Minahasa

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MAKASSAR – Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., mengikuti Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Region II yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pakta Integritas, Selasa (20/10/2026), di Claro Hotel Makassar.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat penyusunan RDTR sebagai instrumen penting dalam mewujudkan penataan ruang yang terarah, tertib, dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi tersebut disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dr. Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc. Turut terlibat dalam kegiatan ini jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN serta para bupati dan wali kota dari sejumlah daerah di wilayah Sulawesi.

Keikutsertaan Bupati Robby Dondokambey menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat perencanaan tata ruang yang selaras dengan arah pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RDTR memiliki peran penting dalam memberikan kepastian pemanfaatan ruang sekaligus menjadi acuan pengendalian pembangunan wilayah. Melalui dokumen perencanaan yang terperinci, pengembangan kawasan dapat diarahkan secara lebih terukur, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta keberlanjutan lingkungan.

Selain mendukung tertib tata ruang, keberadaan RDTR juga berperan dalam meningkatkan kepastian berusaha dan mempermudah proses pelayanan perizinan. Perencanaan yang jelas diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Penandatanganan Pakta Integritas dalam rangkaian kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memastikan percepatan penyusunan RDTR dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar proses penyusunan dokumen tata ruang berjalan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan.

Bagi Kabupaten Minahasa, percepatan penyusunan RDTR merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan daerah. Dengan tata ruang yang terencana, potensi wilayah dapat dikembangkan secara optimal, pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efektif, dan arah pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing kawasan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan terkait, sehingga penyusunan dokumen tata ruang dapat berjalan terintegrasi dan memberikan kepastian bagi pelaksanaan pembangunan daerah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Chriesty E. Lengkong; Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama; para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang; serta para bupati dan wali kota dari wilayah Sulawesi yang diundang.

Melalui partisipasi dalam rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan dukungannya terhadap percepatan penataan ruang sebagai fondasi pembangunan yang terarah, berdaya guna, dan berkelanjutan demi mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Kabupaten Minahasa menjadi perhatian Polres Minahasa. Menyikapi kondisi tersebut, personel Unit III Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim bersama Piket Fungsi dan Peleton Siaga Mako II turun langsung melakukan pemantauan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (17/10/2026), mulai pukul 12.00 WITA itu menyasar tiga lokasi, yakni SPBU Kiniar, SPBU Ranowangko, dan SPBU Roong.

Pemantauan dipimpin Kasat Reskrim Polres Minahasa IPTU Raudo Perdana, S.Tr.K., S.I.K., M.H., bersama Danton Siaga II AKP Noufy Massie dan Pamapta B AIPTU H. Sitorus, S.H.

Di tengah antrean yang mengharuskan masyarakat menunggu untuk mendapatkan Pertalite, personel kepolisian tidak hanya memantau situasi, tetapi juga membagikan air mineral kepada warga. Langkah ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus pelayanan humanis Polri kepada masyarakat yang terdampak antrean panjang.

Selain memastikan situasi di sekitar SPBU tetap terkendali, petugas turut memantau kelancaran pelayanan, ketertiban antrean kendaraan, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat muncul akibat meningkatnya jumlah konsumen.

Petugas juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, bersabar, mengikuti antrean secara tertib, dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait ketersediaan BBM.

Distribusi dan Lonjakan Permintaan Jadi Hal yang Perlu Dicermati

Antrean panjang Pertalite dapat dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari meningkatnya permintaan masyarakat secara bersamaan, kekhawatiran terhadap ketersediaan BBM, hingga perbedaan stok dan jadwal pengiriman di setiap SPBU.

Kemungkinan keterlambatan distribusi, termasuk kendala pada pengangkutan BBM, juga perlu ditelusuri lebih lanjut. Namun, penyebab pasti antrean masih memerlukan verifikasi melalui koordinasi dengan pihak pengelola SPBU dan Pertamina.

Kejelasan informasi mengenai stok dan jadwal distribusi menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat serta tidak mengambil keputusan berdasarkan kabar yang belum dipastikan kebenarannya.

Polres Antisipasi Gangguan Kamtibmas

Sebagai langkah antisipasi, Polres Minahasa melakukan pemantauan situasi di SPBU, memberikan imbauan kepada masyarakat, serta mengawasi potensi perselisihan, ketidaktertiban antrean, dan gangguan arus lalu lintas di sekitar lokasi pengisian BBM.

Koordinasi dengan pengelola SPBU dan pihak terkait juga diperlukan untuk mengetahui perkembangan stok serta distribusi Pertalite. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam penyaluran BBM, petugas dapat melakukan pemeriksaan dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Minahasa berupaya memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif sekaligus menghadirkan pelayanan yang responsif di tengah masyarakat.

Pemantauan di sejumlah SPBU ini juga menjadi bagian dari upaya mengantisipasi dampak antrean panjang, sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Kecamatan Kawangkoan mencatatkan prestasi dalam realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dari 25 kecamatan di Kabupaten Minahasa, Kawangkoan menjadi kecamatan pertama yang berhasil menuntaskan pelunasan PBB-P2 hingga 100 persen.

Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey, S.Si., MAP, bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS., MAP.

Keberhasilan ini dinilai mencerminkan pentingnya koordinasi dan kerja sama antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah.

Apresiasi khusus ditujukan kepada Camat Kawangkoan, para lurah, hukum tua, serta seluruh perangkat pemerintahan yang terlibat dalam upaya mempercepat pelunasan PBB-P2. Sinergi di tingkat pemerintahan wilayah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap capaian Kawangkoan tidak berhenti sebagai keberhasilan satu kecamatan, tetapi menjadi pemacu bagi 24 kecamatan lainnya untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2.

Pasalnya, PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, optimalisasi penerimaan pajak membutuhkan dukungan pemerintah sekaligus kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Di sisi lain, capaian ini memiliki makna tersendiri bagi Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, mengingat Kawangkoan merupakan kampung halamannya. Meski demikian, keberhasilan pelunasan PBB-P2 tetap menjadi capaian bersama yang melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, desa, dan masyarakat.

Pemkab Minahasa pun terus mendorong seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan agar memperkuat koordinasi, meningkatkan sosialisasi, serta membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

Dengan keberhasilan mencapai pelunasan 100 persen lebih awal, Kecamatan Kawangkoan kini menjadi tolok ukur bagi kecamatan lainnya dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Minahasa.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana capaian tersebut dapat diikuti oleh 24 kecamatan lainnya, sehingga penerimaan pajak daerah semakin optimal dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat melalui pembangunan serta pelayanan publik yang berkelanjutan.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., menghadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC ABPEDNAS, DPC Srikandi Jaga Desa, dan DPC ASLINMASS Kabupaten Minahasa periode 2026–2031. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Benteng Moraya, Tondano, Rabu (14/10/2026).

Dalam sambutannya, Vanda Sarundajang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran organisasi atas komitmen mereka dalam mendukung serta mengawal berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan dan kemajuan desa, khususnya di Kabupaten Minahasa.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang telah melantik dan mengukuhkan kepengurusan organisasi tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen seluruh pihak dalam mendukung serta mengawal program ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, dan ASLINMASS di Kabupaten Minahasa,” ujar Sarundajang.

Menurutnya, pelantikan dan pengukuhan tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi awal dari tanggung jawab besar untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa.

Ia menegaskan, setiap organisasi memiliki peran strategis yang harus dijalankan secara profesional, dengan mengedepankan sinergi, integritas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Setiap organisasi memiliki peran penting yang perlu dijalankan secara profesional, saling mendukung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, saya berharap amanah ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Vanda juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berharap kepercayaan yang diberikan dapat menjadi motivasi untuk memperkuat pengabdian serta meningkatkan kontribusi organisasi bagi masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik dan dikukuhkan hari ini. Kiranya kepercayaan ini menjadi amanah yang dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan semangat pengabdian kepada masyarakat,” tutup Sarundajang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Ferry Tass, S.H., M.Hum., M.Si.; Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si.; Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, Eka Dharma, S.H., M.H.; Ketua DPD ABPEDNAS, Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P.; Ketua DPD Srikandi Jaga Desa Kabupaten Minahasa, Leoni Mongi, S.H.; Ketua DPRD Minahasa, Franky Wolayan, S.E.; sejumlah anggota DPRD Minahasa; para kepala dinas dan badan; para camat; serta tamu undangan lainnya.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Pergantian kepemimpinan di tubuh DPD II Partai Golkar Kabupaten Minahasa mendapat penjelasan langsung dari mantan ketua, Adrie Kamasih. Ia menegaskan, penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II bukan disebabkan penilaian buruk terhadap kinerja kepengurusan sebelumnya, melainkan karena masa jabatan periode 2020–2025 telah berakhir.

Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, terutama anggapan bahwa dirinya diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan ketua.”Ungkap Kamasibertempat diruang komisi II kantor Dewan Minahasa.Selasa (13/10/26).

Adrie menjelaskan, kepengurusan yang dipimpinnya secara resmi berlaku untuk periode 2020–2025. Namun, tertundanya pelaksanaan pemilihan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara berdampak pada tertundanya proses pemilihan ketua DPD II di tingkat kabupaten dan kota.

“Perlu diketahui masyarakat bahwa masa tugas kami dari tahun 2020 sampai 2025 memang sudah selesai. Namun, karena pemilihan Ketua DPD I tertunda, pemilihan ketua DPD II juga ikut tertunda. Setelah pemilihan DPD I terlaksana, barulah dilanjutkan dengan proses pemilihan di tingkat kabupaten dan kota,” jelas Adrie.

Ia menyebut, setelah masa kepengurusannya berakhir, dirinya menerima perpanjangan masa tugas selama satu tahun. Adrie pun menyampaikan terima kasih kepada pimpinan partai yang telah memberikan kesempatan tersebut.

Menurutnya, penunjukan Plt merupakan bagian dari mekanisme organisasi untuk mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Minahasa periode 2025–2030.

“Saya menyampaikan selamat kepada saudara yang dipercayakan pimpinan DPD I untuk mempersiapkan Musda pemilihan Ketua DPD II. Saya juga mengajak seluruh pengurus, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten, untuk mendukung pelaksanaan tugas Plt demi kelancaran organisasi,” ujarnya.

Adrie menegaskan, dirinya kini tetap menjadi bagian dari Partai Golkar dan menyerahkan proses selanjutnya kepada mekanisme serta petunjuk pimpinan partai.

Terkait kemungkinan kembali maju dalam pemilihan ketua, Adrie menyatakan belum mengambil keputusan. Ia memilih melihat perkembangan situasi dan kondisi organisasi ke depan serta menunggu arahan dari pimpinan partai.

Apler Bentian: “Bukan Karena Penilaian Buruk terhadap Kinerja”

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara, Apler Bentian, menegaskan bahwa penunjukan Plt Ketua DPD II Partai Golkar Minahasa tidak berkaitan dengan penilaian negatif terhadap kinerja Adrie Kamasih maupun kepengurusan sebelumnya.

Menurut Apler, keputusan tersebut didasarkan pada berakhirnya masa kepengurusan periode 2020–2025. Penunjukan Plt menjadi bagian dari langkah organisasi untuk memastikan roda kepengurusan tetap berjalan sekaligus mempersiapkan Musda.

“Tidak ada kaitannya dengan penilaian buruk terhadap kinerja Pak Adrie Kamasih dan teman-teman di DPD II. Ini murni karena masa kepengurusan beliau sudah berakhir dari 2020 sampai 2025,” tegas Apler.

Ia menjelaskan, Plt diberikan mandat untuk menjalankan roda organisasi serta mempersiapkan pelaksanaan Musda guna menentukan kepemimpinan DPD II Partai Golkar Minahasa untuk periode berikutnya.

Apler berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan secepatnya. Ia menyebut pelaksanaan Musda diupayakan berlangsung pada tahun 2026, sedangkan kepastian waktu pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan Plt Ketua DPD II.

Plt Ketua Siapkan Konsolidasi dan Musda

Plt Ketua DPD II Partai Golkar Minahasa, Oklen Waleleng, menyatakan akan segera melakukan konsolidasi dengan jajaran pengurus dan kader untuk memastikan aktivitas organisasi tetap berjalan.

Setelah menerima Surat Keputusan (SK) penunjukan yang diserahkan oleh Apler Bentian, Oklen menyebut salah satu langkah awalnya adalah menata kebutuhan internal organisasi, termasuk menunjuk Steizy Runtu sebagai sekretaris untuk membantu kelancaran tugas kepengurusan sementara.

Menurut Oklen, tugas utama Plt adalah menjaga keberlangsungan organisasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musda. Ia juga menekankan pentingnya mengembalikan peran Partai Golkar agar memiliki posisi strategis dalam dinamika politik, baik pada pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.

“Golkar harus menjadi penentu, bukan hanya penonton dalam Pilpres maupun Pilkada. Ini menjadi salah satu tugas untuk membawa kembali kejayaan Partai Golkar,” ujar Oklen.

Pergantian kepemimpinan sementara ini menjadi tahapan organisasi menuju pemilihan ketua definitif DPD II Partai Golkar Minahasa periode 2025–2030. Dengan mandat yang diberikan, Plt diharapkan mampu menjaga konsolidasi kader, menjalankan roda organisasi, dan mempersiapkan Musda sesuai mekanisme serta arahan pimpinan partai.

Catatan redaksi: Kepastian jadwal Musda dan tahapan pemilihan ketua definitif masih perlu dikonfirmasi kepada pihak DPD I maupun Plt Ketua DPD II Partai Golkar Minahasa.