Penulis: Jeffry Uno

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Selasa (21/7/2026), dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., yang sekaligus memberikan materi kepada seluruh peserta.

Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para camat se-Kabupaten Minahasa. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab utama setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, ASN harus mampu menghadirkan pelayanan yang profesional, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Tugas utama sebagai ASN adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kualitas pelayanan semakin meningkat.

“Jika masih terdapat keluhan atau resistensi dari masyarakat terhadap pelayanan publik, maka hal itu menjadi indikator bahwa masih ada yang perlu dibenahi. Sebaliknya, ketika masyarakat memberikan respons positif, berarti pelayanan yang kita berikan sudah mampu memenuhi harapan mereka,” ujar Watania.

Melalui pelaksanaan Monev PEKPPP Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap seluruh OPD dan pemerintah kecamatan semakin meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik, memperkuat budaya kerja yang profesional, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mewujudkan reformasi birokrasi serta meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa – Aparat Kepolisian Resor (Polres) Minahasa melakukan eksumasi atau pembongkaran makam seorang balita berusia dua tahun yang berdomisili di Kelurahan Kembuan, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan setelah ayah kandung korban melaporkan dugaan adanya kejanggalan dalam kematian anaknya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum meninggal dunia sekitar dua pekan lalu, korban diketahui tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya. Kecurigaan ayah kandung muncul setelah ia melihat adanya dugaan memar pada tubuh anaknya. Namun, proses otopsi baru dapat dilaksanakan karena saat peristiwa terjadi ayah korban sedang berada di luar daerah.

Proses eksumasi berlangsung dengan pendampingan penasihat hukum keluarga korban, Vicky Kantiadago, SH.

Di lokasi eksumasi, Kanit Reskrim Polres Minahasa, Suhendro, menjelaskan bahwa pembongkaran makam dilakukan berdasarkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak di bawah umur.

“Pelaksanaan eksumasi ini berdasarkan adanya laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan seorang anak meninggal dunia. Eksumasi merupakan bagian dari proses penyelidikan maupun penyidikan,” ujar Suhendro kepada awak media.

Ia menegaskan, eksumasi menjadi langkah penting untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban sekaligus menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.

“Proses penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi tindak pidana. Melalui eksumasi ini, kami juga ingin memastikan penyebab kematian korban,” tambahnya.

Polisi menyebut hasil pemeriksaan dari tim dokter forensik diperkirakan akan selesai dalam waktu sekitar dua minggu.

Karena korban masih berusia di bawah umur, proses penyelidikan melibatkan sejumlah instansi terkait. Selain Tim Inafis Polres Minahasa, penyidik juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Minahasa serta pihak Kejaksaan untuk mengawal jalannya proses hukum.

Selama pelaksanaan eksumasi, personel kepolisian disiagakan di sekitar lokasi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperjuangkan reaktivasi usulan Gelar Pahlawan Nasional bagi Kyai Modjo melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Kamis (16/7/2026).

Mewakili Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.AP, dan Sekretaris Daerah Dr. Lynda Watania, M.M., M.Si., Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setdakab Minahasa Pdt. Dr. Geovanny Rorora, M.Th. melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial, Yahya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Berbagai aspek penting dibahas, mulai dari mekanisme, tahapan, hingga kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk mengaktifkan kembali proses pengusulan Kyai Modjo sebagai Pahlawan Nasional.

Kabag Kesra Minahasa, Pdt. Dr. Geovanny Rorora, M.Th., menyampaikan rasa syukur atas sambutan dan arahan yang diberikan oleh Kementerian Sosial.

“Puji Tuhan, kami diterima dengan sangat baik dan memperoleh arahan langsung terkait proses reaktivasi usulan Gelar Pahlawan Nasional bagi Kyai Modjo yang telah mengendap sekitar 13 tahun. Ini menjadi langkah penting bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk menindaklanjuti seluruh persyaratan agar proses pengusulan dapat kembali berjalan,” ujar Rorora.

Menurutnya, perjuangan mengusulkan Kyai Modjo sebagai Pahlawan Nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa yang memiliki jejak kuat di tanah Minahasa.

“Kyai Modjo adalah sosok pejuang sekaligus ulama yang mewariskan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan. Warisan tersebut masih hidup hingga saat ini melalui masyarakat Kampung Jawa Tondano. Karena itu, kami berkomitmen terus mengawal proses ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa beliau bagi bangsa Indonesia,” katanya.

Rorora menambahkan, dukungan penuh dari Bupati Robby Dondokambey, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, serta Sekda Lynda Watania menjadi motivasi bagi Pemkab Minahasa untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat hingga proses pengusulan dapat berlanjut.

“Harapan kami, perjuangan ini dapat membuahkan hasil sehingga Kyai Modjo memperoleh penghargaan tertinggi dari negara sebagai Pahlawan Nasional. Ini bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kampung Jawa Tondano, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Minahasa dan Indonesia,” tuturnya.

Di sela agenda koordinasi tersebut, Kabag Kesra Minahasa juga melakukan silaturahmi dengan Anton Joko Susmana (AJB), Staf Ahli Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan komunikasi dengan jajaran Kementerian Sosial RI.

Upaya reaktivasi pengusulan Gelar Pahlawan Nasional bagi Kyai Modjo diharapkan menjadi momentum untuk mengangkat kembali jasa-jasa salah satu tokoh pejuang bangsa yang telah memberikan kontribusi besar bagi sejarah Indonesia. Selain itu, langkah ini juga menjadi wujud komitmen Pemkab Minahasa dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai persatuan, toleransi, serta kebhinekaan yang diwariskan Kyai Modjo kepada generasi penerus.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TONDANO – Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar sosialisasi Surat Keputusan (SK) Bupati Minahasa Nomor 96 Tahun 2026 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Minahasa, Rabu (15/7/2026), di Balai Pertemuan Umum (BPU) Tondano.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, Kepala BPKAD Minahasa David Mangundap, SE, para sekretaris dinas, serta para sekretaris kecamatan se-Kabupaten Minahasa.

Dalam sambutannya, Sekda Lynda Watania mengatakan sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, serta memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Mari kita memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, karena setiap rupiah yang dikelola pemerintah merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Watania.

Ia menjelaskan, penetapan SK Bupati Minahasa Nomor 96 Tahun 2026 menjadi instrumen penting sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan.

“Keberadaan standar biaya ini bukan sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi upaya menciptakan keseragaman, kepastian hukum, efisiensi penggunaan anggaran, serta mencegah terjadinya pemborosan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan belanja daerah,” katanya.

Sekda juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memahami setiap ketentuan dalam SK tersebut. Menurutnya, pemahaman yang baik akan mencegah terjadinya kesalahan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maupun pelaksanaan kegiatan.

Lebih lanjut, Watania menilai tantangan pengelolaan keuangan daerah semakin kompleks. Di satu sisi, masyarakat menuntut pelayanan publik yang semakin berkualitas, sementara di sisi lain penggunaan anggaran harus semakin efektif dan tepat sasaran.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk meningkatkan disiplin administrasi, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta menjadikan kepatuhan terhadap regulasi sebagai budaya kerja dalam menjalankan tugas.

Melalui sosialisasi tersebut, para peserta juga diharapkan memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, dan memperdalam pemahaman terhadap seluruh materi yang disampaikan narasumber sehingga implementasi SK Bupati dapat berjalan optimal serta berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Minahasa.

Di akhir sambutannya, Sekda menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel.

“Hal tersebut hanya dapat diwujudkan apabila seluruh aparatur memiliki integritas, kompetensi, serta kepatuhan terhadap setiap regulasi yang berlaku,” pungkasnya sembari mengajak seluruh ASN untuk terus bekerja dengan penuh dedikasi, menjunjung profesionalisme, menghindari segala bentuk penyimpangan, serta selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.