Sulut, Postkota.co.id–Bertempat di Kantor DPRD Sulut, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara Victor Mailangkay bersama perwakilan dari peserta aksi demo damai, menandatangani nota kesepakatan sebagai tanda aspirasi dan tuntutan yang disampaikan telah diterima dan akan diteruskan ke pemerintah pusat, Selasa (6/9/2022).
Sebelumnya Victor Mailangkay menuturkan bahwa maksud dan tujuannya menandatangani dan menerima aspirasi yang disampaikan kelompok mahasiswa dari Aliansi Cipayung Bergerak, JVM menegaskan bahwa hal itu didasari dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.
Dengan sikap tegas JVM yang juga adalah Ketua PD GM.FKPPI Sulut ini menyatakan “Saya menandatangani dan akan memperjuangkan aspirasi teman-teman semua sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sekali lagi saya tegaskan, ini berdasarkan apa yang diamanatkan undang-undang negara Republik Indonesia.
Billy Lombok yang ikut menandatangani menyampaikan bahwa penandatanganan ini sebagai bentuk rasa kesetiakawanan terhadap perjuangan mahasiswa untuk kepentingan masyarakat.
Sulut, Postkota.co.id – Perwakilan dari Masyarakat Desa Dumoga 3 dan 4, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (05/09/2022).
Tujuan masyarakat datang ke gedung DPRD tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan permintaan pembuatan tanggul penahan banjir lanjutan sungai Ongkak yang telah dibuat sebelumnya oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi I.
“Ini lanjutan pekerjaan dari yang telah dibuat sebelumnya, sekitar 700 meter di Dumoga 3 dan Dumoga 4,” Ucap perwakilan masyarakat yang disampaikan oleh Sangadi Dumoga 3, Jun Podoli didampingi masyarakat.
Tak hanya itu, perwakilan masyarakat Desa Dumoga 3 dan 4 juga mengharapkan DPRD bisa mengawal permintaan masyarakat terkait dengan bibit pertanian dan obat-obatan pertanian. Pengadaan alat pertanian juga diharapkan bisa di berikan ke Desa Dumoga 3 dan Dumoga 4.
“Karena memang di Desa Kami tidak pernah ada bantuan alat pertanian yang diberikan pemerintah, kami berharap bisa diberikan karena akan membantu masyarakat dalam hal bertani,” Harapnya senada dengan Sangadi Desa Dumoga 4 Berty Lampongayo yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Ir. Julius Jems Tuuk yang menerima perwakilan masyarakat tersebut, menyebutkan bahwa usulan terkait dengan pembangunan lanjutan tanggul sungai Ongkak memang menjadi perhatian. Disebutkan bahwa informasi yang diperoleh dari Kepala Balai Wilayah Sungai bahwa pembuatan tanggul tersebut dilakukan secara multi years.
“Jadi kami sudah mendapat informasi dari bapak Kabalai bahwa pembangunan itu akan dilaksanakan secara multi years,” ucap Tuuk.
Kemudian terkait dengan aspirasi di bidang pertanian, wakil rakyat dari Bolaang Mongondow ini menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan ke Dinas Pertanian Sulawesi Utara.
Menariknya, Tuuk menyentil bahwa diduga terkait dengan pembagian alsintan sesuai dengan informasi yang diterimanya dari masyarakat maupun LSM dan Tokoh Masyarakat bahwa ada permainan uang di dalam pembagian alsintan.
Khusus alsintan yang mana empat desa ini yang memiliki lahan kurang lebih 3000 hektar tidak mendapatkan alsintan tapi ada desa yang luasnya hanya 200 sampai 300 hektar alsintannya bisa dua puluhan unit. Dan diduga sesuai dengan informasi yang didapat bahwa untuk mendapatkan alsintan itu musti memakai doi (uang) baru bisa didapat.
Menurutnya bahwa ini adalah aspirasi yang kesekian kalinya yang diterima oleh lembaga DPRD ini, tutur Tuuk.
“Nah ini akan menjadi catatan khusus bagi lembaga ini untuk membicarakan khusus kepada bapak Gubernur dan kami juga mendesak kepada ketua DPRD untuk segera membentuk panitia kerja (panja) untuk melakukan penyelidikan terkait dengan informasi yang kami dapat baik yang kami datang langsung dan kami dapati maupun informasi yang disampaikan langsung di lembaga ini seperti saat ini,” Katanya.
Dijelaskan Tuuk bahwa hal ini penting karena wilayah Bolaang Mongondow dijadikan oleh bapak Gubernur sebagai wilayah pembangunan Lex Specialis Pertanian. Sebagai daerah penyangga makan minum orang Sulawesi Utara.
Maka dari itu, oknum-oknum yang mencederai visi – misi Gubernur dan Wakil Gubernur terkait dengan “harus ada doi untuk alsintan” harus diselesaikan.
Jadi oknum-oknum seperti ini musti disikat, diganti. Aspirasi-aspirasi yang datang ini harus dipenuhi karena mereka datang dari suara hati masyarakat Dumoga,” tutupnya.
Sulut, Postkota.co.id– Aksi Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Manado (GMNI) melakukan aksi demo di Kantor DPRD Sulawesi Utara, Jumat (2 /09/2022).
Demonstrasi Mahasiswa GMNI mendesak pemerintah untuk segera meninjau kembali kebijakan dari kenaikan BBM yang berdampak pada situasi dan kondisi masyarakat dimana harga di pasar mulai ikut naik dan ini sangat menyengsarakan sebagian besar rakyat Indonesia.
Aksi Demo damai dari mahasiswa GMNI diterimah oleh beberapa Legislator DPRD Sulawesi Utara diantaranya Wakil Ketua Dewan Billy Lombok, Kristo Lumentut, Melky Pangemanan, Bryan Waworuntu, Hendry Walukow.
Aksi demo damai oleh GMNI yang di pimpin oleh korlap yang juga adalah Ketua GMNI Kota Manado Michael F. Tampi menuturkan kenaikan BBM secara tidak langsung berhubungan dengan mafia solar yang sangat merugikan rakyat dan negara, hal lain yang disorot GMNI kurangnya perhatian terhadap Kamtibmas di Kota Manado, banyak sekali peristiwa yang menggangu kestabilan masyarakat dengan terjadinya peristiwa penikaman dan lain sebagainya, dan juga meminta kejelasan terhadap hasil Ranperda Captikus.
Anggota DPRD Sulut mengajak para demonstran mahasiswa untuk duduk dan berdiskusi, sementara itu Wakil Ketua Dewan Billy Lombok menuturkan bahwa kami berkomitment untuk meneruskan aspirasi dari adik-adik mahasiswa, demikian juga dengan Kristo Lumentut menyampaikan bahwa kami tetap bersama dengan mahasiswa untuk mengawal aspirasi ini.
Aksi demo ini berlangsung di halaman kantor DPRD Sulawesi Utara mendapat pengawalan dari pihak Kepolisian Resort Kota Polda Sulut.
Postkota.co.id– Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Utara Careig.N.Runtu, menerima kunjungan kerja dari Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), di ruang rapat serba guna DPRD Sulut, Selasa (19/7/2022).
Dr.Ir.Daniel Rohi ,M. Eng. Sc. Jpm, Memimpin Rombongan DPRD Jatim, melakukan kunjungan kerja Bapemperda Provinsi Jatim di Sulut. Daniel Rohi menjelaskan maksud dan tujuan dari Bapemperda Jatim mengunjungi Sulut, Kami dari DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Bapemperda datang berkunjung dalam rangka mendapatkan informasi dan masukan terkait Bapemperda kerjasama antar daerah yang akan kami buat.
Sementara itu CNR saat ditemui awak media pada saat selesai rapat dengan Bapemperda Jatim, mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan kerjasama antar daerah. Kedatangan teman-teman dari DPRD Jatim khususnya Bapemperda Jatim adalah ingin melihat seperti apa, apakah ranperda ini sudah diberlakukan atau belum. Tetapi khusus Sulut ranperda terkait dengan kerjasama antar daerah baru sebatas peraturan kepala daerah dan belum sampai pada tahapan peraturan daerah,” tutur CNR
Contoh kerjasama antara Sulawesi Utara, Maluku, Papua dan Sulawesi Tengah, di perairan atau kelautan. Salah satu contoh dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dibuat belum sampai pada Perda adalah bagaimana untuk meminimalisir para pencuri-pencuri ikan yang ada di laut Sulawesi maupun di tempat-tempat lain, CNR, berharap dengan tingkat kebutuhan yang lebih meningkat, dari peraturan kepala daerah ke depan ini bisa ditingkatkan menjadi peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.
Adapun rapat kunjungan kerja ini Careig N. Runtu, SIP, didampingi anggota Yusra Alhabsyi dan dihadiri oleh sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu, SH, MSi.
Postkota.co.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RANPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021,Rabu (13/07/2022).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut Dr. Fransiscus Andi Silangen.SpB,KBD didampingi wakil ketua DPRD DR. Victor Mailangkay,SH. MH, Billy Lombok, SH.
Andi Silangen berharap semua pihak agar tetap mempertahankan kerjasama yang baik dalam rangka pelaksanaan APBD di tahun-tahun berikutnya, berharap kerjasama yang baik ini terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga pelaksanaan APBD di tahun-tahun berikutnya dapat berjalan dengan baik, dengan harapan akan keberhasilan setiap komitmen dan kerja keras ini kiranya mendapat restu, seperti firman Tuhan dalam Mazmur 20 ayat 4, kiranya diberikanNya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikanNya berhasil apa yang kau rancangkan,” kutip Silangen dalam Alkitab.
Adapun agenda yang dilaksanakan dalam rapat paripurna kali ini sebagaimana disebutkan dalam sambutan ketua DPRD Sulut yaitu penyampaian laporan hasil badan anggaran DPRD, dan penyampaian badan anggaran oleh Hj.Amir Liputo, SH. penyampaian kesimpulan keputusan menerima dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk selanjutnya dibuat Perda.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada DPRD Sulut yang merespon dengan bijak melalui rekomendasi kepada pemerintah daerah,Rapat paripurna ditandatangani persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD tahun anggaran 2021, dihadiri Wakil Gubernur Steven Kandow dan Sekretaris Dewan Glady Kawatu.
POSTKOTA.CO.ID – Forum Pimpinan DPRD se-Sulawesi Utara (Sulut), Senin (27/6) menggelar pertemuan rutin untuk peningkatan kapasitas, di ballroom Hotel Luwansa.
Menjadi narasumber dalam kegiatan ini Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri Drs Nyoto Suwignyo MM dan Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulut Melky Pangemanan.
T
Acara dibuka oleh Gubernur Sulut yang diwakili Asisten Administrasi Umum Setprov Sulut Asiano G Kawatu.
Kesempatan itu Kawatu menuturkan, kegiatan seperti ini sangat penting dalam mengevaluasi kinerja pimpinan DPRD se-Sulut dan juga memperkokoh komitmen bersama dalam pembangunan ke depan. “Kami mendukung kegiatan ini. Dalam konteks ekonomi daerah eksistensi DPRD Provinsi Sulut dan DPRD kabupaten/kota se-Sulut diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik, serta menunjukan kinerja optimal sesuai visi dan misi pembangunan daerah,” kata Kawatu.
Di sisi lain, Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD mengatakan, sebagai wakil rakyat harus bisa mengupgrade pola pikir dalam menjalankan tugas mengawal kepentingan masyarakat.
“Hal ini sangat penting. Karena tugas kita sangat penting,”sebutnya. Lanjutnya, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wakil rakyat memilki peranan penting dalam pembangunan daerah.
Agar pembangunan daerah itu berjalan sesuai target, kesejahteraan masyarakat tercapai, perlu ada kerja keras DPRD. “Forum ini harus memberi dampak positif bagi tugas-tugas kita di masyarakat,” tegasnya.
Dia menguraikan, dalam pertemuan ini dihasilkan 12 rekomendasi yang disetujui dan sudah ditandatangani para pimpinan DPRD se-Sulut. “Rekomendasi ini akan kita perjuangkan bersama di pemerintah pusat, untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan tugas-tugas kita di daerah,” sebutnya.
Sebelumnya dalam laporan panitia, Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu menjelaskan kegiatan ini sebagaimana diamanatkan UU nomor 23 Tahun 2014, PP nomor 2018, Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2021, dan Rencana Tahun DPRD Sulut.
“Maksud dan tujuan untuk membangun senergi wawasan komunikasi dan di DPRD motivasi DPRD, dan tujuannya meningkatkan peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan pengetahuan terkait fungsi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD,” ujar Sekwan Kawatu.
Hadir dalam kegiatan ini para pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut Victor Mailangkay dan sejumlah anggota DPRD provinsi, serta pejabat struktural di Setwan Sulut.
Berikut 12 rekomendasi yang dihasikan dalam acara ini, yang ditandatangani para pimpinan DPRD se-Sulut, dipimpin Ketua DPRD Provinsi dr Fransiscus Andi Silangen:
Membentuk Forum Komunikasi Alat Kelengkapan Dewan (FK-AKD) se-Provinsi Sulawesi Utara guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi dari Alat Kelengkapan DPRD.
Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dilaksanakan secara bersamaan, yakni Reses I bulan Maret, Reses II Bulan Juli dan Reses III Bulan November.
Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk persetujuaan pemberian uang transportasi kepada masyarakat dalam Pelaksanaan Reses oleh DPRD se-Provinsi Sulawesi Utara.
Pembiayaan Pelaksanaan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dilakukan secara lumpsum.
Meninjau kembali Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
DPRD Kabupten dan Kota se-Provinsi Sulawesi Utara agar memberikan dukungan terhadap Pelaksanaan Sosialisasi Perda dan Wawasan Kebangsaan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara, serta mengajak DPRD Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan ini.
Melakukan Revisi kembali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dimohon untuk hak-hak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD agar dapat diperhatikan, terutama untuk penghapusan kendaraan dinas pimpinan langsung diberikan kepada pimpinan tanpa melalui proses lelang sebagai bentuk penghargaan.
Pimpinan dan Anggota DPRD agar dikategorikan juga sebagai Pejabat Negara.
Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan aturan terkait dengan DPRD dapat mengusulkan calon Penjabat atau Penjabat Sementara Kepala Daerah.
Mengusulkan melalui Forum Komunikasi Pimpinan DPRD agar dipersiapkan anggaran untuk penyusunan/pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat menyetujui pemberian Kendaraan Dinas Operasional untuk Alat Kelengkapan DPRD.
Melakukan revisi terhadap Undang-undang 23 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan mengenai Hak Protokoler atau mengeluarkan aturan baru terkait dengan status kedudukan Anggota DPRD sebagai Pejabat Daerah.
POSTKOTA.CO.ID – JAKARTA (17 Juni): Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh membuka map berisi tiga nama bakal calon presiden hasil rekomendasi usulan peserta Rakernas dari seluruh wilayah Indonesia. Nama Anies Baswedan, Muhammad Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo dilahirkan dari Rakernas 2022.
“Pertama, Anies Rasyid Baswedan, kedua Muhammad Andika Perkasa, ketiga Ganjar Pranowo,” kata Surya Paloh di Jakarta COnvention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (17/6).
Surya Paloh
Surya menegaskan dengan amanah Rakernas kali ini yang memutuskan dan menetapkan rekomendasi nama-nama Bakal Calon Presiden yang akan diusung oleh Partai NasDem pada Pemilu 2024 mendatang dia optimis dengan semangat kekitaan NasDem akan menancapkan semangatnya pada restorasi Indonesia.
“Dan saya mau menyatakan kommitmen saya dan saya membutuhkan dukungan saudara-saudara semuanya dan saya akan buktikan insya Allah NasDem tidak salah NasDem adalah pilihan yang terbaik,” kata Surya.
Suasana meriah dan penuh khidmat sangat terasa saat Surya akan membuka map berisi rekomendasi tiga nama tersebut. Surya menegaskan dari ketiga nama yang ada memiliki kualifikasi yang sama di mata dirinya sebagai Ketua Umum NasDem. Urutan nama dibacakan berdasarkan abjad.
“Tiga nama ini adalah pilihan saudara-saudara pilihan Rakernas saya harus mengingatkan tidak ada yang kurang satu sama lain dari tiga nama ini tidak ada yang kurang nilainya sama di mata saya sebagai Ketua Umum DPP NasDem,” kata dia.
Surya menegaskan dari tiga nama tadi NasDem akan memilih satu calon presiden yang akan ditetapkan pada waktu dan tempat terbaik.
“Bagi kita tidak ada satu pun hal yang amat sangat terdesak karena sakali lagi apapun keputusan kita, kita ingin mencalonkan yang terbaik untuk kepentingan bangsa ini,” kata dia.
Surya bertekad dan mengajak seluruh kader untuk terus meyakini dan jujur untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Pemilu 2024 adalah momentum yang amat sangat berharga bagi NasDem sebagai intitusi partai politik.
“Saya percaya kita punya semangat yang sama, saya percaya kitalah benteng pluralisme Indonesia,” kata dia.
