Advetorial

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA- Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP, bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS, memimpin langsung Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Minahasa yang digelar di ruang kerja Bupati, Selasa (9/9/2025).

Rapat strategis ini dihadiri Ketua DPRD Minahasa Drs. Robby Longkutoy, MM, Kapolres Minahasa AKBP Steven J. R. Simbar, SIK, Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf. Bona Ventura, serta unsur Forkopimda lainnya. Hadir pula perwakilan dari Kejari Minahasa, Polresta Manado, Kodim 1309 Manado, Polres Tomohon, Sekda Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, Koordinator BIN, hingga Ketua FKUB Minahasa.

Dalam arahannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan pentingnya soliditas seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah.

“Agenda rapat ini membahas situasi nasional dan sosial kemasyarakatan, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, kondusifitas wilayah, serta dukungan terhadap program pekan kebersihan yang telah dilaunching. Selain itu, sinergitas pembangunan di Kabupaten Minahasa juga menjadi fokus utama,” ujar Bupati Dondokambey.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Vanda Sarundajang turut memberi arahan agar setiap instansi saling menopang, terutama dalam mendukung program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat ini, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Bagian Prokopim Setda Minahasa serta sejumlah Kepala OPD Minahasa.

MIANAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID -Warga Desa Kalasey II, Kecamatan Mandolang, datang menggelar aksi demo damai. Mereka datang bukan untuk membuat kerusuhan, melainkan membawa satu suara bulat: meminta agar Ferdy Takser kembali menjabat sebagai Hukum Tua desa mereka.Senin (01 / 09/25) di halaman kantor Bupati Minahasa.

Aksi ini berlatar belakang  dari mundurnya Ferdy Takser setelah lima bulan memimpin. Warga menilai, tekanan demi tekanan yang dialaminya membuat Ferdy harus mengambil langkah mundur. Namun, bagi masyarakat Kalasey II, Ferdy bukan hanya seorang pemimpin—ia dianggap sosok pemersatu, bijak, dan mampu merangkul semua pihak.

Kami tidak mau lagi dipimpin Plt Hukum Tua yang otoriter. Kami butuh pemimpin seperti Pak Ferdy yang bisa menyatukan masyarakat Kalasey II,” tegas salah satu warga yang ikut aksi,

Aksi yang berlangsung damai itu mendapat respon langsung dari Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, yang didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, Sekda Lynda Watania, dan jajaran pejabat Pemkab Minahasa. Robby menyampaikan bahwa suara rakyat adalah amanah yang tidak bisa diabaikan.

Pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi ini dengan langkah-langkah yang tepat. Kami minta warga tetap menjaga keamanan dan ketertiban, serta menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada pemerintah,” ujar Bupati dengan tegas.

Momen krusial terjadi ketika perwakilan warga dipersilakan masuk ke ruang kerja Bupati. Di hadapan mereka, Robby menyampaikan komitmennya: Ferdy Takser akan dikembalikan untuk melanjutkan tugas sebagai Hukum Tua Desa Kalasey II.

Sontak, janji itu menjadi kabar gembira bagi warga. Mereka pun meninggalkan Kantor Bupati Minahasa dengan tertib, membawa senyum lega karena aspirasi mereka akhirnya diakomodasi pemerintah.

Aksi ini berlangsung aman dan tertib berkat pengamanan ketat dari Polres Minahasa, Kodim 1302, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Demo damai Kalasey II pun tercatat sebagai bukti nyata bahwa suara rakyat bisa tersampaikan tanpa kekerasan, dan pemerintah pun bisa hadir sebagai penengah yang adil

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si., MAP, menghadiri Kunjungan Kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Nusron Wahid, S.S., M.Si., yang dilaksanakan di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Kamis (17/7/2025).

Kunjungan kerja tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Kebijakan dan Layanan Pertanahan serta Tata Ruang Provinsi Sulawesi Utara serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dengan sejumlah organisasi keagamaan terkait legalitas tanah dan wakaf.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Robby Dondokambey menerima langsung sertifikat tanah dari Menteri ATR/BPN RI sebagai perwakilan dari kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Menteri Nusron Wahid dalam sambutannya menegaskan bahwa MoU ini merupakan langkah konkret dalam mempercepat pencatatan dan perlindungan aset lembaga keagamaan di seluruh Indonesia.

“Saat ini baru 32 persen lembaga keagamaan yang tercatat memiliki sertifikat tanah. Artinya, masih ada sekitar 62 persen yang belum terdata. Ini harus kita selesaikan secara serius,” tegas Menteri Nusron.

Ia menambahkan bahwa lembaga keagamaan diperbolehkan memiliki sertifikat hak milik, asalkan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Dirinya juga mengingatkan agar seluruh sertifikat wakaf yang belum diperbarui segera dimutakhirkan di kantor BPN untuk menghindari sengketa dan tumpang tindih data kedepan.

“Kami tidak ingin ada lagi konflik kepemilikan lahan akibat data yang tidak akurat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat penting untuk menyelesaikan persoalan ini,” tandasnya.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dan pemaparan mendetail dari Menteri Nusron Wahid, terutama dalam hal pengelolaan dan legalisasi aset yang dimiliki oleh Pemprov, Pemkab, dan Pemkot.

“Kami mendukung penuh langkah strategis ini dan siap berkolaborasi agar proses sertifikasi tanah di Kabupaten Minahasa, termasuk milik lembaga keagamaan, dapat dituntaskan secara menyeluruh,” ungkap Bupati RD.

Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Stevanus, SE, Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, jajaran Forkopimda Sulut, para Bupati dan Walikota se-Sulut, Kepala Kanwil BPN Prov. Sulut, Kepala BPN Kabupaten/Kota, serta pimpinan gereja dan masjid yang menjadi mitra dalam penandatanganan MoU.

Bupati RD dalam kegiatan ini turut didampingi oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Minahasa Jeffry Tangkulung, SH., MAP dan Kepala Bagian Prokopim Ricky Laloan.

MINAHASA,POSKOTANEWS.CO.ID – Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, secara resmi melantik 204 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa pada Kamis (17/7/2025).

Acara yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Minahasa ini dirangkaikan dengan apel KORPRI bulan Juli dan penyerahan sejumlah penghargaan penting bagi Pemkab Minahasa.

Dalam upacara tersebut, Bupati Dondokambey bertindak sebagai Inspektur Upacara dan secara langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan P3K. Sebanyak 204 P3K hadir mengikuti prosesi pengambilan sumpah/janji, penandatanganan berita acara, dan penandatanganan perjanjian kerja.

Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menekankan pentingnya loyalitas, dedikasi, dan profesionalisme.

“Ini adalah buah dari perjuangan, kesabaran, dan doa yang panjang,” ujar Bupati, mengingatkan para P3K untuk menjadi bagian dari birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Tak hanya pelantikan, momentum ini juga menjadi momentum penyerahan berbagai penghargaan dan agenda strategis lainnya.

Bupati menyerahkan secara simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada 227 desa di Kabupaten Minahasa melalui para camat.

Langkah ini, kata Bupati, adalah upaya strategis meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Prestasi Minahasa tak berhenti di situ, Kabupaten ini diganjar Juara Harapan II Paritrana Award 2024 dari BPJS Ketenagakerjaan, sebuah bukti nyata komitmen dalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.

Di sektor kesehatan, khususnya penanganan stunting, Minahasa patut berbangga. Penghargaan dari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara mengukuhkan posisi Minahasa sebagai Daerah Terbaik Harapan III (Peringkat 6 se-Sulawesi Utara) dengan capaian prevalensi stunting 19,4%.

Berbagai penghargaan ini, ditegaskan Bupati Dondokambey, adalah cerminan dari kerja keras, kolaborasi, dan integritas seluruh jajaran Pemkab Minahasa.

“Ini menjadi sinyal kuat bahwa kita berada di jalur yang tepat. Namun, saya tegaskan bahwa tantangan ke depan masih besar. Kita tidak boleh cepat berpuas diri,” ujarnya, sembari mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan penghargaan ini sebagai “bahan bakar semangat” untuk terus bekerja lebih baik.

Tak lupa, Bupati menyampaikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesebelas kalinya secara berturut-turut. Ini, menurutnya, adalah buah dari kinerja apik seluruh perangkat daerah, camat, lurah, dan hukum tua.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh anggota Korpri untuk memperteguh komitmen membangun budaya kerja yang inovatif, adaptif, dan responsif. “Mari kita jadikan Kabupaten Minahasa sebagai contoh birokrasi yang sehat, maju, dan melayani,” pungkasnya, diiringi ucapan selamat ulang tahun ke-57 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, yang turut hadir bersama jajaran pejabat eselon II dan III

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID  — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II yang digelar di Ruang Sidang DPRD Minahasa, Selasa (15/7/2025).

Pembahasan Ranperda Melalui Proses Mendalam
Sebelum disetujui, Ranperda ini telah melalui kajian dan pembahasan intensif oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Ansye Taniowas, SE, mewakili Banggar, menyampaikan bahwa hasil pembahasan menyimpulkan Ranperda layak ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Beberapa fraksi menyampaikan pandangan akhirnya:

Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya evaluasi penyerapan anggaran, penanganan masalah sampah melalui pengadaan kendaraan dan tenaga kerja, serta perbaikan infrastruktur yang rusak. Meski menyampaikan catatan, fraksi ini menyetujui Ranperda.

Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan anggaran. Mereka juga mendorong pengelolaan aset daerah yang baik serta penegakan hukum dalam pertanggungjawaban APBD.

Fraksi PDI Perjuangan, melalui Leony Liontin Mongi, menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda.

Usai pandangan fraksi, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Kesepakatan ini menandai bahwa kedua pihak telah menyetujui Ranperda menjadi Peraturan Daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey mengungkapkan rasa syukur atas selesainya pembahasan Ranperda. Ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD adalah kewajiban moral dan konstitusional, sekaligus wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Minahasa atas dedikasi dalam mengawal proses pembahasan secara objektif dan bertanggung jawab.

“Masukan dan rekomendasi akan kami tindak lanjuti sebagai wujud komitmen membangun Minahasa yang berpusat pada kesejahteraan rakyat,” ujar Bupati.

Ia juga mengumumkan bahwa Minahasa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesebelas kalinya berturut-turut, sebagai bukti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut Hari Pengucapan Syukur pada 20 Juli 2025 dengan semangat mempererat iman dan menjaga warisan budaya Minahasa.

Rapat paripurna ditutup oleh Ketua DPRD Minahasa, Drs. Robby Longkutoy, MM, yang mengimbau masyarakat agar merayakan Pengucapan Syukur secara sederhana, namun penuh makna.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Minahasa, Drs. Robby Longkutoy, MM, didampingi Wakil Ketua I, Putri Pontororing, dan Wakil Ketua II, Adrie Kamasi. Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., didampingi Wakil Bupati, Vanda Sarundajang, S.S., serta Sekda, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, Forkopimda, dan jajaran Pemkab Minahasa.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID— Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta jajaran instansi terkait, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tradisional Tondano, Selasa (15/7/2025). Sidak ini dilakukan guna memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang perayaan Hari Pengucapan Syukur Minahasa.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, perwakilan Kodim 1302/Minahasa, Kapolsek Tondano, Kasat Reskrim Polres Minahasa, serta sejumlah pejabat Pemkab Minahasa. Kehadiran lintas sektor ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah.

Dalam pemantauannya, Bupati Robby Dondokambey menyebut harga komoditas utama seperti beras, minyak goreng, bawang merah, cabai (rica), dan tomat (Barito) mengalami fluktuasi, namun masih dalam batas wajar.

“Kami akan terus memantau pasar dan harga-harga kebutuhan pokok, terutama menjelang Hari Pengucapan Syukur,” tegas Bupati.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar menyambut Hari Pengucapan Syukur dengan kesederhanaan dan tidak bersikap konsumtif secara berlebihan.

“Dalam kondisi saat ini, kita harus menyesuaikan diri. Tidak perlu boros, yang penting maknanya tetap syukur kepada Tuhan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, sejumlah pedagang menyampaikan keluhan terkait kondisi atap pasar yang bocor. Menanggapi hal ini, Bupati berjanji akan melakukan perbaikan tahun ini meskipun belum mencakup keseluruhan area pasar.

“Beberapa bagian yang kami lihat memang tidak layak lagi untuk aktivitas jual beli. Ini akan jadi perhatian kami,” tambahnya.

Selain infrastruktur, para pedagang juga mengusulkan penataan ulang sistem pasar agar suasana berjualan dan berbelanja lebih nyaman dan tertata.

Terkait harga bahan pokok, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa secara umum masih tergolong normal berdasarkan hasil evaluasi tim di lapangan.

“Seperti harga beras yang kita cek langsung ke pedagang, masih sesuai harga pasar,” jelasnya.

Ia menambahkan, sidak seperti ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menekan potensi inflasi serta memastikan distribusi barang tetap lancar menjelang hari besar keagamaan dan adat seperti Hari Pengucapan Syukur.

Sejumlah pedagang juga mengakui bahwa kenaikan harga mulai terasa sejak pekan lalu, namun masih dalam batas toleransi.