PostKota News

Gelar Dialog Pencegahan Pemberantasan Korupsi,Ketua KPK RI Apresiasi Jajaran Pemkot Tomohon

Tomohon|oleh

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Dialog Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. Bertempat di Restourant Danau Linow. Kamis, (7/3/2024).

Walikota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk SH dalam sambutannya :
Atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kota Tomohon kami beryukur dan mengucapkan terima kasih hari ini akan kedatangan daripada Ketua KPK RI Nawawi Pokolango SH MH bersama seluruh rombongan dan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudhiawan Wibisono SIK MSi bersama jajaran dalam kegiatan Dialog ini. Tentu pertemuan ini sangat berguna dan bermanfaat bagi kita jajaran Pemerintah Kota Tomohon.

Ketua KPK RI :
Kami sangat Apresiasi kepada Pemerintah Kota Tomohon karena penyelenggaraan akan Forum Dialog ini , karena dalam Forum Forum yang sama diwaktu mendatang juga, kami boleh dan akan selalu berusaha untuk bisa menyampaikan konsep konsep soal Pemberantasan Korupsi. Paling tidak, kami boleh menjelaskan secara singkat apa fungsi sebenarnya Pemberantasan korupsi.
Kegiatan Ini juga merupakan bentuk pencegahan tindak pidana korupsi sebagai contohnya dimana kita semua berkumpul di tempat ini untuk saling mengingatkan satu sama lain.
Semoga Sulawesi Utara tidak lagi muncul praktek – praktek Korupsi yang imbasnya bukan hanya kepada pelaku melainkan juga masyarakat.

Selanjutnya Walikota Tomohon , Ketua KPK RI dan Kapolda Sulawesi Utara melakukan Dialog bersama di seputaran lokasi kegiatan didampingi Para Jajaran Jajaran Instansi masing masing.

Dihadiri oleh Sekjen KPK RI Bpk. Cahya Harefa mendampingi Ketua KPK RI bersama rombongan dan Jajaran Pemerintah Kota Tomohon.

Pemerintah Kota Tomohon Menerima Hibah Tanah Dari KPK RI

Tomohon|oleh

Secara simbolis, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyerahkan barang rampasan kepada perwakilan dari masing-masing instansi.

“Ini merupakan upaya pemulihan aset negara selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang kemudian dikuatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPK Tahun 2020-2024. Meski demikian, diharapkan kita semua bisa mengambil hikmah dari kegiatan PSP Hibah ini, yaitu satu jangan korupsi,” ucap Nawawi.

Dalam kesempatan ini, terdapat 3 Kementerian/Lembaga yang mendapat barang rampasan negara melalui mekanisme PSP, yaitu: Kemenkeu, BP2MI, dan BNN.

Sementara itu, ada 3 Pemerintah Daerah meliputi Pemkot Tomohon; Pemkab Kediri; dan Pemkab Tulungagung, menerima aset sitaan melalui hibah.

“Sehingga kegiatan penyerahan barang rampasan negara KPK melalui PSP hibah tidak seremonial belaka, namun lebih membawa kemanfaatan bagi lembaga negara ataupun Pemda di samping memperkuat sinergitas dalam pemberantasan korupsi,” ungkap Nawawi.

Kemenkeu yang diwakili Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Edy Gunawan, mendapat 4 barang rampasan negara berupa tanah dan bangunan dengan total asset mencapai Rp4.559.352.000,00.

Adapun lokasi dari barang rampasan negara, yang dimaksud 2 diantaranya berada di Pekanbaru Riau, 1 di Tangerang Banten dan 1 lainnya di Mojokerto, Jawa Timur.

Sementara BP2MI yang diwakili Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Agustinus Gatot Hermawan, mendapatkan 2 bidang tanah beserta bangunan di lokasi berbeda. Pertama di International Village Blok B-2 Nomor 15, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur yang memiliki luas tanah 114 M2 dan luas bangunan 112 M2 senilai Rp1.708.102.000.

Kedua, berada di Jalan Manyar Jaya Praja II Nomor 29, Kelurahan Menur Pumpungan,Kecamatan, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan luas tanah 288 M2 dan luas bangunan 370 M2 senilai Rp5.252.472.000. Sehingga total keseluruhan aset mencapai Rp6.960.574.000.

Di saat yang sama, BNN yang diwakili Sekretaris Utama BNN, Tantan Sulistyana, mendapat 1 bidang tanah dan bangunan, yang berlokasi di Jalan Bunga Verbana VI No.58, Taman Andalusia Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luas tanah 319 M2 dan luas bangunan 130 M2 dengan nilai mencapai Rp2.572.153.000.

Untuk Pemkot Tomohon yang diwakili Walikota Tomohon, Caroll J.A. Senduk, mendapat hibah 2 bidang tanah, yang berlokasi di Kelurahan Woloan Dua, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Masing-masing luas tanahnya adalah 1.440 M2 dan 5.250 M2 dengan total nilai mencapai Rp1.207.092.000.

Sedangkan Pemkab Kediri melalui Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, mendapat 2 bidang tanah di Desa Nyawangan dengan luas 3.580 M2 senilai Rp2.859.669.000 dan di Desa Ngadi, Jawa Timur seluas 3.195 M2 mencapai Rp1.091.823.000. Sehingga total kedua aset yang dimaksud mencapai Rp3.951.492.000.

Kemudian, Pemkab Tulungagung yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Tri Hariadi, mendapat 4 hibah barang rampasan. Pertama, tanah dan bangunan, yang berlokasi di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Adapun luas tanah mencapai 292 M2 dan luas bangunan 166 M2 senilai Rp1.207.092.000.Selanjutnya, ada juga 2 bidang tanah, yang bertempat di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dengan jumlah luas 7.510 M2 senilai Rp.3.191.026.000 serta 1 bidang tanah di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru yang mencapai 2.738 M2 dengan nilai Rp.1.154.450.000.

Pemkab Tulungagung juga mendapat tanah dan bangunan di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, seluas 3.282 M2 dengan nilai aset mencapai Rp.1.077.455.000. Sehingga total aset yang didapat Pemkab Tulungagung mencapai Rp6.699.826.000.

Walikota Tomohon, Caroll J.A. Senduk sangat menyambut baik kegiatan PSP Hibah.

“Kesempatan mendapatkan hibah barang rampasan negara dapat ini berpengaruh besar terhadap kemajuan Kota Tomohon, sekaligus memperkuat sinergitas dan kerjasama dengan KPK,” tutup Caroll.

Gelar Konferensi Internasional ICT Ekosistem Digital BPJS Kesehatan jadi Best Practice Jaminan Sosial Dunia.

Berita, Minahasa|oleh

NUSA DUA  BALI ,POSTKOTANEWS.CO.ID — (06/03/2024) – Ekosistem digital yang dibangun dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan menjadi salah satu best practice (praktik baik) pengelolaan jaminan sosial dunia. Cukup banyak negara yang mempelajari bagaimana Indonesia mengelola program jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan dengan cakupan kepesertaan terbesar di dunia.


Hal inilah yang menggugah International Social Security Association (ISSA), menggelar kegiatan The 17th ISSA International Conference On Information And Communication Technology In Social Security (ICT 2024) di Indonesia. Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang merupakan penyelenggara Program JKN di Indonesia, kegiatan ini dihadiri lebih dari 300 partisipan dari 71 Negara di Nusa Dua, Bali, 6-8 Maret 2024.
ISSA sendiri merupakan organisasi internasional terkemuka di dunia yang beranggotakan institusi-institusi jaminan sosial, departemen/lembaga, pemerintah, dan institusi lain yang mengelola/menyelenggarakan satu atau beberapa bidang jaminan sosial. ISSA dibentuk pada tahun 1927 di bawah naungan International Labor Organization (ILO). Saat ini, ISSA memiliki kurang lebih 350 members institution dari kurang lebih 160 negara. Keanggotaan ISSA berasal dari beberapa continent/regional, diantaranya Afrika, Amerika, Asia dan Pasifik, serta Eropa.
Konferensi ICT sendiri merupakan pertemuan triennial global gathering yang diselenggarakan oleh situs slot zeus ISSA dan diikuti oleh anggota ISSA dari berbagai negara. Pada tahun 2024, Konferensi ICT mengangkat tema “Data-driven transformation for a smart, resilient and inclusive social security”.


“BPJS Kesehatan akan berbagi pengalaman dalam penerapan teknologi informasi untuk jaminan kesehatan di Indonesia. Sejak Program JKN diimplementasikan kami berkomitmen untuk terus berinovasi, mengembangkan solusi-solusi terkini untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan setara kepada para peserta JKN yang tidak lepas dari peranan teknologi informasi,” ungkap Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, Rabu (06/02/2024).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretaris Kabinet, dan Presiden dan Sekretaris Jenderal ISSA.
Ghufron menambahkan, dalam pengelolaan Program JKN ekosistem digital sudah terbangun dan saling terhubung satu sama lain. Bukan hanya internal BPJS Kesehatan namun juga terhubung dengan ekosistem fasilitas kesehatan, perbankan, kementerian dan lembaga terkait, bahkan dengan peserta dan badan usaha.
Saat ini BPJS Kesehatan terhubung dengan lebih dari 23 ribu Fasiltas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3 ribu Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar diseluruh Indonesia. Dalam ekosistem ini terdapat jutaan data layanan kesehatan yang terkoneksi satu sama lain. Lalu di ekosistem perbankan saat ini lebih dari 950 ribu kanal pembayaran dan sebanyak 15 kementerian/lembaga sudah terkoneksi dan tedapat lebih dari 100 juta arus data atau transaksi per hari.
”Dukungan ICT sebagai enabler, driver, dan akselerator Program JKN di Indonesia guna meningkatkan efektifitas program dan mutu layanan. Dengan cakupan layanan JKN yang luas, serta jumlah transaksi yang tinggi, dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan program tersebut. Oleh karena itu penggunaan ICT serta transformasi digital mutlak untuk dilakukan,” kata Ghufron.
Dalam kesempatan tersebut President ISSA Mohammed Azman mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan dan memperkuat jaminan sosial di dunia yang makin gemilang dan inklusif. Perkembangan penggunaan teknologi informasi kini menjadi hal yang menjadi prioritas bagi pengelola jaminan sosial di dunia.
Azman menjelaskan dalam Forum Ekonomi Dunia memproyeksikan transformasi digital memberikan nilai tambah sebesar 100 triliun dolar untuk ekonomi dunia pada tahun 2025. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah menjadi bagian penting untuk mempermudah proses bisnis yang bersifat administratif dalam jaminan sosial. Teknologi memainkan peran kunci dalam berbagai aktivitas organisasi, mulai dari pemberian layanan hingga pengelolaan proses bisnis internal.
”Pemanfaatan teknologi memungkinkan organisasi jaminan sosial untuk meningkatkan kualitas layanan, dan membuat jaminan sosial lebih mudah diakses dan responsif, terutama melalui teknologi seluler, dan pendekatan yang semakin personal dan disesuaikan. Indonesia dalam hal ini BPJS Kesehatan menjadi contoh dari komitmen penggunaan teknologi dan sudah merasakan manfaat yang cukup besar. Kami berharap, hari ini anggota ISSA dapat memperoleh banyak pelajaran bagaimana mengembangkan strategi dan tata kelola digital yang baik, kemampuan keamanan siber serta ketahanan digital yang kuat,” kata Azman.
Sementara itu Ketua OJK Mahendra Siregar mengungkapkan saat ini pengelolaan Program JKN merupakan salah satu contoh industri jasa kesehatan yang dikelola dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan semata-mata untuk kepentingan peserta. Namun agar pengelolaan Program JKN makin optimal, aspek manajemen risiko, pengelolaan keuangan yang governance untukkeberlanjutan program, serta pengelolaan program dengan penuh kehati-hatian ini perlu tetap dijaga dengan baik.

”Kami sampaikan 3 konklusi yang pertama bahwa memberikan jaminan sosial adalah elemen kunci dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kedua kita harus memastikan tidak ada yang tertinggal dalam mengakses jaminan sosial hal ini merupakan fokus utama yang perlu kita lakukan. Selanjutnya ketiga, kita perlu peningkatan tata kelola serta peningkatan profesionalisme dan preferensi kolaborasi ICT antar lembaga dan mitra pemangku kepentingan. Dengan berbagai upaya dan strategi termasuk ICT diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari Program JKN,” kata Mahendra.

Dalam kegiatan tersebut BPJS Kesehatan juga akan berbagi pengalaman tentang pengelolaan infrastruktur data nasional untuk Program JKN yang akan dibawakan oleh Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno. Selain itu Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan akan membagikan pengalaman panjang dan secara utuh ICT menjadi salah satu pendorong utama dalam penyelenggaraan Program JKN.
Tidak ketinggalan BPJS Kesehatan juga akan berbagi pengalaman terkait dengan penggunaan Artificial Intelligence (AI) yang menjadi salah satu game changer dalam penyelenggaraan Program JKN. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Lily Kresnowati akan membahas bagaimana AI dapat dimanfaatkan dalam upaya mendeteksi data kecurangan di fasilitas kesehatan.
Pemanfaatan ICT pada akhirnya juga bertujuan untuk memberikan berbagai kemudahan layanan kepada peserta. Pada kegiatan ICT 2024, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun juga akan berbagi pengalaman bagaimana pemanfaatan ICT untuk tercapainya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan, pengelolaan informasi, aduan, hingga layanan administrasi.
Selain berbagi pengalaman, BPJS Kesehatan juga memamerkan sederet inovasi yang kini melekat dan menjadi favorit masyarakat. Mulai dari penggunaan aplikasi Mobile JKN, fitur I-Care JKN atau riwayat pelayanan kesehatan dalam genggaman, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), dan aplikasi pemantauan minum obat untuk penderita tuberkulosis yang tengah diuji coba.
”Kami berharap melalui kegiatan ini BPJS Kesehatan pun akan mendapat manfaat dari sharing ilmu, pengalaman, yang mungkin dapat diterapkan sebagai bentuk optimalisasi layanan Program JKN,” ujar Ghufron.(73″U)

Pemkot Tomohon Peringkat 5 Penilaian MCP 2023 Dari KPK RI

Tomohon|oleh

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Walikota Tomohon Caroll Senduk SH menghadiri Rapat Dengar Pendapat terkait program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Kepala Daerah Se Sulawesi Utara yang di selenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang bertema Evaluasi Program pemberantasan Korupsi tahun 2023 di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (06/03/2024).

Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam sambutannya ‘Saya harap kegiatan ini dioptimalkan dan dapat dimanfaatkan, serta dijadikan sebagai wahana komunikasi aktif dan saling berbagi informasi dan gagasan terkait upaya ke depan dalam menghilangkan perilaku koruptif maupun tindak-tindak korupsi secara efektif”

Ketua KPK-RI menyampaikan kiranya kolaborasi yang telah dibangun selama ini akan semakin mantap, sehingga kita terus dapat meningkatkan pengawasan fungsional internal daerah, secara umum dalam mencegah dan memberantas korupsi di daerah, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat

Walikota Tomohon  berharap capaian program Monitoring Center for Prevention (MCP) / Program pencegahan korupsi terintegrasi Kota Tomohon akan terus naik dalam upaya mendukung penuh KPK dalam pencegahan korupsi

Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon mendapatkan peringkat ke 5 dari 15 kabupaten/kota se- Sulut dalam hasil penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP) tahun 2023 yang dibeberkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai 87,89.

Sedangkan untuk survey penilaian integritas (SPI) kota Tomohon tahun 2023 masuk pada kategori terbaik ketiga se- Sulut dengan capaian nilai 76,49.

Dihadiri oleh ketua KPK RI Nawawi Pomolango, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw, Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, Walikota/ Bupati se- Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pemkot Tomohon Gelar Kegiatan Pangan Murah Guna Menjaga Stabilitas Pasokan Dan Harga Pasar

Tomohon|oleh

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Kegiatan Gelar pangan murah dalam rangka stabilitas pasokan harga pangan dan Penyerahan benih tanam kampung pangan tahun 2024,dilaksanakan di Aula GMIM Sarongsong Tomohon Selatan Selasa, (5/3/2024).

Walikota Tomohon Caroll Senduk,SH bersama Ketua TP-PKK Kota Tomohon drg. Jeand’arc Senduk-Karundeng menghadiri langsung kegiatan ini.

Walikota Tomohon dalam sambutannya : Hari ini pemerintah kota Tomohon melaksanakan Gerakan Pangan Murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Harga beras di pasar sekitaran Rp.18.000,00/liter dan di gerakan pangan murah ini beras dijual dengan harga Rp.10.800,00 / liter. Disini juga menjual Gula,Minyak Goreng dan Telur Ayam.
Ada juga Program Pemerintah kota Tomohon program pelayanan kesehatan gratis di Rumah Sakit Umum Daerah, sekolah gratis tapi hanya di sekolah Negeri dan bantuan sosial bagi lansia. Ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota Tomohon kepada masyarakat Kota Tomohon.

Semua program pemerintah ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Tomohon.
Harapan kami kegiatan Gerak pangan murah ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan Masyarakat diharapkan juga untuk tetap terus berdoa dan bekerja.

Selaku Pemerintah Kota Tomohon menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi bahkan menyukseskan pesta demokrasi baik kepada seluruh petugas penyelenggara, maupun kepada kita semua yang telah menggunakan hak pilihnya sehingga pemilihan umum di kota Tomohon boleh berjalan dengan baik, aman, tertib dan terkendali.

Pada kesempatan itu Walikota Tomohon membuka kegiatan ini secara resmi.

Tujuan dari kegiatan ini ialah:
mampu menekan inflasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi melalui penyediaan Pangan dengan harga yang relatif murah dibawah harga pasar.
menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, baik ditingkat produsen maupun konsumen.
meningkatkan keterjangkauan dan daya beli pangan pokok bagi masyarakat.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan Penyerahan Bibit dan Alat kampung Pangan se-kecamatan Tomohon Selatan yang diserahkan langsung oleh walikota Tomohon di dampingi oleh kadis pangan dan ketua TP-PKK kota Tomohon.

Pada kesempatan itu juga Gerakan Pangan Murah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan digelar juga di Kecamatan Tomohon Barat, yang bertempat di Kantor Kelurahan Woloan Dua yang dihadiri juga oleh Ketua TP-PKK Kota Tomohon Ibu drg. Jeand’arc Senduk-Karundeng

  1. Turut hadir : Asisten Perekonomian dan pembangunan Sekda Kota Tomohon Drs.Lilly E. Solang, M.M., Kepala Dinas pangan Daerah Kota Tomohon Drs. Novy Kainde, M.Si., Camat dan Lurah setempat

Selesai Jalani Audit,Pemkot Tomohon Serahkan LKPD Unaudited Ke BPK RI

Tomohon|oleh

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Bertempat diruang pertemuan Kantor BPK-RI Perwakilan Sulut,Manado (5/3/2024), BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) RI melaksanakan kegiatan Penyerahan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Unaudited Tahun Anggaran 2023.

LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2023 Kota Tomohon diserahkan Walikota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. kepada Ketua BPK-RI Perwakilan Sulut Arief Fadillah, S.E., M.M., CSFA., yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima.

Penyerahan dilakukan setelah Pemerintah Kota Tomohon selesai menjalani audit interim atau audit pendahuluan dari BPK RI, dan penyerahan saat ini bersamaan dengan 8 Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya

Kota Tomohon adalah salah satu Kota di Sulawesi Utara yang pertama menyerahkan LKPD Unaudited kepada pihak BPK.

Ketua BPK Perwakilan Sulut : Penyerahan LKPD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah.
Apresiasi atas upaya dan kerja keras yang dilakukan Pemerintah Daerah saat ini atas penyampaian LKPD secara tepat waktu.

Walikota Tomohon :
BPK Perwakilan Sulut telah melakukan audit pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan terinci, dan telah berjalan baik.
Hal ini tentu ada kerjasama, dukungan yang baik dari seluruh Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Tomohon, dan hal ini juga patut diapresiasi.

Berharap Pemkot Tomohon kembali memperoleh penilaian yang baik atas hasil pemeriksaan kaitan dengan pengelolaan keuangan dan terus mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI yang sebelumnya memperoleh WTP 10 kali berturut-turut.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw : Apresiasi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited tahun anggaran 2023 kepada pihak BPK-RI

Hadir juga Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Inspektur Kota Tomohon Jeane Bolang, S.H., M.H., serta Kaban Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Drs. Gerardus Mogi

Walikota : “Laksanakan SOP AP Untuk Wujudkan Good Government Dan Clean Government”

Tomohon|oleh

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Walikota Tomohon diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Tomohon Masna Pijoh S.Sos hadir dalam kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Bimbingan Teknis dan Desk di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2024. Bertempat di Grand Master Villa Tomohon. Selasa, (5/3/2024).

Narasumber dalam kegiatan ini
Bpk. Tatang Adiwijaya, SE MSi yang juga selaku Widyaiswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Sambutan Walikota Tomohon yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum :Besar apresiasi dan terima kasih kepada Narasumber serta panitia pelaksanaan kegiatan ini.

Dimohonkan kepada semua bagian untuk tetap membuat dan tetap tekun dalam membuat serta melaksanakan SOP AP (Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan) karena merupakan bagian dari standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berlaku demi mewujudkan Good Government dan Clean Government.

Reformasi birokrasi mencakup 8 area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi : organisasi,tata laksana, peraturan perundang – undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur. Maka pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien.

Selanjutnya Asisten Administrasi Umum mewakili Walikota Tomohon membuka secara resmi Kegiatan ini.

Tampak Hadir, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tomohon Paula Vera Pontoh SP MSi. dan Para Kasubag dan Staff dari tiap tiap perangkat Daerah Pemerintah Kota Tomohon sebagai peserta kegiatan.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.