MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MANADO — Dugaan pemalsuan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara pidana yang menjerat Tita Tambahani menjadi sorotan tim penasihat hukumnya. Marcsano Rolando Wowor, S.H., menilai dugaan ketidaksesuaian dokumen tersebut merupakan persoalan serius yang berpotensi memengaruhi integritas proses peradilan sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Menurut Marcsano, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan keabsahan dokumen penyidikan, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban hukum pihak yang terbukti terlibat.
“Bukan hanya institusi atau lembaga yang tercoreng, tetapi pelakunya juga dapat diproses pidana apabila terbukti menyerahkan dokumen palsu kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut,” tegas Marcsano kepada wartawan seusai persidangan, Rabu (28/10/2026).
90 Lembar BAP Disorot
Marcsano mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam dokumen perkara setelah membandingkan berkas yang dipegang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan salinan berkas milik majelis hakim dan tim penasihat hukum terdakwa.
Dari hasil pencocokan tersebut, tim penasihat hukum mencatat sedikitnya 90 lembar BAP yang dinilai bermasalah. Dugaan ketidaksesuaian itu disebut mencakup tanda tangan Tita Tambahani, sejumlah saksi, penasihat hukum, serta penyidik.
Selain tanda tangan, tim penasihat hukum juga menyoroti sejumlah cap atau stempel institusi kepolisian, tanda tangan pejabat terkait, serta pencantuman tanggal pada berbagai dokumen penyidikan.
Dalam daftar perbandingan yang disampaikan tim penasihat hukum, catatan tersebut tidak hanya menyangkut BAP korban dan para saksi, tetapi juga dokumen administrasi penyidikan, penetapan status tersangka, penangkapan, penahanan, penangguhan penahanan, hingga penyitaan barang bukti.
Marcsano menilai, dugaan ketidaksesuaian tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dokumen pemeriksaan merupakan bagian penting dalam proses penanganan perkara pidana.
Ia juga menyoroti potensi dampaknya terhadap hak-hak hukum terdakwa, terutama hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan menjalani proses peradilan yang adil.
Meski demikian, dugaan pemalsuan dan ketidaksesuaian dokumen tersebut masih merupakan temuan serta penilaian dari pihak penasihat hukum. Pembuktian mengenai keaslian dokumen dan pihak yang bertanggung jawab memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Tim PH Minta Tita Tambahani Dibebaskan
Di tengah sorotan terhadap dokumen perkara, tim penasihat hukum dari Marcsano Rolando Wowor, S.H. & Partners, Advocates and Legal Consultants, juga menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi di hadapan majelis hakim.
Dalam pembelaannya, tim PH meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan seluruh dalil pembelaan yang diajukan untuk kepentingan Tita Tambahani.
Mereka turut memohon agar berkas perkara pidana yang disusun penyidik dan/atau penyidik pembantu Unit II Ekonomi Polresta Manado, serta dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Manado dengan nomor register PDM-67/Mnd/Eoh.2/06/2026 atas nama terdakwa Tita Tambahani, dinyatakan gugur demi hukum.
“Selain meminta agar pleidoi klien kami diterima dan dikabulkan, kami juga memohon agar seluruh berkas perkara dan dakwaan sebagaimana tertuang dalam pembelaan dinyatakan gugur demi hukum,” ujar Marcsano, didampingi Samuel Tatawi, S.H., dan Charles Andries Ukus, S.H., M.A.
Tim penasihat hukum juga meminta majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Tita Tambahani dari seluruh dakwaan serta memulihkan nama baiknya ke kedudukan semula.
Permohonan tersebut merupakan bagian dari argumentasi pembelaan yang selanjutnya akan dipertimbangkan majelis hakim bersama keseluruhan fakta persidangan dan tanggapan penuntut umum.
Replik JPU Dijadwalkan 4 November
Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Faisal Munawir Kossah, S.H., dengan hakim anggota Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., dan Harianto Mamontoh, S.H. Persidangan dibantu Panitera Pengganti Rosanny N. Nika, A.Md.Kom., S.H., M.H.
Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu (4/11/2026), dengan agenda mendengarkan replik atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap nota pembelaan terdakwa.
Agenda tersebut menjadi tahapan penting dalam proses persidangan sebelum perkara berlanjut ke tahapan berikutnya hingga majelis hakim menjatuhkan putusan.
Perkembangan perkara ini sekaligus menempatkan dugaan ketidaksesuaian dokumen penyidikan sebagai persoalan yang perlu diperjelas melalui mekanisme hukum, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah dan hak seluruh pihak untuk memperoleh proses peradilan yang adil.