Penulis: Jeffry Uno

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Persiapan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 Pria/Kaum Bapa (P/KB) Sinode GMIM terus dimatangkan. Tahun ini, Rayon Minahasa dipercaya menjadi tuan rumah, dengan pusat kegiatan berada di Wilayah Kakas Raya.

Pemantapan persiapan tersebut dibahas dalam rapat panitia pelaksana bersama panitia lokal yang digelar di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Kamis (1/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua Harian Panitia, Pnt Dr Drs Riviva Maringka MSi, yang juga Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkab Minahasa, didampingi Sekretaris Umum Panitia, Pnt Rio Rindengan SSos MA. Jajaran panitia pelaksana dan panitia lokal turut hadir dalam rapat tersebut.

Berbagai hal strategis menjadi pembahasan, mulai dari kesiapan teknis, koordinasi antar-panitia, hingga pematangan rangkaian kegiatan menjelang puncak perayaan. Seluruh unsur panitia diminta memastikan setiap kebutuhan dipersiapkan secara optimal agar pelaksanaan kegiatan berjalan tertib dan lancar.

“Rapat ini digelar demi memastikan apa-apa saja yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan hari H kegiatan nanti,” ujar Pnt Riviva Maringka, didampingi Pnt Rio Rindengan.

Puncak perayaan HUT ke-64 P/KB Sinode GMIM akan ditandai dengan Ibadah Raya pada 9 Oktober 2026, yang dipusatkan di Lapangan God Bless Minahasa.

Ketua Umum Panitia, Pnt Dr Robby Dondokambey SSi MAP, yang juga Bupati Minahasa, mengajak seluruh panitia dan warga GMIM, khususnya kaum bapak, untuk bersama-sama mendukung serta menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan.

Menurutnya, dukungan dan keterlibatan seluruh elemen menjadi bagian penting dalam menyukseskan Minahasa sebagai tuan rumah perayaan HUT ke-64 P/KB Sinode GMIM.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan, panitia optimistis seluruh rangkaian perayaan dapat berlangsung tertib dan lancar sekaligus menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan pelayanan P/KB Sinode GMIM.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Musim kemarau yang belum berakhir mulai berdampak serius terhadap sektor pertanian di Kabupaten Minahasa. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekurangan air hingga menyebabkan tanaman mulai mengering dan mengancam produktivitas petani.

Merespons kondisi tersebut, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang SS MAP turun langsung meninjau lahan pertanian di Desa Parepei, Kecamatan Remboken, Rabu (30/9).

Dalam kunjungan itu, Pemkab Minahasa melalui Dinas Pertanian menyerahkan bantuan pompa air kepada petani untuk membantu memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian, khususnya lokasi yang berada dekat dengan sumber air.

“Pemkab Minahasa melalui Dinas Pertanian turun tangan membantu langsung petani. Musim kemarau ini masih belum usai, harus ada langkah nyata menghadapi kekeringan yang terjadi, terutama di pertanian,” kata Wabup.

Tak sekadar melakukan peninjauan, Wabup berdialog langsung dengan Kelompok Tani Lepo Weru untuk menyerap aspirasi petani terkait ketersediaan sumber air dan sarana pendukung pertanian.

Wabup juga ikut turun ke lahan, melakukan penyiraman tanaman sekaligus menanam cabai rawit bersama para petani.

Menurutnya, penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan di wilayah Parepei. Untuk daerah lain yang terdampak, pemerintah menyiapkan pasokan air menggunakan mobil tangki PDAM.

“Untuk wilayah lain yang mengalami kekeringan, pemerintah menyediakan pasokan air dengan mobil tangki PDAM,” ujarnya.

Selain penanganan jangka pendek, Pemkab Minahasa juga menyiapkan langkah jangka panjang dengan mengajukan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada Kementerian Pertanian RI. Bantuan tersebut antara lain berupa traktor dan mesin pompa air guna memperkuat sarana pertanian sekaligus mengantisipasi dampak kekeringan.

Peninjauan tersebut turut dihadiri Plt Kepala Dinas Pertanian Christin Moniung Tampaguma, Tim Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara, serta Camat Remboken Eigtmi Moniung.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa memperkuat upaya menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah.

Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, bersama jajaran BPJS Kesehatan Cabang Tondano dan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa di Ruang Kerja Wakil Bupati, Rabu (30/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan JKN serta merumuskan langkah perbaikan agar manfaat program semakin dirasakan masyarakat.

Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian, yakni memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan, serta mengurangi kendala administratif yang masih dihadapi peserta.

Sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan jajaran kesehatan dinilai penting untuk memastikan akses terhadap jaminan kesehatan dapat diberikan secara adil, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, Pemkab Minahasa berharap pelayanan kesehatan publik dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan program JKN tidak hanya menjangkau lebih banyak warga, tetapi juga memberikan akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan berkualitas.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa memperketat penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebanyak 25 camat diminta bergerak lebih agresif mengejar realisasi pajak di wilayah masing-masing, menyusul masih adanya kecamatan dan desa yang belum mencapai target.

Evaluasi tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si. Pemerintah daerah bahkan menetapkan target realisasi PBB mencapai 100 persen pada Oktober 2026.

Watania mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan capaian PBB antarwilayah masih timpang. Sejumlah kecamatan telah mencapai target, namun masih ada desa yang belum menuntaskan kewajiban pajaknya.

“Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu langkah yang kami lakukan. Target-target penyelesaian sudah diketahui, dan kami melihat masih ada beberapa kecamatan yang belum memenuhi target yang diharapkan,” ujar Watania.

Camat Tak Bisa Hanya Menunggu Bapenda

Watania menegaskan, mengejar target PBB bukan semata-mata tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Camat diminta mengambil peran aktif dengan menggerakkan pemerintah desa dan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, camat memiliki tanggung jawab untuk memastikan penagihan, koordinasi, hingga sosialisasi berjalan sampai ke tingkat desa.

“Ini bukan hanya semata-mata kita menagih pajak, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab moral mereka sebagai kepala kecamatan,” tegasnya.

Pemkab Minahasa meminta para camat segera menyusun dan menjalankan langkah konkret untuk mengejar wilayah yang masih tertinggal.

Evaluasi Setiap Pekan

Tekanan terhadap percepatan PBB semakin kuat karena waktu yang tersedia semakin terbatas. Pemkab Minahasa menargetkan realisasi 100 persen pada Oktober 2026.

Untuk memastikan target tersebut tercapai, evaluasi akan dilakukan setiap pekan.

“Waktunya tinggal satu bulan. Setiap satu minggu akan kami evaluasi. Para camat sudah memberikan komitmen untuk melakukan optimalisasi dan langkah-langkah konkret agar PBB di wilayah mereka bisa 100 persen,” kata Watania.

Ia meminta camat tidak berhenti pada koordinasi administratif. Perangkat kecamatan dan desa harus aktif melakukan sosialisasi serta pendekatan persuasif kepada wajib pajak.

“Ini menjadi tanggung jawab para camat untuk mengonsolidasikan, berkoordinasi ke samping dan juga turun ke bawah. Berbagai cara harus dilakukan secara persuasif, mendorong masyarakat, menggugah mereka dan memberikan sosialisasi agar masyarakat sadar membayar pajak,” jelasnya.

Langowan Barat Tertinggi, Sawangan Terendah

Dalam evaluasi tersebut, capaian PBB antarwilayah masih menunjukkan kesenjangan.

Kecamatan Langowan Barat disebut menjadi wilayah dengan capaian tertinggi. Sementara Kecamatan Sawangan berada pada posisi terendah.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kecamatan, terutama wilayah dengan capaian rendah, untuk mengejar ketertinggalan sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Watania mengatakan, PBB masih menjadi salah satu jenis pajak daerah yang realisasinya relatif rendah. Karena itu, diperlukan keterlibatan aktif seluruh jajaran pemerintahan hingga ke tingkat desa.

Masyarakat Diminta Lunasi PBB

Di sisi lain, Pemkab Minahasa mengingatkan masyarakat agar segera memenuhi kewajiban pembayaran PBB sesuai ketetapan yang telah ditetapkan Bapenda.

“Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia, termasuk masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa. Kami mengimbau agar masyarakat melunasi pajak sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan,” ujar Watania.

Menurutnya, optimalisasi PBB tidak hanya berkaitan dengan penerimaan daerah, tetapi juga mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“PBB juga merupakan bagian dari proses percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan pemerintahan. Karena itu kami mendorong masyarakat untuk menjadi warga yang taat pajak,” tandasnya.

Dengan evaluasi mingguan dan target 100 persen pada Oktober, para camat kini dituntut membuktikan komitmennya. Wilayah yang masih tertinggal harus bergerak lebih cepat agar target PBB Kabupaten Minahasa tidak kembali meleset.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Pengabdian kepada masyarakat tak selalu bermula dari panggung politik. Bagi dr. Anita Mamuaya, M.Kes., pengabdian justru lebih dulu dijalani melalui dunia kesehatan, sebelum akhirnya membawanya ke kursi legislatif dan kini dipercaya memimpin Komisi I DPRD Kabupaten Minahasa.

Jauh sebelum terjun ke politik, dr. Anita dikenal sebagai praktisi kesehatan yang aktif melayani masyarakat melalui praktik mandiri dan klinik dokter umum. Dari ruang pelayanan kesehatan tersebut, ia berhadapan langsung dengan beragam persoalan warga, termasuk kebutuhan masyarakat dari kalangan pra-sejahtera.

Pengalaman itu kini menjadi bagian penting dari bekalnya sebagai wakil rakyat. Terpilih melalui Partai Gerindra, dr. Anita juga dipercaya mengemban tugas sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Minahasa.

Terbaru, amanah untuk memimpin Komisi I DPRD Minahasa resmi diberikan melalui Rapat Paripurna Penetapan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Minahasa, yang dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, S.E., Senin (28/9/2026).

Sebagai Ketua Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan kepegawaian, dr. Anita menegaskan bahwa kedekatan dengan masyarakat akan tetap menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas legislatif.

“Komitmen saya sebagai Ketua Komisi I, bahwa seorang wakil rakyat harus senantiasa aktif turun di tengah masyarakat, mendengarkan kesulitan dan kebutuhan warga secara langsung, serta mengawal aspirasi tersebut hingga tuntas,” ujar dr. Anita saat ditemui di Gedung Manguni.

Menurutnya, fungsi legislatif tidak cukup hanya dilakukan dari balik meja. Aspirasi masyarakat harus didengar secara langsung agar dapat menjadi bahan pengawasan sekaligus pijakan dalam mendorong kebijakan pemerintah daerah.

Di sisi lain, dr. Anita juga menyoroti pentingnya peningkatan kinerja perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi I. Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah mampu meningkatkan pelayanan, menciptakan inovasi, dan memastikan program pemerintah benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat.

“Untuk mitra kerja kami di SKPD terkait, harus siap bekerja untuk rakyat lebih baik lagi, siap berinovasi, dan satu tujuan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa,” tegasnya.

Komisi I DPRD Minahasa memiliki fungsi pengawasan terhadap sejumlah sektor strategis pemerintahan daerah. Ruang lingkupnya antara lain Sekretariat Daerah, khususnya Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi; Inspektorat Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD); Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil); Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); hingga pemerintah kecamatan di seluruh Kabupaten Minahasa.

Dengan latar belakang sebagai praktisi kesehatan, dr. Anita kini membawa pengalaman pelayanan langsung kepada masyarakat ke dalam ruang legislatif.

Baginya, aspirasi warga tidak boleh berhenti pada tahap penyampaian. Aspirasi tersebut harus dikawal melalui fungsi pengawasan dan proses pemerintahan agar dapat diterjemahkan menjadi pelayanan serta kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat Minahasa.