Penulis: Jeffry Uno

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa — Pemerintah Kabupaten Minahasa menggelar Ibadah Oikumene awal Mei yang berlangsung khidmat di Wale Ne Tou Minahasa, Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini dipimpin oleh Pdt. Meitha Tengker-Maliangkay, Koordinator Bidang Misi dan Hubungan Kerja Sama Sinode GMIM.

Ibadah tersebut dihadiri Bupati Minahasa Robby Dondokambey bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Martina W. Dondokambey-Lengkong, serta Sekretaris Daerah Lynda D. Watania. Suasana kebersamaan dan kekhidmatan mewarnai jalannya ibadah yang menjadi agenda rutin pemerintah daerah setiap awal bulan.

Dalam kesempatan itu, ibadah dirangkaikan dengan penyerahan donasi pendaftaran peserta BPJS Kesehatan bagi masyarakat rentan. Donasi diberikan oleh PT OPHTHA Esa Jaya kepada warga Desa Kembuan, Kecamatan Tondano Utara.

Secara simbolis, Bupati Minahasa menyerahkan bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan Kelas III kepada 250 jiwa masyarakat rentan. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan, sekaligus menjadi wujud kepedulian sosial antara pemerintah dan pihak swasta.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas kontribusi perusahaan yang menunjukkan komitmen dalam mendukung program perlindungan sosial di daerah. Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Minahasa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Kabupaten Minahasa, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Tondano, FKUB, BKSAUA, Dekranasda, PWKI, para camat, serta aparatur sipil negara (ASN).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana memperkuat iman dan kebersamaan, tetapi juga momentum penting untuk mempererat sinergi lintas sektor demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, memimpin rapat koordinasi Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026).

Dalam pertemuan perdana tersebut, Vanda sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengurus BKSAUA periode 2024–2028.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi dalam menjaga stabilitas sosial di daerah.

Dalam arahannya, Vanda menegaskan pentingnya peran BKSAUA dalam merawat toleransi antarumat beragama. Menurutnya, kerukunan merupakan fondasi utama pembangunan di Kabupaten Minahasa.

Karena itu, ia mendorong peningkatan sinergi antar tokoh agama guna memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat.

Pemerintah daerah juga berharap kepengurusan baru mampu memitigasi potensi gesekan sosial sejak dini.

Sejalan dengan itu, BKSAUA diharapkan dapat berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang efektif antarumat beragama.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua Presidium BKSAUA, Antonius D. Sompe, bersama jajaran pengurus.

Sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Kesbangpol, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra), dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim), juga hadir mendampingi jalannya pertemuan.

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Pemerintah Kabupaten Minahasa kini menempatkan urusan perpustakaan sebagai prioritas yang semakin serius.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Lynda D. Watania, saat membuka kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus di Dinas Perpustakaan Minahasa, Selasa (5/5/2026).

Lynda menyatakan, pengelolaan perpustakaan bukan sekadar fasilitas pelengkap bagi daerah. Menurutnya, perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintah yang harus mendapat perhatian utama.

Penegasan tersebut muncul sebagai respons terhadap tantangan digitalisasi yang kian mendominasi pola konsumsi informasi masyarakat.

Ia menjelaskan, perpustakaan memiliki peran strategis sebagai institusi penyimpan data dan informasi yang komprehensif, tidak hanya terkait ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga rekam jejak kebudayaan bangsa.

“Rak-rak buku di perpustakaan menyimpan jejak budaya yang sangat vital,” ujarnya.

Pemerintah daerah pun mewaspadai pengelolaan perpustakaan yang dilakukan secara seadanya. Menurut Lynda, pengabaian terhadap institusi ini berisiko memutus rantai identitas budaya generasi muda.

“Jangan sampai anak-anak kita hanya mengenal teknologi, tetapi melupakan sejarah perjuangan bangsa,” tegasnya.

Menjawab tantangan tersebut, Lynda mendorong transformasi perpustakaan menjadi ruang publik yang hidup dan relevan.

Ia mencontohkan perpustakaan modern di Jakarta yang telah berkembang menjadi salah satu pusat literasi terbesar dan dapat dijadikan rujukan bagi daerah.

Karena itu, pemerintah daerah berupaya menghadirkan fasilitas perpustakaan yang lengkap, modern, dan selaras dengan perkembangan zaman.

Melalui langkah tersebut, perpustakaan diharapkan mampu menghidupkan kembali kesadaran budaya sekaligus memperkuat karakter generasi penerus bangsa di Minahasa.