DR VICTOR MAILANGKAY,SH.MH SOSIALISASIKAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2021 PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Advetorial, DPRD Propinsi Sulut|oleh

POSTKOTA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH Sosialisasi Peraturan Daerah di Kecamatan Airmadidi, (23/5/2022)

Peraturan daerah (perda) yang disosialisasikan adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Sosialisasi ini dihadiri oleh masyarakat Minahasa Utara.

Dalam kegiatan Sosialisasi ini DR Victor Mailangkay didampingi pakar Hukum yang juga akademisi Dr. Merry Kalalo, SH, MH sebagai narasumber dan menjadi moderator Bung Jerry.

Wakil Ketua DPRD Prov. Sulawesi Utara Victor Mailangkay : sosialisasi Perda ini sangat penting supaya masyarakat tahu sudah adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

“Landasan filosofi Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah untuk Melindungi kaum disabilitas agar dapat berperan serta secara aktif dalam mengisi pembangunan di daerah Sulawesi Utara,” Ujar Mailangkay

Lanjutnya, Victor Bahwa Perda ini harus ditetapkan karena dalam kehidupan agar terlahir hak yang sama dengan masyarakat umum.

“Perda ini lahir akibat banyaknya kaum disabilitas yang kurang mendapatkan perhatian pemerintah, termasuk ada banyak fasilitas pemerintah maupun swasta yang kurang memperhatikan kebutuhan kaum disabilitas,” Jelas Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara.

Menurutnya dari perda ini disahkan terlihat Pemerintah dan pihak swasta sudah perlahan-lahan menetapkan tempat khusus atau jalur khusus untuk kaum disabilitas.

“Ini adalah langkah maju untuk berupaya menerapkan perda tersebut, dan tentunya haru di atur dengan baik supaya tidak terlihat asal jadi saja,” Kata Mailangkay

Narasumber Dr. Merry Kalalo, SH, MH mengatakan Perda ini penting untuk disosialisasikan untuk kaum disabilitas mendapatkan haknya.

“Dalam artian kaum disabilitas tidak tersisihkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah,” Kata Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Dia juga berharap Peraturan Daerah ini dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah sehingga boleh dirasakan oleh kaum penyandang disabilitas.

“Kiranya Perda ini tak terkesan impoten, Peraturan ini hadir supaya kaum disabilitas boleh merasakan hak-hak sebagaimana mestinya, pemerintah juga dapat bekerja keras dalam mendata serta menjalankan amanat Peraturan Daerah ini dibentuk,” Ucapnya.

**

O⁸DSK : SINERGITAS MENGHASILKAN WTP

DPRD Propinsi Sulut|oleh

POSTKOTA.CO.ID – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut atas dedikasi dan akuntabilitas melaksanakan tanggung jawab pekerjaan selama enam tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Olly Dondokambey saat memberikan sambutan di sidang paripurna DPRD Sulut dengan agenda penyerahan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dari BPK-RI, Jumat (13/5/2022).

Menurut Olly, dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan kali berturut-turut, membuktikan kerja-kerja stakeholder tetap konsisten.

“Puji syukur, di tengah hantaman pandemi Covid-19, kita tetap tancap gas melaksanakan tugas di semua sektor pemerintahan dan tetap mempertahankan opini WTP dari BPK. Terima kasih atas sinergitas yang semakin solid,” kata Olly.

ODSK berterima kasih kepada BPK-RI yang terus memberikan koreksi terhadap perbaikan selama pemeriksaan berlangsung.

“Kami semakin terpacu melakukan pembenahan yang menjadi catatan BPK,” tandasnya.

Sebagai informasi, Pemprov Sulut kembali meraih opini WTP dari BPK-RI atas hasil pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran (TA) 2021.

Predikat tertinggi WTP tersebut menjadi capaian delapan kali berturut-turut yang diperoleh Pemprov Sulut lewat kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Steven Kandouw.

Penyerahan LHP LKPD dari Anggota VI BPK-RI kepada Pemprov Sulut digelar melalui Sidang Paripurna DPRD Sulut, Jumat.

Anggota IV BPK-RI, Pius Lustrilanang menjelaskan, penyusunan LKPD Pemprov Sulut telah sesuai SAP berbasis akrual.

“Dengan demikian kami berikan opini WTP kepada Pemprov Sulut. Ini tentunya karena sinergi yang matang dari semua elemen pemerintah,” tandasnya.

RESTORASI INDONESIA OLEH DR.VICTOR MAILANGKAY.SH.MH DIHADAPAN RATUSAN UMAT MUSLIM

DPRD Propinsi Sulut, Nasional|oleh

POSTKOTA.CO.ID Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Dr. Victor Mailangkay, S.H, M.H, memaparkan konsep Restorasi Indonesia di hadapan ratusan warga Manado.

Kegiatan “Bincang-Bincang” ini digelar Remaja Masjid Jami’Miftahul Jannah di Plaza Ramadhan, Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Sabtu (23/4/2022).

Konsep restorasi yang ditawarkan DR VictorMailangkay , berkaitan dengan upaya mengatasi kesenjangan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan yang masih sering dialami masyarakat.

Konsep Restorasi ini lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Dalam arti luas, rakyat kita upgrade cara berpikirnya, sikap mentalnya, pendidikannya, dan kehidupan dasarnya. Jadi gerakan restorasi ini lebih fokus pada manusianya,” lugas Victor.

“Dengan demikian,” lanjutnya, “Kualitas masyarakat bisa terangkat. Semakin banyak rakyat yang diberdayakan, maka proses mencapai kesejahteraan akan semakin cepat.”

Di sisi lain, restorasi yang lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur oleh sejumlah pimpinan daerah, dinilai Victor merupakan pilihan kebijakan. Dua-duanya bisa mencapai hasil yang sama, dengan cara yang berbeda.

“Ada pilihan kebijakan kebijakan yang bertumpu pada pembangunan infrastruktur. Karena bagaimanapun, jika fasilitas publik tersedia secara lengkap, ini juga bisa mempercepat proses peningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

Memang ada juga yang melihat bantuan-bantuan jangka pendek lebih diperlukan, agar masyarakat tidak terpuruk dalam kondisi pandemi saat ini. Kami pun tidak mengabaikan hal tersebut. Karena ini sama-sama pilihan kebijakan,” tambah Victor Mailangkay yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) itu.

Prinsip ini juga yang diaplikasikan Victor di Sulut. “Upaya pemberdayaan masyarakat ini kami sinergikan dengan program pemerintah, baik di level provinsi, kota, dan kabupaten,” bebernya.

“Di Sulut kan ada program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan atau ODSK, yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur. Program itu yang kami dukung, agar pengentasan kemiskinan cepat tercapai,” tandas Victor.

Di kesempatan itu, Victor berinteraksi dengan masyarakat lewat sesi diskusi. Ia mendapat apresiasi dari para penanya atas pemikiran-pemikirannya.

Apresiasi juga diterima Victor dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulut, Ir. H. Djafar Alkatiri, M.M, M.Pdi, kepada Victor yang turut hadir meramaikan kegiatan sebagai salah satu pembicara diskusi.

fegas*

OLLY DONDOKAMBEY APRESIASI DPRD SULUT ATAS LKPJ 2021 DAN REKOMENDASI

Advetorial, DPRD Propinsi Sulut|oleh

Adv//

POSTKOTA.CO.ID – Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kabdouw menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (22/4).

Rapat Paripurna DPRD Propinsi dalam rangka Penyampaian/Penyerahan Rekomendasi DPRD Atas Hasil pembahasan atas laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2021.

Bersamaan dengan Penutupan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022 serta Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Pertama Tahun 2022 serta Pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022.

Rapat Paripurna DPRD  dipimpin Langsung Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD Billy Lombok juga mengagendakan Penyampaian/Penjelasan Gubernur Sulut terhadap Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulut Tahun 2022-2025.

Gubernur Olly menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Sulut yang telah mengkritisi dan masukan terhadap LKPJ Gubernur tahun 2021.

“Saya percaya bahwa rekomendasi yang sudah disampaikan melalui kajian matang dan komperhensif, di dalamnya memenuhi penelitian dan tanggungjawab untuk terus memajukan program-progran pemerintah. Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,” ujar Gubernur Olly.

Kata gubernur, menjadi hal yang membanggakan DPRD tetap menjalankan peran dengan optimal meskipun berada pada kondisi sulit seperti pandemi covid-19.

“DPRD tetap menunjukan kerja keras, berkolaborasi dan melahirkan pemikiran-pemikiran yang inovatif dan komperehensif dalam menyikapi program pembangunan daerah,” ungkapnya.

Gubernur Olly mengajak segenap stakehoulder pembangunan utamanya perangkat daerah untuk cepat merespon cepat rekomendasi DPRD.

“Dengan melakukan berbagai perbaikan sebagimana mestinya. Saya juga mengharapkan pengawasan DPRD semakin kuat, di samping itu senantiasa koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah sebagai wujud eksistensi DPRD sebagai fasilitator untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata gubernur.

“Hingga saat ini kita masih digumuli dengan pandemi. Kita masih masih menjalankan upaya mengatasi covid-19. Untuk itu, kita harus menjalin sinergitas dengan baik,” pungkasnya.

Ketua Pansus LKPJ Vonny Paat dalam menyampaikan rekomendasi DPRD menyebut semua penyelenggaraan pemerintah telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Setelah melakukan pembahasan dengan seluruh perangkat daerah, yang melakukan peninjauan lapangan atas kinerja dari perangkat daerah, maka DPRD menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Vonny Paat dalam keterangannya.

Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen berharap pemerintah Sulut, lebih khusus Gubernur Olly Dondokambey untuk terus melaksanakan visi dan misi, yang berorientasi pada pencapaian yang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sulut tahun 2021.

Selektif dan inovatif dalam membuat program kerja, sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat diserap secara optimal, dengan melakukan perencanaan yang matang,

“Tentu tetap menjalin komunikasi yang lebih efisien dengan DPRD sebagai mitra penyelenggara,” ujar Silangen dalam keterangannya.

Lanjutnya, tetap fokus dalam sektor penyelenggaraan kesehatan, pendidikan, pertanian, dan investasi karena sektor ini sangat menyentuh langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Mengedepankan prinsip keadilan proposional dan pemerataan anggaran agar dapat dinikmati seluruh masyarakat Sulawesi Utara.

“Juga dalam rangka terciptanya perencanaan pembangunan investasi dalam pertumbuhan ekonomi, DPRD mengharapkan kiranya pemerintah segera melakukan revisi perda RT RW, sehingga pembangunan daerah nyiur melambai lebih terarah,” tandasnya.

Rapat Paripurna dihadir seluruh Wakil Ketua Anggota Dewan ,Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Asiano Gamy Kawatu serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Propinsi Sulut.

FEGAS”

8 Tuntutan Aliansi Sulut Bergerak ,Di Teruskan DPRD Sulut Ke Pusat

DPRD Propinsi Sulut|oleh

POSTKOTA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara menepati janjinya kepada Aliansi Sulut Bergerak, untuk memperjuangkan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

Aspirasi dibawa langsung Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen dan jajaran legislator ke Kementerian Sekretariat Negara RI pada Rabu (20/4/2022).

“Kami komitmen bersama pengunjuk rasa. Hari ini kami sampaikan tuntutan mereka secara langsung. DPRD akan terus menjadi penyambung lidah masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Andi kepada awak media.

Berdasarkan komitmen itu, DPRD Sulut tidak hanya sekedar menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Mereka juga akan mengawal proses realisasinya. Ini ditegaskan Melky Pangemanan, yang delapan hari lalu turut menerima langsung demo Aliansi Sulut Bergerak di Kantor DPRD Sulut.

“DPRD Sulut akan menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat, yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa Aliansi Sulut Bergerak pada Selasa, 12 April 2022 lalu di Kantor DPRD Provinsi Sulut,” lugasnya.

“DPRD Sulut juga akan mengawal tuntutan dan aspirasi tersebut, sesuai dengan tupoksi, mekanisme, dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas legislator dari daerah pemilihan Minahasa Utara-Bitung tersebut.

Aspirasi mahasiswa yang dimaksud, terdiri dari delapan poin tuntutan bermuatan isu nasional. Di antaranya adalah:

1. Menolak wacana Pemilihan Umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.

2. Menolak kebijakan pemerintah untuk menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

3. Menstabilkan harga minyak goreng, berantas mafia minyak goreng, dan menetapkan harga eceran tertinggi sesuai ekonomi masyarakat.

4. Menolah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak berpihak kepada masyarakat.

5. Mencabut Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Nomor 3 Tahun 2020.

6. Mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

7. Hentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

8. Segera revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), stop kriminalisasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Selain Andi dan Melky, wakil rakyat yang ikut mengawal aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat adalah Victor Mailangkay selaku Wakil Ketua DPRD Sulut, Jems Tuuk, Fabian Kaloh, Imelda Rewah, dan Arthur Kotambunan.

Fegas*

CAREIG RUNTU : RANPERDA PASTI TUNTAS

DPRD Propinsi Sulut|oleh

POSTKOTA.CO.ID – Oktober tahun ini Ranperda akan Tuntas ,pasalnya saat ini Bapemperda DPRD Sulut  mulai menggodok 4 ranperda  inisiatif DPRD Sulut, dan 7 Ranperda usulan pemerintah provinsi Sulawesi Utara.
Careig Naichel Runtu(CNR)  ketua Bapemperda sampaikan usai rapat Bapemperda sesulut diruang paripurna selasa 19/4.

Optimis akan tuntas sejumlah ranperda yang akan kita godok dan bahas  bersama dengan pihak eksekutif, ranperda itu diantarahnya ranperda captikus, dan ranperda kesejateraan sosial bagi tenaga kerja serta dua ranperda lainnya ditambah 7 ranperda berasal pemerintah provinsi.” Ujar politisi partai Golkar.

CNR menilai dari sisi waktu, dia merasa  optimis ranperda yang tengah dibahas akan menelorkan produk peraturan daerah yang efektif dan diterima masyarakat.

Sebelumnya, pada pembahasan forum komunikasi bapemperda sulut, bersama pihak bapemperda tingkat kabupaten/kota dari pantauan media ini, terlihat serius dalam pembahasan dan berharap ada singkronisasi.

Selain itu dalam pertemuan bapemperda, terlihat berbagai usulan dan pendapat bahkan kritikan, dikemukakan oleh peserta forum.

Di-kesempatan itu pula pemerintah provinsi dan DPRD Sulut menghadirkan  Drs Markus Marbun M.Si dari devisi hukum Kementrian dalam negeri, hal itu dimaksudkan guna memberi sumbangsih saran, gagasan dan pengalaman terkait produk rancangan peraturan daerah yang akan digodok pihak legislatif dan eksekutif.

Disisi lain Markus Marbun menilai ada begitu banyak produk ranperda di Indonesia yang tak lagi relevan, “Dinilai penting ada forum seperti ini, yang tujuannya dapat membahas dan mengkomunikasikan terkait ranperda yang akan digodok agar tercipta peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan jaman.” kata Marbun.

Fegas *

Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH Temui Para Demo Di Kantor DPRD SULUT

DPRD Propinsi Sulut|oleh

Manado,POSTKOTA.CO.ID –Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH menemui para aksi demonstran di gedung DPRD Sulawesi Utara (12/5).

Terlihat masa aksi yang mendatangi Gedung Wakil Rakyat sekitar 300-an orang dan Aksi ini sendiri diterima oleh Pimpinan DPRD di antaranya Ketua Fransiscus Andi Silangen, Wakil Ketua Victor Mailangkay dan Anggota DPRD Sulut Yusra Alhabsi (Partai PKB), Fabian Kaloh (PDIP), Jems Tuuk (PDIP), Melky Pangemanan (PSI) dan Muhammad Wongso (NasDem).

Adapun sebanyak ada 8 poin tuntutan yang bakal disampaikan dari Aliansi Sulut Bergerak, sebagai berikut:

Menolak wacana pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden
Menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan PPN 11%
Stabilkan harga minyak goreng dan berantas mafia minyak goreng dan tetapkan harga eceran tertinggi sesuai ekonomi masyarakat
Menolak kenaikan BBM yang tidak berpihak kepada masyarakat
Cabut UU Minerba Nomor 03 tahun 2020
Mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU TPKS
Stop pelanggaran HAM di Papua
Revisi UU ITE dan stop kriminalisasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Mailangkay mengatakan aspirasi yang masuk wajib kami sebagai Wakil Rakyat untuk memperjuangkannya.

“Kami Berjuang Bersama Rakyat, aspirasi apapy yang masuk kami akan perjuangkan, saya apresiasi adik-adik mahasiswa yang sudah melakukan aksi demo yang berjalan dengan baik tanpa anarkis,” Ujar Victor Mailangkay.

Fegas*

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.