Sekda Minahasa Jadi Narasumber Siaran Luar Studio RRI Manado, Bahas Pilhut 2026 yang Jujur dan Adil

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Tondano – Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, menjadi narasumber dalam Siaran Luar Studio Radio Republik Indonesia (RRI) Manado dengan topik “Menuju Pemilihan Hukum Tua Minahasa Tahun 2026 yang Jujur dan Adil”. Kegiatan ini digelar di Taman God Bless, Lapangan Sam Ratulangi, Tondano, Senin (2/2/2026).

Dalam siaran tersebut, Sekda Lynda Watania menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Tahun 2026 yang demokratis, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan. Menurutnya, Pilhut merupakan bagian penting dari proses demokrasi di tingkat desa yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan penjamin agar seluruh tahapan Pilhut dapat berjalan dengan baik, tertib, dan bebas dari intervensi. Hal yang paling penting adalah menjaga netralitas aparatur serta mendorong partisipasi aktif masyarakat,” ujar Sekda.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan persatuan, sehingga proses demokrasi di desa dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar berasal dari pilihan rakyat.

Selain Sekda, hadir pula sebagai narasumber Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Komisi I, Rio Rindengan. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya fungsi pengawasan serta peran legislatif dalam mendukung regulasi dan pelaksanaan Pilhut agar berjalan sesuai aturan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Siaran luar studio ini disiarkan secara langsung oleh RRI Manado dan mendapat perhatian dari masyarakat yang hadir di lokasi. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan dan staf RRI Manado yang mendukung kelancaran acara.

Melalui dialog interaktif ini, diharapkan masyarakat Minahasa semakin memahami mekanisme serta pentingnya Pemilihan Hukum Tua yang jujur dan adil demi kemajuan desa dan daerah ke depan.

RS Siloam Sonder Perkuat Transformasi Digital, Bridging BPJS Kesehatan Hadirkan Layanan Cepat dan Transparan

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA ,POSTKOTANEWS.CO.ID  — Rumah Sakit Siloam Sonder terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital layanan kesehatan nasional melalui implementasi bridging system antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) dan sistem BPJS Kesehatan. Integrasi ini dinilai membawa dampak nyata bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya dalam hal kecepatan, efisiensi, dan transparansi pelayanan.
Direktur RS Siloam Sonder, Dr. Daud Alexander Kiroyan, M.Kes, menyampaikan bahwa penerapan bridging system ini merupakan langkah strategis sekaligus visioner dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan modern.
“Manfaat bridging system bagi peserta sangat nyata. Pelayanan menjadi jauh lebih cepat, efisien, dan transparan. Peserta tidak perlu lagi melakukan entri data berulang, antrean lebih terstruktur melalui sistem antrean online, serta proses administrasi pendaftaran hingga pencetakan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) menjadi lebih singkat,” ujar Dr. Daud.
Lebih dari sekadar pemenuhan regulasi, integrasi SIM RS dengan aplikasi BPJS Kesehatan melalui teknologi bridging disebut sebagai bukti komitmen RS Siloam Sonder dalam mendukung keberlanjutan Program JKN yang berorientasi pada pasien (patient-centered care).
Dengan sistem yang terhubung secara real time, pasien kini merasakan kemudahan sejak awal proses layanan. Verifikasi kepesertaan, rujukan, hingga administrasi klaim dapat dilakukan lebih cepat, sehingga mampu menekan antrean dan waktu tunggu. Selain itu, transparansi biaya juga semakin terjamin karena pasien dapat memantau riwayat layanan dan pembiayaannya melalui aplikasi BPJS Kesehatan.
Dari sisi manajemen rumah sakit, implementasi bridging memberikan dampak signifikan terhadap akurasi dan kualitas data. Potensi kesalahan administrasi dapat diminimalkan, sementara proses pembayaran klaim menjadi lebih cepat dan tertata. Hal ini turut mendukung keberlangsungan operasional rumah sakit secara berkelanjutan (sustainability).
Komitmen tersebut mendapat pengakuan melalui penghargaan yang diterima RS Siloam Sonder atas implementasi bridging system BPJS Kesehatan. Capaian ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kolaborasi yang tinggi terhadap kebijakan nasional, sekaligus keberhasilan rumah sakit dalam mengadopsi inovasi teknologi secara efektif.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama seluruh tim yang mampu menjembatani kebutuhan teknis dan operasional layanan kesehatan,” tambah Dr. Daud.
Lebih jauh, keberhasilan implementasi bridging system di RS Siloam Sonder dinilai turut berkontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan nasional. Data layanan yang terintegrasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence-based policy), meningkatkan mutu pelayanan melalui interoperabilitas sistem, serta mendorong efisiensi anggaran BPJS Kesehatan dengan mengurangi potensi kecurangan dan duplikasi klaim.
Dengan capaian tersebut, RS Siloam Sonder diharapkan dapat menjadi benchmark bagi rumah sakit lain dalam mengembangkan integrasi layanan digital, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi.

Wakil Bupati Minahasa Hadiri Rakor Percepatan Program Makan Bergizi Gratis se-Sulut

Berita, Manado, Minahasa|oleh

MANADO,POSTKOTANEWS.CO.ID- Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara yang bertempat di Ruang Rapat Lantai 6, Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Acara ini diadakan pada hari Kamis dan dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH.

Rakor ini bertujuan untuk menyinergikan langkah antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mempercepat implementasi Program MBG, yang menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan gizi dan kualitas kesehatan masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa Program MBG dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa program ini adalah salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menciptakan generasi yang sehat.

Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara, Christiano Talumepa, SH, M.Si, serta para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Provinsi Sulawesi Utara. Kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak menjadi fokus utama dalam upaya menyukseskan program ini.

Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, dalam pernyataannya menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap pelaksanaan Program MBG. Ia menegaskan bahwa daerahnya bertekad untuk berperan aktif dalam menunjang kesuksesan program nasional ini di wilayah Minahasa.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pangan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, yang merupakan perangkat daerah kunci dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat lokal. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan gizi masyarakat dan kualitas pendidikan di Kabupaten Minahasa.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah gizi buruk dan anemia di kalangan anak-anak, serta mendorong mereka untuk mendapatkan nutrisi yang cukup demi masa depan yang lebih baik.

Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Hadiri Ibadah Penghiburan Atas Meninggalnya Alm. Max Pangkerego

Berita, Minahasa, Minahasa Tenggara|oleh

MITRA,POSTKOTANEWS.CO.ID– Bupati Minahasa Robby Dondokambey, SSi, MAP, bersama Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, SS, mengikuti Ibadah Penghiburan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa atas meninggalnya Alm. Max Pangkerego, ayah dari istri  Asisten III Vicky Tanor  Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.

Ibadah penghiburan tersebut dilaksanakan di rumah duka keluarga Pangkerego, Desa Wioi, Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara, Rabu (28/1/2026).

Bupati Minahasa mewakili Jajaran pemerintah kabupaten memberikan santunan dana duka yang diterima vicky Toanor mewakili Keluarga Almarhum Kolonel AD Purnawirawan Max Pangkerego .

Turut hadir mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Ny. Martina W. Dondokambey-Lengkong SE, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Kehadiran pimpinan daerah dan jajaran Pemkab Minahasa merupakan wujud empati, kebersamaan, serta dukungan moril kepada keluarga yang berduka, khususnya kepada Asisten III Setda Kabupaten Minahasa beserta keluarga besar.

Bupati Minahasa  Robby Dondokambey dalam sambutan , menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kepergian Almarhum Kolonel AD Purnawirawan Max Pangkerego.

“Kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan, penghiburan, serta ketabahan dalam menghadapi dukacita ini” ujar Dondokambey.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa yang mendoakan agar Almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan.

Dukung Program JKN, Ratusan Kepala Daerah Terima Penghargaan di UHC Awards 2026

Berita, Minahasa, Nasional, Sulut, SULUT|oleh

JAKARTA,POSTKOTANEWS.CO.ID ––Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota
menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026.Penghargaan ini merupakan apresiasi yang diberikan BPJS Kesehatan kepada kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam memberikan perlindungan kesehatan masyarakatmelalui Program JKN, Selasa (27/1).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektoral dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.

Menurutnya, Program JKN menjadi instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata. Keberhasilan ini tidak
terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah.

“Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau
lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian tersebut sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029,” tegas Ghufron.

Peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut, khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui
dukungan kebijakan dan penganggaran daerah. Menurut Ghufron, ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata.

“Sejalan dengan agenda pembangunan Global Sustainable Development Goals Tahun 2030,Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program JKN yang menjadi indikator pencapaian target SDGs 3.8, dengan tujuan mencakup seluruh penduduk pada tahun 2030,” terang Ghufron.

Capaian UHC tidak hanya berdampak pada meningkatnya akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kesejahteraan sosial. Ghufron menambahkan, berdasarkan penelitian LPEM FEB UI pada tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat
kesakitan yang lebih rendah, akses pelayanan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.
“Di sisi lain, peningkatan cakupan kepesertaan juga mendorong meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta Program JKN ke fasilitas kesehatan telah mencapai dua juta kunjungan per hari, mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat
terhadap layanan kesehatan,” tambah Ghufron.

Untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, mendorong penguatan layanan primer, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan JKN. Ghufron menjelaskan bahwa kini BPJS Kesehatan telah mengembangkan kanal layanan non tatap muka, seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) melalui nomor 08118165165, serta Care Center 165.

“Peserta JKN juga dapat memanfaatkan antrean online saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan, kapan pun dan di mana pun. Bahkan ada juga fitur i-Care JKN, yang dapat melihat riwayat pelayanan peserta JKN di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu satu tahun, yang
memudahkan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan cepat dan tepat,” kata Ghufron.
Sebagai bentuk penghargaan atas komitmen tersebut, UHC Awards Tahun 2026 diberikan kepada kepala daerah dalam kategori Utama, Madya, dan Pratama. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi daerah lainnya untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan bagi
masyarakat melalui Program JKN.

“Capaian ini bukanlah akhir, melainkan fondasi awal dalam menjaga keberlanjutan Program JKN
sebagai gotong royong bersama seluruh anak bangsa. Dengan sinergi yang terus diperkuat,perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia dapat terus terjaga secara berkesinambungan,”ucap Ghufron.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin,menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurutnya, kehadiran
Program JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin hanya karena sakit, sekaligus menjadi ikhtiar negara agar seluruh rakyat dapat mengakses layanan kesehatan.

“Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bangsa. Dengan masyarakat yang sehat, akan tercipta masyarakat yang makmur, sejahtera, dan unggul,” lanjutnya.

Cak Imin menyampaikan target pemerintah untuk terus memperluas cakupan kepesertaan Program JKN hingga mencapai 99 persen penduduk pada tahun 2029. Ia menekankan bahwa keberlanjutan kepesertaan menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pemerintah daerah.
“Tidak boleh ada pemerintah daerah yang jumlah peserta JKN-nya justru menurun.

Selain perluasan cakupan, pemerintah agar mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan agar manfaat Program JKN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” tegas Cak Imin.
Ia menambahkan, pemberian UHC Awards Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pemicu bagi daerah yang belum mencapai UHC. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia terjamin oleh Program JKN, untuk menciptakan Indonesia yang semakin sehat.
***(siaran Pers) redaksi”

Dipimpin Mendagri, Wabup Vanda Sarundajang Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

Berita, Minahasa|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Selasa (27/1/2026).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyampaikan bahwa Rakor Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pengendalian inflasi, sekaligus memastikan dukungan optimal pemerintah daerah terhadap percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

“Melalui rakor ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis dan terukur dalam menjaga stabilitas harga, serta berperan aktif mendukung program nasional penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Sarundajang.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat, baik dalam pengendalian inflasi maupun dalam menyukseskan program perumahan nasional yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Turut mendampingi Wakil Bupati Minahasa dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt. Kepala Dinas PUPR, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Plt. Kasat Pol PP, Kepala Bagian Perekonomian, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam TPID Kabupaten Minahasa.

Pemkab Minahasa–UNIMA Teken MoU, Perkuat Sinergi Pendidikan dan Peningkatan SDM

Berita, Minahasa, Unima|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dan Universitas Negeri Manado (UNIMA) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama yang berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Selasa (27/1/2026). Kesepakatan ini menjadi tonggak penguatan kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan, riset, dan sumber daya manusia.
Penandatanganan MoU dihadiri langsung oleh Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., MAP, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, SS, Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si., jajaran pimpinan UNIMA, para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama—baik yang baru maupun lama—serta jajaran Pemkab Minahasa. Kegiatan strategis tersebut difasilitasi oleh Universitas Negeri Manado.
Dalam sambutannya, Rektor UNIMA Dr. Joseph Philip Kambey, SE., Ak., MBA menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya penandatanganan MoU yang dinilainya sangat penting dan strategis bagi kedua belah pihak. Menurutnya, kerja sama ini membuka ruang sinergi yang luas, khususnya dalam pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Rektor UNIMA juga mengungkapkan rencana pembukaan sejumlah fakultas baru, antara lain Fakultas Kedokteran dan Fakultas Pertanian. “Pembukaan fakultas-fakultas ini akan memberikan kesempatan besar bagi anak-anak Minahasa untuk mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa harus keluar daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rektor UNIMA berharap dukungan Pemkab Minahasa, terutama terkait pemanfaatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di sekitar kampus UNIMA untuk menunjang pembukaan Fakultas Kedokteran. Ia juga menyampaikan rencana pembangunan Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan UNIMA sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, yang memerlukan dukungan serta kemudahan perizinan dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Bupati Minahasa Robby Dondokambey menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan wujud komitmen bersama dalam membangun sinergi berkelanjutan antara dunia pemerintahan dan dunia akademik. “Kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi strategis dan visioner, karena berorientasi pada penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi—pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Minahasa,” tegas Bupati.
Bupati berharap nota kesepahaman tersebut segera ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama yang konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Bentuk implementasinya mencakup peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, penguatan riset dan kajian ilmiah, hingga pengembangan kelembagaan.
Menutup sambutannya, Bupati Minahasa menyampaikan apresiasi kepada Universitas Negeri Manado atas kemitraan yang terjalin. Ia berharap kerja sama ini menjadi langkah awal yang kokoh dalam mewujudkan Minahasa yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.