PostKota News

HUT ke-598 Minahasa, Bupati, Wabup dan Sekda Ziarah ke Makam Para Mantan Pemimpin Daerah

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-598 Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menggelar ziarah ke makam para mantan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Senin (2/11/2026).

Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus penghargaan atas jasa dan pengabdian para tokoh yang pernah memimpin serta meletakkan fondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Tanah Minahasa.

Ziarah dilaksanakan di sejumlah lokasi berbeda dan dipimpin langsung oleh Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, serta Sekretaris Daerah Lynda D. Watania bersama jajaran masing-masing.

Bupati Robby Dondokambey mengawali rangkaian ziarah di makam Almarhum Warouw Karowan di Maumbi, Almarhum J. H. Rumambi di Sukur, Minahasa Utara, Almarhum H. R. Ticoalu di Airmadidi, Almarhum H. Karouw di Kauditan, Almarhum J. P. Mongula di Kairagi, serta Almarhum J. F. Lumentut dan Almarhum B. G. Lapian di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kairagi.

Menurut Bupati Robby, ziarah tersebut bukan sekadar tradisi dalam rangka peringatan hari jadi daerah, melainkan wujud penghargaan atas kontribusi para pemimpin terdahulu.

“Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan, apresiasi, serta tradisi penghargaan atas jasa dan dedikasi para pimpinan pendahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan di Tanah Minahasa,” ucap Bupati Robby.

Sementara itu, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., bersama jajaran melaksanakan ziarah ke makam Almarhum Max Lumintang di Sonder, Almarhum A. L. Lelengboto di Tompaso Barat, Almarhum A. R. Warouw di Kakas, Almarhum E. F. Saerang di Langowan Timur, serta Almarhum Jan Rolos di Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara.

Vanda mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang pemerintahan sekaligus menghargai jasa para tokoh yang telah berkontribusi bagi kemajuan Minahasa.

“Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan panjang pemerintahan dan jasa para tokoh yang pernah meletakkan dasar pembangunan di Kabupaten Minahasa,” kata Wabup Vanda.

Di lokasi berbeda, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Lynda D. Watania bersama jajaran juga melakukan ziarah ke sejumlah makam mantan pejabat daerah.

Lokasi yang dikunjungi meliputi makam Almarhum A. F. Sumampouw di Tondano Utara, Almarhum S. V. Runtu dan Almarhum Rull Kuron di Kembuan, Tondano, Almarhum D. A. T. Gerungan dan Almarhum A. Pelealu di Wawalintouan, Almarhum D. J. Montong di Tondano Selatan, serta Almarhum S. H. Sarundajang di Kawangkoan.

Rombongan kemudian melanjutkan ziarah ke makam Almarhum Dolfi Tanor, Almarhum K. L. Senduk, dan Almarhum Boy Tangkawarouw di Tomohon, Almarhum E. Kandouw di Pineleng, serta Almarhum Jantje W. Sajow di Koka, Tombulu.

“Ziarah ini adalah bentuk penghormatan dan penghargaan kita kepada para pemimpin terdahulu,” ujar Sekda Lynda.

Melalui rangkaian ziarah tersebut, Pemkab Minahasa menegaskan komitmennya untuk menjaga kesinambungan sejarah dan nilai-nilai pengabdian yang telah diwariskan para pemimpin sebelumnya.

Momentum HUT ke-598 Kabupaten Minahasa pun tidak hanya dimaknai sebagai perayaan bertambahnya usia daerah, tetapi juga sebagai kesempatan untuk merefleksikan perjalanan pemerintahan, memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta melanjutkan cita-cita pembangunan.

Semangat pengabdian para pendahulu diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Minahasa yang semakin maju dan sejahtera.

Pendiri PERMIKOMNAS Akmal Budi Yulianto: Mahasiswa Harus Jadi Pemimpin Digital Berintegritas

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TONDANO – Pendiri Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional Republik Indonesia (PERMIKOMNAS RI), Akmal Budi Yulianto, mendorong mahasiswa informatika dan komputer untuk tidak sekadar menjadi pengguna dan penguasa teknologi, tetapi tampil sebagai pemimpin digital yang berintegritas, inovatif, serta mampu menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Akmal dalam sambutannya yang diwakili Mokhamad Cucu Zakaria, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, pada Musyawarah Nasional (MUNAS) Ke-IX PERMIKOMNAS RI Tahun 2026 di Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara, 2 November 2026.

Dalam sambutannya, Akmal menegaskan bahwa PERMIKOMNAS harus menjadi ruang pembentukan karakter, integritas, dan kepemimpinan mahasiswa. Organisasi tidak boleh berhenti sebagai tempat berburu jabatan atau memperluas jaringan pertemanan, tetapi harus menjadi kawah candradimuka bagi lahirnya pemimpin masa depan.

“Organisasi yang hebat bukanlah organisasi yang hanya mampu melahirkan pengurus baru, tetapi organisasi yang mampu melahirkan pemimpin baru,” demikian pesan Akmal.

Sebagai salah satu pendiri, Akmal mengaku bangga melihat PERMIKOMNAS terus bertahan dan berkembang hingga memasuki penyelenggaraan MUNAS kesembilan. Keberlanjutan tersebut, menurutnya, menjadi bukti pentingnya organisasi dalam menyiapkan generasi mahasiswa yang memiliki kapasitas, karakter, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa.

Ia mengingatkan bahwa pengalaman berorganisasi merupakan proses pembelajaran kepemimpinan yang sesungguhnya. Di dalamnya, mahasiswa belajar menyampaikan gagasan, menghargai perbedaan, mengelola konflik, mengambil keputusan, hingga mempertanggungjawabkan amanah.

Teknologi Harus Menjawab Persoalan Masyarakat

Akmal juga menyoroti pesatnya perkembangan teknologi, mulai dari kecerdasan buatan (artificial intelligence), analisis data, komputasi awan, hingga keamanan siber. Perkembangan tersebut membuka peluang besar bagi mahasiswa informatika untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan Indonesia.

Namun, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kematangan karakter dan nilai kemanusiaan. Mahasiswa tidak cukup hanya menciptakan teknologi yang canggih, tetapi harus mampu menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Mulai dari memperluas akses pendidikan, mendorong digitalisasi UMKM, hingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mahasiswa ditantang menghadirkan solusi yang berdampak langsung.

“Teknologi boleh semakin cerdas, tetapi manusia harus semakin bijaksana,” tegas pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Pengalaman BPJS Kesehatan dalam mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu contoh bagaimana teknologi dapat memperkuat pelayanan publik. Pemanfaatan layanan digital, termasuk aplikasi Mobile JKN, telah membuka kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi kepesertaan.

Dari pengalaman tersebut, Akmal menekankan bahwa transformasi digital tidak boleh hanya mengejar kecanggihan sistem atau banyaknya aplikasi yang dikembangkan. Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana teknologi mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Keberhasilan transformasi digital bukan diukur dari berapa banyak aplikasi yang kita bangun, tetapi dari berapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil kita selesaikan,” demikian salah satu pesan utamanya.

Lima Pesan untuk Kader PERMIKOMNAS

Dalam sambutannya, Akmal menitipkan lima pesan penting bagi seluruh kader PERMIKOMNAS.

Pertama, membangun integritas sebelum mengejar prestasi. Kedua, menguasai teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, memperkuat kolaborasi dan menjaga persaudaraan di tengah perbedaan.

Keempat, menjadikan organisasi sebagai ruang berkarya melalui program-program yang memberikan dampak nyata. Kelima, mempersiapkan diri menjadi pemimpin Indonesia di masa depan.

Ia juga mendorong PERMIKOMNAS agar tidak terjebak pada kegiatan seremonial dan rutinitas organisasi. Sebaliknya, organisasi harus mampu menghadirkan program konkret dan berkelanjutan, seperti kolaborasi riset antarkampus, pelatihan keterampilan digital, pendampingan UMKM, edukasi keamanan siber, hingga pengembangan inovasi teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, kualitas organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya kegiatan, tetapi oleh manfaat dan perubahan yang dihasilkan.

MUNAS Harus Melahirkan Persatuan dan Kepemimpinan Baru

Akmal juga mengingatkan bahwa MUNAS Ke-IX harus menjadi ruang demokrasi yang sehat dan dewasa. Perbedaan pandangan maupun pilihan dalam menentukan kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dihormati.

Namun, kompetisi tidak boleh merusak persaudaraan ataupun mengaburkan tujuan bersama.

“Dalam organisasi, kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan pernah kehilangan tujuan,” pesannya.

Lebih dari sekadar forum pergantian kepengurusan, MUNAS diharapkan menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat arah gerak PERMIKOMNAS, melahirkan kepemimpinan berintegritas, serta memperluas kolaborasi lintas perguruan tinggi dan generasi.

Penguatan jejaring alumni dan para senior juga menjadi perhatian. Pengalaman mereka dinilai sebagai modal penting untuk membimbing kader dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia profesional, baik di sektor usaha, pemerintahan, maupun pelayanan publik.

Akmal turut mengingatkan mahasiswa agar tidak menyia-nyiakan proses selama masa kuliah. Pengalaman memimpin rapat, menyusun program kerja, membangun kerja sama, dan menyelesaikan tanggung jawab organisasi merupakan bekal berharga untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan.

“Jangan hanya bercita-cita menjadi orang sukses. Bercita-citalah menjadi orang yang kehadirannya memberikan manfaat bagi banyak orang,” demikian pesan penutup Akmal.

Melalui MUNAS Ke-IX, PERMIKOMNAS RI diharapkan tidak hanya melahirkan kepemimpinan baru, tetapi juga memperkuat komitmen untuk mencetak generasi muda yang berintegritas, berkarakter, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan memiliki keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Sebab, tantangan Indonesia di era digital tidak hanya membutuhkan generasi yang cakap teknologi, tetapi juga pemimpin yang bijaksana, berani mengambil tanggung jawab, dan mampu memastikan kemajuan teknologi membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang.

HUT ke-60 GMIM Imanuel Sendangan, Bupati Minahasa Tekankan Kerukunan dan Ketahanan Pangan Keluarga

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID SONDER – Memasuki usia pelayanan ke-60 tahun, Jemaat GMIM Imanuel Sendangan, Wilayah Sonder, diharapkan semakin memperkuat peran gereja dalam menjaga kerukunan, membangun persaudaraan, serta mendukung ketahanan pangan keluarga.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey melalui Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., dalam ibadah syukur Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Jemaat GMIM Imanuel Sendangan, Minggu (1/11/2026).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wabup Vanda Sarundajang, Pemerintah Kabupaten Minahasa menyampaikan apresiasi atas enam dekade perjalanan pelayanan jemaat yang dinilai menjadi bukti kesetiaan Tuhan sekaligus buah dari perjuangan, doa, dan pengabdian para pendahulu.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, saya menyampaikan selamat bersyukur dan selamat merayakan HUT ke-60 kepada seluruh keluarga besar Jemaat GMIM Imanuel Sendangan,” ungkap Sarundajang.

Menurutnya, usia 60 tahun bukan sekadar angka, melainkan perjalanan panjang yang menyimpan sejarah iman, pengorbanan, kebersamaan, serta kesetiaan dalam membangun kehidupan bergereja.

Karena itu, momentum perayaan ini hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai ungkapan syukur, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelayanan dan memperkuat komitmen dalam bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan.

Bupati juga berharap GMIM Imanuel Sendangan terus menjadi terang Kristus di tengah masyarakat, menumbuhkan nilai-nilai kekeluargaan, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Minahasa yang rukun, damai, dan sejahtera.

Gereja Didorong Jadi Perekat Kerukunan

Dalam sambutannya, Sarundajang turut menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan toleransi antarumat beragama dengan terus menghidupi semangat Torang Samua Basudara.

Ia menilai, kerukunan merupakan modal penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, gereja memiliki peran strategis dalam membentuk karakter masyarakat yang saling menghormati, peduli terhadap sesama, dan aktif berkontribusi bagi kemajuan daerah.

Ketahanan Pangan Dimulai dari Pekarangan Rumah

Selain kerukunan, perhatian pemerintah juga diarahkan pada penguatan ketahanan pangan keluarga, khususnya menjelang akhir tahun.

Melalui sambutan tersebut, Bupati mengimbau masyarakat agar bijak mengelola keuangan rumah tangga, mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok, serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

Ia juga mendorong setiap keluarga memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam berbagai kebutuhan pangan dan hortikultura, seperti cabai, tomat, bawang, serta aneka sayuran.

Menurutnya, pemanfaatan pekarangan merupakan langkah sederhana namun strategis untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

“Ketahanan pangan dimulai dari keluarga. Dengan kebersamaan antara pemerintah, gereja, dan masyarakat, kita dapat memperkuat kemandirian pangan serta menjaga kesejahteraan masyarakat Minahasa,” demikian pesan Bupati yang disampaikan Wakil Bupati Sarundajang.

Mengakhiri sambutannya, Vanda Sarundajang mengajak seluruh warga jemaat untuk terus menjaga semangat pelayanan, mempererat tali persaudaraan, serta mewariskan nilai-nilai iman kepada generasi muda.

Ia berharap, momentum HUT ke-60 ini menjadi titik penguatan bagi Jemaat GMIM Imanuel Sendangan untuk semakin dewasa dalam iman, bertumbuh dalam pelayanan, dan menghadirkan kesaksian nyata melalui tindakan kasih di tengah masyarakat.

Perayaan enam dekade pelayanan ini pun diharapkan tidak hanya memperkokoh kehidupan bergereja, tetapi juga semakin memperkuat kontribusi jemaat dalam pembangunan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Minahasa.

BUPATI ROBBY DONDOKAMBEY BUKA MINAHASA FISHING COMPETITION 2026 DI BENTENG MORAYA

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TONDANO – Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, SSi, MAP, secara resmi membuka ajang Minahasa Fishing Competition 2026 yang dipusatkan di kawasan Benteng Moraya, Tondano, Jumat (30/10/2026). Kegiatan yang digelar Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Minahasa ini diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan.

Pembukaan lomba diawali dengan laporan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Minahasa, Agustifo Tumundo, SE, MSi. Turut hadir Ketua TP-PKK Minahasa Ny. Martina Dondokambey-Lengkong, SE, Asisten I Sekda Dr. Riviva Maringka, MSi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Moudy Pangerapan, MAP, Kepala Dinas Perikanan Ir. Lendy Aruperes, Kepala Dinas PUPR Rivai Mamonto, ST, pimpinan KONI Minahasa, serta jajaran Dispora.

Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa Minahasa Fishing Competition 2026 bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, menumbuhkan sportivitas, sekaligus mempromosikan potensi wisata dan kekayaan alam Danau Tondano.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Minahasa ke-598 yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor UMKM, kuliner, dan pariwisata.

Selain itu, lomba memancing ini juga menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Danau Tondano sebagai salah satu aset alam dan kebanggaan Kabupaten Minahasa.

Setelah melalui kompetisi, panitia menetapkan para pemenang dalam dua kategori, yakni kategori ASN dan kategori masyarakat umum.

Untuk kategori ASN, Juara I diraih Irene Rumagit, SE, MSi, yang membawa pulang Trophy Bupati Minahasa dan uang tunai Rp4.000.000. Juara II diraih Recky Rumagit dengan Trophy Wakil Bupati Minahasa dan uang tunai Rp2.500.000. Sementara Juara III diraih Aldi Onibala dengan Trophy Sekda Minahasa dan uang tunai Rp1.500.000.

Sementara pada kategori masyarakat umum, Juara I diraih Marlon Mahayu dengan Trophy Bupati Minahasa dan uang tunai Rp4.000.000. Juara II diraih Yurike Onibala dengan Trophy Wakil Bupati Minahasa dan uang tunai Rp2.500.000. Adapun Juara III diraih Deary Waroka dengan Trophy Ketua TP-PKK Minahasa dan uang tunai Rp1.500.000.

Melalui penyelenggaraan Minahasa Fishing Competition 2026, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap potensi Danau Tondano semakin dikenal luas, sekaligus menjadikan kegiatan olahraga rekreasi sebagai salah satu daya tarik wisata dan penggerak ekonomi masyarakat.

BUPATI ROBBY DONDOKAMBEY BUKA SOSIALISASI SI RODA VASUNG, DORONG DIGITALISASI PEMBINAAN OLAHRAGA MINAHASA

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TONDANO – Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., secara resmi membuka Sosialisasi Aplikasi Strategi Pembinaan Prestasi Olahraga Berbasis Data yang Valid dan Unggul (SI RODA VASUNG), Jumat (30/10/2026), di Gedung TIC Benteng Moraya, Tondano.

Aplikasi SI RODA VASUNG merupakan inovasi yang digagas Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Minahasa, Agustifo Tumundo, SE., M.Si. Inovasi ini menjadi bagian dari implementasi Proyek Perubahan dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII Tahun 2026 yang diselenggarakan BPSDMD Provinsi Sulawesi Utara bersama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan apresiasi atas lahirnya inovasi tersebut. Menurutnya, SI RODA VASUNG menjadi langkah strategis dalam mendorong pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga Minahasa melalui sistem pendataan yang terintegrasi dan berbasis digital.

Bupati yang akrab disapa RD itu menegaskan, ke depan seluruh data dan aktivitas olahraga di Kabupaten Minahasa perlu terdokumentasi dalam satu sistem digital agar lebih tertata, akurat, dan mudah diakses.

“Ini merupakan suatu inovasi yang luar biasa. Karena itu, saya memberikan kesempatan kepada Kadispora untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna mengembangkan inovasi ini. Saya dan Ibu Wakil Bupati juga akan terus memonitor proses dan perkembangannya,” ungkap Dondokambey.

Ia menjelaskan, digitalisasi menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi yang turut membawa perubahan dalam berbagai sektor, termasuk olahraga. Melalui SI RODA VASUNG, data atlet, catatan prestasi, hingga riwayat kejuaraan diharapkan dapat tersimpan secara sistematis dan terintegrasi.

Menurutnya, selama ini penelusuran rekam jejak atlet yang pernah meraih prestasi dalam berbagai kejuaraan masih menjadi tantangan tersendiri. Padahal, data tersebut sangat penting sebagai dasar evaluasi dan acuan dalam menyusun pola pembinaan atlet secara berkelanjutan.

“Selama ini, ketika kita ingin mengetahui siapa saja atlet yang pernah meraih juara pada kejuaraan sebelumnya, terkadang kita kesulitan mendapatkan datanya. Padahal, rekam jejak prestasi tersebut sangat penting sebagai bahan evaluasi sekaligus menjadi referensi bagi pembinaan atlet generasi berikutnya,” jelasnya.

Dengan sistem pendataan yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan dapat memetakan potensi atlet, mengukur perkembangan prestasi, serta menentukan arah pembinaan secara lebih tepat. Data tersebut juga menjadi dasar dalam memberikan perhatian dan penghargaan kepada atlet-atlet yang telah mengharumkan nama Minahasa.

Bupati RD turut mengapresiasi capaian olahraga Minahasa dalam sejumlah ajang kompetisi. Ia berharap prestasi tersebut terus ditingkatkan melalui pembinaan yang terarah, dukungan anggaran, serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan olahraga.

Sementara itu, Kepala Dispora Minahasa Agustifo Tumundo dalam laporannya menjelaskan bahwa SI RODA VASUNG dibangun di atas tiga pilar utama, yakni Data Valid, Prestasi Unggul, dan Kolaborasi Berkelanjutan.

Pilar Data Valid berorientasi pada pengelolaan data atlet secara digital, terintegrasi, dan akurat guna meminimalkan kesalahan dalam pendataan. Pilar Prestasi Unggul diarahkan pada peningkatan capaian olahraga secara berkelanjutan, sekaligus pemetaan potensi dan bakat atlet sejak usia dini.

“Sedangkan pilar ketiga adalah Kolaborasi Berkelanjutan, yakni membangun sinergi antara pemerintah, organisasi olahraga, pelatih, atlet, dan seluruh pemangku kepentingan,” urai Tumundo.

Melalui implementasi SI RODA VASUNG, pembinaan olahraga Minahasa diharapkan tidak lagi hanya bertumpu pada pendataan konvensional, tetapi didukung informasi yang valid sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengembangan prestasi atlet.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Sekda Minahasa Dr. Riviva Maringka, M.Si., Sekretaris Dispora Minahasa Ronny Suwarno, S.Sos., Kabid Pembinaan Prestasi Dispora Frederikus Lumi, S.Pd., MAP., unsur Pengurus KONI Minahasa Jenly Rey dan Cinthya Pelealu, M.Pd., para ketua cabang olahraga se-Kabupaten Minahasa, insan pers, serta jajaran Dispora Minahasa.

SEKDA WATANIA BUKA SOSIALISASI ATURAN BARU LKPP 2026, PEJABAT PENGADAAN DIMINTA KUASAI REGULASI

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Kamis (29/10/2026).dihadiri seluruh pejabat eselon II dan III dilingkup jajaran Pemkab Minahasa.
Kegiatan ini menjadi langkah penting Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat pemahaman aparatur terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam arahannya, Lynda Watania menegaskan bahwa pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa harus meninggalkan pola kerja lama yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum.
Menurutnya, penguasaan regulasi menjadi kebutuhan mendasar bagi kepala perangkat daerah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat terkait lainnya.
“Penting sekali kepala-kepala dinas dan badan, termasuk KPA dan PPK, diberikan penguatan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar mereka menguasai seluruh proses pengadaan barang dan jasa,” tegas Watania .

Ia mengingatkan, setiap tahapan pengadaan harus dilaksanakan secara cermat dan bertanggung jawab. Pejabat tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan kebiasaan atau kepercayaan kepada pihak lain tanpa memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Sekda adalah proses pembayaran pekerjaan pemerintah. Ia menegaskan bahwa pejabat berwenang tidak boleh langsung menyetujui pembayaran sebelum melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan.
Menurut Watania, setiap keputusan harus didasarkan pada pemeriksaan yang memadai, bukan sekadar formalitas administratif.
Ia juga mendorong pejabat perangkat daerah memanfaatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memperoleh pendampingan apabila menemukan keraguan dalam proses pelaksanaan pekerjaan maupun sebelum melakukan pembayaran.
“Kalau kepala dinas akan melakukan pembayaran dan masih ada keraguan, silakan meminta bantuan APIP untuk memastikan apakah prosesnya sudah benar. Jika menyangkut pekerjaan teknis seperti bangunan, perlu juga melibatkan tenaga teknis yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pemeriksaan harus dilakukan sesuai bidang keahlian. Pejabat administrasi tidak dapat serta-merta memastikan kualitas pekerjaan teknis tanpa dukungan pihak yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
Karena itu, koordinasi dengan APIP dan perangkat daerah teknis dinilai penting untuk membantu memastikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebelum pembayaran diproses.

Lebih lanjut, Watania menegaskan bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa tidak hanya berfokus pada proses pelaksanaan dan pembayaran. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi, harus dipahami serta dijalankan secara benar.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan serius karena adanya regulasi baru menuntut pemahaman yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya.
“Penyelenggaraan pemerintahan harus dimulai dari proses perencanaan yang benar-benar dikuasai, kemudian dilaksanakan sesuai aturan sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi,” tegasnya.
Watania juga mengingatkan bahwa pejabat yang terlibat dalam pengadaan tidak cukup hanya mengetahui prosedur secara umum. Mereka harus memahami ketentuan yang berlaku dan mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta juga mendapat penjelasan mengenai regulasi baru di bidang pengadaan barang dan jasa, yakni Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026, sebagaimana disebutkan dalam arahan kegiatan.
Watania mengingatkan bahwa perubahan regulasi dapat membawa perbedaan ketentuan maupun mekanisme pelaksanaan yang perlu dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pejabat terkait.
Ia meminta peserta tidak mengabaikan kegiatan sosialisasi, melainkan mengikuti seluruh materi agar memahami perubahan aturan dan menghindari kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, peningkatan pemahaman terhadap regulasi bukan sekadar memenuhi kewajiban mengikuti kegiatan, tetapi merupakan bagian dari upaya melindungi pelaksanaan tugas pemerintahan agar berjalan sesuai koridor hukum.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur, meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa, serta meminimalkan risiko kesalahan prosedur yang dapat berdampak pada pertanggungjawaban hukum.
Penegasan Sekda tersebut menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap regulasi, ketelitian dalam memeriksa pekerjaan, serta koordinasi dengan unsur pengawasan harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Advokat Marcsano Wowor Soroti Dugaan Pemalsuan 90 Lembar BAP Tita Tambahani, Minta Terdakwa Dibebaskan

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MANADO — Dugaan pemalsuan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara pidana yang menjerat Tita Tambahani menjadi sorotan tim penasihat hukumnya. Marcsano Rolando Wowor, S.H., menilai dugaan ketidaksesuaian dokumen tersebut merupakan persoalan serius yang berpotensi memengaruhi integritas proses peradilan sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Menurut Marcsano, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan keabsahan dokumen penyidikan, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban hukum pihak yang terbukti terlibat.

“Bukan hanya institusi atau lembaga yang tercoreng, tetapi pelakunya juga dapat diproses pidana apabila terbukti menyerahkan dokumen palsu kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut,” tegas Marcsano kepada wartawan seusai persidangan, Rabu (28/10/2026).

90 Lembar BAP Disorot

Marcsano mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam dokumen perkara setelah membandingkan berkas yang dipegang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan salinan berkas milik majelis hakim dan tim penasihat hukum terdakwa.

Dari hasil pencocokan tersebut, tim penasihat hukum mencatat sedikitnya 90 lembar BAP yang dinilai bermasalah. Dugaan ketidaksesuaian itu disebut mencakup tanda tangan Tita Tambahani, sejumlah saksi, penasihat hukum, serta penyidik.

Selain tanda tangan, tim penasihat hukum juga menyoroti sejumlah cap atau stempel institusi kepolisian, tanda tangan pejabat terkait, serta pencantuman tanggal pada berbagai dokumen penyidikan.

Dalam daftar perbandingan yang disampaikan tim penasihat hukum, catatan tersebut tidak hanya menyangkut BAP korban dan para saksi, tetapi juga dokumen administrasi penyidikan, penetapan status tersangka, penangkapan, penahanan, penangguhan penahanan, hingga penyitaan barang bukti.

Marcsano menilai, dugaan ketidaksesuaian tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dokumen pemeriksaan merupakan bagian penting dalam proses penanganan perkara pidana.

Ia juga menyoroti potensi dampaknya terhadap hak-hak hukum terdakwa, terutama hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan menjalani proses peradilan yang adil.

Meski demikian, dugaan pemalsuan dan ketidaksesuaian dokumen tersebut masih merupakan temuan serta penilaian dari pihak penasihat hukum. Pembuktian mengenai keaslian dokumen dan pihak yang bertanggung jawab memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Tim PH Minta Tita Tambahani Dibebaskan

Di tengah sorotan terhadap dokumen perkara, tim penasihat hukum dari Marcsano Rolando Wowor, S.H. & Partners, Advocates and Legal Consultants, juga menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi di hadapan majelis hakim.

Dalam pembelaannya, tim PH meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan seluruh dalil pembelaan yang diajukan untuk kepentingan Tita Tambahani.

Mereka turut memohon agar berkas perkara pidana yang disusun penyidik dan/atau penyidik pembantu Unit II Ekonomi Polresta Manado, serta dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Manado dengan nomor register PDM-67/Mnd/Eoh.2/06/2026 atas nama terdakwa Tita Tambahani, dinyatakan gugur demi hukum.

“Selain meminta agar pleidoi klien kami diterima dan dikabulkan, kami juga memohon agar seluruh berkas perkara dan dakwaan sebagaimana tertuang dalam pembelaan dinyatakan gugur demi hukum,” ujar Marcsano, didampingi Samuel Tatawi, S.H., dan Charles Andries Ukus, S.H., M.A.

Tim penasihat hukum juga meminta majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Tita Tambahani dari seluruh dakwaan serta memulihkan nama baiknya ke kedudukan semula.

Permohonan tersebut merupakan bagian dari argumentasi pembelaan yang selanjutnya akan dipertimbangkan majelis hakim bersama keseluruhan fakta persidangan dan tanggapan penuntut umum.

Replik JPU Dijadwalkan 4 November

Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Faisal Munawir Kossah, S.H., dengan hakim anggota Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., dan Harianto Mamontoh, S.H. Persidangan dibantu Panitera Pengganti Rosanny N. Nika, A.Md.Kom., S.H., M.H.

Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu (4/11/2026), dengan agenda mendengarkan replik atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap nota pembelaan terdakwa.

Agenda tersebut menjadi tahapan penting dalam proses persidangan sebelum perkara berlanjut ke tahapan berikutnya hingga majelis hakim menjatuhkan putusan.

Perkembangan perkara ini sekaligus menempatkan dugaan ketidaksesuaian dokumen penyidikan sebagai persoalan yang perlu diperjelas melalui mekanisme hukum, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah dan hak seluruh pihak untuk memperoleh proses peradilan yang adil.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.