Berita

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat upaya menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah.

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, bersama jajaran BPJS Kesehatan Cabang Tondano dan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa di Ruang Kerja Wakil Bupati, Rabu (30/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan JKN serta merumuskan langkah perbaikan agar manfaat program semakin dirasakan masyarakat.

Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian, yakni memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan, serta mengurangi kendala administratif yang masih dihadapi peserta.

Sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan jajaran kesehatan dinilai penting untuk memastikan akses terhadap jaminan kesehatan dapat diberikan secara adil, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, Pemkab Minahasa berharap pelayanan kesehatan publik dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan program JKN tidak hanya menjangkau lebih banyak warga, tetapi juga memberikan akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan berkualitas.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa memperketat penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebanyak 25 camat diminta bergerak lebih agresif mengejar realisasi pajak di wilayah masing-masing, menyusul masih adanya kecamatan dan desa yang belum mencapai target.

Evaluasi tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si. Pemerintah daerah bahkan menetapkan target realisasi PBB mencapai 100 persen pada Oktober 2026.

Watania mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan capaian PBB antarwilayah masih timpang. Sejumlah kecamatan telah mencapai target, namun masih ada desa yang belum menuntaskan kewajiban pajaknya.

“Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu langkah yang kami lakukan. Target-target penyelesaian sudah diketahui, dan kami melihat masih ada beberapa kecamatan yang belum memenuhi target yang diharapkan,” ujar Watania.

Camat Tak Bisa Hanya Menunggu Bapenda

Watania menegaskan, mengejar target PBB bukan semata-mata tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Camat diminta mengambil peran aktif dengan menggerakkan pemerintah desa dan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, camat memiliki tanggung jawab untuk memastikan penagihan, koordinasi, hingga sosialisasi berjalan sampai ke tingkat desa.

“Ini bukan hanya semata-mata kita menagih pajak, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab moral mereka sebagai kepala kecamatan,” tegasnya.

Pemkab Minahasa meminta para camat segera menyusun dan menjalankan langkah konkret untuk mengejar wilayah yang masih tertinggal.

Evaluasi Setiap Pekan

Tekanan terhadap percepatan PBB semakin kuat karena waktu yang tersedia semakin terbatas. Pemkab Minahasa menargetkan realisasi 100 persen pada Oktober 2026.

Untuk memastikan target tersebut tercapai, evaluasi akan dilakukan setiap pekan.

“Waktunya tinggal satu bulan. Setiap satu minggu akan kami evaluasi. Para camat sudah memberikan komitmen untuk melakukan optimalisasi dan langkah-langkah konkret agar PBB di wilayah mereka bisa 100 persen,” kata Watania.

Ia meminta camat tidak berhenti pada koordinasi administratif. Perangkat kecamatan dan desa harus aktif melakukan sosialisasi serta pendekatan persuasif kepada wajib pajak.

“Ini menjadi tanggung jawab para camat untuk mengonsolidasikan, berkoordinasi ke samping dan juga turun ke bawah. Berbagai cara harus dilakukan secara persuasif, mendorong masyarakat, menggugah mereka dan memberikan sosialisasi agar masyarakat sadar membayar pajak,” jelasnya.

Langowan Barat Tertinggi, Sawangan Terendah

Dalam evaluasi tersebut, capaian PBB antarwilayah masih menunjukkan kesenjangan.

Kecamatan Langowan Barat disebut menjadi wilayah dengan capaian tertinggi. Sementara Kecamatan Sawangan berada pada posisi terendah.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kecamatan, terutama wilayah dengan capaian rendah, untuk mengejar ketertinggalan sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Watania mengatakan, PBB masih menjadi salah satu jenis pajak daerah yang realisasinya relatif rendah. Karena itu, diperlukan keterlibatan aktif seluruh jajaran pemerintahan hingga ke tingkat desa.

Masyarakat Diminta Lunasi PBB

Di sisi lain, Pemkab Minahasa mengingatkan masyarakat agar segera memenuhi kewajiban pembayaran PBB sesuai ketetapan yang telah ditetapkan Bapenda.

“Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia, termasuk masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa. Kami mengimbau agar masyarakat melunasi pajak sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan,” ujar Watania.

Menurutnya, optimalisasi PBB tidak hanya berkaitan dengan penerimaan daerah, tetapi juga mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“PBB juga merupakan bagian dari proses percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan pemerintahan. Karena itu kami mendorong masyarakat untuk menjadi warga yang taat pajak,” tandasnya.

Dengan evaluasi mingguan dan target 100 persen pada Oktober, para camat kini dituntut membuktikan komitmennya. Wilayah yang masih tertinggal harus bergerak lebih cepat agar target PBB Kabupaten Minahasa tidak kembali meleset.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Pengabdian kepada masyarakat tak selalu bermula dari panggung politik. Bagi dr. Anita Mamuaya, M.Kes., pengabdian justru lebih dulu dijalani melalui dunia kesehatan, sebelum akhirnya membawanya ke kursi legislatif dan kini dipercaya memimpin Komisi I DPRD Kabupaten Minahasa.

Jauh sebelum terjun ke politik, dr. Anita dikenal sebagai praktisi kesehatan yang aktif melayani masyarakat melalui praktik mandiri dan klinik dokter umum. Dari ruang pelayanan kesehatan tersebut, ia berhadapan langsung dengan beragam persoalan warga, termasuk kebutuhan masyarakat dari kalangan pra-sejahtera.

Pengalaman itu kini menjadi bagian penting dari bekalnya sebagai wakil rakyat. Terpilih melalui Partai Gerindra, dr. Anita juga dipercaya mengemban tugas sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Minahasa.

Terbaru, amanah untuk memimpin Komisi I DPRD Minahasa resmi diberikan melalui Rapat Paripurna Penetapan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Minahasa, yang dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, S.E., Senin (28/9/2026).

Sebagai Ketua Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan kepegawaian, dr. Anita menegaskan bahwa kedekatan dengan masyarakat akan tetap menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas legislatif.

“Komitmen saya sebagai Ketua Komisi I, bahwa seorang wakil rakyat harus senantiasa aktif turun di tengah masyarakat, mendengarkan kesulitan dan kebutuhan warga secara langsung, serta mengawal aspirasi tersebut hingga tuntas,” ujar dr. Anita saat ditemui di Gedung Manguni.

Menurutnya, fungsi legislatif tidak cukup hanya dilakukan dari balik meja. Aspirasi masyarakat harus didengar secara langsung agar dapat menjadi bahan pengawasan sekaligus pijakan dalam mendorong kebijakan pemerintah daerah.

Di sisi lain, dr. Anita juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi I. Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah mampu meningkatkan pelayanan, menciptakan inovasi, dan memastikan program pemerintah benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat.

“Untuk mitra kerja kami di SKPD terkait, harus siap bekerja untuk rakyat lebih baik lagi, siap berinovasi, dan satu tujuan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa,” tegasnya.

Komisi I DPRD Minahasa memiliki fungsi pengawasan terhadap sejumlah sektor strategis pemerintahan daerah. Ruang lingkupnya antara lain Sekretariat Daerah, khususnya Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi; Inspektorat Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD); Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil); Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); hingga pemerintah kecamatan di seluruh Kabupaten Minahasa.

Dengan latar belakang sebagai praktisi kesehatan, dr. Anita kini membawa pengalaman pelayanan langsung kepada masyarakat ke dalam ruang legislatif.

Baginya, aspirasi warga tidak boleh berhenti pada tahap penyampaian. Aspirasi tersebut harus dikawal melalui fungsi pengawasan dan proses pemerintahan agar dapat diterjemahkan menjadi pelayanan serta kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat Minahasa.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MANADO, 24 September 2026 — Penguatan manajemen talenta menjadi salah satu strategi penting dalam membangun tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis kompetensi, potensi, kinerja, dan prestasi.

Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi Penguatan Manajemen Talenta yang digelar Kamis (24/9/2026) di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., sebagai narasumber.

Turut hadir Wali Kota Manado Andrei Angouw, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang, S.I.P., M.M., Branch Manager PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Manado Agus Humaedi, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., Kepala BKPSDM Kabupaten Minahasa Johnny Tendean, A.P., M.A.P., serta para Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Dalam pemaparannya, Kepala BKN RI menguraikan 15 kebijakan pro-karier ASN yang diarahkan untuk memperkuat sistem pembinaan dan pengembangan karier aparatur.

Kebijakan tersebut mencakup penyederhanaan pencantuman gelar akademik, pengakuan gelar profesi, peluang kenaikan pangkat bagi ASN berprestasi, kenaikan pangkat yang dapat diproses setiap bulan, Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), uji kompetensi sepanjang tahun, seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang independen, penerapan manajemen talenta di seluruh instansi, profiling ASN melalui PROASN, pembinaan manajemen ASN terintegrasi, kenaikan pangkat dan pensiun otomatis, penguatan e-Kinerja, digitalisasi arsip ASN, serta penerapan Service Level Agreement (SLA) layanan kepegawaian maksimal lima hari kerja.

Sementara satu kebijakan lainnya berkaitan dengan upaya mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili melalui penempatan atau mutasi pegawai. Kebijakan tersebut secara khusus diperuntukkan bagi ASN di lingkungan BKN sehingga tidak menjadi bagian dari tolok ukur penerapan kebijakan pro-karier pada pemerintah daerah.

14 Kebijakan Sudah Diterapkan di Minahasa

Dari 15 kebijakan yang dipaparkan Kepala BKN, 14 kebijakan yang relevan dengan pengelolaan ASN pemerintah daerah telah dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Minahasa.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa transformasi manajemen ASN di Kabupaten Minahasa terus diarahkan agar semakin berbasis kinerja, kompetensi, potensi, dan data.

Salah satu agenda yang kini terus diperkuat adalah penerapan kinerja harian ASN.

Penguatan kinerja harian dinilai penting untuk memastikan aktivitas dan hasil kerja ASN tercatat secara nyata, terukur, dan berkelanjutan. Data tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar dalam pemetaan potensi, kompetensi, dan kinerja ASN sebagai bagian dari penerapan manajemen talenta.

Dengan pendekatan tersebut, manajemen talenta tidak semata-mata menentukan siapa yang memiliki potensi, tetapi juga memastikan setiap keputusan pengembangan karier didukung oleh data kinerja yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPLB Jadi Ruang Penghargaan bagi ASN Berprestasi

Salah satu kebijakan pro-karier yang telah dirasakan manfaatnya di Kabupaten Minahasa adalah Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) bagi ASN yang menunjukkan prestasi luar biasa.

Kebijakan tersebut salah satunya diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., atas prestasi dan dedikasinya dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dalam Rapat Paripurna di Gedung Wale Ne Tou Tondano pada 5 November 2025, Dr. Lynda D. Watania menerima Surat Keputusan Kenaikan Pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Kenaikan pangkat tersebut menjadi salah satu contoh bahwa sistem pengembangan karier ASN memberikan ruang penghargaan bagi pegawai yang memiliki prestasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manajemen Talenta Jadi Fondasi Pengembangan ASN

Sosialisasi penguatan manajemen talenta menjadi momentum bagi pemerintah daerah di Sulawesi Utara untuk terus membangun pengelolaan ASN yang lebih terintegrasi dan berbasis data.

Di Kabupaten Minahasa, manajemen talenta diarahkan untuk memastikan ASN yang memiliki kinerja dan potensi dapat teridentifikasi serta memperoleh ruang pengembangan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Penguatan profiling ASN, pemetaan potensi dan kompetensi, pengelolaan kinerja, digitalisasi layanan kepegawaian, hingga penerapan sistem manajemen talenta menjadi bagian dari transformasi pengelolaan ASN di Minahasa.

Kepala BKPSDM Kabupaten Minahasa, Johnny Tendean, A.P., M.A.P., menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengembangkan manajemen ASN yang objektif, transparan, berbasis data, dan berorientasi pada kinerja.

“BKPSDM Kabupaten Minahasa berkomitmen untuk terus mengembangkan manajemen ASN yang objektif, transparan, berbasis data, berorientasi pada kinerja, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi ASN untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan daerah,” ujar Johnny.

Dengan penguatan tersebut, manajemen talenta diharapkan tidak hanya menjadi sistem pemetaan ASN, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan ASN yang tepat berada pada posisi yang tepat, berkembang sesuai kompetensinya, dan mampu memberikan kinerja terbaik bagi organisasi serta masyarakat.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Ruang Sidang DPRD Minahasa, Rabu (23/9/2026). Sebelum proses evaluasi oleh gubernur, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua Adri Kamasi dan Wakil Ketua Putri Pontororing. Paripurna dinyatakan kuorum setelah dihadiri 32 dari 35 anggota DPRD.

Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan Rommy Leke, seluruh fraksi DPRD Minahasa menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026.

Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan.

Salah satu perhatian DPRD adalah meminta pemerintah daerah segera menyampaikan status realisasi seluruh pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, termasuk usulan hasil reses yang hingga kini belum terealisasi.

DPRD juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara aspirasi masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan pengalokasian anggaran. Sektor strategis, terutama pelayanan publik dan infrastruktur, diminta tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan program pemerintah.

Bupati: Setiap Rupiah Harus Berdampak

Bupati Minahasa Robby Dondokambey mengapresiasi proses pembahasan antara DPRD, Badan Anggaran, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga tercapainya kesepakatan.

Menurutnya, perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan dinamika daerah serta perubahan asumsi pendapatan dan belanja.

Robby menegaskan, perubahan anggaran tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Anggaran harus diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Seluruh perangkat daerah harus mampu melaksanakan program secara tepat sasaran, meningkatkan realisasi anggaran, serta menghindari pemborosan,” tegas Robby.

Ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat efisiensi, mempercepat realisasi anggaran, dan memastikan setiap program berjalan sesuai sasaran.

Pemkab Diminta Waspadai Cuaca Ekstrem

Selain persoalan anggaran, Robby juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca.

Potensi kekeringan dan kebakaran menjadi perhatian, seiring kondisi cuaca panas serta fenomena El Niño yang disebut dapat meningkatkan risiko di sejumlah wilayah.

Rapat paripurna ditutup dengan komitmen DPRD dan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026.

Dengan disepakatinya Ranperda tersebut, proses selanjutnya adalah evaluasi oleh gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.