Berita

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Bupati Minahasa, Pnt. Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., menghadiri Ibadah Minggu Sengsara II sekaligus dilantik sebagai Penasihat Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) GMIM Moria Sasaran, Minggu (1/3/2026). Ibadah tersebut dilaksanakan di Gedung Gereja GMIM Moria Sasaran dan berlangsung khidmat serta penuh sukacita iman.

Kehadiran Bupati turut didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa, Pnt. Ny. Martina Dondokambey-Lengkong, S.E., bersama keluarga.

Ibadah dipimpin Ketua BPMJ GMIM Moria Sasaran, Pdt. Winda Walalangi, M.Th., yang juga menjabat sebagai Ketua BPMW Tondano Lima. Dalam pelayanan firman, jemaat diajak memaknai perjalanan sengsara Yesus Kristus sebagai refleksi iman, wujud pengorbanan, serta panggilan untuk hidup dalam kasih dan pelayanan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Minahasa secara resmi dilantik sebagai Penasihat BPMJ GMIM Moria Sasaran. Pelantikan ini menjadi wujud sinergi antara gereja dan pemerintah dalam menopang pelayanan serta pertumbuhan iman jemaat.

Bupati Robby Dondokambey menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelayanan gereja dan kehidupan kerohanian masyarakat.

“Kiranya kebersamaan antara pemerintah dan gereja terus terjalin erat dalam membangun kehidupan masyarakat yang beriman, rukun, dan sejahtera,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh jemaat menjadikan momentum Minggu Sengsara sebagai waktu refleksi diri, memperkuat iman, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Turut hadir sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, para pelayan khusus, serta jemaat GMIM Moria Sasaran yang mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh kekhusyukan.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Paripurna, bertempat di ruang sidang Kantor DPRD, Tondano, Jumat (28/02).

Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Minahasa Drs Robby Longkutoy MM, didampingi Wakil Ketua I Putri Pontororing dan Wakil Ketua II Adrie Kamasi, serta dihadiri langsung Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi MAP.

Rapat Paripurna ini dalam rangka pembahasan tingkat II terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pengelolaan barang milik daerah dan pembahasan tingkat I terhadap ranperda tentang Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Manguni dan pembicaraan tingkat I terhadap ranperda tentang pengelolaan sampah.

DPRD terlebih dahulu menyetujui penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda), dan selanjutnya membahas soal Perumda dan regulasi pengelolaan sampah.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Franky Wolayan menyampaikan bahwa, pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah selesai dilakukan, dan merekomendasikan agar rancangan tersebut ditetapkan menjadi Perda.

Sementara, Bupati dalam sambutannya menyampaikan, pengelolaan aset daerah merupakan aspek krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, regulasi yang komprehensif diperlukan agar setiap kekayaan daerah memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

“Aset daerah adalah kekayaan Minahasa yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Melalui penataan yang baik, kita berharap pengelolaan aset semakin profesional dan mampu mendukung peningkatan kinerja keuangan daerah,” ujarnya.

Selain itu Bupati juga menekankan pentingnya penguatan landasan hukum bagi Perumda Air Minum Manguni, yang bertujuan untuk mendorong profesionalisme pelayanan air bersih.

Dia berharap, hal ini dapat memperluas jangkauan distribusi air layak minum ke wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani secara optimal.

“Dan soal pengelolaan sampah, saya mendorong adanya perubahan paradigma dari sekadar pengangkutan dan pembuangan, menjadi sistem pengelolaan yang terpadu dan partisipatif. Langkah ini sejalan dengan komitmen lingkungan untuk mewujudkan wilayah yang lebih asri dan sehat,” kata Bupati.

“Persoalan sampah bukan hanya isu kebersihan, melainkan menyangkut kesehatan dan kualitas lingkungan hidup masa depan. Regulasi ini diharapkan membangun kesadaran kolektif bahwa sampah adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

Di akhir paripurna, fraksi-fraksi di DPRD Minahasa, termasuk Fraksi Golkar, memberikan pandangan umum mereka terhadap sejumlah rancangan regulasi yang diajukan. Secara umum, legislatif sepakat untuk menindaklanjuti pembahasan tersebut demi kepentingan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta memperkuat nilai toleransi antar umat beragama, terutama di tengah suasana ibadah puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri.

Rapat Paripurna ini turut dihadiri Forkopimda Minahasa, segenap Anggota DPRD Minahasa dan jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID —
DPRD Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Pembicaraan Tingkat I terhadap Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Manguni dan Ranperda tentang Pengelolaan Sampah, Jumat (27/2/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Minahasa, Robby Longkutoy, didampingi jajaran pimpinan DPRD. Agenda ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama serta keputusan DPRD, sekaligus penyerahan dokumen Ranperda Perumda Air Minum Manguni dan Ranperda Pengelolaan Sampah.
Paripurna tersebut dihadiri Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, tim ahli DPRD, serta insan pers.
Ketua DPRD, Robby Longkutoy, menegaskan bahwa pembahasan tiga Ranperda ini merupakan upaya memperkuat fondasi regulasi daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dinilai krusial untuk memastikan seluruh aset pemerintah daerah dikelola secara tertib administrasi, efisien, serta mampu meningkatkan pendapatan dan kinerja keuangan daerah.
Sementara itu, Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, menyampaikan bahwa penguatan regulasi pengelolaan aset merupakan langkah strategis untuk menjaga dan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah secara bertanggung jawab.
Menurutnya, regulasi yang komprehensif dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan akan mendorong tata kelola aset yang lebih profesional serta berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik.
Terkait Ranperda Perumda Air Minum Manguni, pemerintah daerah menilai penguatan badan usaha milik daerah tersebut penting untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan, kualitas pelayanan air bersih, serta memperluas jangkauan distribusi bagi masyarakat, termasuk di wilayah yang belum terlayani optimal.
Adapun Ranperda tentang Pengelolaan Sampah disebut sebagai respons atas tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Pemerintah daerah menekankan pentingnya transformasi sistem pengelolaan sampah dari pola konvensional menuju sistem terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Rapat paripurna ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama DPRD dalam memperkuat kerangka hukum pembangunan daerah, khususnya di bidang pengelolaan aset, peningkatan layanan air minum, dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Tondano — Robby Dondokambey memimpin Apel Kerja Bakti Bersama dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 yang digelar di Lapangan Dr. Sam Ratulangi atau Taman God Bless Tondano, Jumat (27/2/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Ny. Martina W. Dondokambey-Lengkong, SE, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Minahasa.

Dalam arahannya, Bupati Robby Dondokambey menekankan pentingnya membangun kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian alam dan kesehatan masyarakat. Ia menyatakan, momentum HPSN harus menjadi pengingat bahwa pengelolaan sampah bukan semata tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.

“Melalui peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini, mari kita tingkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih merupakan fondasi utama bagi masyarakat yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan kerja bakti membersihkan area lapangan dan lingkungan sekitarnya. Aksi tersebut menjadi simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Minahasa bersama Wakil Bupati menyerahkan secara resmi satu unit bus operasional Toyota kepada Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulawesi Utara. Kendaraan tersebut diterima langsung oleh Direktur IPDN Kampus Sulut, Dr. Drs. Arnold Poli, SH, MAP, didampingi Renny E. Taniowas, S.Sos, M.Si selaku PTP Ahli Madya IPDN Kampus Sulut.

Prosesi penyerahan bus bernomor polisi DB 7001 B berlangsung khidmat di pelataran Lapangan Sam Ratulangi, Tondano. Penyerahan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mendukung sarana penunjang pendidikan bagi para calon pamong praja agar semakin memadai.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak hanya memperkuat kepedulian terhadap lingkungan hidup, tetapi juga menunjukkan dukungan nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di daerah.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, menghadiri kegiatan Pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, yang dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, Kamis (26/2/2026).

Kegiatan yang digelar di Graha Gubernur Sulawesi Utara tersebut dirangkaikan dengan peresmian 1.839 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan serta pembukaan Pelatihan Paralegal tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

Selain itu, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara terkait peningkatan pelayanan hukum serta pembentukan produk hukum daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas inovasi dan terobosan yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah yang baru dikukuhkan. Menurutnya, dedikasi Hendrik Pagiling menjadi kebanggaan bagi Sulawesi Utara, terlebih di usia 42 tahun ia tercatat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum termuda di Indonesia.

“Selamat datang di Bumi Nyiur Melambai. Selamat melaksanakan tugas dan bergabung bersama kami,” ujar Gubernur.

Pada kesempatan tersebut, Robby Dondokambey juga menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, atas dukungan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum desa/kelurahan di wilayah Minahasa.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen Pemkab Minahasa dalam memperluas akses layanan bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Bupati menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa kehadiran Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat memperoleh akses hukum yang adil dan merata.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa sangat mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan hukum bagi seluruh masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Kami berharap masyarakat semakin mudah mendapatkan pendampingan hukum secara gratis dan profesional,” ujar Bupati.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, wakil bupati/wakil wali kota, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sekretaris daerah kabupaten/kota, para Asisten I se-Provinsi Sulut, para rektor universitas, serta pimpinan instansi vertikal.

Dalam agenda itu, Bupati Minahasa didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bagian Prokopim, Kepala Bagian Hukum, serta jajaran terkait.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Bitung – Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, menghadiri Apel Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 yang digelar di Terminal Peti Kemas Pelindo, Bitung, Rabu (25/2/2026).

Apel tersebut dipimpin Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem K3 yang profesional, andal, dan kolaboratif.

Penguatan budaya K3 dinilai sebagai fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan produktivitas serta daya saing tenaga kerja.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Yulius Selvanus menyerahkan penghargaan kepada Bupati Minahasa atas komitmennya dalam pembinaan dan penerapan prinsip-prinsip K3 di wilayahnya.

Penghargaan tersebut menegaskan Kabupaten Minahasa sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Komitmen itu diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan tenaga kerja.

Robby Dondokambey menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya kepada Gubernur, atas penghargaan yang diberikan.

“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan Bapak Gubernur. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan K3 di Kabupaten Minahasa,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi perusahaan-perusahaan di Kabupaten Minahasa yang aktif membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan.

“Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi yang solid antara pemerintah, perusahaan, dan tenaga kerja. Budaya kerja yang berorientasi pada keselamatan dan kesehatan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menjamin keberlanjutan usaha,” tutupnya.