Nasional

MINAHASA,POSTKOTANEWA.CO.ID – Pj. Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong, M, Si, membuka kegiatan Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak dan mengukuhkan Gugus Tugas TPPO Masa Bakti 2024-2028 di Minahasa, yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), pada Kamis, (17/5/24) bertempat di Hotel Yama Tondano.

Kegiatan diawali dengan laporan Plt. Kepala Dinas PPPA Agustivo Tumundo, SE, MSi, menampilkan Nara Sumber Asisten I Sekda Minahasa Drs. Riviva Maringka, MSi dan Kepala Unit PPA Polres Minahasa Aiptu Grafland Karading, yang turut dihadiri oleh Asisten III Sekda Dr. Christian Vicky Tanor, MSi, para Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Pengurus stakeholder lainnya.

Dalam sambutannya Pj. Bupati Jemmy Kumendong mengatakan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kejahatan eksploitasi seksual anak merupakan kejahatan yang luar biasa, yang wajib dilawan semua elemen masyarakat.

Menurutnya, TPPO dan eksploitasi seksual anak berdasarkan data yang ada, masih saja banyak terjadi di lingkungan sekitar kita, terjadi kepada anak dan kaum perempuan, sehingga ini perlu diseriusi bersama.

“Tanah yang mengedepankan nilai nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama dan etika. Untuk itu, Pemkab Minahasa berkomitmen melawan segala bentuk kejahatan TPPO dan eksploitasi seksual anak ini, dengan segenap upaya dan sumber daya yang ada,” tandas Bupati.

Lanjutnya, khusus bagi para korban, perlu ada integrasi sosial, karena integrasi sosial ini sangat penting. Menurutnya, para korban perlu mendapat pendampingan dan perlindungan, serta memberikan keterampilan sehingga mereka bisa mandiri dan produktif, agar mereka bisa kembali ke masyarakat.

Kepada Gugus Tugas TPPO yang baru terbentuk ini, Bupati Kumendong berpesan agar segera melakukan tindakan sesuai tupoksi.

“Kepada Gugus Tugas, jangan setelah dilantik lalu mati suri dan tak berbuat apa-apa. Harus ada langka dan upaya sesuai tupoksi yang sudah diberikan. Tapi juga perlu ada penguatan hukum, bila ada kejadian, jangan ada rasa kasihan terhadap pelaku dengan upaya-upaya melindungi, harus ditindak tegas sesuai hukum, penegakan hukum harus menjadi prioritas utama,” harap Bupati.

Adapun susunan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dikukuhkan diketuai oleh Asisten I Sekda Drs. Riviva Maringka, MSi, Ketua Harian Plt. Kepala Dinas PPPA Agustivo Tumundo, Sekretaris Kepala Bidang PHPPKA Dinas PPPA Dra. Christine Dowah, Permbantu Umum para Kepala OPD, Kabag dan Camat se-Minahasa.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengendalian Inflasi kembali digelar Kementerian Dalam Negeri R.I, sebagai upaya pengendalian inflasi dan perkembangan kenaikan harga bahan pokok secara nasional.

Rakoor Pengendalian Inflasi Dipimpin oleh Mendagri Jendral Pol. (Purn) Prof. Drs. H Muhammad Tito Karnavian MA, P.hd. yang diikuti secara virtual oleh Penjabat Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong M.Si, bertempat di Ruangan Minahasa Command Center Kantor Bupati Minahasa, Senin (13/5/24).

Mendagri menyampaikan bahwa hasil monev terkait upaya yang dilakukan sejumlah daerah yaitu terus melakukan Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, Melaksanakan Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi, memberikan bantuan transportasi dari APBD” ujar Mendagri.

Turut hadir mendampingi Bupati Kumendong yaitu, Asisten 1, Asisten II, Kadis Kominfo, Staf Ahli Bupati, Kadis Pangan, Kadis PUPR, Ka. BPKAD, Kadis Pertanian, Kadis Sosial, Kadis Perhubungan, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kasat Pol- PP, Staf Khusus Bupati, Kabag Prokopim, Kabag Ekonomi, Kabag Hukum.(73″U)