Berty Kapojos Soal Bendungan Kuwil: Jika Salah Bayar Artinya Cacat Hukum

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net– Komisi III DPRD Sulut melaksanakan hearing tentang persoalan pembangunan bendungan Waduk Kuwil di Minahasa Utara, Senin (3/10/2022).

Mega proyek Bendungan Kuwil, Minahasa Utara (Minut) menjadi polemik karena terjadinya kesalahan dalam pembayaran dan persoalan ini dibahas di DPRD Sulawesi Utara (Sulut).

Komisi III yang di pimpin Berty Kapojos bersama Toni Supit dan Boy Tumiwa, menghadirkan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi 1, I Komang Sudana bersama jajarannya dan BPN-ATR Kabupaten Minahasa Utara Jeffree Supit bersama jajaran serta ahli waris keluarga Sumeisey bersama kuasa hukumnya.

Di dampingi kuasa hukum, Keluarga Sumeisey meminta keadilan, dimana mengklaim memiliki lahan di lokasi pembangunan bendungan Waduk Kuwil di Minahasa Utara yang belum dibayar

Berty Kapoyos mengatakan, pada dasarnya belum ada solusi karena menurut BPN, itu adalah kepemilikan keluarga Sumeisey, intinya tanah tersebut telah terjadi tumpang tindih dengan keluarga Yopie Karundeng dan Aguw. “Sedangkan tanah dari Sumeisey terdaftar di desa Kolongan dari tahun 1918. Jadi mereka dangat yakin tanah itu milik keluarga Sumeisey,”  kata Ketua komisi III ini. 

“Jika terjadi salah bayar maka sama artinya bahwa itu cacat hukum karena membayar bukan pada pemilik yang sah,” tutur Kapoyos.

Kepala Balai Wilayah Sungai I Komang Sudana mengatakan, “Pada intinya hasil pelaksanaan pengadaan tanah yaitu berupa data validasi yang diserahkan ke Balai itu yang ditindaklanjuti, kalaupun ada persoalan sengketa masalah tanah ini, harus diselesaikan melalui jalur hukum, dan jika terjadi kesalahan dalam pembayaran maka penerima dana tersebut harus mengembalikan setelah ada putusan pengadilan, dan karena ini sudah masuk ke kejaksaan nanti kita akan lihat bagaimana selanjutnya.” tutur Sudana.*

Stiki

Pemotongan Jasa Medik Jadi Sorotan Komisi IV DPRD Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.net– Komisi IV DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Kesehatan Provinsi , Senin (3/10/2022l.

Komisi IV DPRD Sulut Mendengar dan menerima aspirasi serta keluhan dari tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai dokter ahli dari berbagai Rumah Sakit milik pemerintah daerah.

Berhubungan dengan adanya pemotongan jasa medik, maka hal ini ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Komisi IV lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan.

Vonny Paat selaku ketua komisi, menerangkan bahwa ada   sejumlah dokter ahli datang langsung menghadap Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, mereka mengeluhkan sehubungan terjadinya pemotongan jasa tenaga medik di Rumah Sakit Daerah.

Srikandi dari PDIP ini menjelaskan “Rapat ini sebenarnya akan di pimpin langsung oleh Ketua DPRD , tetapi beliau sedang melaksanakan tugas di Sangihe hingga tidak bisa bergabung, di ingatkan kepada dinas terkait, bahwa jangan sampai persoalan ini justru menjadi pemicu adanya bentuk protes susulan lainnya”.

Tanggapan Kepala Dinkes Sulut Debby Kalalo dengan adanya persoalan pemotongan jasa tenaga medik mengatakan “pihaknya  menerima informasi ini dan akan melakukan rapat internal secepatnya, dan rencananya pada hari Selasa 5 Oktober akan mengadakan pertemuan dengan BKAD dan meminta waktu untuk RDP dapat di tunda setelah pertemuan, kami meminta waktu supaya dapat memberikan jawaban yang lengkap setelah pertemuan dengan BKAD, aturan mungkin dapat direvisi atau dalam bentuk seperti apa.”

Paat mengatakan bahwa informasi tentang pemotongan jasa tenaga medik ini telah menjadi perbincangan serius di kalangan para dokter, “untuk itu kami meminta perhatian yang serius dari Dinas Kesehatan mengenai persoalan ini,” tegas Vonny.**

Stiki

Banggar DPRD Dan TAPD Pemprov Sulut Bahas APBD Perubahan

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Postkota.net – Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulawesi Utara membahas APBD Perubahan 2022, Rabu (21/09/2022).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD tersebut di hadiri oleh James Arthur Kojongian bersama anggota Banggar lainnya, di pihak TAPD pemprov di pimpin langsung oleh Praseno Hadi sebagai Pejabat Sekprov.

Adanya Perubahan APBD 2022 guna menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dalam rangka menanggulangi inflasi dampak kenaikan BBM, tutur Praseno.

Sebagai kesimpulan telah diambil dari hasil pembahasan APBD perubahan 2022 antara Banggar DPRD dengan TAPD Sulut, selanjutnya penetapan anggaran harus memiliki indikator yang jelas, RSUD ODSK terjadi penurunan sehingga target 33 miliar rupiah kiranya dapat tercapai tentunya ditunjang dengan fasilitas kesehatan, dengan melakukan sewa pinjam alat kesehatan.

Disisi lain Rumah Sakit Noongan akan ada perbaikan infrastruktur dan penyelesaian jasa para tenaga medis, demikian juga sektor Pariwisata mendapat tambahan anggaran karena Sulut untuk Pariwisata masuk Super Prioritas.

Di akhir pembahasan dibetikan kesempatan kepada setia fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir, fraksi yang sudah menyampaikan adalah Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Nyiur Melambai, sedangkan Fraksi Nasdem dan Demokrat akan menyusul.

Stiki

Anggota DPRD Sulut Rocky Wowor Turut Serta Dampingi Gubernur MoU Jeju Air

Berita, DPRD Propinsi Sulut, Sulut|oleh

Postkota.net- Gubernur Sulut Olly Dondokambey di dampingi Anggota DPRD Sulut Rocky Wowor dan Walikota Bitung Maurits Mantiri berada di Korea Selatan dalam rangka Penandatanganan MoU Pemprov Sulut dengan pihak Jeju Air, Jumat (16/9/2022).

Penandatanganan Nota Kesepahaman Jeju Air dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah bukti bahwa pariwisata Indonesia menarik bagi masyarakat Korsel. Melalui perjanjian yang bersifat Win Win ini, terbuka pintu kesempatan yang lebih luas untuk kolaborasi antara pelaku industri wisata dan kreatif antara kedua negara”, demikian disampaikan Megawati Sukarnoputri, Presiden ke-5 Republik Indonesia di Seoul (16 September 2022). Kepala Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional RI turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Sulawesi Utara dan Jeju Air untuk Pengembangan Bersama Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea, Gandi Sulistiyanto lebih lanjut menyampaikan bahwa konektivitas adalah kunci utama untuk menciptakan kesejahteraan. Konektivitas yang baik menyebabkan generasi muda yang berdomisili di pulau-pulau terpencil dapat tetap bersekolah dan menerima pendidikan yang baik. Maskapai penerbangan Jeju Air tidak hanya memungkinkan masyarakat Korsel untuk akses Sulut, tetapi juga masyarakat Sulut khususnya generasi muda pelaku industri wisata dan kreatif untuk akses pasar Korsel, termasuk mempelajari Hallyu / Korean Wave.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey menyampaikan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis penyumbang devisa negara. Masyarakat Korea bukan masyarakat yang asing untuk provinsi Sulawesi Utara karena sebelum pandemi wisatawan Korsel merupakan salah satu wisatawan yang terbanyak berkunjung ke Sulut. Jarak yang cukup dekat yaitu sekitar 5 jam durasi terbang antara Jeju ke Manado diharapkan dapat semakin meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke Sulut. Di samping itu disampaikan juga kesamaan budaya dan kuliner yang cukup kental antara masyarakat Sulut dan Korsel seperti kuliner yang terasa pedas dan asam.

​CEO Jeju Air, Mr E Baek Kim, dalam sambutannya, menekankan bahwa wisata alam Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Utara sangat dikenal oleh masyarakat Korsel. Sejauh ini, hanya terdapat 23 kali penerbangan oleh maskapai Korsel ke Indonesia. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, Jeju Air akan mengupayakan pembukaan rute ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Bali, Lombok, Yogyakarta dan Jakarta.

Penandatanganan MoU akan ditindaklanjuti dengan pembukaan rute dari Bandar Udara di Korsel seperti Incheon, Busan dan Jeju ke Bandara Internasional Sam Ratulangi di Manado sebelum akhir tahun 2022. Hal ini dilakukan menjelang Peringatan 50 Tahun Hubungan Bilateral RI-Korsel di tahun 2023.

​Difasilitasi oleh KBRI Seoul, pembahasan draft Nota Kesepahaman dilakukan secara daring selama 2 bulan. Sejak dirumuskan, Nota Kesepahaman ditujukan untuk meningkatkan kolaborasi antara pelaku industri wisata serta menumbuhkan talenta-talenta baru di bidang ekonomi kreatif. Penandatanganan dihadiri oleh Walikota Bitung, Maurits Mantiri, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Rocky Wowor, wakil Jeju Air dan KBRI Seoul. Wakil-wakil dari Pemprov Sulut hadir secara daring. (Kemenlu/KBRI Seoul)

Stiki

Wagub Steven Kandouw Memberikan Apresiasi Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Sulut, Postkota.co.id–Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD T.A. 2022, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut di hadiri oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw, Jumat (16/9/2022).

Dalam sambutannya Wagub Steven Kandouw memberikan apresiasi kepada segenap pimpinan maupun anggota DPRD Sulut yang telah melaksanakan berbagai tahapan pembahasan terkait Perubahan APBD T.A. 2022.

Proses pembahasan antara Banggar dan TAPD sangat dinamis. Ini adalah wujud komitmen teman-teman dalam menghasilkan suatu produk yang bukan asal-asalan, tentunya melewati kajian, pertimbangan, elaborasi yang sangat mendalam,” ucap Wakil Gubernur ini.

Kebijakan penganggaran dalam Perubahan APBD T.A. 2022 secara umum ditujukan untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi sektor pengungkit dan mengarah pada sektor pendorong utama pembangunan.

Kita juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan BBM, dan lain-lain, sehingga ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi APBD dengan substansi yang penting, baik pendapatan maupun belanja daerah.

Pada intinya penyesuaian maupun penambahan-penambahan dalam struktur APBD tahun ini bermuara pada upaya bersama dalam memantapkan pencapaian 8 prioritas pembangunan, yakni:

  1. Pemulihan ekonomi dan Reformasi Birokrasi dampak pandemi Covid-19;
  2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
  3. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
  4. Adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana;
  5. Ketersediaan dan distribusi pangan;
  6. Penguatan UMKM dan industri pengolahan;
  7. Peningkatan infrastruktur dasar dan sosial;
  8. Penguatan stabilitas trantibmas dan transformasi pelayanan publik.

Wagub juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sulut, selaku mitra kerja konstruktif Pemerintah Provinsi, yang hingga saat ini terus menunjukkan kolaborasi positif untuk menunjang tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sulut.

Mari kita terus jaga harmonisasi kemitraan yang saling membangun, sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam memajukan bangsa dan mensejahterahkan rakyat di Sulawesi Utara,” tuturnya.Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Sulut, jajaran Forkopimda Sulut, Pj. Sekdaprov Sulut, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Sulut.

Stiki

Inflasi Menjadi Sorotan Anggota Banggar DPRD Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut, Sulut|oleh

Sulut, Postkota.co.id–Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen membuka dan memimpin rapat Paripurna Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Sulut Bersama Pejabat Sekretaris Provinsi Praseno Hadi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis(15/09/2022).

Pembahasan berlangsung alot karena kritikan tajam dari anggota Banggar DPRD Sulut, kritikan masing-masing datang dari Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian, Amir Liputo, Vonny Paat, Inggrit Sondakh, Ayub Ali, Sandra Rondonuwu, Cindy Wurangian, James Tuuk, Nick Lomban , dimana terjadinya inflasi anggaran, di tiap-tiap SKPD, sementara untuk dinas kesehatan sendiri di plot menjadi penghasil PAD.

Sanggahan itu muncul kritikan di tujukan kepada Pemprov Sulut mengenai pengurangan anggaran, terhadap rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Sulawesi Utara 2022.

Penjabat Sekprov sulut Praseno Hadi mengatakan bahwa ini adalah instruksi dari Kementerian Keuangan untuk menjalankan sistem penganggaran secara fleksibilitas termasuk APBN karena dampak global terjadinya perang dan Pandemi Covid 19, dengan demikian saya memohon maaf.

James Arthur Kojongian (JAK) mengatakan apresiasi kepada Sekprov karena baru kali ini dalam pembahasan ada kata maaf dari  ketua tim TAPD, pada kesempatan ini saya ingin ada penyampaian dari kadis kesehatan beserta direktur RSUD, menyampaikan secara singkat kondisi  di mana Rumah Sakit Pemerintah ini sudah berjalan di beberapa bulan ini.

Lebih lanjut JAK mengatakan agar dalam penetapan APBD tahun 2023 potensi PAD juga menjadi gambaran bagi badan anggaran DPRD Sulut, sementara itu kadis Kesehatan dr. Debby Kalalo menyampaikan bahwa Direktur RSUD sudah hadir dan karena jadwal penerbangan dan waktu sudah mepet untuk mengikuti penugasan ke Jakarta, mohon ijin ketua di sampaikan kadis kesehatan terkait tanggapan Direktur Rumah Sakit belum bisa di beri tanggapan saat ini.

Stiki

Dampak Kenaikan BBM Buruh Demo Di DPRD Sulut

Berita, DPRD Propinsi Sulut, Sulut, Uncategorized|oleh

Sulut, Postkota.co.id– Para Pekerja Buruh melakukan aksi demo damai di Kantor DPRD Sulawesi Utara, mereka menolak atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Selasa (6/9/2022).

Aksi demo Partai Buruh ini diterima oleh para anggota Legislator Sulawesi Utara, sementara itu usai mendengar orasi dari massa aksi, anggota DPRD Sulut berjanji akan membawa aspirasi mereka ke pusat. Bahkan, para anggota DPRD Sulut tersebut menyatakan bahwa mereka mendukung masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. “Hidup Partai Buruh!” teriak para anggota Partai Buruh.

Billy Lombok dan Hendry Walukow dan Kristo Lumentut menyampaikan bahwa Partai Demokrat menolak kenaikan harga BBM, Billy Lombok yang juga wakil ketua dewan berjanji kepada para demonstran bahwa Partai Demokrat akan mendorong pemerintah membuat kajian yang lebih dalam lagi. Billy bahkan menuturkan jika harga bahan pokok juga sudah mulai naik sebagai imbas dari kenaikan harga BBM. “Rakyat ini kan sedang susah, masih banyak bisa dilakukan pemerintah. Anggaran jumbo belum mendesak dialihkan untuk kebutuhan masyarakat daripada mencabut subsidi BBM,” ucapnya.

Sementara itu Victor Mailangkay yang juga wakil ketua DPRD yang bertindak sebagai moderator mengatakan bahwa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai wakil rakyat harus bersama dengan rakyat sesuai aturan yang ada, tugas kami memperjuangkan aspirasi terhadap tuntutan ini, bahwa kami bertekad meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat dan kami akan berkomunikasi dengan Pemprov jika memang ada hal yang menjadi kewenangan Pemprov.

Sementara itu Berty Kapojos yang juga adalah Ketua komisi 3 mengatakan bahwa sikapnya mendukung apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat.

Demo Partai Buruh ini berlangsung dengan tertib dan damai dimana terjadi diskusi yang menarik, bahkan setelah selesai menyampaikan aspirasi ada beberapa demonstran berswafoto dan foto bersama dengan para anggota Dewan.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.