Wabup Vanda Sarundajang “Gaspol” Evaluasi MCSP-RBS 2026, OPD Diminta Serius Soal Pelaporan

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TONDANO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa memperketat pengawasan terhadap progres pelaporan program pemerintahan. Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., memimpin langsung rapat evaluasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Risk Based Surveillance (RBS) Tahun 2026, Kamis (3/9/2026).

Rapat yang digelar di Ruang Kerja Wakil Bupati tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi progres pelaporan masing-masing perangkat daerah sekaligus memastikan mekanisme monitoring dan pengawasan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Wabup Vanda memberikan perhatian serius terhadap aspek pelaporan dan pengawasan. Menurutnya, data serta progres yang disampaikan setiap perangkat daerah menjadi bagian penting dalam mengukur kinerja sekaligus memastikan pelaksanaan program pemerintahan berjalan secara efektif dan terukur.

“Pelaporan harus menjadi perhatian serius. Data yang disampaikan harus jelas, akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” demikian penekanan dalam evaluasi tersebut.

Rapat dihadiri Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, BKPSDM, Bappelitbangda, Bapenda, Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dukcapil, Perkim, PMPTSP, Kominfo, Dinas Pendidikan, PUPR, Satpol-PP, Kabag PBJ, Kabag Hukum serta Kabag Prokopim.

Kehadiran jajaran perangkat daerah tersebut menunjukkan bahwa evaluasi MCSP-RBS bukan sekadar agenda administratif. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Minahasa untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan terhadap berbagai potensi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui evaluasi secara berkala, Pemkab Minahasa mendorong setiap perangkat daerah agar bekerja berdasarkan target, menyampaikan pelaporan secara tertib dan transparan, serta segera melakukan pembenahan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program.

Dengan dipimpin langsung oleh Wabup Vanda Sarundajang, pengawasan terhadap progres pelaporan perangkat daerah kini menjadi perhatian serius. Pesannya jelas: pelaporan bukan sekadar formalitas, tetapi bagian penting dari pertanggungjawaban kinerja pemerintahan.

Bupati Robby Tinjau Produksi Pupuk Organik dan Pelatihan Keterampilan, Dorong Penguatan Pertanian dan SDM Minahasa

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., melakukan peninjauan langsung terhadap proses produksi Pupuk Organik Granul serta aktivitas PT. Global Harmoni Mekanika (GHM) Skill Training, Kamis (3/9/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam melihat potensi pengembangan sektor pertanian sekaligus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Robby melihat secara langsung tahapan produksi pupuk organik granul, mulai dari proses pengolahan bahan baku hingga menghasilkan produk yang siap dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pertanian.

Menurutnya, pengembangan pupuk organik memiliki prospek penting dalam mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan. Selain membantu menjaga kualitas dan kesuburan tanah, penggunaan pupuk organik juga dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.

Tidak hanya sektor pertanian, Bupati Robby juga meninjau aktivitas di PT. Global Harmoni Mekanika melalui LPK GHM Skill Training. Lembaga pelatihan ini dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat, khususnya dalam mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

Bupati Robby menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, masyarakat yang memiliki keterampilan dan kompetensi akan lebih mampu memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang tersedia.

“Pengembangan potensi daerah harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat akan semakin siap memanfaatkan peluang dan ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujar Bupati Robby.

Peninjauan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab Minahasa untuk melihat peluang kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen untuk terus mendorong inovasi di bidang pertanian serta memperluas akses peningkatan keterampilan bagi masyarakat. Dengan demikian, potensi lokal diharapkan dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa.

Inspektorat Minahasa Bentuk Tim Gerak Cepat, Perkuat Pengawasan dan Respons Aduan Masyarakat

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Inspektorat Kabupaten Minahasa terus memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Langkah tersebut dilakukan tidak hanya melalui program kerja pengawasan tahunan (PKPT), tetapi juga dengan membangun mekanisme respons cepat terhadap berbagai informasi dan pengaduan yang berkembang di tengah masyarakat.

Inspektur Kabupaten Minahasa, Vecky Tanor, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/9/2026), mengatakan seluruh kegiatan pengawasan Inspektorat telah diprogramkan melalui PKPT. Namun, di luar agenda tersebut, Inspektorat juga memiliki kewajiban menindaklanjuti berbagai tugas dan informasi yang membutuhkan respons cepat.

“Di Inspektorat memang kami melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan. Semua terprogram lewat PKPT atau Program Kerja Pengawasan Tahunan. Tetapi ada juga tugas-tugas lainnya yang harus kami tindaklanjuti,” ujar Tanor.

Menurutnya, pengawasan juga berkaitan dengan berbagai agenda pencegahan korupsi yang didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Monitoring Center for Prevention (MCP) yang mencakup tujuh area intervensi.

Saat ini, kata Tanor, pihaknya sementara melakukan pengumpulan data yang nantinya akan dilaporkan kepada KPK. Selain itu, Inspektorat juga tengah mendorong penguatan integritas aparatur dan perangkat daerah melalui program pencegahan korupsi.

“Sekarang kita berpacu dengan program dari KPK tentang integritas, supaya tercipta perangkat daerah yang benar-benar anti korupsi. Ini yang sementara kami upayakan bersama,” katanya.

Tanor menegaskan upaya tersebut mendapat dukungan dari pimpinan daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Minahasa. Dukungan tersebut, menurutnya, juga mendorong Inspektorat untuk terus menghadirkan inovasi dalam menjalankan tugas pengawasan.

Bentuk Tim Gerak Cepat

Salah satu inovasi yang baru dibentuk Inspektorat adalah Tim Gerak Cepat. Tim ini dipersiapkan menjadi motor penggerak dalam merespons berbagai informasi yang masuk kepada Inspektorat, baik yang berasal dari media sosial, laporan masyarakat secara langsung maupun sumber informasi lainnya.

“Baru-baru ini kami membentuk Tim Gerak Cepat melalui surat keputusan Inspektorat. Mereka menjadi motor penggerak untuk merampungkan segala sesuatu yang berhubungan dengan informasi yang didapat oleh tim di lapangan,” jelasnya.

Dengan keberadaan tim tersebut, setiap informasi yang dinilai membutuhkan penanganan segera dapat langsung diverifikasi dan diklarifikasi di lokasi kejadian.

Tanor mengatakan langkah itu penting, terutama ketika informasi tersebut berkaitan dengan pelayanan publik.

“Kalau ada indikasi, langsung ditindaklanjuti. Tim langsung turun mengklarifikasi di lokasi kejadian. Apalagi yang berkaitan dengan pelayanan publik kepada masyarakat, ini yang harus kita amankan bersama,” tegasnya.

Ia menambahkan, orientasi pengawasan Inspektorat saat ini tidak semata-mata mencari kesalahan perangkat daerah. Lebih jauh, pengawasan diarahkan untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat atau dampak nyata bagi masyarakat.

“Sekarang tugas Inspektorat sebenarnya bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi bagaimana kita melihat program kegiatan yang dilaksanakan itu memiliki dampak bagi masyarakat,” ungkap Tanor.

Masyarakat Didorong Berani Melapor

Selain Tim Gerak Cepat, Inspektorat Minahasa juga menyiapkan inovasi WASPADA, sebagai sarana penyampaian informasi atau laporan masyarakat secara elektronik.

WASPADA diarahkan sebagai mekanisme whistleblowing system untuk menampung berbagai informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Ini salah satu inovasi juga yang namanya WASPADA. Sistem ini untuk pengawasan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat,” jelasnya.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat menyampaikan informasi yang mereka ketahui kepada Inspektorat untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengawasan.

Tanor berharap keberadaan WASPADA dan Tim Gerak Cepat dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.

“Harapannya, apa yang kita lakukan bukan hanya terlihat programnya dan bisa dilaksanakan, tetapi benar-benar punya impact atau dampak kepada masyarakat,” pungkasnya.

Dengan penguatan pengawasan berbasis respons cepat dan keterlibatan masyarakat, Inspektorat Minahasa menargetkan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin transparan, responsif, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Panen Bawang Merah di Langowan, Wabup Vanda Sarundajang Dorong Ketahanan Pangan dan Kendalikan Inflasi

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., menghadiri panen komoditas bawang merah di Desa Winebetan, Kecamatan Langowan Selatan, dan Desa Taraitak, Kecamatan Langowan Utara, Rabu (2/9/2026).

Kegiatan panen tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat sektor pertanian, meningkatkan ketersediaan pangan, sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Karena itu, peningkatan produksi di tingkat petani diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi tekanan terhadap harga komoditas pangan di pasaran.

Dalam kegiatan tersebut, Wabup Vanda Sarundajang turut meninjau langsung hasil panen bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa. Kegiatan ini juga dihadiri Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara, Purwanto.

Kehadiran Bank Indonesia mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong penguatan produksi komoditas pangan lokal.

Pemerintah Kabupaten Minahasa terus mendorong pengembangan sektor pertanian dengan mengoptimalkan potensi daerah dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pengembangan komoditas hortikultura, termasuk bawang merah, menjadi bagian penting dalam strategi memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

Panen di Desa Winebetan dan Desa Taraitak juga menunjukkan bahwa penguatan ketahanan pangan daerah membutuhkan kerja nyata hingga di tingkat petani. Dukungan pemerintah serta sinergi dengan berbagai pihak diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi bawang merah secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan tersebut, Wabup Vanda Sarundajang didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pangan, Plt. Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bagian Perekonomian, serta para Camat Langowan Utara, Langowan Timur, Langowan Selatan, dan Langowan Barat.

Dengan peningkatan produksi dan kolaborasi lintas sektor, bawang merah diharapkan tidak hanya mampu memperkuat ketersediaan pangan di Minahasa, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Minahasa Lantik 56 Pejabat Eselon III dan IV, Tekankan Disiplin, Integritas dan Pelayanan Publik

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali melakukan penataan dan penyegaran birokrasi. Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP, melantik dan mengambil sumpah/janji sejumlah pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Rabu (2/9/2026), sekitar pukul 09.00 WITA. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Minahasa, jajaran pejabat pemerintah daerah, rohaniawan, serta para pejabat yang baru dilantik.

Dalam pelantikan tersebut, tercatat 11 pejabat eselon III dan 45 pejabat eselon IV dilantik serta pengisian pelaksana tuga eselon dua sebanyak 2 orang kadis Pertanian dan Kasat sat pol PP dan plt hukum tua sebanyak 2 orang. untuk mengisi sejumlah posisi dalam struktur pemerintahan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi atau kewenangan, melainkan sebuah amanah yang harus diterjemahkan melalui kerja nyata dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia meminta para pejabat administrator dan pengawas mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan hingga tingkat pelaksanaan, sekaligus memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jabatan yang diberikan ini adalah berkat. Karena itu harus disyukuri dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Bupati.

Menurutnya, sedikitnya terdapat sejumlah prinsip yang harus menjadi pegangan para pejabat dalam melaksanakan tugas.

Pertama, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kedua, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, membangun kerja sama dan komunikasi yang baik dengan seluruh rekan kerja. Keempat, bekerja berdasarkan target dan hasil yang jelas.

“Jangan hanya bertanya apa yang saya dapatkan dari jabatan ini. Tanamkan dalam diri kita, apa yang dapat saya berikan melalui jabatan ini kepada masyarakat,” ujar Bupati.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga netralitas, profesionalitas, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dinilai penting agar kepentingan pribadi maupun kelompok tidak mengganggu pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik.

Bupati mengatakan, penataan kepegawaian akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat kemajuan Kabupaten Minahasa. Menurutnya, proses tersebut harus dilakukan berdasarkan kemampuan, kompetensi dan kebutuhan organisasi.

“Bukan berarti kita semua sempurna. Saya sebagai Bupati juga masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu, penataan kepegawaian akan terus kita perbaharui untuk kemajuan Kabupaten Minahasa,” katanya.

Ia pun meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, memahami aturan serta memberikan kinerja terbaik bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Dua Pejabat Ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas

Selain pelantikan pejabat administrator dan pengawas, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan penunjukan pelaksana tugas pada sejumlah jabatan pemerintahan.

Salah satunya, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Penugasan tersebut dilaksanakan di samping jabatan definitifnya dan berlaku sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Selain itu, Sekretaris Dinas Pertanian juga ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, sembari tetap melaksanakan tugas sebagai sekretaris dinas.

Penugasan tersebut dilakukan untuk memastikan roda organisasi dan pelayanan pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan hingga ditetapkannya pejabat definitif.

Dalam kesempatan yang sama, turut diserahkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) kepada pejabat yang ditugaskan melaksanakan tugas pemerintahan di tingkat desa.

Seluruh pejabat yang menerima amanah tersebut diminta melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sungguh-sungguh serta memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Bupati Minahasa.

Menutup sambutannya, Bupati kembali mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik.

“Segera beradaptasi, pahami tugas dan tanggung jawab, serta berikan yang terbaik bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dan seluruh masyarakat,” tandasnya.

Awali September, Bupati Robby Dondokambey Tekankan Disiplin ASN dan Waspada Kebakaran

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Mengawali aktivitas pemerintahan pada September 2026, Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., memimpin Apel Kerja Awal Bulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, Rabu (2/9/2026).

Apel yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Minahasa tersebut diikuti Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., MAP., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si., bersama jajaran pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Minahasa.

Turut hadir Asisten I Drs. Riviva Maringka, M.Si., Asisten II Dr. Arody Tangkere, MAP., Asisten III Ir. Jani Moniung, para kepala perangkat daerah, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh ASN Pemkab Minahasa.

Apel diawali dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat kepada sejumlah ASN Pemkab Minahasa. SK tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Robby Dondokambey kepada para ASN penerima.

Dalam arahannya, Bupati Robby menegaskan bahwa apel awal bulan harus menjadi momentum bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk melakukan evaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia meminta seluruh ASN untuk terus memperkuat disiplin, integritas, profesionalisme, serta etos kerja. Menurutnya, kualitas kinerja aparatur akan berpengaruh langsung terhadap optimalisasi pelayanan publik.

“Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga kekompakan, serta memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Bupati.

Selain menyoroti kedisiplinan dan kinerja aparatur, Bupati Robby turut mengingatkan seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran seiring kondisi cuaca yang semakin panas dan kering.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kebakaran, baik di kawasan hutan dan lahan, perkebunan, maupun lingkungan permukiman.

Karena itu, Bupati meminta seluruh perangkat pemerintah meningkatkan kewaspadaan sekaligus mengedukasi masyarakat agar menghindari berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

“Kiranya jajaran pemerintah hingga masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Jangan melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, termasuk membakar sampah di lokasi yang berisiko menimbulkan api menjalar,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan masyarakat yang beraktivitas di kawasan perkebunan agar memastikan tidak ada sumber api yang tertinggal. Masyarakat diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di area yang ditumbuhi rumput dan vegetasi kering.

“Kiranya kewaspadaan tersebut dapat menjadi gerakan bersama untuk mencegah terjadinya kebakaran yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan,” tambahnya.

Melalui Apel Kerja Awal Bulan September ini, Pemkab Minahasa menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat disiplin dan kinerja aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan di tengah masyarakat.

Pemkab dan DPRD Minahasa Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026, Fokus pada Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa yang digelar di Ruang Sidang DPRD Minahasa, Selasa (1/9/2026).

Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi agenda Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2026.

Hadir dalam rapat tersebut Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., bersama Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.AP.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Franky Wolayan, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Putri M. Pontororing, S.E., dan Adrie Kamasi, S.H., M.H.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyelarasan kebijakan pembangunan dengan penganggaran daerah. Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Pemkab Minahasa sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Minahasa.

Menurutnya, pembahasan dan penyepakatan perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Pemerintah daerah bersama DPRD terus membangun sinergi dalam memastikan setiap kebijakan anggaran dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Minahasa,” ujar Dondokambey.

Sementara itu, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyatakan dukungannya terhadap proses pembahasan dan penyepakatan perubahan kebijakan anggaran daerah. Ia berharap seluruh program yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara optimal dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Minahasa atau yang mewakili, anggota DPRD Kabupaten Minahasa, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, Tim Ahli/Pakar DPRD Kabupaten Minahasa, serta perwakilan instansi vertikal.

Melalui kesepakatan tersebut, Pemkab Minahasa dan DPRD kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik demi mewujudkan Minahasa yang semakin maju dan sejahtera.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.