Advokat Marcsano Wowor Soroti Dugaan Pemalsuan 90 Lembar BAP Tita Tambahani, Minta Terdakwa Dibebaskan

Berita, Hukrim, Manado|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MANADO — Dugaan pemalsuan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara pidana yang menjerat Tita Tambahani menjadi sorotan tim penasihat hukumnya. Marcsano Rolando Wowor, S.H., menilai dugaan ketidaksesuaian dokumen tersebut merupakan persoalan serius yang berpotensi memengaruhi integritas proses peradilan sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Menurut Marcsano, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak hanya berkaitan dengan keabsahan dokumen penyidikan, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban hukum pihak yang terbukti terlibat.

“Bukan hanya institusi atau lembaga yang tercoreng, tetapi pelakunya juga dapat diproses pidana apabila terbukti menyerahkan dokumen palsu kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut,” tegas Marcsano kepada wartawan seusai persidangan, Rabu (28/10/2026).

90 Lembar BAP Disorot

Marcsano mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam dokumen perkara setelah membandingkan berkas yang dipegang Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan salinan berkas milik majelis hakim dan tim penasihat hukum terdakwa.

Dari hasil pencocokan tersebut, tim penasihat hukum mencatat sedikitnya 90 lembar BAP yang dinilai bermasalah. Dugaan ketidaksesuaian itu disebut mencakup tanda tangan Tita Tambahani, sejumlah saksi, penasihat hukum, serta penyidik.

Selain tanda tangan, tim penasihat hukum juga menyoroti sejumlah cap atau stempel institusi kepolisian, tanda tangan pejabat terkait, serta pencantuman tanggal pada berbagai dokumen penyidikan.

Dalam daftar perbandingan yang disampaikan tim penasihat hukum, catatan tersebut tidak hanya menyangkut BAP korban dan para saksi, tetapi juga dokumen administrasi penyidikan, penetapan status tersangka, penangkapan, penahanan, penangguhan penahanan, hingga penyitaan barang bukti.

Marcsano menilai, dugaan ketidaksesuaian tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dokumen pemeriksaan merupakan bagian penting dalam proses penanganan perkara pidana.

Ia juga menyoroti potensi dampaknya terhadap hak-hak hukum terdakwa, terutama hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan menjalani proses peradilan yang adil.

Meski demikian, dugaan pemalsuan dan ketidaksesuaian dokumen tersebut masih merupakan temuan serta penilaian dari pihak penasihat hukum. Pembuktian mengenai keaslian dokumen dan pihak yang bertanggung jawab memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Tim PH Minta Tita Tambahani Dibebaskan

Di tengah sorotan terhadap dokumen perkara, tim penasihat hukum dari Marcsano Rolando Wowor, S.H. & Partners, Advocates and Legal Consultants, juga menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi di hadapan majelis hakim.

Dalam pembelaannya, tim PH meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan seluruh dalil pembelaan yang diajukan untuk kepentingan Tita Tambahani.

Mereka turut memohon agar berkas perkara pidana yang disusun penyidik dan/atau penyidik pembantu Unit II Ekonomi Polresta Manado, serta dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Manado dengan nomor register PDM-67/Mnd/Eoh.2/06/2026 atas nama terdakwa Tita Tambahani, dinyatakan gugur demi hukum.

“Selain meminta agar pleidoi klien kami diterima dan dikabulkan, kami juga memohon agar seluruh berkas perkara dan dakwaan sebagaimana tertuang dalam pembelaan dinyatakan gugur demi hukum,” ujar Marcsano, didampingi Samuel Tatawi, S.H., dan Charles Andries Ukus, S.H., M.A.

Tim penasihat hukum juga meminta majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Tita Tambahani dari seluruh dakwaan serta memulihkan nama baiknya ke kedudukan semula.

Permohonan tersebut merupakan bagian dari argumentasi pembelaan yang selanjutnya akan dipertimbangkan majelis hakim bersama keseluruhan fakta persidangan dan tanggapan penuntut umum.

Replik JPU Dijadwalkan 4 November

Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Faisal Munawir Kossah, S.H., dengan hakim anggota Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., dan Harianto Mamontoh, S.H. Persidangan dibantu Panitera Pengganti Rosanny N. Nika, A.Md.Kom., S.H., M.H.

Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada Rabu (4/11/2026), dengan agenda mendengarkan replik atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap nota pembelaan terdakwa.

Agenda tersebut menjadi tahapan penting dalam proses persidangan sebelum perkara berlanjut ke tahapan berikutnya hingga majelis hakim menjatuhkan putusan.

Perkembangan perkara ini sekaligus menempatkan dugaan ketidaksesuaian dokumen penyidikan sebagai persoalan yang perlu diperjelas melalui mekanisme hukum, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah dan hak seluruh pihak untuk memperoleh proses peradilan yang adil.

Dua Hari Tak Pulang, Nelayan Minahasa Ditemukan Tewas di Kebun Kelapa

Berita, Hukrim, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Setelah dua hari tak kunjung pulang, Masri Rumawas (66), nelayan asal Desa Kapataran Satu, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa, ditemukan meninggal dunia di kebun kelapa miliknya, Rabu (21/10/2026) malam.

Korban ditemukan sekitar pukul 19.00 WITA di Dusun Jauh Kamenti, setelah keluarga bersama warga melakukan pencarian karena ia tak kembali sejak Senin (19/10/2026) pagi.

Saat ditemukan, korban terbaring telentang di bawah pohon kelapa. Sebuah parang dan topi terlihat tergeletak di samping tubuhnya.

Kapolsek Lembean Timur, IPDA Hermanto Lendengtariang, membenarkan penemuan jenazah tersebut. Setelah menerima laporan warga, personel piket Polsek Lembean Timur bersama Kanit Samapta langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP).

“Kami langsung turun ke lokasi bersama personel untuk mengamankan TKP dan berkoordinasi dengan Unit Inafis Satreskrim Polres Minahasa guna tindakan olah TKP,” ujar Hermanto, Rabu malam.

Keluarga Lakukan Pencarian

Ridwan (37), anak korban sekaligus saksi, mengatakan keluarga mulai khawatir karena ayahnya tak kunjung pulang sejak pergi melaut pada Senin pagi.

Setelah berkoordinasi dengan dua rekannya, Amran dan Jafri, Ridwan kemudian menyisir perkebunan kelapa milik korban di Desa Kapataran Satu. Pencarian itu berujung pada penemuan jasad korban.

Berdasarkan kondisi di lokasi, keluarga menduga korban sempat memetik kelapa sebelum meninggal dunia. Buah kelapa di pohon sekitar lokasi disebut telah dipetik, sedangkan topi dan parang korban ditemukan di samping tubuhnya.

“Melihat posisi topi dan parang yang sudah dilepas di samping tubuhnya, kemungkinan almarhum sempat duduk beristirahat setelah memetik kelapa hingga akhirnya tidak sadarkan diri,” ungkap Ridwan.

Namun, dugaan tersebut merupakan keterangan saksi dan belum memastikan penyebab kematian korban.

Polisi Lakukan Olah TKP

Dari pemeriksaan luar di lokasi, ditemukan luka gores pada bagian betis korban. Luka tersebut diduga akibat gesekan dengan batang pohon kelapa saat korban turun. Meski demikian, penyebab pasti kematian belum diketahui berdasarkan keterangan yang tersedia.

Menurut keluarga, korban tidak diketahui memiliki riwayat penyakit kronis. Semasa hidupnya, ia juga dikenal ramah dan tidak pernah terlibat perselisihan dengan warga sekitar.

Unit Inafis Satreskrim Polres Minahasa tiba di lokasi sekitar pukul 22.30 WITA untuk melakukan identifikasi awal dan olah TKP.

Setelah proses tersebut selesai, jenazah dievakuasi ke rumah duka di Desa Kapataran Satu Jaga I.

Pihak keluarga menolak dilakukan autopsi dan menerima peristiwa itu sebagai musibah. Setelah prosedur kepolisian diselesaikan, personel Polsek Lembean Timur memfasilitasi dan mengawal jenazah menuju tempat pemakaman di Pekuburan Desa Atep Oki.

URC RESMOB POLRES MINAHASA AMANKAN PEREMPUAN DIDUGA EDARKAN UANG PALSU, BARANG BUKTI RP9,7 JUTA DIAMANKAN

Berita, Hukrim, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Tim URC RESMOB Polres Minahasa bersama personel Polsek Tondano mengamankan seorang perempuan berinisial M (61) yang diduga membawa dan mengedarkan uang palsu di wilayah hukum Polres Minahasa, Sabtu (17/10/2026), sekitar pukul 17.00 WITA.

Penindakan tersebut dilakukan setelah tim menerima informasi dan melakukan serangkaian penyelidikan. Tim yang dipimpin oleh Kepala Tim URC RESMOB, AIPDA Hendra Mandang, S.H., kemudian mengamankan perempuan tersebut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Terduga pelaku diketahui berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan berasal dari Desa Kecepit, Kecamatan Punggelang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Dalam penindakan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni:

– Uang yang diduga palsu senilai Rp9.700.000.

– Uang tunai asli senilai Rp380.000.

– Satu unit telepon genggam merek Samsung Galaxy A16.

Usai diamankan, terduga pelaku dibawa ke Markas Komando (Mako) Polres Minahasa dan diserahkan kepada petugas piket Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) untuk menjalani pemeriksaan serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga proses hukum berjalan, perempuan tersebut masih berstatus terduga pelaku. Dugaan tindak pidana yang disangkakan perlu dibuktikan lebih lanjut melalui proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Satres Narkoba Polres Minahasa Amankan Pria 36 Tahun, Diduga Terlibat Penyalahgunaan Sabu

Berita, Hukrim, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Tim Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Minahasa mengamankan seorang pria berinisial RM (36) yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kelurahan Rerewokan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Jumat (16/10/2026), sekitar pukul 06.00 WITA.

RM, seorang wiraswasta yang berdomisili di Katinggolan, Kecamatan Tondano Timur, diamankan petugas saat berada di dalam sebuah rumah di wilayah Rerewokan.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas penyalahgunaan sabu di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, Tim Satres Narkoba Polres Minahasa melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus melacak keberadaan pria yang dimaksud.

Setelah mengantongi informasi mengenai lokasi target, petugas bergerak ke tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan RM untuk menjalani pemeriksaan serta penggeledahan.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Barang bukti tersebut meliputi satu plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga sabu, alat pengisap atau bong, pipet kaca, korek api gas, serta tiga unit telepon genggam.

Dalam kronologi pengungkapan, RM disebut mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan petugas tersebut merupakan miliknya. Meski demikian, status dan keterkaitan barang bukti dengan dugaan tindak pidana masih harus didalami melalui proses penyidikan.

Usai diamankan, RM bersama seluruh barang bukti dibawa ke Polres Minahasa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Saat ini, Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Minahasa masih melakukan penyelidikan dan pengembangan guna mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri lebih lanjut dugaan keterlibatan RM dalam penyalahgunaan narkotika.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat informasi mengenai berat barang bukti yang diduga sabu, hasil pemeriksaan laboratorium, maupun perkembangan status hukum RM.

RM masih berstatus terduga pelaku. Kepastian mengenai dugaan tindak pidana yang disangkakan akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berjalan.

BAP Kasus Titaribka Tambahani Dipersoalkan di Persidangan, Tanda Tangan Saksi dan Terdakwa Diduga Dipalsukan

Berita, Hukrim, Manado|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MANADO — Persidangan perkara Titaribka Tambahani di Pengadilan Negeri (PN) Manado memasuki babak baru. Keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dipersoalkan setelah tanda tangan yang tercantum atas nama saksi Noldy Lila dan terdakwa Titaribka Tambahani diduga bukan dibubuhkan oleh pihak yang bersangkutan.

Persoalan tersebut mencuat dalam persidangan dan kemudian berlanjut ke ranah hukum. Tim penasihat hukum Titaribka Tambahani pada Rabu (7/10/2026) melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan ke Polda Sulawesi Utara.

Laporan tersebut diperkuat dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STLP) tertanggal 7 Oktober 2026 pukul 20.30 WITA. Dalam dokumen yang diterima redaksi, Titaribka Tambahani tercatat sebagai pelapor.

Tim penasihat hukum yang terdiri dari Advokat Samuel Tatawi, S.H., Advokat Marcsano Wowor, S.H., dan Advokat Charles Ukus, S.H., mempertanyakan keabsahan BAP yang menjadi bagian dari proses perkara hingga akhirnya dilimpahkan dan diperiksa di pengadilan.

“Mana mungkin BAP yang dilimpahkan sudah cacat hukum dan Jaksa tidak teliti melanjutkan ke pengadilan? Apa yang akan terjadi?” ujar Samuel Tatawi.

Soroti Dugaan Pemalsuan Dokumen

Penasihat hukum lainnya, Marcsano Wowor, menyoroti persoalan tersebut dari perspektif hukum pidana. Ia menyebut dugaan pemalsuan surat perlu dilihat berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.

Menurut Wowor, Pasal 391 ayat (1) KUHP baru mengatur mengenai perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

“Sebagai konteks hukum, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Untuk dugaan pemalsuan surat secara umum, Pasal 391 KUHP baru mengatur perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud digunakan seolah-olah benar, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian,” jelas Wowor.

Ketentuan tersebut, lanjut dia, menjadi salah satu dasar argumentasi tim penasihat hukum dalam mempertanyakan tanda tangan pada dokumen BAP yang digunakan dalam perkara Titaribka Tambahani.

Kini Masuk Ranah Penyidikan

Meski laporan dugaan pemalsuan telah diterima, belum dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemalsuan benar-benar terjadi. Kebenaran dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan alat bukti.

Penyidik nantinya dapat menguji keaslian dokumen, meminta keterangan saksi maupun pihak yang namanya tercantum dalam BAP, serta memeriksa alat bukti lain yang berkaitan dengan dugaan tanda tangan tersebut.

Dengan diterbitkannya STLP, persoalan yang sebelumnya menjadi perdebatan di ruang sidang kini berkembang menjadi laporan pidana tersendiri.

Publik pun menunggu langkah Polda Sulawesi Utara dalam menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk mengungkap keabsahan dokumen BAP serta siapa yang sebenarnya membubuhkan tanda tangan yang kini dipersoalkan.

Sementara itu, perkara Titaribka Tambahani tetap berproses di PN Manado. Persoalan dugaan ketidaksesuaian tanda tangan dalam BAP kini menjadi babak baru yang berpotensi memengaruhi dinamika persidangan.

Catatan: Seluruh pihak yang disebut dalam dugaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Dugaan pemalsuan belum merupakan kesimpulan hukum sebelum dibuktikan melalui proses penyidikan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyidik Polresta Dua Kali Mangkir, Penasihat Hukum Desak Hakim Perintahkan Jemput Paksa 

Berita, Hukrim, Manado, Nasional|oleh

MANADO, POSTKOTANEWS.CO.ID — Dua kali tidak hadir dalam persidangan, saksi verbalisan atau penyidik Fenly Manangkot kini menjadi sorotan tim penasihat hukum terdakwa Tita Tambahani.

Penasihat hukum mendesak majelis hakim menggunakan kewenangannya untuk memastikan saksi tersebut hadir dan memberikan keterangan secara langsung di persidangan perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat terdakwa.

Advokat Marc Wowor, S.H., menegaskan pihaknya menilai pemanggilan terhadap saksi telah dilakukan secara patut. Karena itu, apabila pada persidangan berikutnya kembali mangkir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pihaknya akan meminta majelis hakim memerintahkan jaksa menghadirkan saksi secara paksa sesuai ketentuan hukum acara.

Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung Rabu, 7 Oktober 2026.Dua Kali Absen, Alasan Keluarga DipersoalkanKetidakhadiran Fenly Manangkot disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkaitan dengan urusan keluarga. Namun, alasan tersebut dipersoalkan tim penasihat hukum karena saksi dinilai memiliki posisi penting untuk menjelaskan proses pemeriksaan terhadap terdakwa.

Marcsano menilai, perkara tersebut menyangkut langsung nasib hukum terdakwa sehingga kehadiran saksi verbalisan dinilai penting untuk menguji keterangan maupun proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Penasihat hukum juga menyoroti kemungkinan persidangan kembali tertunda apabila saksi tidak hadir. Namun, pandangan tersebut merupakan argumentasi pihak penasihat hukum dan belum menjadi kesimpulan pengadilan. BAP Dipersoalkan, Ada Dugaan Rekayasa Tanda Tangan Terdakwa

Tidak hanya soal ketidakhadiran saksi, tim penasihat hukum juga membuka persoalan lain terkait dokumen pemeriksaan.

Mereka mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam BAP, termasuk dugaan perbedaan tanda tangan dan perbedaan keterangan dalam dokumen. Penasihat hukum juga menyebut terdapat keterangan yang menurut mereka tidak dicantumkan secara utuh serta bukti yang dinilai dapat meringankan terdakwa tidak diindahkan dalam proses penyidikan.

Menurut Marcsano, persoalan tersebut telah mencuat dalam persidangan. Bahkan, pihaknya menyebut penyidik pernah menyatakan tidak mengetahui penyebab munculnya perbedaan tanda tangan pada dokumen yang kini dipersoalkan.

Persoalan itu dinilai penting karena saksi verbalisan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan, pencatatan keterangan, hingga pembuatan dokumen yang kemudian menjadi bagian dari berkas perkara. Jika Terbukti, Penasihat Hukum Siapkan Langkah Hukum

Tim penasihat hukum yang terdiri dari Advokat Samuel Tatawi, S.H., Tita Tambahani, Advokat Marcsano Wowor, S.H., dan Advokat Charles Ukus, S.H., menyatakan tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum apabila dugaan perubahan atau pemalsuan dokumen nantinya dapat dibuktikan.

Mereka juga menyebut telah melakukan sejumlah upaya sebelumnya, termasuk meminta gelar perkara khusus, serta mempertimbangkan laporan resmi terkait persoalan yang mereka soroti.

Namun demikian, seluruh dugaan tersebut masih merupakan klaim dan keberatan dari pihak penasihat hukum. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadi pemalsuan dokumen ataupun pelanggaran etik oleh penyidik.

Begitu pula pihak penyidik maupun JPU belum memberikan tanggapan sebagaimana keterangan yang tersedia.

Kini perhatian tertuju pada sidang 7 Oktober 2026. Kehadiran Fenly Manangkot sebagai saksi verbalisan diharapkan dapat membuka ruang bagi majelis hakim untuk menguji langsung berbagai persoalan yang dipersoalkan penasihat hukum di ruang persidangan.Jika kembali mangkir, desakan menghadirkan paksa penyidik dipastikan kembali mengemuka.

Tiga Remaja Diamankan, Diduga Keroyok Anggota Polri Saat Melintas di Tondano

Berita, Hukrim, Minahasa|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Resmob Polres Minahasa mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama terhadap seorang anggota Polri di wilayah Tondano Selatan.

Ketiga terduga pelaku diamankan pada Kamis (10/9/2026) sekitar pukul 02.00 WITA di kediaman masing-masing. Pengamanan tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/492/IX/2026/SPKT/POLRES MINAHASA.

Peristiwa dugaan pengeroyokan itu terjadi sehari sebelumnya, Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 17.00 WITA, di Kelurahan Tataaran 2, Kecamatan Tondano Selatan.

Saat kejadian, korban berinisial S.B (21), seorang anggota Polri yang berdomisili di Kelurahan Uluindano, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, sedang melintas menggunakan kendaraan di ruas Jalan Raya Tondano–Tomohon.

Namun, saat melintas, korban diduga dihentikan oleh iring-iringan kendaraan pengantar jenazah. Setelah itu, beberapa orang diduga melakukan pengeroyokan terhadap korban.

Mendapat informasi terkait kejadian tersebut, Tim URC Resmob Polres Minahasa sekitar pukul 17.30 WITA langsung bergerak menuju lokasi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap orang-orang yang diduga terlibat.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Sekitar pukul 02.00 WITA, tim berhasil mengamankan tiga terduga pelaku di kediaman masing-masing. Proses pengamanan berlangsung tanpa perlawanan.

Ketiga terduga pelaku masing-masing berinisial SL alias L (17), ST alias F (16), dan GL alias G (20). Mereka diketahui merupakan warga Tataaran 1, Lingkungan 3, Kecamatan Tondano Selatan. Dua dari tiga terduga pelaku masih berstatus sebagai pelajar.

Setelah diamankan, sekitar pukul 02.15 WITA, ketiganya dibawa ke Mako Polres Minahasa dan diserahkan kepada piket Reskrim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Sementara itu, Tim URC Resmob Polres Minahasa masih melakukan pengembangan serta pencarian terhadap sejumlah orang lainnya yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut dan masih melarikan diri.

Kapolres Minahasa AKBP Steven J.R. Simbar, S.I.K., mengimbau masyarakat, khususnya warga yang mengikuti iring-iringan pengantar jenazah, untuk tetap menghormati pengguna jalan lainnya serta mengutamakan ketertiban dan keselamatan selama berada di jalan raya.

“Setiap pengguna jalan memiliki hak yang sama untuk menggunakan jalan. Kami mengimbau agar iring-iringan pengantar jenazah tetap tertib, tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya gangguan keamanan maupun tindak pidana,” ujar Kapolres.

Polres Minahasa menegaskan bahwa proses hukum terhadap para terduga pelaku akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Polisi juga masih terus mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.