampingi 13 Camat Kabupaten Minahasa dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan bagi Camat Angkatan XVI, XVII, XVIII, dan XIX Tahun 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut berlangsung pada 7–11 September 2026 di BW Kemayoran Hotel & Convention, Jakarta.

Keikutsertaan 13 Camat Minahasa dalam pelatihan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan.

Pelatihan tersebut difokuskan pada penguatan kompetensi kepamongprajaan, kepemimpinan, serta kemampuan Camat dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan, Wabup Vanda Sarundajang turut memberikan pendampingan kepada para Camat Minahasa. Kehadiran orang nomor dua di Kabupaten Minahasa ini sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan dinilai menjadi momentum penting bagi para Camat untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas, fungsi, peran, dan tanggung jawab sebagai perangkat kewilayahan.

Melalui pelatihan tersebut, para Camat diharapkan memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang dapat diterapkan di wilayah kerja masing-masing, terutama dalam meningkatkan koordinasi pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong peningkatan kompetensi aparatur sebagai bagian dari langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan berakhirnya pelatihan pada Jumat, 11 September 2026, ke-13 Camat Minahasa diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan masing-masing.

Minahasa Perkuat Data Pajak dan Pertanahan lewat Sistem Digital

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat tata kelola data pajak dan pertanahan melalui kerja sama pemanfaatan Sistem Peta Pajak dan Pertanahan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Minahasa bersama Pemkot Tangerang Selatan. Penandatanganan berlangsung secara daring dari Ruang Kerja Sekretaris Daerah Minahasa, Jumat (11/9/2026), dan disaksikan Sekda Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si.

Watania mengatakan, kerja sama ini bukan sekadar pemanfaatan teknologi digital, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola data pemerintahan yang tertib, akurat, terintegrasi, dan akuntabel.

Menurutnya, persoalan pertanahan berkaitan erat dengan pengelolaan pajak. Karena itu, pemerintah membutuhkan basis data yang kuat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Berbicara tentang pertanahan, ada banyak permasalahan yang dihadapi daerah. Kaitannya juga dengan pajak,” ujar Watania.

Ia menjelaskan, kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui kolaborasi teknis antara perangkat daerah terkait, termasuk Bapenda dan Diskominfo dari kedua daerah.

“Setelah penandatanganan antar kepala daerah, akan ada turunannya. Termasuk kerja sama antara Bapenda Minahasa dengan Bapenda Tangerang Selatan serta Diskominfo dengan Diskominfo,” jelasnya.

Watania menilai, Minahasa perlu terbuka terhadap inovasi dan praktik tata kelola dari daerah lain. Teknologi, katanya, harus dimanfaatkan untuk mendukung penerapan e-government dan membangun sistem data yang terintegrasi.

Melalui sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat memetakan objek pajak, menata informasi pertanahan, serta mengidentifikasi potensi pendapatan daerah secara lebih efektif.

“Ini merupakan langkah yang sangat baik bagi pemerintah kabupaten karena memang berbicara tentang pertanahan ada banyak permasalahan yang dihadapi daerah, sama kaitannya dengan pajak,” tuturnya.

Ia menegaskan, digitalisasi tidak boleh hanya memindahkan administrasi manual ke sistem elektronik. Teknologi harus berdampak pada peningkatan pelayanan, akurasi data, pengawasan, dan akuntabilitas pendapatan daerah.

“Pada akhirnya, digitalisasi ini diharapkan bukan sekadar perubahan sistem administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat pengawasan data dan meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah,” pungkasnya.

Turut hadir Kepala Bapenda Minahasa Jeffry Tangkulung, SH, MAP, Kepala Diskominfo Minahasa Ricky Laloan, SH, Kabag Kerja Sama Rener Karwur, SSTP, MAP, serta jajaran Bapenda Minahasa.

Kerja sama ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi Minahasa dalam membangun pengelolaan data pajak dan pertanahan yang modern, terintegrasi, serta mampu mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan pelayanan publik.(J.Uno)

Stiki

Sekda Minahasa: Satu Data Indonesia Butuh Kejujuran dan Peran Aktif Masyarakat

Berita, Minahasa, Nasional, SULUT|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan terbuka dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi. Langkah ini dinilai penting menyusul kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan Satu Data Indonesia sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., mengatakan, penyediaan data yang akurat tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Peran masyarakat sangat menentukan karena sebagian besar informasi awal diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses pendataan di lapangan.
“Ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh pemerintah daerah, Bupati atau Wakil Bupati. Kami membutuhkan dukungan seluruh masyarakat,” ujar Lynda dalam wawancara terkait pentingnya pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.

Menurutnya, Pemkab Minahasa melibatkan petugas dari Dinas Sosial serta pemerintah desa dan kelurahan. Pelibatan pemerintah di tingkat desa dan kelurahan dinilai penting karena aparat setempat dianggap paling mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.
Lynda menjelaskan, perubahan kondisi satu anggota keluarga dapat memengaruhi klasifikasi atau desil keluarga dalam basis data sosial ekonomi. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa status dalam data dapat berubah mengikuti indikator yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Ini yang belum banyak dipahami masyarakat. Kalau dalam satu keluarga ada perubahan kondisi pada salah satu anggota keluarga, itu bisa memengaruhi data keluarga tersebut,” jelasnya.
Pemkab Minahasa melalui Dinas Sosial juga telah melakukan sosialisasi terkait klasifikasi desil 1 hingga desil 4, termasuk kaitannya dengan berbagai program perlindungan sosial dan kepesertaan jaminan kesehatan.

Dalam proses tersebut, masyarakat yang merasa terdapat ketidaksesuaian data diminta tidak pasif. Pemerintah telah menyediakan kanal pengecekan data sehingga masyarakat dapat mengetahui status dan klasifikasi keluarganya.
Jika terdapat ketidaksesuaian, masyarakat dapat menyampaikan keberatan melalui pemerintah desa atau kelurahan untuk kemudian dilakukan proses verifikasi dan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku.
Lynda menegaskan, akurasi data memiliki dampak besar terhadap kebijakan pemerintah, bukan hanya dalam penyaluran bantuan sosial, tetapi juga dalam perencanaan pembangunan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, hingga pengukuran indikator ekonomi daerah.
“Data sangat penting untuk perencanaan pembangunan. Karena itu, data yang digunakan harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah desa dan kelurahan, serta instansi terkait lainnya. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi perbedaan data antarinstansi.
“Semangatnya adalah bagaimana data itu disinkronkan sehingga hanya ada satu data Indonesia yang menjadi rujukan,” katanya.
Karena itu, Lynda meminta masyarakat tidak menganggap sepele kehadiran petugas pendataan atau sensus di lapangan. Informasi yang diberikan masyarakat akan menentukan kualitas data yang kemudian digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
“Kalau masyarakat memberikan data yang tidak benar kepada petugas, maka data yang dihasilkan juga akan salah,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat untuk kooperatif, proaktif dan jujur ketika didatangi petugas pendataan.
Menurutnya, masyarakat justru menjadi pihak yang paling berkepentingan dengan akurasi data tersebut. Data yang benar akan membantu pemerintah memastikan program pembangunan dan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
“Jangan mengabaikan petugas yang datang melakukan pendataan. Berikan informasi yang benar, karena manfaat akhirnya juga kembali kepada masyarakat,” tandas Lynda.
Pemkab Minahasa berharap keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah desa dan kelurahan, serta seluruh perangkat daerah dapat memperkuat kualitas data sosial ekonomi. Dengan demikian, perubahan kondisi masyarakat dapat terpantau dan dilakukan penyesuaian pada periode yang telah ditentukan sesuai mekanisme pemerintah.
Data bukan sekadar angka. Di balik setiap angka terdapat masyarakat yang membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.”Pungkas Watania.(J.Uno)

Sekda Watania : Pemkab Minahasa Gencarkan Kerja Bakti, Warga Diingatkan Waspadai Sampah dan Bahaya Kebakaran

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Bupati minahasa Dr Robby Dondokambry mellaui Sekretaris Daerah kabupaten minahsa Dr Lynda Watania . Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperkuat gerakan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa.

Hal tersebut diwujudkan melalui agenda kerja bakti yang melibatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai perangkat daerah. Setiap perangkat daerah telah mendapatkan lokasi kerja bakti masing-masing yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sekda Dr Lynda Watania, Pemantauan kegiatan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Minahasa dan Wakil Bupati Minahasa. Dari hasil pemantauan, pelaksanaan kerja bakti berjalan dengan baik dan mendapat dukungan masyarakat.

“Ini sesuai arahan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk terus menjamin kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan kita,” ujar Watania.

Watania mengapresiasi semangat ASN yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, upaya menjaga kebersihan tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.

Pemkab Minahasa juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan sampah, terutama memasuki kondisi cuaca yang relatif ekstrem. Masyarakat diminta mulai mengelola sampah dari lingkungan rumah masing-masing dan tidak membuang sampah sembarangan.”kata Watania.

“Imbauan kami bukan hanya untuk masyarakat di Tondano, tetapi seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa. Mari menjaga kebersihan, terutama menghadapi kondisi cuaca atau iklim yang ekstrem seperti sekarang,” tegasnya.

Masyarakat juga diingatkan agar tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. Kondisi musim panas dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran apabila aktivitas pembakaran sampah tidak dikendalikan.

“Jangan sembarang melakukan aksi bakar-bakar sampah. Ini sangat berdampak terhadap kondisi ekstrem saat ini dan bisa memicu terjadinya kebakaran,” katanya.

Pemkab Minahasa berharap gerakan kebersihan tersebut tidak berhenti pada kegiatan kerja bakti semata. Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari rumah dinilai menjadi kunci agar tidak muncul lagi titik-titik pembuangan sampah liar.

Pemerintah daerah pun mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kebersihan sebagai tanggung jawab bersama, demi menciptakan lingkungan Minahasa yang bersih, tertib, indah, sekaligus lebih aman menghadapi ancaman kebakaran di tengah cuaca ekstrem.(J.uno)

Pemprov Sulut dan Pemerintah Pusat Perkuat Budaya HAM, Akses Layanan Publik Jadi Sorotan

Berita, Minahasa, SULUT|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Manado — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah pusat terus memperkuat penerapan budaya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan sinergi penguatan HAM yang digelar di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Selain pemerintah daerah, Mugiyanto juga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dan media dalam memperluas pemahaman masyarakat sekaligus mendorong penyebarluasan praktik-praktik baik terkait HAM.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, dapat dilakukan secara bertahap melalui prinsip progressive realization. Namun, pelaksanaannya harus didukung perencanaan yang jelas, transparan, dan inklusif.

Mugiyanto turut menekankan pentingnya memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta memberikan pelayanan publik yang bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Sementara itu, Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat yang telah berjalan di daerah.

Program tersebut, antara lain, dilaksanakan melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).

Melalui penguatan sinergi tersebut, pemerintah diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang semakin inklusif, setara, dan berorientasi pada pemenuhan hak seluruh masyarakat.

Polres Minahasa Rangkul Warga Papakelan Lewat Bintal Rohani, Dorong Jauhi Perjudian

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Polres Minahasa menggelar kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani (Bintal Rohani) Kristen melalui Program “Samsung” atau Sambang Lokasi Sabung Ayam, Perjudian dan Penyakit Masyarakat di Kelurahan Papakelan Lingkungan III, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Minahasa membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman, damai dan kondusif.

Kegiatan tersebut dihadiri Kabag SDM Polres Minahasa AKP Michael A.J. Siwu, Kabag Ren AKP Harly Pakasi, Kabag Log AKP Woltein Carlos, Kasat Samapta IPTU Oksin Prong, Kapolsek Toulimambot IPDA Stenly Carundeng, S.Psi., Camat Tondano Timur Vinlyvia Wulus, S.IP., M.M., Lurah Papakelan Meyny Rumbay, S.E., serta jajaran perwira, bintara dan ASN Polres Minahasa bersama masyarakat setempat.

Ibadah dipimpin Pdt. Vrely Lempas Lumentah, S.Th., selaku Ketua BPMJ Elim Papakelan, dengan mengangkat tema “Hiduplah Takut Akan Tuhan.”

Dalam khotbahnya, Pdt. Vrely mengajak masyarakat untuk menjauhi perjudian dan berbagai bentuk penyakit masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya peran bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Menurutnya, kehidupan yang lebih baik dapat dibangun melalui penguatan iman, kepedulian terhadap sesama serta lingkungan sekitar.

Usai ibadah, Camat Tondano Timur Vinlyvia Wulus menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini menjadi langkah awal menuju perubahan dan pemulihan di tengah masyarakat Papakelan, sekaligus mendorong semakin banyaknya kegiatan positif di lingkungan setempat.

“Kita berharap ke depan dapat terjadi perubahan dan pemulihan, sehingga Kelurahan Papakelan dapat kembali berada dalam situasi yang aman, damai dan tenteram,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam Bintal Komando, Wakapolres Minahasa Kompol Deky Ridwan Pangandaheng, S.Sos., M.H., menegaskan bahwa kehadiran jajaran Polres Minahasa di tengah masyarakat bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membangun kebersamaan melalui pendekatan yang penuh kasih dan humanis.

“Kami datang bukan untuk menghakimi, melainkan berbagi kasih, sukacita dan berkat Tuhan yang boleh kita rasakan bersama dalam peribadatan ini,” ujar Wakapolres.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum perubahan dan pemulihan bagi masyarakat Kelurahan Papakelan. Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan kepolisian, pemerintah, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat.

Wakapolres juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat serta tuan rumah yang telah memberikan tempat untuk pelaksanaan kegiatan ibadah tersebut.

Melalui Program “Samsung”, Polres Minahasa terus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam upaya mencegah perjudian, sabung ayam serta berbagai penyakit masyarakat.

Selain sebagai sarana pembinaan mental dan rohani, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah kelurahan, tokoh agama dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 10.00 WITA. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib dan penuh sukacita iman.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.