JAKARTA,POSTKOTANEWS.CO.ID ––Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota
menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026.Penghargaan ini merupakan apresiasi yang diberikan BPJS Kesehatan kepada kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam memberikan perlindungan kesehatan masyarakatmelalui Program JKN, Selasa (27/1).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektoral dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
Menurutnya, Program JKN menjadi instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata. Keberhasilan ini tidak
terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah.
“Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau
lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian tersebut sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029,” tegas Ghufron.
Peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut, khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui
dukungan kebijakan dan penganggaran daerah. Menurut Ghufron, ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata.
“Sejalan dengan agenda pembangunan Global Sustainable Development Goals Tahun 2030,Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program JKN yang menjadi indikator pencapaian target SDGs 3.8, dengan tujuan mencakup seluruh penduduk pada tahun 2030,” terang Ghufron.
Capaian UHC tidak hanya berdampak pada meningkatnya akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kesejahteraan sosial. Ghufron menambahkan, berdasarkan penelitian LPEM FEB UI pada tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat
kesakitan yang lebih rendah, akses pelayanan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.
“Di sisi lain, peningkatan cakupan kepesertaan juga mendorong meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta Program JKN ke fasilitas kesehatan telah mencapai dua juta kunjungan per hari, mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat
terhadap layanan kesehatan,” tambah Ghufron.
Untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, mendorong penguatan layanan primer, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan JKN. Ghufron menjelaskan bahwa kini BPJS Kesehatan telah mengembangkan kanal layanan non tatap muka, seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) melalui nomor 08118165165, serta Care Center 165.
“Peserta JKN juga dapat memanfaatkan antrean online saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan, kapan pun dan di mana pun. Bahkan ada juga fitur i-Care JKN, yang dapat melihat riwayat pelayanan peserta JKN di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu satu tahun, yang
memudahkan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan cepat dan tepat,” kata Ghufron.
Sebagai bentuk penghargaan atas komitmen tersebut, UHC Awards Tahun 2026 diberikan kepada kepala daerah dalam kategori Utama, Madya, dan Pratama. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi daerah lainnya untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan bagi
masyarakat melalui Program JKN.
“Capaian ini bukanlah akhir, melainkan fondasi awal dalam menjaga keberlanjutan Program JKN
sebagai gotong royong bersama seluruh anak bangsa. Dengan sinergi yang terus diperkuat,perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia dapat terus terjaga secara berkesinambungan,”ucap Ghufron.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin,menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, kehadiran
Program JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin hanya karena sakit, sekaligus menjadi ikhtiar negara agar seluruh rakyat dapat mengakses layanan kesehatan.
“Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bangsa. Dengan masyarakat yang sehat, akan tercipta masyarakat yang makmur, sejahtera, dan unggul,” lanjutnya.
Cak Imin menyampaikan target pemerintah untuk terus memperluas cakupan kepesertaan Program JKN hingga mencapai 99 persen penduduk pada tahun 2029. Ia menekankan bahwa keberlanjutan kepesertaan menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pemerintah daerah.
“Tidak boleh ada pemerintah daerah yang jumlah peserta JKN-nya justru menurun.
Selain perluasan cakupan, pemerintah agar mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan agar manfaat Program JKN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” tegas Cak Imin.
Ia menambahkan, pemberian UHC Awards Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pemicu bagi daerah yang belum mencapai UHC. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia terjamin oleh Program JKN, untuk menciptakan Indonesia yang semakin sehat.
***(siaran Pers) redaksi”
MANADO,POSTKOTANEWS.CO.ID— Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, secara resmi membuka rangkaian kegiatan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa. Kegiatan yang berlangsung di Four Points Hotel Manado, pada Jumat (9/1/2026), dihadiri oleh sejumlah pejabat dan peserta terkait.
Dalam sambutannya, Sekda Lynda menekankan bahwa uji kompetensi dan evaluasi kinerja pejabat JPT Pratama merupakan aspek krusial dalam upaya pemerintah daerah untuk memastikan kualitas, profesionalisme, dan kapabilitas para pejabat dalam menjalankan tugas mereka. “Proses ini tidak hanya penting untuk penilaian murni, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembinaan karier aparatur sipil negara, yang harus selaras dengan prinsip meritokrasi,” ujarnya.
MINAHASA, POSTKOTANEWS.CO.ID — Gerakan Masyarakat Keluarga Petani Peternak Petambak Organik (GEMAKAPETOR) Provinsi Sulawesi Utara resmi dideklarasikan sekaligus menggelar pemilihan ketua periode 2025–2029. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis, 18 Desember 2025, pukul 14.30 Wita, bertempat di Aula Benteng Moraya, Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, dengan dihadiri sekitar 40 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
Deklarasi GEMAKAPETOR dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan instansi, antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara, Darwin Muksin, S.Sos., M.M., yang mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa, Dr. Ir. Margaretha Ratulangi, MAP, yang mewakili Bupati Minahasa, serta unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri Minahasa serta Notaris Treyse Wondal SH MKn .
Selanjutnya, Sekretaris Panitia Theo Umbas, SSTP, membacakan naskah deklarasi GEMAKAPETOR yang berisi komitmen organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui budidaya organik yang sehat dan berkelanjutan, mengembangkan pendidikan pendampingan serta kerja sama antaranggota, memperkuat jaringan usaha dan pemasaran produk organik, serta melestarikan lingkungan hidup sebagai warisan generasi mendatang.