Sidak Mobil Dinas : Bupati RD Bongkar Persoalan Pajak, BPKB hingga STNK Kendaraan Dinas

Berita, Minahasa3 Dilihat

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Pengelolaan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa mendapat sorotan langsung dari Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP. (RD).

Melalui inspeksi mendadak (sidak), Bupati RD tidak hanya melihat kondisi fisik kendaraan, tetapi juga menguji sejauh mana tertib administrasi aset daerah benar-benar dijalankan.
Persoalan yang diperiksa cukup mendasar: apakah pajak kendaraan sudah lunas, apakah BPKB tersedia, dan apakah STNK masih lengkap.
“Apakah dia lunas pajak atau ada BPKB-nya belum ada, atau STNK-nya tidak ada. Nanti kita buat laporan, matriks lengkap,” tegas RD.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pemeriksaan kendaraan dinas tidak berhenti pada pencatatan jumlah armada. Pemkab Minahasa kini diarahkan untuk memiliki gambaran menyeluruh mengenai status administrasi dan kondisi setiap kendaraan yang menjadi aset pemerintah daerah.
Tak hanya dokumen, kondisi fisik kendaraan juga menjadi perhatian. Bupati menyebut pemeriksaan akan mencakup komponen kendaraan, termasuk kondisi ban serta aspek lain yang berkaitan dengan kelayakan dan keselamatan operasional.
“Kita akan mengecek kondisi kendaraan, termasuk ban,” ujarnya.

Baca juga:  Sekda Watania Hadiri Rapat Evaluasi Ranperda Perubahan APBD TA 2023

Bukan Sekadar Armada, Tapi Aset Daerah
Sidak ini menjadi penting karena kendaraan dinas merupakan aset pemerintah yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kelengkapan dokumen dan kondisi kendaraan menjadi bagian dari tata kelola aset yang tidak boleh diabaikan.
Jika ditemukan kendaraan dengan pajak tertunggak, dokumen tidak lengkap, atau kondisi fisik yang tidak layak, persoalan tersebut tentunya membutuhkan tindak lanjut dan penataan.

RD menyatakan kewajiban pajak kendaraan akan menjadi bagian yang diperhatikan dalam penganggaran pemerintah daerah.
“Pajakmu nanti kita anggarkan,” kata RD.
Namun, di tengah kebutuhan pelayanan pemerintahan, Pemkab Minahasa juga mempertimbangkan kemungkinan penambahan armada. Bupati menyebut komunikasi dengan pihak lain menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan kendaraan.
“Kalau untuk penambahan mungkin armada, kita dapat teman-teman Kabupaten Kutai yang ada lobi-lobi di tempat yang bisa membantu. Kemarin yang di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Baca juga:  PT Satya Bajra Gardapati Bakal Dibekukan Pemiliknya Dihukum 3 Tahun Penjara Oleh Majelis Hakim 

Menunggu Hasil Matriks Pemeriksaan
Yang kini menarik ditunggu bukan sekadar pelaksanaan sidak, melainkan hasil pendataan setelah pemeriksaan.
Matriks kendaraan yang disebut Bupati RD diharapkan mampu menjawab secara terang: berapa kendaraan yang pajaknya tertunggak, berapa yang dokumennya belum lengkap, bagaimana kondisi fisiknya, dan perangkat daerah mana yang menggunakan kendaraan tersebut.
Dengan begitu, sidak tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Sebab, jika ditemukan persoalan administrasi maupun kondisi kendaraan, masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana Pemkab Minahasa menindaklanjutinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *