PostKota News

Dukung Program 3 Juta Rumah 2026, Bupati Robby Tegaskan Minahasa Siap Wujudkan Hunian Layak dan Berkelanjutan

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa — Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) Tiga Juta Rumah Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rakor yang berlangsung dihadiri jajaran pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan ini bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, dan menyusun langkah konkret dalam mengatasi kesenjangan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.

Kegiatan diawali dengan laporan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Minahasa, Daudson Rombon, ST.

Dalam sambutannya, Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam menyukseskan Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah.

“Dukungan tersebut diwujudkan melalui implementasi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan proses perizinan yang akuntabel,” ujar Robby.

Menurutnya, pembangunan kawasan perumahan, baik di wilayah perkotaan, perdesaan maupun pesisir, tidak hanya berorientasi pada jumlah unit rumah yang dibangun, tetapi juga harus memperhatikan kualitas lingkungan.

“Pembangunan perumahan harus tertata, aman, sehat, dan ramah lingkungan agar selaras dengan visi Minahasa sebagai daerah pariwisata yang maju dan sejahtera, sekaligus mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh baru,” tegasnya.

Untuk memastikan program berjalan optimal, Bupati Robby mengeluarkan empat arahan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah.

Pertama, perangkat daerah terkait diminta segera memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan program di lapangan.

Kedua, penetapan sasaran penerima manfaat wajib mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan tepat sasaran.

Ketiga, camat, lurah, dan pemerintah desa diminta melakukan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara berkala sebagai dasar penyusunan program.

Keempat, para pengembang perumahan dan dunia usaha didorong untuk berinvestasi secara sehat dengan tetap memperhatikan aspek estetika lingkungan serta berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, SS., MAP., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si., para kepala perangkat daerah, serta para camat.

Turut hadir perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I, Kantor Pertanahan Minahasa, BP Tapera, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta pengurus Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Perum Perumnas.

Bupati Minahasa Teken PKS dengan BPPW Sulut, Percepat Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Tondano – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat pembangunan infrastruktur melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara.

Penandatanganan PKS berlangsung di Ruang Kerja Bupati Minahasa, Tondano, Jumat (10/7/2026). Kerja sama ini bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur dan prasarana permukiman di Kabupaten Minahasa.

Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa sinergi dengan instansi vertikal, seperti BPPW Sulawesi Utara, menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program pembangunan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

“Kerja sama ini akan memperkuat upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak, sehat, dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Robby.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi penataan kawasan permukiman, penyediaan sarana dan prasarana dasar, hingga peningkatan kualitas lingkungan secara menyeluruh. Untuk memastikan seluruh program berjalan optimal, kedua belah pihak berkomitmen memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam setiap tahapan pelaksanaan di lapangan.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Minahasa didampingi Asisten II Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa.

Jika diinginkan, saya juga bisa membuat versi yang lebih bernuansa media online profesional dengan gaya penulisan yang lebih tajam dan menarik perhatian pembaca sejak paragraf pertama.

DPRD Minahasa Sahkan Dua Ranperda Strategis, Bupati Robby Dondokambey Perkuat Transparansi APBD dan Reformasi Perumda Air Minum

Advetorial, Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TONDANO – DPRD Kabupaten Minahasa resmi mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang digelar di Ruang Sidang DPRD Minahasa, Jumat (10/7/2026). Kedua Ranperda tersebut yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Rano Manguni.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan dan dihadiri Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., MAP, Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., unsur Forkopimda, jajaran perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta insan pers.

Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa pembahasan dan pengesahan kedua Ranperda merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

“Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan DPRD merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip checks and balances dalam membangun Minahasa yang lebih maju,” ujar Bupati.

Pada kesempatan itu, Bupati juga memaparkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1,325 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,239 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp76,89 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11,87 miliar.

Dari pelaksanaan APBD tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp150,9 miliar.

Menurut Bupati, laporan pertanggungjawaban APBD tidak sekadar menyajikan angka-angka keuangan, tetapi menjadi cerminan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus terus dibenahi, termasuk penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi anggaran.

“Kami menyadari masih ada berbagai kekurangan yang harus diperbaiki. Seluruh catatan, saran, dan rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan ke depan,” katanya.

Selain mengesahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD, DPRD juga menyetujui Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Rano Manguni.

Bupati menjelaskan, pembentukan Perumda Air Minum Rano Manguni merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar semakin profesional, sehat, mandiri, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Menurutnya, perubahan status kelembagaan tersebut merupakan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus memperkuat kapasitas perusahaan daerah dalam menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.

Lebih lanjut, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh komitmen, integritas, sinergi, dan semangat kebersamaan seluruh pemangku kepentingan.

Ia mengajak DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Minahasa sebagai daerah pariwisata yang maju dan sejahtera.

“Seluruh kebijakan yang kita ambil hari ini hendaknya menjadi fondasi yang kokoh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Minahasa atas kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan kedua Ranperda tersebut.

Pengesahan dua Ranperda ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dan DPRD dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kelembagaan Perumda Air Minum Rano Manguni sebagai salah satu aset strategis daerah.

Bupati Minahasa Pantau Tahap Penulisan Makalah Uji Kompetensi JPT Pratama

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa – Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., selaku Ketua Komite Talenta, menghadiri pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Tambahan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Minahasa pada tahap penulisan makalah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.

Kehadiran Bupati bersama jajaran Komite Talenta menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memastikan proses seleksi pejabat pimpinan tinggi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berlandaskan sistem merit. Tahap penulisan makalah merupakan bagian penting dari rangkaian seleksi untuk mengukur kemampuan konseptual, daya analisis, serta gagasan strategis para peserta dalam menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa uji kompetensi tidak hanya menjadi tahapan administratif, tetapi merupakan proses penting dalam menjaring aparatur sipil negara yang memiliki kapasitas, integritas, dan visi kepemimpinan. Menurutnya, pejabat yang terpilih nantinya diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Minahasa.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, selaku Ketua Komite Talenta, memastikan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa proses seleksi mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, serta prinsip keadilan bagi seluruh peserta.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku anggota Komite Talenta, Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku anggota Komite Talenta, Asisten Administrasi Umum selaku anggota Komite Talenta, Inspektur Daerah selaku anggota Komite Talenta, Kepala BKPSDM selaku anggota Komite Talenta, para peserta uji kompetensi, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).

Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap dapat melahirkan pejabat pimpinan tinggi pratama yang profesional, inovatif, dan berintegritas, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sekda Lynda Watania Perkuat Sinergi Lintas OPD, Targetkan Sanitasi Aman di Minahasa

Advetorial, Berita, Minahasa, SULUT|oleh

MINAHASA , POSTKOTANEWS.CO.ID-(ADVE) Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Upaya tersebut ditandai dengan audiensi Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, di ruang kerja Sekda, Kamis (9/7/2026).
Audiensi dihadiri Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Tim PFI Implementasi BPBPK Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas kondisi sanitasi di Kabupaten Minahasa beserta berbagai tantangan yang masih dihadapi. Selain itu, dirumuskan sejumlah usulan paket kebijakan sebagai langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan sanitasi di daerah.
Sekda Lynda Watania menegaskan, keberhasilan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, diperlukan sinergi yang kuat antarpemangku kepentingan agar setiap program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam menjalankan program sanitasi yang terintegrasi,” ujarnya.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor mampu mendorong pelaksanaan kebijakan dan program sanitasi yang lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Langkah tersebut juga diharapkan mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan berkelanjutan.
Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten ditargetkan mampu mendukung pencapaian Sanitasi Aman sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa.
Dengan demikian, dokumen SSK tidak hanya menjadi acuan perencanaan, tetapi juga diwujudkan dalam program pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat(“””)

Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor, Pemkab Minahasa Percepat Implementasi Strategi Sanitasi Berkelanjutan

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menegaskan komitmennya dalam mewujudkan layanan sanitasi yang aman, sehat, dan berkelanjutan melalui implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK).

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, saat menerima audiensi terkait Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), di ruang kerjanya, Kamis (9/7).

Audiensi dihadiri Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Tim PFI Implementasi BPBPK Sulawesi Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, diperlukan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan, terutama seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan program sanitasi.

Pertemuan tersebut juga membahas secara komprehensif kondisi sanitasi di Kabupaten Minahasa beserta berbagai tantangan yang masih dihadapi. Selain itu, peserta audiensi merumuskan sejumlah usulan paket kebijakan di bidang sanitasi sebagai langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan sanitasi di daerah.

“Audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun komitmen bersama dalam menjalankan program sanitasi yang terintegrasi,” ujar Watania.

Ia menambahkan, melalui sinergi lintas sektor, Pemkab Minahasa optimistis setiap kebijakan dan program sanitasi dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Langkah ini juga mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan berkelanjutan. Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten diharapkan mampu mendorong pencapaian target Sanitasi Aman sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN maupun RPJMD Kabupaten Minahasa,” katanya.

Menurut Watania, dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan semata, tetapi harus diwujudkan dalam program pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Dengan demikian, dokumen SSK tidak hanya menjadi acuan perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya.

Pemkab Minahasa Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, DPRD Mulai Pembahasan Tingkat I

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama DPRD Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Minahasa, Rabu (8/7/2026).

Rapat paripurna dihadiri langsung oleh Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, Franky Wolayan, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Putri M. Pontororing, S.E., dan Adrie Kamasi, S.H., M.H. Pembicaraan Tingkat I ini menjadi tahapan awal dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pembahasan ini, diharapkan tercipta evaluasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Rapat berlangsung tertib dan penuh semangat sinergi antara unsur eksekutif dan legislatif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Minahasa.

Turut hadir dalam rapat tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau yang mewakili, para anggota DPRD Kabupaten Minahasa, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, Tim Ahli/Pakar DPRD Kabupaten Minahasa, perwakilan instansi vertikal, serta Pdt. Vonne Rompis-Kalalo, S.Th.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.