Advetorial

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, secara resmi membuka kegiatan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Minahasa Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Benteng Moraya, Senin (13/4/2026).

Dalam sambutannya, Watania menegaskan bahwa seleksi Paskibraka merupakan momentum penting dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, berintegritas, serta memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.

“Melalui seleksi ini diharapkan dapat menjaring putra-putri terbaik Minahasa yang tidak hanya memiliki kemampuan fisik yang baik, tetapi juga mental yang kuat serta semangat kebangsaan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan seleksi dengan sungguh-sungguh, menjunjung tinggi sportivitas, serta menunjukkan kemampuan terbaik.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Riviva Maringka; Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Tommy Wuwungan, S.Pd; serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Ir. Jani Moniung.

Seleksi ini merupakan bagian dari proses pembentukan Paskibraka yang nantinya akan bertugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026, di Kabupaten Minahasa.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Jakarta, Senin 13 April 2026 — Pemerintah Kabupaten Minahasa terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan kehadiran Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, dalam kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang dilaksanakan di Gedung Plaza Kuningan.

Bupati Robby Dondokambey hadir didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa, Martina W. Dondokambey Lengkong. Kegiatan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah sekaligus mendukung transisi menuju energi ramah lingkungan.

Example 300×600

Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks.

“Pengolahan sampah menjadi energi listrik bukan hanya solusi pengurangan volume sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Menteri Hanif.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, bersama sejumlah kepala daerah di wilayah Sulawesi Utara, di antaranya Wali Kota Manado, Wali Kota Tomohon, Wali Kota Bitung, serta Bupati Minahasa Utara. Selain itu, Plh. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara dan para Kepala Dinas Lingkungan Hidup se-Provinsi Sulawesi Utara juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Penandatanganan kerja sama ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam implementasi teknologi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di daerah, termasuk di Kabupaten Minahasa. Dengan adanya kerja sama ini, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah yang lebih modern, efisien, dan bernilai ekonomis.

Bupati Robby Dondokambey menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa siap mendukung penuh program PSEL sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai langkah nyata dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang inovatif dan berkelanjutan di Minahasa,” ungkap Bupati.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta berkontribusi pada pembangunan energi berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MANADO – Sinkronisasi program pembangunan dari pusat hingga daerah kembali ditegaskan dalam forum strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (9/4/2026).

Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa siap menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan prioritas provinsi dan nasional guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara serta kepala daerah se-Sulawesi Utara. Dalam kesempatan itu, Robby Dondokambey hadir didampingi Sekretaris Daerah Minahasa, Lynda D Watania.

Turut hadir Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti.

Selain itu, hadir pula Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, bersama Wakil Gubernur J Victor Mailangkay, jajaran Forkopimda Provinsi Sulut, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Keikutsertaan Robby Dondokambey dalam forum ini menjadi bagian penting dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dengan arah kebijakan provinsi dan nasional.

Berbagai isu strategis turut dibahas, mulai dari penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, penanganan kawasan permukiman, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Minahasa menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, serta terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, jajaran perangkat daerah, di antaranya Kepala BPKAD, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).

Kehadiran Bupati Minahasa dalam forum ini sekaligus menegaskan komitmen kuat dalam memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, diharapkan pembangunan di Sulawesi Utara semakin terarah, inklusif, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Manado – Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (31/03).

Penyerahan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., serta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara sebagai dasar pelaksanaan audit pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.

Usai penyerahan, Bupati Robby Dondokambey menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

“Penyerahan laporan keuangan ini merupakan bagian penting dalam tahapan pemeriksaan oleh BPK,” ujarnya.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, di antaranya Bupati Sangihe, Bupati Sitaro, Bupati Talaud, Wali Kota Kotamobagu, serta Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Minahasa turut didampingi Asisten Administrasi Umum, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, dan Kepala Bagian Protokol.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa resmi memulai tahapan demokrasi tingkat desa melalui sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Wale Ne Tou, Tondano, Selasa (17/3/2026), ini menjadi langkah awal dalam menjamin kedaulatan masyarakat untuk menentukan pemimpin di tingkat desa.

Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, membuka secara resmi kegiatan tersebut. Ia didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, Sekretaris Daerah Lynda Deisye Watania, serta jajaran Forkopimda.

Acara ditandai dengan peluncuran tahapan pemilihan serta penyerahan kotak suara secara simbolis dari Ketua KPU Minahasa, Rendy V. J. Suawa, kepada Bupati.

Dalam laporannya, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa, Riviva Maringka, menegaskan bahwa pemilihan hukum tua memiliki urgensi strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Menurutnya, pemilihan yang demokratis dan transparan sangat penting untuk mencegah konflik horizontal serta memastikan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

“Pelaksanaan pemilihan hukum tua di Kabupaten Minahasa bukan hanya kewajiban administratif, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kualitas demokrasi lokal dan memperkuat kepercayaan publik,” ujar Riviva.

Sementara itu, Bupati Robby Dondokambey dalam sambutannya mengingatkan pentingnya menjaga standar penyelenggaraan Pilhut agar tetap menjadi referensi nasional.

Ia menuturkan, pada periode sebelumnya pelaksanaan demokrasi desa di Minahasa mendapat apresiasi dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

“Minahasa dinilai berhasil menyelenggarakan pemilihan yang tertib dan transparan, bahkan dipantau langsung oleh pemerintah pusat. Prestasi ini harus dipertahankan dengan memastikan proses tahun 2026 berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya kearifan lokal Torang Samua Basudara sebagai landasan dalam menyikapi perbedaan pilihan.

Ia meminta seluruh panitia pemilihan menjaga netralitas dan integritas. Para calon hukum tua pun diharapkan berkompetisi secara sehat dengan mengedepankan visi serta program kerja.

“Kepada seluruh aparatur pemerintah, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, saya ingatkan untuk tetap menjaga netralitas dan memberikan dukungan penuh agar seluruh tahapan berjalan baik,” tegasnya.

Di sela kegiatan, Bupati juga mengajak masyarakat menjaga kondusivitas wilayah di tengah momentum hari besar keagamaan yang berlangsung bersamaan, seperti masa sengsara menjelang Paskah bagi umat Kristiani, ibadah puasa Ramadan dan Idul Fitri bagi umat Muslim, serta Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu.

Ia berharap sinergi antara penyelenggara, peserta, dan masyarakat dapat melahirkan pemimpin desa yang memiliki legitimasi kuat untuk mendorong kemajuan serta kesejahteraan desa-desa di Minahasa.