MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Sekreris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr Lynda Watania MM MSi, menjadi Nara sumber di Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Badan Adhoc Pilkada 2024, di Aston Hotel Manado, Jumat (26/7/25).
Bimtek KPU Kabupaten Minahasa , diikuti seluru Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik, serta staf sekretariat kecamatan.
Sekda Lynda Watania sebagai Narsum berbicara soal peran “Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024”.
Sekda Watania mengatakan, peran pemerintah daerah dalam Pilkada serentak sangat besar. Salah satunya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan UUD tahun 1945.
“Selain itu, peran pemerintah daerah yaitu mewujudkan kinerja penyelenggara yang berintegritas. Berkoordinasi dengan forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat,” katanya.
Selain itu, lanjut Watania, pemerintah daerah juga menyediakan anggaran untuk penyelenggara dalam hal menghadapi pelaksanaan Pilkada. Namun begitu, anggarannya harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah.
“Kemudian, pemerintah juga mendorong penyelenggara untuk melaksanakan semua tahapan Pilkada agar berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, termasuk dalam pengelolaan administrasi keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan,” paparnya.
Selanjut, Watania mengatakan bahwa pemerintah daerah melakukan tugas pengawasan terhadap jalannya tahapan Pilkada yang sementara berlangsung saat ini.
“Peran pemerintah harus benar-benar ada di tengah-tenhah penyelenggara. Sehingga menjadi penyelenggara pemilu yang akuntabel. Sesuai deng visi KPU, yaitu menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil,” kata Watania.
Ia pun berpesan kepada PPK dan staf kecamatan agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, sehingga tidak bertabrakan saat melakukan kegiatan secara bersamaan.
“Yang paling penting itu koordinasi agar kegiatan tahapan pilkada tidak bersamaan dengan kegiatan pemerintahan. Di atur dengan sedemikian rupa, sehingga tugas sebagai penyelenggara dan pemerintah kecamatan tidak terabaikan. Karena tugas-tugas tersebut sama pentingnya,” pesan Watania.
Sekda pun kembali mengingatkan agar supaya PPK harus bersinergi dengan para camat. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih, sehingga mempengaruhi jalannya tahapan Pilkada yang sedang berlangsung.
“Yang paling penting adalah koordinasi. Dan saya sendiri akan memantau kinerja dari para sekretariat, sehingga bisa bekerja maksimal,” tegas Sekda Watania, sembari meminta kepada KPU Minahasa, jika ada sekretariat yang tidak bekerja maksimal, segera melaporkan hal itu kepada dirinya.
Sekda menambahkan, agar semua camat yang ada di Minahasa, harus terus mensosialisasikan tahapan Pilkada kepada masyarakat, di setiap kegiatan kecamatan maupun desa.
“Terutama sosialisasikan terkait tolak politik uang. Karena politik uang itu merusak demokrasi yang ada saat ini. Dan itu harus selalu disampai-sampaikan kepada masyarakat,” pesannya, yang diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama perseta Bimtek.
Diketahui, Bimtek ini dibuka Ketua KPU Minahasa, Rendy Suawa, dihadiri Komisioner Aprila Regar, Lidya Malonda, Arif Kurniawan, Rijali Soerotinojo, dan Kepala Sekretariat Stella Sompe, selaku moderator.
Selain Sekda Lynda Watania, hadir juga sebagai nara sumber yaitu Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jerry Sumampow, dan perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulut. (*)