Penulis: Jeffry Uno

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Kapolres Minahasa AKBP Steven Simbar menegaskan bahwa penertiban lalu lintas dalam Operasi Patuh Klabat 2026 harus dimulai dari internal kepolisian. Ia meminta seluruh personel, termasuk anggota dari instansi terkait, memastikan kelengkapan kendaraan dan kepatuhan terhadap aturan sebelum melakukan penindakan di lapangan.

Penegasan itu disampaikan Simbar saat apel gelar pasukan Operasi Patuh Klabat 2026, Senin (26/10/2026). Menurutnya, kedisiplinan aparat menjadi hal penting agar pelaksanaan operasi berjalan konsisten dan tidak menimbulkan kesan tebang pilih di tengah masyarakat.

“Hal ini bukan hanya berlaku kepada masyarakat, tapi tolong kita mulai dari institusi kita sendiri. Tolong para provos dan perwira lakukan pengecekan kelengkapan dari anggota, terutama terkait kendaraan yang dimiliki anggota kita, anggota Sabhara, Lantas, Reskrim dan semuanya,” tegas Simbar.

Ia juga meminta instansi yang terlibat dalam operasi melakukan pemeriksaan serupa terhadap personel masing-masing. Imbauan tersebut ditujukan kepada Kodim, Dinas Perhubungan, Damkar, BPBD, Satpol PP, hingga organisasi kemasyarakatan yang ikut mendukung pelaksanaan operasi.

“Saya sampaikan kepada rekan-rekan dari instansi lain, tolong cek kelengkapan anggota masing-masing sehingga tidak berpotensi terjadi tindakan di lapangan,” ujarnya.

Simbar menekankan, kepatuhan aparat terhadap aturan menjadi salah satu kunci menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan sampai petugas melakukan penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas, sementara kedisiplinan di lingkungan sendiri justru diabaikan.

“Sehingga ketika dalam pelaksanaan kita di lapangan tidak menimbulkan nada-nada pilih kasih ataupun perbedaan di masyarakat,” katanya.

Kecelakaan Meningkat, Teguran Jadi Prioritas

Kapolres menjelaskan, Operasi Patuh Klabat 2026 dilaksanakan berdasarkan data yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan operasi untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan dan menekan risiko kecelakaan.

Dalam pelaksanaannya, Polres Minahasa akan mengoptimalkan langkah preemtif, preventif, dan represif. Meski penindakan tetap dilakukan, pendekatan berupa teguran lisan maupun tertulis akan lebih diutamakan.

“Untuk di wilayah Minahasa kita fokus pada penindakan teguran oleh personel yang melaksanakan operasi,” jelas Simbar.

Ia menambahkan, penindakan juga akan didukung optimalisasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik.

Tak hanya menyasar masyarakat, Polres Minahasa juga akan melakukan penertiban terhadap kendaraan bermotor milik anggotanya sendiri. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh personel mematuhi ketentuan lalu lintas.

“Nanti akan dilaksanakan penertiban ataupun penindakan terhadap pelanggaran kendaraan bermotor yang dimiliki oleh anggota Polres Minahasa,” tegasnya.

Operasi Patuh Klabat 2026 berlangsung selama 14 hari dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan dan TNI melalui Kodim 1302/Minahasa.

Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan operasi sekaligus meningkatkan disiplin berlalu lintas di wilayah Minahasa.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Polres Minahasa menggelar apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan Patuh Klabat 2026, Senin (26/10/2026). Operasi yang berlangsung selama 14 hari ini difokuskan pada peningkatan disiplin masyarakat, pencegahan pelanggaran, serta penegakan hukum guna mewujudkan lalu lintas yang tertib dan berkeselamatan.

Mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”, apel dipimpin langsung Kapolres Minahasa AKBP Steven Simbar.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres membacakan amanat Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudho Hermanto yang menegaskan bahwa apel gelar pasukan menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta seluruh perangkat pendukung sebelum operasi dilaksanakan.

“Gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan personel, sarana prasarana, serta seluruh perangkat pendukung operasi. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan Operasi Patuh Klabat 2026 dapat berjalan secara optimal, efektif dan tepat sasaran,” demikian amanat Kapolda yang dibacakan Kapolres.

Kapolda menyoroti angka kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi perhatian serius. Menurutnya, kecelakaan umumnya diawali pelanggaran yang dapat membahayakan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Karena itu, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus didukung edukasi dan upaya pencegahan yang berkelanjutan.

“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih perlu terus ditingkatkan melalui langkah-langkah edukasi, preventif, serta penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan,” tegasnya.

Dalam Operasi Patuh Klabat 2026, kepolisian akan mengoptimalkan penggunaan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk menindak pelanggaran lalu lintas. Penindakan juga diimbangi dengan teguran simpatik kepada pengguna jalan yang melanggar aturan.

Operasi dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026, dengan pelaksanaan serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Polda Sulawesi Utara mengerahkan 633 personel dalam operasi ini. Pelaksanaannya mengedepankan pendekatan preemtif sebesar 20 persen, preventif 50 persen, dan represif 30 persen.

Sementara itu, pola penindakan dirancang dengan komposisi 60 persen melalui ETLE statis, 5 persen melalui ETLE mobile, dan 35 persen berupa teguran.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan menjadi prioritas, tanpa mengesampingkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kapolda juga mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan berintegritas. Personel diminta menjaga kesehatan, memastikan kesiapan selama operasi, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain itu, seluruh kegiatan positif selama operasi diminta dipublikasikan sebagai bentuk transparansi sekaligus sarana edukasi kepada masyarakat.

“Publikasikan semua kegiatan positif selama pelaksanaan operasi sebagai bentuk transparansi dan edukasi kepada masyarakat. Hindari sikap, tutur kata maupun tindakan yang dapat merusak citra Polri, serta utamakan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas,” pungkasnya.

Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri Asisten I Pemerintah Kabupaten Minahasa, Kasdim Minahasa, Ketua DPRD Minahasa, perwakilan Kejaksaan Negeri, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Dinas Perhubungan, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.

Melalui Operasi Patuh Klabat 2026, kepolisian berharap kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas semakin meningkat, sehingga budaya tertib berlalu lintas dapat terbangun dan risiko kecelakaan di jalan raya dapat ditekan.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Warga Kabupaten Minahasa ditargetkan tak lagi harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus berbagai keperluan administrasi pemerintahan. Melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), beragam layanan pemerintah direncanakan terintegrasi dalam satu lokasi mulai 2027.

Mulai dari perizinan, dokumen kependudukan, urusan pertanahan, perpajakan daerah, hingga layanan keimigrasian, seluruhnya disiapkan untuk dapat diakses masyarakat secara lebih praktis.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang menargetkan MPP menjadi pusat pelayanan terpadu yang mampu memangkas waktu dan biaya pengurusan administrasi warga.

“Kami berkeinginan memberikan satu pusat pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan semakin cepat, tepat, dan transparan,” ungkap RD-VaSung.

Kehadiran MPP diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang selama ini tersebar di sejumlah kantor dan instansi berbeda. Dengan sistem pelayanan terintegrasi, warga nantinya dapat mengurus berbagai keperluan dalam satu tempat tanpa harus berulang kali berpindah lokasi.

“Dengan pelayanan yang terintegrasi, warga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya transportasi karena proses pengurusan administrasi menjadi lebih sederhana,” ujar Bupati dan Wakil Bupati.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Minahasa, Moudy Lontaan SSos, mengatakan pembangunan gedung MPP ditargetkan rampung pada 2026 agar pelayanan dapat mulai berjalan pada tahun berikutnya.

“Tahun 2027, MPP ini sudah dipastikan akan melayani warga Minahasa. Mulai dari perizinan, pengurusan dokumen kependudukan, hingga kantor perwakilan Imigrasi bisa ada di MPP ini,” kata Lontaan, Kamis (22/10/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah layanan yang direncanakan terintegrasi di MPP meliputi DPM-PTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), layanan kependudukan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Samsat, hingga keimigrasian.

Pemkab Minahasa juga merencanakan kehadiran perwakilan instansi dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memperluas cakupan pelayanan yang dapat diakses masyarakat.

“Jadi warga masyarakat tidak lagi ke sana kemari untuk mengurus perizinan, dokumen kependudukan, layanan dari provinsi, bahkan pelayanan dari pusat,” jelasnya.

Lontaan berharap MPP tidak hanya menjadi pusat layanan terpadu, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang nyaman, cepat, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maupun pungutan liar (pungli).

Saat ini, pembangunan gedung MPP masih berlangsung. Pihak pelaksana terus memacu pekerjaan agar fasilitas tersebut dapat diselesaikan sesuai perencanaan dan siap mendukung target operasional pada 2027.

Rencana kehadiran MPP pun mendapat respons positif dari masyarakat. Nouvi Siwu, warga Kecamatan Eris, menilai layanan terpadu tersebut akan mempermudah warga dalam menyelesaikan berbagai urusan administrasi tanpa harus mendatangi banyak kantor.

“Terima kasih Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Mal Pelayanan Publik ini pastinya akan sangat membantu kami masyarakat. Mau urus apa saja tidak lagi pindah-pindah tempat, tapi semua hanya di satu tempat,” katanya.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MAKASSAR – Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., mengikuti Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Region II yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas, Selasa (20/10/2026), di Claro Hotel Makassar.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat penyusunan RDTR sebagai instrumen penting dalam mewujudkan penataan ruang yang terarah, tertib, dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi tersebut disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dr. Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc. Turut terlibat dalam kegiatan ini jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN serta para bupati dan wali kota dari sejumlah daerah di wilayah Sulawesi.

Keikutsertaan Bupati Robby Dondokambey menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat perencanaan tata ruang yang selaras dengan arah pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RDTR memiliki peran penting dalam memberikan kepastian pemanfaatan ruang sekaligus menjadi acuan pengendalian pembangunan wilayah. Melalui dokumen perencanaan yang terperinci, pengembangan kawasan dapat diarahkan secara lebih terukur, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta keberlanjutan lingkungan.

Selain mendukung tertib tata ruang, keberadaan RDTR juga berperan dalam meningkatkan kepastian berusaha dan mempermudah proses pelayanan perizinan. Perencanaan yang jelas diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Penandatanganan Pakta Integritas dalam rangkaian kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memastikan percepatan penyusunan RDTR dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar proses penyusunan dokumen tata ruang berjalan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan.

Bagi Kabupaten Minahasa, percepatan penyusunan RDTR merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan daerah. Dengan tata ruang yang terencana, potensi wilayah dapat dikembangkan secara optimal, pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efektif, dan arah pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing kawasan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan terkait, sehingga penyusunan dokumen tata ruang dapat berjalan terintegrasi dan memberikan kepastian bagi pelaksanaan pembangunan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Chriesty E. Lengkong; Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama; para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang; serta para bupati dan wali kota dari wilayah Sulawesi yang diundang.

Melalui partisipasi dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan dukungannya terhadap percepatan penataan ruang sebagai fondasi pembangunan yang terarah, berdaya guna, dan berkelanjutan demi mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.