Berita

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali mencatatkan sejarah dalam upaya memperkuat kerukunan umat beragama. Untuk pertama kalinya di Indonesia, Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat kecamatan di seluruh wilayah kabupaten dikukuhkan secara serentak.

Pengukuhan dipimpin Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, di Yama Resort Tondano, Selasa (28/7/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Muhammad Abib Abdushomad, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para tokoh lintas agama.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menegaskan bahwa pengukuhan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran FKUB sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, mempererat komunikasi antarumat beragama, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Menurut Vanda, keberagaman yang dimiliki Minahasa merupakan kekuatan yang harus terus dijaga dan dirawat. Semangat persaudaraan, toleransi, dan hidup berdampingan secara damai telah menjadi bagian dari jati diri masyarakat Minahasa yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Ia juga menekankan bahwa falsafah Si Tou Timou Tumou Tou menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan yang saling menghormati tanpa membedakan agama, suku, maupun latar belakang lainnya.

Vanda mengajak seluruh pengurus FKUB tingkat kecamatan untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga sikap netral, serta membangun sinergi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh elemen masyarakat.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, ia berharap pengurus FKUB dan para tokoh agama mampu menjadi penyejuk di tengah masyarakat. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi memicu perpecahan.

“Kerukunan merupakan fondasi utama bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Daerah yang aman dan harmonis akan lebih mudah berkembang dan maju,” ujar Vanda.

Sementara itu, Ketua PKUB, Muhammad Abib Abdushomad, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat kelembagaan FKUB hingga ke tingkat kecamatan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan sebuah inovasi yang layak menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Ia berharap penguatan kelembagaan FKUB dapat terus berlanjut hingga menjangkau tingkat desa, sehingga Minahasa semakin dikenal sebagai daerah yang mampu menjaga keharmonisan di tengah keberagaman.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Minahasa Lynda Watania, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, seluruh camat, serta pengurus FKUB dari seluruh kecamatan di Kabupaten Minahasa.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar Perayaan Hari Pengucapan Syukur Tahun 2026 yang dipusatkan di Lapangan Dr. Sam Ratulangi, Taman God Bless Minahasa, pada Minggu (26/7/2026). Perayaan yang berlangsung penuh sukacita ini diawali dengan ibadah syukur dan dilanjutkan dengan makan bersama yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.

Suasana kebersamaan semakin terasa dengan hadirnya beragam hidangan khas Minahasa serta hasil pertanian yang dibawa oleh setiap kecamatan dan desa. Seluruh sajian dinikmati bersama sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan sekaligus mempererat tali persaudaraan di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa dan seluruh masyarakat atas terselenggaranya Perayaan Hari Pengucapan Syukur yang berlangsung meriah. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat yang hadir dari berbagai daerah menjadi bukti kuatnya tradisi kebersamaan yang telah mengakar di Minahasa serta memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa pada periode 2025–2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan prevalensi stunting menunjukkan hasil yang membanggakan. Berkat capaian tersebut, Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah dengan kinerja terbaik di Pulau Sulawesi dalam penanganan kemiskinan dan stunting.

Sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperoleh alokasi dana sebesar Rp3 miliar. Gubernur menjelaskan bahwa dana tersebut akan dimanfaatkan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan, memperkuat perekonomian daerah, serta melanjutkan program penanggulangan kemiskinan dan stunting.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan pemerintah pusat dengan terus mendukung pembangunan dan memanfaatkan setiap bantuan secara bertanggung jawab demi kemajuan Sulawesi Utara.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh masyarakat Minahasa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan, kesehatan, damai sejahtera, dan berkat yang terus dilimpahkan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, keluarga, dan pribadi, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Pengucapan Syukur. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua,” tutup Gubernur.

Ibadah syukur dipimpin oleh Ketua BPMS GMIM, Pdt. Dr. Adolf Katuuk Wenas. Turut hadir Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E. beserta istri, Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi, S.I.P., M.Han., CGCAE., Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., Ketua TP-PKK Minahasa Martina W. Dondokambey-Lengkong, S.E., Kapolres Minahasa AKBP Steven J.R. Simbar, S.I.K., Dandim 1302/Minahasa Letkol Inf. Bonaventura Ageng F.S., Ketua DPRD Minahasa Frangky Wolayan, S.E., serta jajaran kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan hukum tua se-Kabupaten Minahasa.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa memberikan klarifikasi terkait informasi yang berkembang mengenai jaminan sosial bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemkab menegaskan bahwa hak-hak PPPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjadi komitmen pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Minahasa, Johnny Tendean AP MAP, mengatakan pengelolaan manajemen ASN, termasuk pemenuhan hak PPPK, memiliki mekanisme yang telah diatur secara jelas dalam regulasi.

Menurutnya, informasi mengenai jaminan sosial bagi PPPK perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru, baik di kalangan ASN maupun masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK merupakan bagian dari ASN yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak tersebut meliputi penghasilan, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, pengembangan kompetensi, perlindungan hukum, serta hak-hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemenuhan hak ASN, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan sosial, merupakan komitmen pemerintah. Namun, pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tahapan implementasi, kesiapan administrasi, penganggaran, serta proses koordinasi yang diperlukan,” ujar Tendean, Sabtu (25/7/2026).

Ia menjelaskan, implementasi kebijakan di setiap pemerintah daerah dapat berlangsung berbeda karena menyesuaikan kondisi, kemampuan daerah, serta proses administrasi yang sedang berjalan.

Terkait perlindungan ASN melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), Tendean menegaskan bahwa program tersebut telah diatur dalam regulasi sebagai bentuk perlindungan bagi ASN dalam menjalankan tugas.

Selain itu, Pemkab Minahasa saat ini tengah memproses fasilitasi kerja sama dengan PT Taspen (Persero) Cabang Manado melalui program Taspen Smart Save.

“Program tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan tambahan bagi ASN, termasuk PPPK, melalui manfaat Taspen Life dan Taspen Group Personal Accident (GPA),” katanya.

Menurut Tendean, program tersebut juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam aspek perlindungan dan perencanaan keuangan jangka panjang bagi ASN, khususnya PPPK, yang memiliki karakteristik pengaturan hak kepegawaian berbeda dengan PNS, termasuk terkait manfaat Tabungan Hari Tua (THT).

Mantan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Minahasa itu menegaskan, Pemkab Minahasa terus berkomitmen menyempurnakan tata kelola manajemen ASN, termasuk dalam aspek perlindungan sosial.

“Setiap kebijakan akan terus dilaksanakan dengan mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas, kemampuan keuangan daerah, serta keberlanjutan program. Pemerintah terus berkomitmen memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan ASN sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Pemkab Minahasa juga berharap seluruh pihak dapat melihat persoalan tersebut secara komprehensif dan objektif sehingga ruang dialog serta penyempurnaan kebijakan dapat terus berjalan demi terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan ASN yang semakin baik.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa – Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Panitia, secara resmi melantik Panitia Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa (P/KB) Sinode GMIM Tahun 2026. Pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Jumat (24/7/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., Asisten I Drs. Riviva Maringka, M.Si., Asisten II Dr. Arody Tangkere, M.AP., Asisten III Ir. Jani Moniung, jajaran Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM, para kepala dinas, kepala badan, serta para camat.

Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh panitia yang telah dilantik. Ia berharap amanah yang diterima dapat dijalankan sebagai panggilan pelayanan kepada Tuhan, bukan sekadar tugas organisasi.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, pribadi, dan keluarga, saya mengucapkan selamat kepada seluruh panitia yang telah dilantik. Kiranya amanah ini diterima sebagai panggilan pelayanan dan bentuk pengabdian kepada Tuhan,” ujar Bupati.

Sebagai Ketua Umum Panitia Pelaksana, Robby Dondokambey juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM serta Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Minahasa sebagai tuan rumah penyelenggaraan HUT ke-64 P/KB Sinode GMIM Tahun 2026.

“Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijawab melalui kerja sama, semangat gotong royong, disiplin, serta pelayanan yang dilandasi kasih Kristus,” katanya.

Ia mengajak seluruh panitia, tanpa memandang bidang tugas masing-masing, untuk bekerja dengan penuh dedikasi, saling menopang, saling menghargai, serta mengedepankan semangat kebersamaan.

“Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak ditentukan oleh satu atau dua orang, tetapi oleh kekompakan seluruh panitia dan dukungan seluruh jemaat GMIM,” tegasnya.

Bupati juga meminta setiap seksi segera menyusun program kerja, memperkuat koordinasi, mempersiapkan seluruh kebutuhan secara matang, serta memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan tertib, efektif, dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, ia berharap peringatan HUT ke-64 Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat peran kaum bapa sebagai teladan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat.

“Kaum Bapa GMIM diharapkan terus menjadi pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, menjaga persatuan, serta aktif mendukung berbagai program pembangunan daerah,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Robby Dondokambey juga mengajak seluruh warga GMIM untuk terus mendukung program Pemerintah Kabupaten Minahasa, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, pengendalian inflasi daerah, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kiranya kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi modal utama dalam mewujudkan Minahasa yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Tondano, 23 Juli 2026 – Pemerintah Kabupaten Minahasa mencatat sejarah baru dalam tata kelola kepegawaian. Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., melantik enam Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) melalui mekanisme Manajemen Talenta Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (23/7), di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.

Pelantikan ini menjadi yang pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan melalui sistem Manajemen Talenta BKN, sebagai implementasi penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan strategis secara profesional, objektif, transparan, dan berbasis kompetensi.

Acara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa, Dharma Wanita Persatuan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menghadirkan kepemimpinan yang inovatif, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mendukung terwujudnya visi “Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera.”

Menurutnya, penerapan Manajemen Talenta menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap jabatan diisi oleh ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, dan rekam jejak terbaik. Melalui sistem tersebut, diharapkan lahir pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Adapun enam pejabat yang dilantik adalah:

Carlo Wagey, S.H. sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.

Denny Steven Mangundap, S.S. sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.

Denny Paultje Richard Kojansow, S.IP. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa.

Shandro Arter Mogot, S.E., M.Si. sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa.

Rivai Mamonto, S.T. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa.

Augustina Mangundap, S.E. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa, Johnny Tendean, A.P., M.AP., mengatakan bahwa pelantikan perdana melalui Manajemen Talenta BKN merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat penerapan sistem merit di lingkungan birokrasi.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru, menunjukkan kinerja terbaik, serta menghadirkan inovasi yang berdampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan kemajuan daerah.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menegaskan komitmennya untuk terus membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui penerapan sistem merit yang konsisten dalam manajemen ASN.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Selasa (21/7/2026), dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., yang sekaligus memberikan materi kepada seluruh peserta.

Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para camat se-Kabupaten Minahasa. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab utama setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, ASN harus mampu menghadirkan pelayanan yang profesional, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Tugas utama sebagai ASN adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kualitas pelayanan semakin meningkat.

“Jika masih terdapat keluhan atau resistensi dari masyarakat terhadap pelayanan publik, maka hal itu menjadi indikator bahwa masih ada yang perlu dibenahi. Sebaliknya, ketika masyarakat memberikan respons positif, berarti pelayanan yang kita berikan sudah mampu memenuhi harapan mereka,” ujar Watania.

Melalui pelaksanaan Monev PEKPPP Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap seluruh OPD dan pemerintah kecamatan semakin meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik, memperkuat budaya kerja yang profesional, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mewujudkan reformasi birokrasi serta meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.