Inflasi Menjadi Sorotan Anggota Banggar DPRD Sulut

Sulut, Postkota.co.id–Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen membuka dan memimpin rapat Paripurna Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Sulut Bersama Pejabat Sekretaris Provinsi Praseno Hadi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis(15/09/2022).

Pembahasan berlangsung alot karena kritikan tajam dari anggota Banggar DPRD Sulut, kritikan masing-masing datang dari Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian, Amir Liputo, Vonny Paat, Inggrit Sondakh, Ayub Ali, Sandra Rondonuwu, Cindy Wurangian, James Tuuk, Nick Lomban , dimana terjadinya inflasi anggaran, di tiap-tiap SKPD, sementara untuk dinas kesehatan sendiri di plot menjadi penghasil PAD.

Sanggahan itu muncul kritikan di tujukan kepada Pemprov Sulut mengenai pengurangan anggaran, terhadap rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Sulawesi Utara 2022.

Penjabat Sekprov sulut Praseno Hadi mengatakan bahwa ini adalah instruksi dari Kementerian Keuangan untuk menjalankan sistem penganggaran secara fleksibilitas termasuk APBN karena dampak global terjadinya perang dan Pandemi Covid 19, dengan demikian saya memohon maaf.

James Arthur Kojongian (JAK) mengatakan apresiasi kepada Sekprov karena baru kali ini dalam pembahasan ada kata maaf dari  ketua tim TAPD, pada kesempatan ini saya ingin ada penyampaian dari kadis kesehatan beserta direktur RSUD, menyampaikan secara singkat kondisi  di mana Rumah Sakit Pemerintah ini sudah berjalan di beberapa bulan ini.

Lebih lanjut JAK mengatakan agar dalam penetapan APBD tahun 2023 potensi PAD juga menjadi gambaran bagi badan anggaran DPRD Sulut, sementara itu kadis Kesehatan dr. Debby Kalalo menyampaikan bahwa Direktur RSUD sudah hadir dan karena jadwal penerbangan dan waktu sudah mepet untuk mengikuti penugasan ke Jakarta, mohon ijin ketua di sampaikan kadis kesehatan terkait tanggapan Direktur Rumah Sakit belum bisa di beri tanggapan saat ini.

Dampak Kenaikan BBM Buruh Demo Di DPRD Sulut

Sulut, Postkota.co.id– Para Pekerja Buruh melakukan aksi demo damai di Kantor DPRD Sulawesi Utara, mereka menolak atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Selasa (6/9/2022).

Aksi demo Partai Buruh ini diterima oleh para anggota Legislator Sulawesi Utara, sementara itu usai mendengar orasi dari massa aksi, anggota DPRD Sulut berjanji akan membawa aspirasi mereka ke pusat. Bahkan, para anggota DPRD Sulut tersebut menyatakan bahwa mereka mendukung masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. “Hidup Partai Buruh!” teriak para anggota Partai Buruh.

Billy Lombok dan Hendry Walukow dan Kristo Lumentut menyampaikan bahwa Partai Demokrat menolak kenaikan harga BBM, Billy Lombok yang juga wakil ketua dewan berjanji kepada para demonstran bahwa Partai Demokrat akan mendorong pemerintah membuat kajian yang lebih dalam lagi. Billy bahkan menuturkan jika harga bahan pokok juga sudah mulai naik sebagai imbas dari kenaikan harga BBM. “Rakyat ini kan sedang susah, masih banyak bisa dilakukan pemerintah. Anggaran jumbo belum mendesak dialihkan untuk kebutuhan masyarakat daripada mencabut subsidi BBM,” ucapnya.

Sementara itu Victor Mailangkay yang juga wakil ketua DPRD yang bertindak sebagai moderator mengatakan bahwa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai wakil rakyat harus bersama dengan rakyat sesuai aturan yang ada, tugas kami memperjuangkan aspirasi terhadap tuntutan ini, bahwa kami bertekad meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat dan kami akan berkomunikasi dengan Pemprov jika memang ada hal yang menjadi kewenangan Pemprov.

Sementara itu Berty Kapojos yang juga adalah Ketua komisi 3 mengatakan bahwa sikapnya mendukung apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat.

Demo Partai Buruh ini berlangsung dengan tertib dan damai dimana terjadi diskusi yang menarik, bahkan setelah selesai menyampaikan aspirasi ada beberapa demonstran berswafoto dan foto bersama dengan para anggota Dewan.

Kebijakan Kenaikan BBM Mahasiswa GMNI Kota Manado Demo Di DPRD Sulut

Sulut, Postkota.co.id– Aksi Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Manado (GMNI) melakukan aksi demo di Kantor DPRD Sulawesi Utara, Jumat (2 /09/2022).

Demonstrasi Mahasiswa GMNI mendesak pemerintah untuk segera meninjau kembali kebijakan dari kenaikan BBM yang berdampak pada situasi dan kondisi masyarakat dimana harga di pasar mulai ikut naik dan ini sangat menyengsarakan sebagian besar rakyat Indonesia.

Aksi Demo damai dari mahasiswa GMNI diterimah oleh beberapa Legislator DPRD Sulawesi Utara diantaranya Wakil Ketua Dewan Billy Lombok, Kristo Lumentut, Melky Pangemanan, Bryan Waworuntu, Hendry Walukow.

Aksi demo damai oleh GMNI yang di pimpin oleh korlap yang juga adalah Ketua GMNI Kota Manado Michael F. Tampi menuturkan kenaikan BBM secara tidak langsung berhubungan dengan mafia solar yang sangat merugikan rakyat dan negara, hal lain yang disorot GMNI kurangnya perhatian terhadap Kamtibmas di Kota Manado, banyak sekali peristiwa yang menggangu kestabilan masyarakat dengan terjadinya peristiwa penikaman dan lain sebagainya, dan juga meminta kejelasan terhadap hasil Ranperda Captikus.

Anggota DPRD Sulut mengajak para demonstran  mahasiswa untuk duduk dan berdiskusi, sementara itu Wakil Ketua Dewan Billy Lombok menuturkan bahwa kami berkomitment untuk meneruskan aspirasi dari adik-adik mahasiswa, demikian juga dengan Kristo Lumentut menyampaikan bahwa kami tetap bersama dengan mahasiswa untuk mengawal aspirasi ini.

Aksi demo ini berlangsung di halaman kantor DPRD Sulawesi Utara mendapat pengawalan dari pihak Kepolisian Resort Kota Polda Sulut.

Pengaruh Kenaikan BBM Aliansi Mahasiswa Demo Di DPRD Sulut

Manado, Postkota.co.id.–Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi cipayung melakukan Aksi demo turun ke jalan yang kemudian bergerak mendatangi kantor DPRD Sulawesi Utara, Jumat (02/09/2022).

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung memprotes kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM), demo yang mendapatkan penjagaan penuh oleh pihak keamanan dalam hal ini aparat Kepolisian.

Ini adalah bentuk dari simpati dan solidaritas mahasiswa kepada masyarakat, kami hadir disini sebagai wujud nyata bahwa mahasiswa konsisten berpihak kepada situasi dan kondisi masyarakat yang masih merasakan kesulitan karena pandemi, ucap Salah satu orator dari pihak mahasiswa.

Para demonstran diterimah oleh Legislator antara lain Victor Mailangkay, Billy Lombok, Henry Walukow, Christo Lumentut  bersama mahasiswa berdiskusi di lapangan kantor DPRD Sulut ditengah hujan deras dan yang membuat menarik tidak ada satupun dari Anggota Dewan tersebut beranjak, ini membuktikan bahwa mereka komitmen dengan tugas mereka sebagai Wakil Rakyat, berbeda dengan mahasiswa banyak yang beranjak mencari tempat berteduh karena hujan yang sangat deras.

Billy Lombok yang juga adalah Wakil Ketua Dewan menyampaikan kepada para mahasiswa bahwa aspirasi ini akan kami lanjutkan ke pusat dalam hal ini DPR RI, dan teman-teman mahasiswa dapat mengecek langsung sejauh mana aspirasi kalian sudah kami bawah.

Aliansi Cipayung yang terdiri dari beberapa gabungan organisasi mahasiswa di Sulut adalah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), membawah 6 poin sebagai pernyataan aspirasi untuk disampaikan kepada pemerintah, adapun tuntutan itu adalah sebagai berikut :

1. Mendesak Pemerintah mencabut kebijakan kenaikan BBM.

2. Mendesak Pemerintah menindak tegas mafia tambang dan migas.

3. Menolak pasal-pasal  yang bermasalah di RUU KUHP.

4. Meminta Pemerintah melakukan transparansi dan optimalisasi pajak negara.

5. Mendesak Pemerintah untuk memberikan sanksi terhadap perguruan tinggi yang tidak menerapkan Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021.

6. Mendesak Polda Sulut untuk meningkatkan KAMTIBMAS di Sulut dan menyelesaikan kasus secara Tegas, Adil, dan sesuai prosedur.

Kerjasama Anggota DPRD Sulawesi Utara dan Aparat Kepolisian bersama para koordinator aksi demonstrasi maka keributan yang terjadi dapat ditanganni dengan arif dan bijaksana.

Bapemperda DPRD Jatim Diterima CNR

Postkota.co.id– Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Utara Careig.N.Runtu, menerima kunjungan kerja dari Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), di ruang rapat serba guna DPRD Sulut, Selasa (19/7/2022).

Dr.Ir.Daniel Rohi ,M. Eng. Sc. Jpm, Memimpin Rombongan DPRD Jatim, melakukan kunjungan kerja Bapemperda Provinsi Jatim di Sulut. Daniel Rohi menjelaskan maksud dan tujuan dari Bapemperda Jatim mengunjungi Sulut, Kami dari DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Bapemperda datang berkunjung dalam rangka mendapatkan informasi dan masukan terkait Bapemperda kerjasama antar daerah yang akan kami buat.

Sementara itu CNR saat ditemui awak media pada saat selesai rapat dengan Bapemperda Jatim, mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan kerjasama antar daerah. Kedatangan teman-teman dari DPRD Jatim khususnya Bapemperda Jatim adalah ingin melihat seperti apa, apakah ranperda ini sudah diberlakukan atau belum. Tetapi khusus Sulut ranperda terkait dengan kerjasama antar daerah baru sebatas peraturan kepala daerah dan belum sampai pada tahapan peraturan daerah,” tutur CNR

Contoh kerjasama antara Sulawesi Utara, Maluku, Papua dan Sulawesi Tengah, di perairan atau kelautan. Salah satu contoh dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dibuat belum sampai pada Perda adalah bagaimana untuk meminimalisir para pencuri-pencuri ikan yang ada di laut Sulawesi maupun di tempat-tempat lain, CNR, berharap  dengan tingkat kebutuhan yang lebih meningkat, dari peraturan kepala daerah ke depan ini bisa ditingkatkan menjadi peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Adapun rapat kunjungan kerja ini Careig N. Runtu, SIP, didampingi anggota Yusra Alhabsyi dan dihadiri oleh sekretaris DPRD Sulut, Glady Kawatu, SH, MSi.

Opini Oleh : Angelo P Th Uno

Miras Pemicu Kriminalitas di sulut???

Tingkat kriminalitas di Sulut cukup memprihatinkan. Pasalnya, pelaku kriminalitas di Sulut didominan para anak muda bahkan ada masih duduk dibangku sekolah SMA/SMK yang masih mencari jati dirinya.
Beberapa kasus kriminal yang terjadi di wilayah Sulut dipicu dengan minuman keras (miras).

inst; Sejumlah Siswa/i SMK terjaring oprasi Miras


Bagaimana bisa miras menjadi penyebab bertambahnya angka kriminal di Sulut?
Seperti kejadian yang terjadi di kota Manado pada tahun 2022, kasus pembunuhan yang membuat korban tewas di lokasi kejadian perkara, hanya karena mereka sudah mengkonsumsi minuman keras.
Tentunya, hal ini harus diwaspadai bagi orang tua, agar anaknya tidak terjerumus dalam kongkow2 dan sudah mengkonsumsi miras.

Peran para tokoh lintas agama punya berpengaruh besar dalam menyampaikan soal bahaya miras bagi pemuda gereja atau Mesjid .


Sebagai barang bukti miras sangat mudah didapatkan di wilayah Sulut ini. Meski pihak kepolisian sudah berusaha melakukan razia miras, namun mereka tetap dengan mudah mendapatkan minuman yang membahayakan jika dikonsumsi sudah berlebihan.
Untuk itu, produksi miras di Sulut dan pendistribusiannya harus tepat sasaran, dan kewaspadaan dari keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat harus ditingkatkan, agar tidak ada lagi korban- korban miras. Dan tentunya tingkat kriminalitas semakin menurun.
Semoga

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.