SEKDA WATANIA BUKA SOSIALISASI ATURAN BARU LKPP 2026, PEJABAT PENGADAAN DIMINTA KUASAI REGULASI

Berita, Minahasa, Sulut|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, membuka kegiatan sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Kamis (29/10/2026).dihadiri seluruh pejabat eselon II dan III dilingkup jajaran Pemkab Minahasa.
Kegiatan ini menjadi langkah penting Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat pemahaman aparatur terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam arahannya, Lynda Watania menegaskan bahwa pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa harus meninggalkan pola kerja lama yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun persoalan hukum.
Menurutnya, penguasaan regulasi menjadi kebutuhan mendasar bagi kepala perangkat daerah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat terkait lainnya.
“Penting sekali kepala-kepala dinas dan badan, termasuk KPA dan PPK, diberikan penguatan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar mereka menguasai seluruh proses pengadaan barang dan jasa,” tegas Watania .

Ia mengingatkan, setiap tahapan pengadaan harus dilaksanakan secara cermat dan bertanggung jawab. Pejabat tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan kebiasaan atau kepercayaan kepada pihak lain tanpa memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Sekda adalah proses pembayaran pekerjaan pemerintah. Ia menegaskan bahwa pejabat berwenang tidak boleh langsung menyetujui pembayaran sebelum melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan.
Menurut Watania, setiap keputusan harus didasarkan pada pemeriksaan yang memadai, bukan sekadar formalitas administratif.
Ia juga mendorong pejabat perangkat daerah memanfaatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memperoleh pendampingan apabila menemukan keraguan dalam proses pelaksanaan pekerjaan maupun sebelum melakukan pembayaran.
“Kalau kepala dinas akan melakukan pembayaran dan masih ada keraguan, silakan meminta bantuan APIP untuk memastikan apakah prosesnya sudah benar. Jika menyangkut pekerjaan teknis seperti bangunan, perlu juga melibatkan tenaga teknis yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pemeriksaan harus dilakukan sesuai bidang keahlian. Pejabat administrasi tidak dapat serta-merta memastikan kualitas pekerjaan teknis tanpa dukungan pihak yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
Karena itu, koordinasi dengan APIP dan perangkat daerah teknis dinilai penting untuk membantu memastikan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebelum pembayaran diproses.

Lebih lanjut, Watania menegaskan bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa tidak hanya berfokus pada proses pelaksanaan dan pembayaran. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi, harus dipahami serta dijalankan secara benar.
Ia meminta seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan serius karena adanya regulasi baru menuntut pemahaman yang tepat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya.
“Penyelenggaraan pemerintahan harus dimulai dari proses perencanaan yang benar-benar dikuasai, kemudian dilaksanakan sesuai aturan sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi,” tegasnya.
Watania juga mengingatkan bahwa pejabat yang terlibat dalam pengadaan tidak cukup hanya mengetahui prosedur secara umum. Mereka harus memahami ketentuan yang berlaku dan mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta juga mendapat penjelasan mengenai regulasi baru di bidang pengadaan barang dan jasa, yakni Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026, sebagaimana disebutkan dalam arahan kegiatan.
Watania mengingatkan bahwa perubahan regulasi dapat membawa perbedaan ketentuan maupun mekanisme pelaksanaan yang perlu dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pejabat terkait.
Ia meminta peserta tidak mengabaikan kegiatan sosialisasi, melainkan mengikuti seluruh materi agar memahami perubahan aturan dan menghindari kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, peningkatan pemahaman terhadap regulasi bukan sekadar memenuhi kewajiban mengikuti kegiatan, tetapi merupakan bagian dari upaya melindungi pelaksanaan tugas pemerintahan agar berjalan sesuai koridor hukum.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur, meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa, serta meminimalkan risiko kesalahan prosedur yang dapat berdampak pada pertanggungjawaban hukum.
Penegasan Sekda tersebut menjadi pengingat bahwa kepatuhan terhadap regulasi, ketelitian dalam memeriksa pekerjaan, serta koordinasi dengan unsur pengawasan harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

PSM UNIMA Binaan Rektor Dr. Joseph Philip Kambey, S.E., Ak., MBA Raih Silver Medal di Pesparawi Universitas Tarumanagara

Minahasa, Nasional, Sulut, SULUT, Unima|oleh

JAKARTA,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Negeri Manado (UNIMA) menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) yang berlangsung di Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada 20–23 Oktober 2026.

Dalam kompetisi yang diikuti 25 universitas dari berbagai daerah di Indonesia tersebut, PSM UNIMA berhasil meraih Silver Medal dengan perolehan skor 81,44 poin.
Capaian ini menjadi bukti kemampuan mahasiswa UNIMA dalam mengembangkan potensi di bidang seni musik, khususnya paduan suara, sekaligus menunjukkan daya saing mahasiswa dalam kompetisi antar perguruan tinggi di tingkat nasional.

Di tengah persaingan dengan peserta dari berbagai universitas, PSM UNIMA tampil dengan dedikasi, kekompakan, serta semangat berkarya. Penampilan tersebut mengantarkan tim kebanggaan UNIMA meraih medali perak dalam ajang Pesparawi tahun ini.

Menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama: Dr. Lenny Leorina Evinita, B.Sc., M.A., MBA., Ph.D.
Prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi para anggota PSM UNIMA, tetapi juga bagi seluruh keluarga besar Universitas Negeri Manado. Keberhasilan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pengembangan potensi mahasiswa tidak terbatas pada bidang akademik, tetapi juga mencakup seni, budaya, dan kreativitas.
Raihan Silver Medal dengan skor 81,44 diharapkan menjadi motivasi bagi PSM UNIMA untuk terus meningkatkan kualitas vokal, teknik musikalitas, interpretasi lagu, dan kekompakan tim dalam menghadapi kompetisi berikutnya.”Ujarnya.

Ditambahkannya,keikutsertaan dalam Pesparawi juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas pengalaman, membangun jejaring antarmahasiswa, serta membawa nama Universitas Negeri Manado dalam panggung kompetisi paduan suara nasional.
Dengan prestasi ini, PSM UNIMA kembali menunjukkan bahwa semangat, disiplin, dan kerja sama merupakan bagian penting dalam mengembangkan potensi mahasiswa serta mengharumkan nama almamater.

DPRD Minahasa Bahas Perubahan APBD 2026

Berita, Minahasa, Sulut|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — DPRD Kabupaten Minahasa menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat I pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Minahasa tersebut dipimpin Ketua DPRD Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua I Adri Kamasi dan Wakil Ketua II Putri Pontororing. Hadir pula Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Sekda Lynda Watania, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD, serta undangan lainnya.
Pendapatan Daerah Tembus Rp1,12 Triliun
Dalam penyampaian pemerintah daerah, Bupati Robby Dondokambey mengungkapkan bahwa pendapatan daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp1.129.894.707.421,00.
Menurut Bupati, pembahasan perubahan APBD merupakan tahapan penting untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah. Proses tersebut, kata dia, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Rapat paripurna ini memiliki arti penting dalam rangka memastikan bahwa proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Dondokambey.
Ia menekankan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang berkelanjutan.
DPRD Diingatkan Kawal Kepentingan Rakyat
Momentum rapat paripurna tersebut juga dirangkaikan dengan ucapan selamat atas dua tahun pengabdian pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa periode 2024–2029.
Bupati berharap momentum tersebut menjadi penyemangat bagi lembaga legislatif untuk terus menjalankan amanah rakyat dengan integritas, dedikasi, dan tanggung jawab.
“Kiranya momentum dua tahun pengabdian ini menjadi penyemangat untuk terus menjalankan amanah rakyat dengan penuh integritas, dedikasi dan tanggung jawab, serta senantiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Minahasa,” ungkapnya.
Rapat paripurna ini menjadi awal pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahapan selanjutnya diharapkan tidak sekadar memenuhi prosedur penganggaran, tetapi juga memastikan setiap kebijakan perubahan anggaran memiliki manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa.(J.Uno)

Stiki

BPN Minahasa Dipertanyakan: Balik Nama Waris Tersandera Klaim Hibah, Ahli Waris Sampai Mengadu ke Jakarta

Berita, DPRD Propinsi Sulut, Hukrim, Minahasa, Nasional, Sulut, SULUT|oleh

Foto: Saat di didepan kantor Pusat Kementerian ATR/BPN .Sejumlah wartawan mewancarai pelapor.MINAHASA, POSTKOTANEWS.CO.ID – Pelayanan Kantor Pertanahan (BPN) Minahasa kembali menuai sorotan. Kali ini, proses balik nama waris milik seorang ahli waris disebut tertahan sejak 17 Juli 2026, setelah muncul keberatan dari pihak lain yang mendasarkan klaimnya pada surat hibah.

Kasus tersebut dialami Juliana Rampengan, yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris tunggal almarhum Nicolaas Rori, pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah di Tateli, Minahasa.

Merasa proses di tingkat daerah tidak kunjung memberikan kepastian, Juliana bersama kuasa hukumnya, John Franken Kolang, S.H., memilih membawa persoalan tersebut ke Jakarta. Mereka mendatangi Kementerian ATR/BPN RI dan DPR RI untuk meminta kejelasan mengenai alasan proses administrasi pertanahan tersebut belum juga dituntaskan.

Persoalan ini kini bukan lagi sekadar soal lambannya pelayanan. Pertanyaan yang mengemuka adalah: apa dasar hukum sebuah permohonan balik nama waris ditahan ketika pemohon mendasarkan permohonannya pada SHM resmi, sementara keberatan datang dari pihak lain yang membawa dokumen hibah yang status hukumnya masih dipersoalkan?

Tertahan Surat Hibah, BPN Diminta Buka Dasar Hukumnya

Dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Minahasa Nomor HP.03.03/733-71.02/VIII/2026 tertanggal 28 Agustus 2026, disebutkan proses belum dapat dilanjutkan karena adanya pencegahan yang diajukan Henny Johana Kambey dengan melampirkan Surat Pemberian/Hibah tertanggal 23 Oktober 2021.

Pihak Juliana menyatakan surat hibah tersebut telah dibatalkan. Mereka juga mempersoalkan proses pemblokiran maupun pencabutan yang menurut pihaknya telah terjadi dalam perkara tersebut.

Di sinilah publik layak mendapatkan penjelasan secara terang: apakah sebuah klaim atau keberatan administratif dapat menjadi dasar untuk menghentikan proses balik nama waris tanpa adanya putusan pengadilan yang menentukan siapa pemilik atau pihak yang paling berhak?

Kuasa hukum Juliana, John Franken Kolang, menilai Kantor Pertanahan harus berhati-hati agar tidak mengambil kewenangan yang menjadi ranah lembaga peradilan.

“BPN bukan pengadilan. Tidak boleh memutus siapa yang berhak sebelum ada putusan hakim,” tegas John.

Menurutnya, apabila ada pihak yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, tersedia mekanisme hukum untuk menguji dan mempertahankan klaimnya.

“Kalau ada pihak yang keberatan, silakan menempuh jalur hukum. Jangan sampai pelayanan publik di BPN berubah menjadi ruang untuk menggantung hak warga tanpa kepastian,” ujarnya.

Juliana mengaku kecewa. Menurutnya, dirinya tidak meminta perlakuan khusus, melainkan hanya meminta agar permohonan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Saya tidak meminta keistimewaan. Saya hanya meminta diproses sesuai aturan. Sertifikat ada, sah, atas nama suami saya,” kata Juliana.

Ia mempertanyakan mengapa proses tersebut harus berlarut-larut hanya karena muncul dokumen hibah yang menurutnya telah dibatalkan.

“Saya datang ke Jakarta bukan karena ingin jauh-jauh. Saya datang karena di daerah seakan tidak ada kepastian,” ujarnya.

Kantor Pertanahan Minahasa sebelumnya telah mempertemukan para pihak melalui agenda mediasi pada 14 Agustus 2026. Namun, proses tersebut disebut belum menghasilkan titik temu.

Situasi ini membuat pemohon berada dalam posisi serba tidak pasti. Berkas belum dinyatakan ditolak, tetapi proses juga belum memberikan kepastian penyelesaian.

Jika kondisi tersebut terus berlangsung tanpa penjelasan mengenai batas waktu, dasar hukum, dan mekanisme penyelesaiannya, maka persoalannya dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pelayanan pertanahan.

Mengadu ke Jakarta, Minta ATR/BPN Turun Tangan

Pihak Juliana kini berharap Kementerian ATR/BPN RI tidak sekadar menerima laporan, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap proses administrasi yang berlangsung di Kantor Pertanahan Minahasa.

Sumber di lingkungan Kementerian ATR/BPN RI yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyebut laporan tersebut telah dicatat dan akan diteliti lebih lanjut.

“Jika terdapat sengketa mengenai hak, mekanisme penyelesaiannya harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini akan kami teliti lebih lanjut,” ujar sumber tersebut.

Bukan Hanya Satu Kasus?

Sorotan terhadap BPN Minahasa juga semakin melebar. Informasi yang diterima redaksi menyebut adanya sejumlah persoalan pertanahan lain yang disebut belum terselesaikan.

Bahkan, terdapat dugaan warga telah mengeluarkan uang hingga puluhan juta rupiah untuk pengurusan dokumen pertanahan, tetapi dokumen yang diharapkan disebut tak kunjung selesai.

Tudingan tersebut merupakan informasi yang serius dan memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak terkait. Jika benar terjadi, persoalan itu bukan lagi sekadar keluhan pelayanan, melainkan harus ditelusuri secara transparan oleh aparat pengawasan maupun penegak hukum.

Publik tentu berhak mengetahui: untuk apa uang tersebut diberikan, kepada siapa, melalui mekanisme apa, dan apakah ada bukti pembayaran atau dokumen pendukungnya?

Karena itu, dugaan tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai rumor. Jika ada warga yang merasa dirugikan, laporan dan bukti yang dimiliki perlu diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Warga Desak Evaluasi Kakan BPN Minahasa

Akumulasi keluhan pelayanan tersebut bahkan memunculkan desakan dari warga agar Kepala Kantor Pertanahan Minahasa dievaluasi, bahkan ada yang meminta pencopotan dari jabatannya.

Desakan tersebut tentu harus ditempatkan sebagai aspirasi masyarakat, bukan sebagai kesimpulan bahwa pejabat terkait telah melakukan pelanggaran. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tetap harus didasarkan pada pemeriksaan dan bukti.

Namun, satu hal menjadi jelas: semakin banyak keluhan yang muncul, semakin besar pula tuntutan agar BPN Minahasa membuka ruang klarifikasi secara transparan.

Kepastian Hukum Jangan Digantung

Kasus Juliana kini menjadi ujian bagi pelayanan pertanahan di Minahasa.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan sertifikat dan dokumen, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa setiap permohonan diproses secara transparan, terukur, dan berdasarkan hukum.

Jika terdapat sengketa hak, para pihak memang memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Tetapi proses pelayanan administrasi juga harus memiliki dasar yang jelas: kapan dihentikan, mengapa dihentikan, apa dasar hukumnya, dan bagaimana mekanisme pemohon memperoleh kepastian.

Kini perhatian tertuju kepada ATR/BPN RI dan Kantor Pertanahan Minahasa.

Apakah kasus ini akan segera memperoleh titik terang? Ataukah kembali menjadi satu dari sekian banyak berkas pertanahan yang terjebak dalam ketidakpastian? Masyarakat minahasa menunggu Jawaban pasti apakah Kementerian ATR/BPN RI mampu menyelesaikan persoalan ini atau TIDAK!!!.

 

Berbelit-belit Kasus Dugaan Penipuan di Manado: Polda Sulut Gelar Perkara Khusus, Kuasa Hukum Endus Aroma Rekayasa

Berita, Bitung, Bolaang Mongondow, Bolmong Raya, BOLTOM, DPRD Propinsi Sulut, Hukrim, Manado, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Nasional, Sangihe, Sitaro, SULUT, Sulut, Talaud, Tomohon|oleh

MANADO,POSTKOTANEWS.CO.ID – Tabir gelap yang menyelimuti kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan terlapor berinisial TT kini memasuki babak baru. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) melalui Bagian Pengawasan Penyidikan menggelar Perkara Khusus pada Kamis (4/6/2026), sebagai respons atas desakan hukum yang dilayangkan advokat Samuel Tatawi, SH.

Gelar perkara yang berlangsung di Ruang Restorative Justice ‘Wale Baku Bae’ ini menjadi arena pembuktian atas laporan polisi nomor LP/B/752/VII/2023/Spkt/Resta. Sejumlah pihak, mulai dari pelapor, terlapor, penyidik Satreskrim Polresta Manado, hingga tim pengawas internal, hadir untuk membedah profesionalitas penanganan kasus yang sebelumnya sempat ‘mengendap’ ini.

Pidana atau Perdata?
Ditemui usai gelar perkara, Marcsano R. Wowor, SH, selaku Penasihat Hukum tersangka TT, langsung melontarkan kritik keras terhadap konstruksi kasus yang dipaparkan penyidik. Ia menengarai adanya kekaburan administrasi, terutama soal urutan waktu pembuatan Laporan Polisi (LP) yang tidak sinkron dengan laporan pengaduan awal pada 5 Juni 2023.

Namun, poin paling krusial yang ditegaskan Wowor adalah mengenai status perkara itu sendiri. Ia meyakini kasus ini “dipaksakan” masuk ke ranah pidana.

“Kami membawa bukti pamungkas berupa dokumen perjanjian kerja sama atau MoU antara kedua belah pihak. Secara hukum, adanya MoU ini mengubah perspektif perkara. Ini murni ranah perdata, bukan tindak pidana. Kami ingin mendudukkan hukum pada tempatnya,” tegas Wowor dengan nada lugas.

Kini, nasib TT berada di meja pimpinan Polda Sulut. Hasil pembahasan internal yang melibatkan Bidang Propam dan unsur pengawasan lainnya akan menentukan apakah kasus ini akan berlanjut atau justru dihentikan (SP3).

Di sisi lain, nada bicara Samuel Tatawi, SH, selaku Kuasa Hukum ibu tiga anak (terlapor), terdengar jauh lebih tajam. Baginya, polemik ini bukan sekadar soal sengketa bisnis, melainkan soal integritas hukum di Sulawesi Utara.

Tatawi mengungkapkan langkah berani dengan berencana menyeret dugaan pemalsuan dokumen ke meja hijau sebagai babak susulan.

“Perjuangan kami belum selesai. Kami akan segera melayangkan aduan resmi terkait dugaan pemalsuan. Kami tidak akan membiarkan ada celah bagi pembersihan ‘dosa’ prosedur. Penegakan hukum di Sulut harus bersih dari praktik-praktik manipulatif,” ujar Tatawi.

Ia pun melempar pesan emosional kepada publik untuk mengawal kasus ini, mengingat subjek yang diperjuangkan adalah seorang ibu dengan tiga anak yang menurutnya menjadi korban ketidakadilan.

“Kami menduga ada indikasi rekayasa dalam penanganan kasus ini sejak awal. Ini menyangkut hak dan nasib seorang ibu. Kami serahkan semuanya pada Tuhan dan proses hukum yang jujur. Publik harus melihat, apakah hukum kita tajam ke bawah tapi tumpul ke fakta?” pungkasnya dengan nada menantang.

Senin mendatang akan menjadi hari penentuan. Akankah penyidik tetap pada jalurnya, atau bukti-bukti baru akan meruntuhkan dakwaan yang selama ini dibangun? Mata publik Sulawesi Utara kini tertuju pada Polda Sulut,puluhan Media disulut kawal Kasus tersebut mereka tertarik adanya info dugaan Penyidik merekayasa atau merubah(PALSU) BAP terlapor ,jika ini benar  terjadi maka Institusi Polri dipertanyakan .”Ujar salah satu wartawan senior Sulut saat di Polda tadi Sore.

Diduga Kasus Perdata Direkayasa Jadi Pidana  “Kuasa Hukum TT  Ajukan Gelar Perkara Khusus ke Polda Sulut”

Berita, Manado, Minahasa, Nasional, SULUT, Sulut|oleh

MANADO,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Tim penasihat hukum klien berinisial TT telah mengajukan surat resmi permohonan perlindungan hukum dan pelaksanaan gelar perkara khusus terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/752/VII/2023/SPKT/RESTA MANADO/POLDA SULAWESI UTARA, tertanggal 03 Juli 2023.

Surat tersebut langsung ditujukan kepada Kapolri di Mabes Polri, Kompolnas RI, Kapolda Sulut, Irwasda Polda Sulut, Kabid Propam Polda Sulut, Direktur Kriminal Umum Polda Sulut, hingga Wassidik Polda Sulut.

“Menurut hemat kami, gelar perkara khusus ini wajib dilakukan. Pasalnya, perkara tersebut pada dasarnya adalah sengketa perdata murni atau wanprestasi, namun diduga kuat telah direkayasa oleh oknum penyidik di Polresta Manado sehingga dipaksakan masuk ke ranah pidana,” tegas Samuel Tatawi, SH, salah satu penasihat hukum TT.

Lebih lanjut dijelaskan, suami dari TT juga telah melaporkan dugaan penyelewengan penanganan perkara ini ke Bidang Propam Polda Sulut untuk diperiksa secara objektif.

“Ini adalah kontrol dan bentuk hak hukum yang dijamin oleh negara. Indonesia adalah negara hukum, dan kami akan berjuang semaksimal mungkin demi membela hak serta kepentingan hukum klien,” tambah rekan sejawatnya, Marcsano Rolando Wowor, SH.

Mereka pun meminta media dan masyarakat luas untuk terus mengawasi perkembangan perkara ini, demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang nyata.

BERKAS P21 DINILAI TIDAK LAYAK, TIM HUKUM: INI REKAYASA, SENGKETA PERDATA DIPAKSA JADI PIDANA

Berita, Hukrim, Minahasa, Nasional, Sulut, SULUT, Tomohon|oleh

MANADO,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Kejanggalan proses hukum yang menimpa pengusaha Wedding Organizer, TT alias Ribka , kembali disorot. Tim kuasa hukum mendatangi Kejaksaan Negeri Manado, Senin (27/04/2026), untuk menuntut peninjauan ulang berkas perkara yang sudah berstatus P21 atau dinyatakan lengkap oleh kepolisian.

Dalam surat permohonan eksaminasi yang diajukan sejak 20 April 2026, tim hukum dari kantor hukum Samuel Tatawi, SH & Partners menegaskan dugaan kuat bahwa perkara ini murni hasil rekayasa. Mereka menilai sengketa murni perdata dipaksakan masuk ke ranah pidana demi kepentingan tertentu.

“Kami menduga dengan keras perkara ini direkayasa. Dasarnya jelas, ini adalah hubungan kontraktual atau bisnis antara klien kami dengan pelapor. Tidak ada unsur pidana di dalamnya,” tegas perwakilan tim hukum dengan nada tegas.

Membatalkan Sepihak, Lalu Melapor

Fakta hukum membuka tabir kejanggalan. Perkara bermula pada 1 Mei 2023, ketika pelapor RM alias Ria bersama pasangannya menunjuk Tita untuk mengurus pernikahan senilai Rp 110.500.000. Dalam MOU yang ditandatangani, tertulis tegas klien dilarang membatalkan sepihak, hanya boleh mengubah jadwal.

Namun, pada 28 Mei 2023, pelapor tiba-tiba membatalkan kontrak tanpa alasan yang jelas. Ketika negosiasi gagal, pelapor justru menyerang balik dengan melaporkan TT dan suaminya ke Polresta Manado pada 17 Juni 2023 dengan tuduhan penipuan dan penggelapan.

Secara yuridis, tim hukum membedah kelemahan laporan tersebut. Menurut mereka, unsur tindak pidana tidak terpenuhi karena tidak adanya mens rea (niat jahat) maupun actus reus (perbuatan jahat).

“Bagaimana bisa dikatakan penipuan atau penggelapan, padahal hari H acara tanggal 29 Juni belum tiba, laporan sudah dibuat tanggal 17 Juni? Unsur perbuatan materinya saja belum terjadi. Ini jelas tidak memenuhi Pasal 492 KUHP,” papar mereka.

Proses Hukum yang Memilukan

Lebih jauh, tim hukum mengungkap penyimpangan prosedur yang terjadi pada 4 Agustus 2023. Awalnya TT dipanggil sebagai saksi, namun sore harinya statusnya mendadak diubah menjadi tersangka tanpa mekanisme Gelar Perkara yang sah.

Pemeriksaan yang dilakukan penyidik Fenly Manangkot pukul 20.00 WITA dinilai sangat tidak manusiawi. Saat itu TT membawa anak kecil, namun tetap dipaksa memberikan keterangan hingga terjadi tarik-menarik dengan suaminya. Malam itu juga, TT ditahan di Polsek Malalayang selama dua bulan hingga akhirnya dinyatakan bebas demi hukum.

Ironisnya, tiga tahun kemudian tepatnya 7 April 2026, kepolisian kembali mengirim surat panggilan yang diduga sudah kadaluwarsa (bertanggal 31 Maret). Tidak sampai dua jam, surat panggilan kedua datang seolah dibuat-buat untuk membangun narasi bahwa Tita tidak kooperatif.

“Di mata hukum dan logika, perkara ini tidak layak dilanjutkan. Ada penanganan yang keliru dan cacat prosedur. Oleh karena itu kami memohon Kajari agar memerintahkan jaksa memeriksa ulang berkas P21 ini,” tegas tim hukum.

Polisi Bungkam, Kasat Reskrim Menghindar

Hingga berita ini diturunkan, upaya awak media untuk mengonfirmasi kebenaran kronologi dan dugaan penyimpangan ke Polresta Manado menemui jalan buntu.

Petugas di Unit 2 Reskrim mengarahkan konfirmasi kepada Kasat Reskrim, AKP Elwin Kristanto. Namun saat dihubungi, AKP Elwin mengaku sedang berada di luar kantor dan meminta pertemuan ditunda ke lain waktu.

Sampai saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan rekayasa kasus dan penyimpangan prosedur yang dialami TT.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.