Bupati Jk Bersama Jajaran ikut Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri R.I,

Berita, Minahasa, Nasional|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengendalian Inflasi kembali digelar Kementerian Dalam Negeri R.I, sebagai upaya pengendalian inflasi dan perkembangan kenaikan harga bahan pokok secara nasional.

Rakoor Pengendalian Inflasi Dipimpin oleh Mendagri Jendral Pol. (Purn) Prof. Drs. H Muhammad Tito Karnavian MA, P.hd. yang diikuti secara virtual oleh Penjabat Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong M.Si, bertempat di Ruangan Minahasa Command Center Kantor Bupati Minahasa, Senin (13/5/24).

Mendagri menyampaikan bahwa hasil monev terkait upaya yang dilakukan sejumlah daerah yaitu terus melakukan Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, Melaksanakan Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi, memberikan bantuan transportasi dari APBD” ujar Mendagri.

Turut hadir mendampingi Bupati Kumendong yaitu, Asisten 1, Asisten II, Kadis Kominfo, Staf Ahli Bupati, Kadis Pangan, Kadis PUPR, Ka. BPKAD, Kadis Pertanian, Kadis Sosial, Kadis Perhubungan, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kasat Pol- PP, Staf Khusus Bupati, Kabag Prokopim, Kabag Ekonomi, Kabag Hukum.(73″U)

Pilkada Minahasa Jalur Independen di Tutup 12;00 Wita malam.Ini Penjelasan KPU

Berita, Minahasa, Nasional, Politik, SULUT|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Berdasarkan rekapitalasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, dan sesuai berita acara nomor 168/PL 02.2BA/7102/2/2024, sehingga KPU Minahasa menutup penyerahan berkas bagi bakal calon perseoarangan.

Penutupan penyerahan berkas bakal perseorangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa ini, dilaksanakan dalam konfrensi pers, Minggu (12/5/2024) malam, sekira Pukul 24.00 Wita.

Hadir dalam konfrensi pers tersebut, Ketua KPU Minahasa Rendy Suawa, Lydia A. Malonda, Aprilia Regar, Rijali A.H.I Soeratinojo, dan Arif Kurniawan serta Sekertaris Stella Sompe.

Disampaikan Ketua KPU Minahasa Rendy Suawa, pemasukan berkas bagi bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa sudah ditutup.

“Sampai malam ini, tidak ada pasangan calon perseorangan mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa 2024. Padahal pendaftaran calon perseorangan itu, telah dibuka dari tanggal 8 hingga 12 Mei hari ini. Namun, tidak ada calon yang mengajukan berkasnya,” kata Suawa.

Lanjut dijelaskan Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga ini, pemberitahuan atau lewat papan pengumuman, bahkan melalui website KPU, untuk syarat dukungan calon perseorangan ada 22.525 orang. Dan itu, terdistribusi di 13 Kecamatan dari 25 Kecamatan yang ada di Minahasa.

“Jika ada pasangan calon perseorangan yang mendaftar, tentu akan di verifikasi. Namun, sampai penutupan pendaftaran, tak ada calon yang mengajukan syarat dukungan sehingga tidak ada tindakan yang kami lakukan dampai hari ini,” bebernya.

Diketahui untuk jumlah syarat dukungan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa perseorangan, menurut Suawa, sekira 8,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Minahasa.

“Kenapa hanya 8,5 persen syarat dikungan calon perseorangan. Sebab, penggunaan data DPT berkisar di 265 ribu, karena di atas dari 250 ribu. Maka menggunakan presentasi itu, hanya 8,5 persen,” tutupnya(73″U)

Sinergitas APH.TNI serta Masyarakat dalam Penanganan Perkara Koneksitas

Berita, Hukrim, Minahasa, Nasional, SULUT|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Kapolres Minahasa yang diwakili Kasat Reskrim Polres Minahasa, IPTU Dwirianto Tandirerung Str.K, menghadiri acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) di Hotel Yama, Tondano Rabu (8/5/24).

Kegiatan sosialisasi tersebut bertema “Sinergitas Penanganan Perkara Koneksitas” dengan fokus pada penanganan perkara pidana yang melibatkan oknum TNI dan masyarakat sipil.

Asisten Bidang Pidana Militer Kejati Sulut, Kolonel Laut E.J. Sumampow, SH, serta Kepala Seksi Penindakan Pidana Militer Kejati Sulut, LA Waja, SH, MH. sebagai narasumber Selain itu, juga hadir berbagai pihak penting.

Kehadiran berbagai instansi tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan sinergi dalam menangani perkara pidana yang memiliki koneksi kompleks antara oknum TNI dan masyarakat sipil. Acara ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan strategi yang efektif dalam penanganan kasus-kasus yang relevan di Sulawesi Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Kasat Reskrim Polres Minahasa IPTU Dwirianto Tandirerung Str.K, menyampaikan komitmen Polres Minahasa dalam memperkuat koordinasi antara penegak hukum untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks penanganan perkara koneksitas yang semakin kompleks dan memerlukan kerjasama yang solid antara berbagai lembaga terkait.(73″U)

Plt. Asisten II Pemkab Minahasa Ikuti Rakoor TPID yang Dipimpin Plt. Sekjen Kemendagri R.I.

Berita, Minahasa, Nasional, SULUT|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID –Dalam Upaya pengendalian inflasi dan gejolak kenaikan harga bahan pokok, Pemerintah Kabupaten Minahasa mengikuti Rapat Koordinasi (Rakoor) terkait Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri R.I, Senin (6/5/24).

Rakoor dihadiri oleh Kepala Daerah se-Indonesia tersebut dilaksanakan secara virtual yang dipimpin Plt. Sekjen Kemendagri R.I, Drs. Tomsi Tohir Balaw M.Si, yang diikuti Penjabat Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong M,Si, yang diwakili PLT. Asisten II Pemkab Minahasa Dr. Arody Tangkere MAP, bertempat di Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa.

Plt Sekjen Kemendagri, Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si, memaparkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) agar menyusun perencanaan gerakan menanam dengan baik, upaya ini dibutuhkan untuk mengendalikan laju inflasi di daerah.

Tomsi mengungkapkan gerakan menanam sejumlah komoditas harus direncanakan dengan baik agar dapat berjalan berkesinambungan” Tandasnya.

Sementara itu, Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong M,Si, melalui Asisten II Dr .Arody Tangkere MAP, mengatakan “Baru saja Rakoor TPID berlangsung yang dipimpin oleh PLT Sekjen Kemendagri RI, dan dalam Rakoor ini diharapkan agar pemerintah daerah melakukan langkah- langkah kongkrit atau upaya dalam rangka mengatasi inflasi di daerah. Salah satu program yang dilakukan pemerintah kabupaten Minahasa yaitu penanaman komoditi sebagaimana arahan dari rakor yang baru saja selesai”. Ujar Tangkere.

“Penanaman ini berupa komoditi cabe, bawang merah dan jagung serta komoditi lainnya yang dapat menunjang program sebagai upaya program dari pemerintah Kabupaten Minahasa untuk mengatasi inflasi di Daerah.

Inflasi di Kabupaten Minahasa untuk saat ini cukup baik, dan kita tetap melakukan langkah langkah strategis termasuk operasi pasar murah apabila memang kita diperhadapkan dengan inflasi yang tinggi” tutupnya.

Hadir dalam giat Rakoor, Kadis Koperasi, Kadis Pertanian, Para Sekdis, Kabag serta perwakilan dari sejumlah OPD.

Pj Bupati Kumendong ,Sekda Watania dan jajaran  Evaluasi Kinerja di Kemendagri RI

Berita, Minahasa, Nasional, Sulut|oleh

JAKARTA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Penjabat (Pj) Bupati Minahasa Dr Jemmy Stani Kumendong, MSi mengikuti Evaluasi Kinerja oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Evaluasi kinerja Triwulan tersebut berlangsung di Rupat Inspektorat Jenderal Kemendagri Jakarta, Senin (06/05/2024).

Pada kesempatan itu , Pj Bupati Minahasa didampingi Ketua TP-PKK Kab. Minahasa Ny Djeneke Kumendong Onibala, SH, MSA, Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Dr Lynda Watania, MM, M.Si.

Serta Asisten Pemerintahan dan Kesra, Inspektur, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Kepala Bapelitbangda, Kepala BKPSDM, Kepala BPBD, Kasat PolPP, Kadis LH, Kadis PMPTSP, Kadis Dukcapil, Kadis Pangan, Kabag Umum, Kabag Prokopim, dan Kabag Tapem.

Jemmy Kumendong mengatakan evaluasi dilakukan selang triwulan sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

“Sebelum evaluasi di Kemendagri dilakukan pra evaluasi. Ada tiga aspek yaitu aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” sebut Kumendong.

Disamping itu, evaluasi kinerja ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam kepemimpinan daerah.

“Jadi ada beberapa aspek yang dievaluasi, mulai dari pemerintahan, sosial masyarakat, hingga pembangunan,” kata Kumendong.

Ia menambahkan, hasil evaluasi ini nanti akan menjadi landasan untuk langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja ke depannya. (73″U)

Berikut Nama-Nama Tim Evaluator Itjen Kemendagri :
– Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM, CRGP, CGCAE, CFrA, selaku Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal
– A. Husin Tambunan selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal.
– Brigjen Pol. Rustam Mansur selaku Inspektur I Inspektorat Jenderal,
– Dr. Ucok Abdulrauf Damenta, S.Sos, Mag.rer.publ selaku Inspektur II Inspektorat Jenderal,
– Elfin Elyas selaku Inspektur III Inspektorat Jenderal,
– Ihsan Dirgahayu selaku Plh. Insepktur IV Inspektorat Jenderal,
– Drs. Azwan, M.Si selaku PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal, Bachtiar Sinaga, SE, MM, CRGP, CGCAE selaku PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal,
– Muhammad Dimiyati, S.Sos., M.TP selaku PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal,
– Kusna Heriman selaku PPUPD Ahli Utama Inspektorat Jenderal,
– Wiratmoko, A.k., M.Ak selaku Auditor Ahli Madya, Dr. Nizwar Affandi selaku Tenaga Ahli Perencanaan Pengawasan Inspektorat Jenderal,
– Maharina Desimaria selaku Kepala Sekretariat (Kabag Anev).

Penyerahan LKPD ke BPK RI . Bupati JSK Mintamenjaga integritas dan akuntabilitas keuangan daerah demi kemajuan Minahasa

Berita, Minahasa, Nasional|oleh

MINAHASA/MANADO,POSTKOTANEWS.CO.ID – Penjabat Bupati Minahasa Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa tahun, kepada Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara, Minggu (31/03) siang.

Penyerahan LKPD oleh Bupati Kumendong, yang didampingi Sekretaris Daerah Dr Lynda D Watania MM MSi ini, diterima langsung Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut Arief Fadillah SE MM.

Penyerahan LKPD Minahasa 2023 unaudited ini ditandai dengan penandatanganan serah terima antara Bupati dan Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut, bertempat di Kantor BPK-RI Perwakilan Sulut.

Bupati Kumendong usai menyerahkan LKPD Minahasa 2023 ini mengatakan, Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen terus mengedepankan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Semua jajaran Pemkab Minahasa harus bekerja sama dalam menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan daerah demi kemajuan Minahasa,” ujarnya.

Turut hadir , Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekdakab Minahasa Christian Vecky Tanor Sm, Inspektur Daerah Minahasa Moudy Lontaan , Kepala BPKAD Joice Pua, Plt Kabag Prokopim Ricky Laloan dan Plt Sekretaris BPKAD.(73″U)

Sekda Watani buka kegiatan forum komunikasi tahap satu bersama pemangku kepentingan dengan BPJS Kesehatan

Berita, Minahasa, Nasional, Sulut|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr Lynda Watania MM MSi, membuka kegiatan forum komunikasi tahap satu bersama pemangku kepentingan dengan BPJS Kesehatan, di Ruang Sidang Kantor Bupati, Kamis (25/4/24).

Sekda Watania mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah yang sangat penting untuk saling berbagi informasi, dan memperkuat kerja sama dalam upaya meningkatkan akses, serta kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Minahasa.

“Peran BPJS Kesehatan sangatlah penting, sebagai mitra strategis dalam menyelenggarakan program JKN. Dimana, BPJS Kesehatan sebagai bagian integral dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Sekda menjelaskan, melalui program JKN, BPJS Kesehatan telah memberikan kesempatan kepada jutaan penduduk Indonesia. Termasuk didalamnya kabupaten Minahasa, untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas.

“Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui regulasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dengan melaksanakan kerja sama, serta memastikan standar pelayanan yang tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut Sekda menjelaskan, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak hal yang harus perbaiki bersama, khususnya untuk pelayanan kepada masyarakat di kabupaten Minahasa. Sehingga melalui forum ini, kita memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja program JKN.

“Saya ingin menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Pemkab Minahasa, BPJS Kesehatan Cabang Tondano, dan semua pihak terkait dalam menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Sekda.

Watania menyebut, dengan bekerjasama, maka dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Mengejar solusi, inovatif, dan mengimplementasikan kebijakan yang memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.

“Jadi, saya mengajak semua peserta forum untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi ini. Menyampaikan ide-ide konstruktif, serta berkomitmen untuk bekerjasama demi meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Minahasa,” pungkas Watania.

Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano, Raymond Jerry Liuw, mengatakan bahwa forum ini untuk mengevaluasi dan mendiskisikan terkait program JKN yang ada di masing-masing kabupaten kota.

“Jika melihat dari road map tahun 2024, 98% penduduk Indonesia itu sudah terintegrasi dengan program JKN. Dan bersyukur kabupaten Minahasa cakupannya cukup baik. Karena, hampir seluruh penduduk di Minahasa sudah mengikuti program JKN,” kata Liuw.

Ia menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Ada lembaga-lembaga termasuk didalamnya pemerintah daerah turut serta mendukung pelaksanaan program JKN.

“Jika dilihat di sembilan kabupaten kota yang masuk wilayah pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Tondano, kontribusinya pemerintah daerah sangat besar. Dan itu terbukti dengan adanya alokasi anggaran untuk masyarakat yang diikutsertakan dalam program JKN,” jelas Liuw.

Kegiatan ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs Riviva Maringka MSi, sebagai moderator, serta para kepala dinas dan badan di Pemkab Minahasa. (73″U)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.