Berita

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa – Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Panitia, secara resmi melantik Panitia Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa (P/KB) Sinode GMIM Tahun 2026. Pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Jumat (24/7/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., Asisten I Drs. Riviva Maringka, M.Si., Asisten II Dr. Arody Tangkere, M.AP., Asisten III Ir. Jani Moniung, jajaran Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM, para kepala dinas, kepala badan, serta para camat.

Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh panitia yang telah dilantik. Ia berharap amanah yang diterima dapat dijalankan sebagai panggilan pelayanan kepada Tuhan, bukan sekadar tugas organisasi.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, pribadi, dan keluarga, saya mengucapkan selamat kepada seluruh panitia yang telah dilantik. Kiranya amanah ini diterima sebagai panggilan pelayanan dan bentuk pengabdian kepada Tuhan,” ujar Bupati.

Sebagai Ketua Umum Panitia Pelaksana, Robby Dondokambey juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM serta Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Minahasa sebagai tuan rumah penyelenggaraan HUT ke-64 P/KB Sinode GMIM Tahun 2026.

“Kepercayaan ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijawab melalui kerja sama, semangat gotong royong, disiplin, serta pelayanan yang dilandasi kasih Kristus,” katanya.

Ia mengajak seluruh panitia, tanpa memandang bidang tugas masing-masing, untuk bekerja dengan penuh dedikasi, saling menopang, saling menghargai, serta mengedepankan semangat kebersamaan.

“Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak ditentukan oleh satu atau dua orang, tetapi oleh kekompakan seluruh panitia dan dukungan seluruh jemaat GMIM,” tegasnya.

Bupati juga meminta setiap seksi segera menyusun program kerja, memperkuat koordinasi, mempersiapkan seluruh kebutuhan secara matang, serta memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan tertib, efektif, dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, ia berharap peringatan HUT ke-64 Komisi Pelayanan Pria/Kaum Bapa Sinode GMIM tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat peran kaum bapa sebagai teladan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat.

“Kaum Bapa GMIM diharapkan terus menjadi pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, menjaga persatuan, serta aktif mendukung berbagai program pembangunan daerah,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Robby Dondokambey juga mengajak seluruh warga GMIM untuk terus mendukung program Pemerintah Kabupaten Minahasa, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, pengendalian inflasi daerah, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kiranya kolaborasi antara gereja, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi modal utama dalam mewujudkan Minahasa yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Tondano, 23 Juli 2026 – Pemerintah Kabupaten Minahasa mencatat sejarah baru dalam tata kelola kepegawaian. Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., melantik enam Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) melalui mekanisme Manajemen Talenta Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (23/7), di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa.

Pelantikan ini menjadi yang pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan melalui sistem Manajemen Talenta BKN, sebagai implementasi penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan strategis secara profesional, objektif, transparan, dan berbasis kompetensi.

Acara tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa, Dharma Wanita Persatuan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menghadirkan kepemimpinan yang inovatif, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mendukung terwujudnya visi “Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera.”

Menurutnya, penerapan Manajemen Talenta menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap jabatan diisi oleh ASN yang memiliki kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, dan rekam jejak terbaik. Melalui sistem tersebut, diharapkan lahir pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Adapun enam pejabat yang dilantik adalah:

Carlo Wagey, S.H. sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.

Denny Steven Mangundap, S.S. sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.

Denny Paultje Richard Kojansow, S.IP. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa.

Shandro Arter Mogot, S.E., M.Si. sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa.

Rivai Mamonto, S.T. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa.

Augustina Mangundap, S.E. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa, Johnny Tendean, A.P., M.AP., mengatakan bahwa pelantikan perdana melalui Manajemen Talenta BKN merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat penerapan sistem merit di lingkungan birokrasi.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru, menunjukkan kinerja terbaik, serta menghadirkan inovasi yang berdampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan kemajuan daerah.

Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menegaskan komitmennya untuk terus membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik melalui penerapan sistem merit yang konsisten dalam manajemen ASN.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Selasa (21/7/2026), dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., yang sekaligus memberikan materi kepada seluruh peserta.

Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para camat se-Kabupaten Minahasa. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab utama setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, ASN harus mampu menghadirkan pelayanan yang profesional, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Tugas utama sebagai ASN adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kualitas pelayanan semakin meningkat.

“Jika masih terdapat keluhan atau resistensi dari masyarakat terhadap pelayanan publik, maka hal itu menjadi indikator bahwa masih ada yang perlu dibenahi. Sebaliknya, ketika masyarakat memberikan respons positif, berarti pelayanan yang kita berikan sudah mampu memenuhi harapan mereka,” ujar Watania.

Melalui pelaksanaan Monev PEKPPP Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap seluruh OPD dan pemerintah kecamatan semakin meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik, memperkuat budaya kerja yang profesional, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mewujudkan reformasi birokrasi serta meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa – Aparat Kepolisian Resor (Polres) Minahasa melakukan eksumasi atau pembongkaran makam seorang balita berusia dua tahun yang berdomisili di Kelurahan Kembuan, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan setelah ayah kandung korban melaporkan dugaan adanya kejanggalan dalam kematian anaknya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum meninggal dunia sekitar dua pekan lalu, korban diketahui tinggal bersama ibu kandung dan ayah tirinya. Kecurigaan ayah kandung muncul setelah ia melihat adanya dugaan memar pada tubuh anaknya. Namun, proses otopsi baru dapat dilaksanakan karena saat peristiwa terjadi ayah korban sedang berada di luar daerah.

Proses eksumasi berlangsung dengan pendampingan penasihat hukum keluarga korban, Vicky Kantiadago, SH.

Di lokasi eksumasi, Kanit Reskrim Polres Minahasa, Suhendro, menjelaskan bahwa pembongkaran makam dilakukan berdasarkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak di bawah umur.

“Pelaksanaan eksumasi ini berdasarkan adanya laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan seorang anak meninggal dunia. Eksumasi merupakan bagian dari proses penyelidikan maupun penyidikan,” ujar Suhendro kepada awak media.

Ia menegaskan, eksumasi menjadi langkah penting untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban sekaligus menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut.

“Proses penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi tindak pidana. Melalui eksumasi ini, kami juga ingin memastikan penyebab kematian korban,” tambahnya.

Polisi menyebut hasil pemeriksaan dari tim dokter forensik diperkirakan akan selesai dalam waktu sekitar dua minggu.

Karena korban masih berusia di bawah umur, proses penyelidikan melibatkan sejumlah instansi terkait. Selain Tim Inafis Polres Minahasa, penyidik juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Minahasa serta pihak Kejaksaan untuk mengawal jalannya proses hukum.

Selama pelaksanaan eksumasi, personel kepolisian disiagakan di sekitar lokasi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperjuangkan reaktivasi usulan Gelar Pahlawan Nasional bagi Kyai Modjo melalui koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Kamis (16/7/2026).

Mewakili Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.AP, dan Sekretaris Daerah Dr. Lynda Watania, M.M., M.Si., Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setdakab Minahasa Pdt. Dr. Geovanny Rorora, M.Th. melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial, Yahya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Berbagai aspek penting dibahas, mulai dari mekanisme, tahapan, hingga kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk mengaktifkan kembali proses pengusulan Kyai Modjo sebagai Pahlawan Nasional.

Kabag Kesra Minahasa, Pdt. Dr. Geovanny Rorora, M.Th., menyampaikan rasa syukur atas sambutan dan arahan yang diberikan oleh Kementerian Sosial.

“Puji Tuhan, kami diterima dengan sangat baik dan memperoleh arahan langsung terkait proses reaktivasi usulan Gelar Pahlawan Nasional bagi Kyai Modjo yang telah mengendap sekitar 13 tahun. Ini menjadi langkah penting bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk menindaklanjuti seluruh persyaratan agar proses pengusulan dapat kembali berjalan,” ujar Rorora.

Menurutnya, perjuangan mengusulkan Kyai Modjo sebagai Pahlawan Nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa yang memiliki jejak kuat di tanah Minahasa.

“Kyai Modjo adalah sosok pejuang sekaligus ulama yang mewariskan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan. Warisan tersebut masih hidup hingga saat ini melalui masyarakat Kampung Jawa Tondano. Karena itu, kami berkomitmen terus mengawal proses ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa beliau bagi bangsa Indonesia,” katanya.

Rorora menambahkan, dukungan penuh dari Bupati Robby Dondokambey, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, serta Sekda Lynda Watania menjadi motivasi bagi Pemkab Minahasa untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat hingga proses pengusulan dapat berlanjut.

“Harapan kami, perjuangan ini dapat membuahkan hasil sehingga Kyai Modjo memperoleh penghargaan tertinggi dari negara sebagai Pahlawan Nasional. Ini bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kampung Jawa Tondano, tetapi juga kebanggaan seluruh masyarakat Minahasa dan Indonesia,” tuturnya.

Di sela agenda koordinasi tersebut, Kabag Kesra Minahasa juga melakukan silaturahmi dengan Anton Joko Susmana (AJB), Staf Ahli Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan komunikasi dengan jajaran Kementerian Sosial RI.

Upaya reaktivasi pengusulan Gelar Pahlawan Nasional bagi Kyai Modjo diharapkan menjadi momentum untuk mengangkat kembali jasa-jasa salah satu tokoh pejuang bangsa yang telah memberikan kontribusi besar bagi sejarah Indonesia. Selain itu, langkah ini juga menjadi wujud komitmen Pemkab Minahasa dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai persatuan, toleransi, serta kebhinekaan yang diwariskan Kyai Modjo kepada generasi penerus.