Akhiri Masa Jabatan Sebagai Ketua Dewan ,Glady Kandouw Pimpin Paripurna Tetapkan APBD Perubah

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menggelar rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat ll (dua) terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024.

Rapat paripurna terbuka itu, dipimpin Ketua DPRD Glady Kandouw dan didampingi Wakil Ketua Satu Okstesi Runtuh serta Wakil Ketua Dua Denny Kalangi, di ruang sidang Dewan, Sabtu (7/9/24).

Selain anggota DPRD, hadir pula Penjabat (Pj) Bupati Minahasa, Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, Sekretaris Daerah (Sekda), Dr Lynda Watania MM MSi, dan jajaran pejabat pemkab.

Di kesempatan itu, Ketua DPRD Glady Kandouw menyampaikan bahwa semua fraksi telah menyampaikan pandangan umum terkait ranperda perubahan APBD Minahasa tahun 2024. Sehingga bisa ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda).

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Penjabat Bupati Minahasa, forkopimda, sekretaris daerah dan jajaran pemkab yang sudah berkerja sama, sehingga pembahasan perubahan APBD 2024 bisa berjalan sebagai mana mestinya,” ucap Kandouw.

Sementara, Pj Bupati Minahasa, Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, menyampaikan bahwa perubahan APBD tahun 2024, bukan hanya penyesuaian dalam struktur anggaran saja. Namun, ini merupakan upaya bersama untuk memastikan pengelolaan keuangan demi memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Selain dari pada itu, perubahan anggaran ini untuk mengalokasikan anggaran guna memprogramkan program prioritas yang mendesak, sesuai dengan kebutuhan pembangunan kabupaten Minahasa,” kata Kumendong.

Dikesempatan itu, Bupati Kumendong menyampaikan apresiasi kepada segenap pimpinan  dan anggota DPRD, yang telah bekerja sama dengan pemkab Minahasa. Dalam memberikan masukan yang konstruktif selama proses pembahasan perubahan APBD 2024.

“Tentunya dalam konteks perubahan ini, masih banyak yang harus kita benahi bersama, namun kita terus berkomitmen untuk secara tepat merealisasikan aspirasi masyarakat, melalui kebijakan berbasis kebutuhan nyata  dan prioritas pembangunan daerah,”  ujarnya.

Selanjutnya, Kumendong mengatakan bahwa dalam program-program perubahan APBD yang sudah dibahas, tentunya memperhatikan pemenuhan wajib belanja daerah, antara lain fungsi pendidikan dan kesehatan. Sehingga melalui program kerja ini, bisa menciptakan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk pembangunan di Minahasa.

“Kita meyakini bahwa kerja keras eksekutif dan legislatif akan memberikan manfaat bagi masyarakat di kabupaten Minahasa. Dan dalam melaksanakan tugas kedepannya, kiranya kita akan terus memperkuat sinergitas, koordinasi dan tetap saling mendukung, serta menindaklanjuti setiap program yang ditetapkan khususnya di tahun 2024 ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Robert Ratulangi membacakan berita acara persetujuan terkait ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Minahasa tahun 2024, yang telah melewati proses pembahasan sebelumnya.

Diketahui, pembicaraan tingkat ll terhadap ranperda dan menjadi perda tentang perubahan APBD tahun 2024, adalah rapat paripurna terakhir bagi anggota DPRD Minahasa masa periode 2019-2024. (*)

Rijali Apresiasi Pantarlih Korwil 1 Tondano Raya Remboken Sukses Tahapan Coklit

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID –– Sebulan berkerja akhirnya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih KPU Minahasa untuk korwil 1 Tondano raya dan Remboken yang berjumlah 219 telah menuntaskan tugasnya. Ratusan ribu data kependudukan telah berhasil terverifikasi secara aktual melalui tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Ketua Divisi Teknis Rijali Suratinojo yang juga korwil 1 Tondano raya dan Remboken mengatakan,pihaknya sangat berterimakasi kepada petugas Pantarlih yang sudah bekerja keras sekaligus pemberian diri dalam membantu KPU Minahasa menuju sukses Pilkada 27 November mendatang .”Ungkapnya saat mengunjungi sekaligus menutup tahapan Coklit  5 kecamatan di korwil 1 kamis(25/07).

Suratinojo berharap rekan-rekan Petugas Pantarlih Korwil 1 masih mau membantu KPU dan ikut berpartisipasi kembali ,”ucapnya.

“Saya pribadi bersama ketua KPU Minahasa,memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah bekerja dengan baik , hari ini sudah capai 100% dalam tahapan coklit atau pencocokan dan penelitian data pemilih.
Suka duka di lapangan juga pasti ada hambatan serta halangan dan itu proses pembelajaran untuk kedepannya.

Pihaknya yakin teman-teman Pantarlih ,PPK serta PPS ini mampu untuk menyelesaikan permasalahan . Hari ini KPU Kabupaten Minahasa tidak hanya mengucapkan terima kasih tapi kami juga memastika semua yang terlibat akan masuk dalam satu sejarah bangsa yang baru, dimana pemilu 2024 ini diselenggarakan Pilkada secara serentak diseluruh provinsi kabupaten kota .dan patut berbangga diri , Kita sudah turut serta dalam proses penyelenggaraan pemilu terbesar dan terbanyak sepanjang sejarah Republik Indonesia
“.Pungkas Komisioner KPU minahasa yang dekat dengan Awak media Minahasa ini.(73″U)

Sekda Minahasa Watania Pimpin FGD Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap 1 TA 2024

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania MM, M,Si, bersama Asisten III Bidang Administrasi Umum Dr. Vicky Ch.Tanor S.Pi, M,Si .Pimpin Rapat Focus Group Discussion(FGD) di ruang kerja Sekda Minahasa, Senin (15/7/2024).

Pelaksanaan FGD ini menindaklanjuti surat kepala kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi Sulawesi Utara nomor S- 1680/WPB.30/2024.

Kegiatan FGD tersebut dihadiri lqngsung Kepala Kantor Wilayah DJPB Sulawesi Utara Hari Utomo, Kepala KPPN Manado Saripudin.

Sekda Minahasa Dr. Lynda D. Watania MM, M,Si pada kesempatan ini menyampaikan “Kegiatan FGD merupakan momentum yang sangat penting bagi kita semua, khususnya bagi kabupaten Minahasa, dan melalui pertemuan ini kita dapat berdiskusi bertukar pikiran dan mencari solusi bersama untuk memastikan bahwa penyaluran DAK Fisik Tahap 1 Tahun Anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran” Ujar Watania.
Dana Alokasi Khusus fisik memilki peran yang sangat strategis dalam pembangunan di kabupaten Minahasa dimana DAK fisik ini di harapakan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di berbagai sektor, oleh karena itu, dirinya berharap komitmen bersama untuk melaksanakan percepatan penyaluran DAK fisik harus sesuai dengan target yang telah ditentukan. Serta tetap memperhatikan aspek akuntabilitas pengelolaannya.”Kata Watania.

Melalui FGD ini juga dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif untuk mempercepat penyaluran dak fisik tahap i tahun anggaran 2024 ini.

“Saya mengajak agar seluruh yang terlibat dalam FGD saat ini, mampu bekerja sama dengan komitmen yang kuat serta aktif memberikan ide-ide yang baij untuk membangun kabupaten minahasa yang lebih maju dan sejahtera. Tak kalah penting juga kerja sama sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. kita perlu memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pekerjaan yang didanai dari DAK fisik berjalan sesuai dengan aturan regulasi, transparansi dan akuntabilitas .Hal ini berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Minahasa .”Pungkas Sekda Watania.

Kegiatan ini dihadiri, Inspektur, Kadis Pendidikan, Kadis Kominfo, Kadis PUPR, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Perpustakaan, Ka. BPKAD, Kadis Kesehatan, Kadis P2KB.

Sekda Watania Buka Kegiatan Persiapan Sistem PPK BLUD Puskesmas di Minahasa

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Sekertaris Daerah (Sekda) Minahasa Lynda Watania membuka kegiatan persiapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi Puskesmas di Minahasa, yang digelar oleh Dinas Kesehatan di Tondano, Jumat (11/07/24).

Dalam Sambutan Watania menyebut dimana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sangat mendorong kesiapan penyelenggaraan BLUD di daerah.

Menurutnya, wujud nyata komitmen pemerintah daerah menyangkut layanan Puskesmas adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta pelayanan maksimal puskesmas yang efektif.

“Tentunya kesiapan program ini merupakan kunci peningkatan Puskesmas yang mandiri bagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Sekda.

Meski baru dalam tahap persiapan serta proses lanjut dia, namun pemkab konsisten dan optimis BLUD Puskesmas akan berperan penting bagi pelayanan.

“Penerapan BLUD ini nantinya jadi sistem pelayanan publik yang efisien, pelayanan mudah dan cepat, serta terukur,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Oliviane Rattu menjelaskan, BLUD Puskesmas adalah pelayanan mandiri puskesmas itu sendiri. Baik dalam pelayanan serta pengelolaan keuangannya.

25 Puskesmas di Minahasa diupayakan akan menerapkan pelayanan BLUD, yang dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan.

“Minahasa yang menerapkan BLUD baru rumah sakit, dan nantinya juga akan diberlakukan di semua Puskesmas,” terang Rattu.

Meski prosesnya melalui penyusunan peraturan Bupati (Perbup) namun pihaknya menargetkan perbup bisa terealisasi tahun berjalan.

“Menyangkut Perbup kami sangat optimis tahun ini jalan, oleh karena itu kami terus menggenjot sosialisasi ini,” kunci Ratu.(73″U)

Kosmas Harefa Staf Ahli Menteri Hukum dan Ham Apresiasi Lapas Tondano 

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Lembaga Pemasyarakatan(Lapas)Klas IIB Tondano yang dipimpin  Yulius Paath SIP, DEA, bersama jajaran menerima kunjungan kerja Staf Ahli Menteri Hukum dan Ham, Drs.Kosmas Harefa M,Si, bertempat di Kantor Lapas Papakelan  Tondano timur,kamis (11/07/2024).

Kunjungan kerja Staf Ahli Menteri Hukum dan Ham yang didampingi Plh. Kanwil Kemenkumham Sulut Jhon Batara SE, SH, MH, Kadiv Permasyarakatan Haris Munandar Bc, IP, S,Sos, M,So, Kadiv Imigrasi Syamsul Sitorus S,Sos, MA, disambut hangat jajaran lapas Tondano dengan tarian tradisonal minahasa cakalele.

Tiba di kantor Lapas Tondano, Staf Ahli Menteri Drs.Kosmas Harefa M,Si, langsung memantau situasi dan kondisi yang ada di area Lapas Tondano termasuk para warga binaan.

Kalapas Tondano menyampaikan, Kunjungan Staf Ahli Menkumham bidang sosial dalam rangka memantau pelaksanaan reformasi birokrasi dilapas rutan maupun di UPT yang ada dilingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan Ham Sulawesi Utara, salah satunya di Lapas Tondano, juga memberikan penguatan seluruh UPT dalam hal pelayanan publik dan pengelolaan lapas rutan termasuk pembinaan di lapas tondano” ucap Kalapas.

Sementara kepada media, Staf Ahli Menkumham Kosmas Harefa menyampaikan bahwa tujuan kehadirannya tidak lain melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Tondano, memastikan bahwa program pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan baik, apalagi saat ini isu isu mengenai penerapan hak asasi manusia dalam pengelolaan pemasyarakatan sangat penting dan hal ini  harus  dikedepankan” ujarnya.

“Saya melihat bahwa pengelolaan ini sudah cukup baik dilakukan, dan terima kasih kepada Bapak Kalapas dan jajaran  yang sudah menjalankan berbagai program, dan tetap berupaya meningkatkan pelayanan kepada warga binaan, terutama para narapidana yang sedang menjalani masa hukuman, jangan sampai mereka dihukum kedua kalinya, karena berada disini saja sudah direnggut kemerdekaannya sebagai hukuman bagi dirinya, dan tentu kita harus benar benar memperhatikan segala kebutuhannya.

“Saya bangga atas hasil karya warga binaan, ada sofa, meja, tempat tidur dan ini sangat luar biasa hasilnya.”Ujarnya.

Harefa menambahkan ,program dari Direktorat jenderal pemasyarakatan mendorong untuk memberikan ketrampilan, pelatihan kepada warga binaan supaya dapat mengisi waktu mereka untuk kegiatan yang positif, juga diharapkan memiliki kemampuan ketrampilan sehingga terbangunlah secercah harapan dalam dirinya setelah keluar dia bisa membawa ketrampilannya dalam kehidupannya.”Ungkapnya.

Harapanya kepada pimpinan lapas Tondano ,selalu membangun komunikasi dan senergitas bersama pemerintah kabupaten minahasa ,agar terjalin hubungan yang baik ,sehingga kedepan pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Minahasa bisa membantu memberikan bantuan berupa dana rehabilitasi fisik atau hal yang lain sesuai kebutuhan Lapas ,karena warga binaan Yang ada disini adalah juga warga Minahasa sebagian besar .”Pungkasnya .(73″U)

Bupati Kumendong Ikuti Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Triwulan III

JAKARTA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Penjabat Bupati Minahasa, Dr. Jemmy Stani Kumendong, M.Si, Bersama Ketua TP-PKK Ny. Djeneke Kumendong- Onibala SH, MSA serta Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania MM, M,Si, mengikuti kegiatan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah triwulan III, Selasa (9/7/24), bertempat di ruang rapat lantai 8 Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kumendong memaparkan capaian prestasi kinerja selama triwulan III menjabat.

Bupati Kumendong menyampaikan bahwa evaluasi ini dilaksanakan oleh Irjen Kemendagri setiap tiga bulan dan hari ini adalah yang ketiga kalinya, dalam evaluasi ini kami memaparkan program- program strategis terkait penanganan stunting, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, penyerapan anggaran dan lainnya.

“Kami bersyukur bahwa tim evaluator sangat mengapresiasi capaian kinerja Pj. Bupati Minahasa sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan lancar” ujar Kumendong.

Turut mendampingi, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Para Kepala Badan, Dinas, Satuan yang terkait, Para Kepala Bagian Setda, Tim Penyusun Laporan Evaluasi.

Bupati Kumendong Buka Rakor Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Percepatan Pengukuran Intervensi Serentak Pencegahan Stunting

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID- Penjabat Bupati Minahasa Dr. Jemmy Stani Kumendong M,Si, secara resmi membuka kegiatan Rakor Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Percepatan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Kabupaten Minahasa.

Kegiatan Rakor Berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, yang diawali dengan laporan yang disampaikan Kadis DPPKB Meitha Aguw, Kamis (20/6/24).

Dalam sambutannya, Bupati Kumendong menyampaikan bahwa Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, terutama pada periode seribu hari pertama kehidupan” ujar Kumendong.

“Penurunan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, dan kita di kabupaten minahasa harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasinya dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting yang terdiri dari berbagai OPD mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga infrastruktur.

Kita berkumpul untuk membahas pelaksanaan program-program yang telah direncanakan, mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai, dan mengidentifikasi tantangan serta solusi untuk meningkatkan efektivitas intervensi kita sehingga penurunan stunting memerlukan upaya yang terkoordinasi dan berkesinambungan.

Saya menekankan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama yaitu penguatan data dan sistem informasi karena dengan data yang akurat dan terkini sangat penting untuk memantau perkembangan dan mengevaluasi program.

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader tenaga kesehatan dan kader posyandu adalah ujung tombak dalam pencegahan dan penanganan stunting serta dapat berkolaborasi lintas sektor.

Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga terkait dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, untuk itu kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam pencegahan stunting sehingga edukasi mengenai pentingnya asupan gizi yang baik, praktik pengasuhan yang benar, serta pola hidup sehat harus terus digalakkan.

Saya berharap, melalui rapat koordinasi ini, kita dapat merumuskan strategi dan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat penurunan angka stunting di kabupaten minahasa, juga berharap kita semua dapat berkomitmen untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi” Tutup Bupati Kumendong.

Turut hadir, Inspektur, Ka. Bapelitbangda, Kadis Sosial, Kadis Perkim, Kadis Capil, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kadis Kominfo, Kadis Pangan, Sekdis PU, Para Camat di Minahasa, serta Para Kepala Puskesmas dan Petugas Gizi

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.