MINAHASA -postkota.co id- Penanganan sejumlah Kasus di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tondano Minahasa dinilai belum maksimal.

Sejumlah masyarakat Minahasa mempertanyakan kinerja Kejari Minahasa dalam menangani kasus-kasus yang dilaporkan yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti secara komprehensif.

Sebut saja, kasus dugaan penyelewengan Dana Desa di Desa Kapataran Satu Kabupaten Minahasa, yang dilakukan oleh oknum Hukum Tua inisial BT yang dinilai melakukan penyimpangan terhadap Proyek pembangunan Air Bersih.

Proyek yang bernilai ratusan juta yang bersumber dari Dana Desa Kapataran Satu tersebut dinilai bermasalah.

Sejumlah warga yang enggan menyebut namanya, mengatakan telah melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Tondano, namun hingga saat ini belum ada tindaklanjut.

“Waktu lalu kita sudah laporkan ke Kejari, tetapi sampai saat ini belum ada tindaklanjut,” keluh warga.

Kata warga, masalah penyimpangan yang terjadi di Desa Kapataran Satu sudah lama bergulir, dan kuat dugaan Pemerintah Desa (Pemdes) telah bekerja sama dengan Kumtua, sehingga kami memilih melaporkan persoalan ini ke Kejari Minahasa.

Sementara itu, kasus besar lainnya yang sementara ditangani oleh Kejari Minahasa adalah dugaan korupsi proyek pengerjaan Jamban senilai 1,9 Miliar di 13 Desa oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Minahasa.

Padahal, belum lama ini, Tim Kejaksaan Negeri Tondano menyambangi Kantor Dinas Perkim Minahasa untuk melakukan pengeledahan.

Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait kelanjutan kasus tersebut.

Menurut Kasie Intel Kejari Minahasa Yosi Korompis, kasus tersebut sudah menjadi atensi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

“Ini merupakan tindaklanjut supervisi yang dilakukan KPK baru-baru ini dan sesuai hasil audit BPKP yang menemukan adanya kerugian negara Miliaran Rupiah dari proyek tersebut,” kata Korompis belum lama ini.

Bukan hanya itu, masyarakat Minahasa juga ikut mempertanyakan kasus dugaan Korupsi yang menjerat Mantan Kepala Dinas Pariwisata Minahasa Debbie Bukara yang ditaksir senilai 1,9 Miliar.

Masyarakat menilai, hingga kini kasus tersebut seolah digantung, dan tak ada kepastian hukum dari pihak Kejaksaan Negeri Tondano maupun Polres Minahasa.

“Padahal kasus tersebut mulai bergulir sudah dari tahun 2020 lalu, tapi hingga kini belum ada kejelasan dan terkesan terkatung katung oleh pihak kejaksaan Tondano,” ujar sejumlah warga.

Sementara itu, terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Tondano Dicky Octavia SH MH saat diwawancarai dibeberapa kesempatan, mengatakan terkait laporan yang masuk ke Kejaksaan Negeri Tondano masih sementara ditangani pihaknya.

“Kita masih kumpulkan bukti-bukti dulu dari kasus tersebut, itu kan kita harus lihat dulu secara komprehensif lalu ditindaklanjuti,” kelit Kajari Minahasa

Kendati begitu, dirinya memastikan akan menangani sejumlah kasus tersebut dengan serius sesuai aturan hukum.

Terkait dugaan kasus pidana korupsi Mantan Kepala Dinas Pariwisata Minahasa Debby Bukara senilai 1,9 Miliar.

Kajari mengatakan itu masih dalam proses kelengkapan berkas atau P19.

“Kalau itu kita sementara tangani, waktu lalu sudah dikembalikan ke pihak penyidik Polres Minahasa karena masih ada yang harus dilengkapi, jadi belum P21,” pungkasnya.

Kekecewaan Masyarakat kian memuncak Belum juga dengan adanya kasus Pengadaan Tas Ramah Lingkungan yang di laporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kominitas Independen Bersama Asas Rakyat (KIBAR) pada bulan Februari lalu hingga saat ini belum ada kejelasannya.(Red)

MINAHASA,- postkota.co.id- Sambut tahun Pemilihan Legislatif 2024, Partai Amanat Nasional (PAN) terus memperkuat posisinya hingga ke 15 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

Dikabupaten Minahasa gerakan akar rumput Partai Amanat Nasional dibawah kepemimpinan Karim Laija.SE hingga saat ini kian mengembangkan sayapnya hingga pelosok Desa dan Kecamatan yang ada di Tanah Toar Lumimuut.

Diketahui PAN adalah Partai Nasionalis yang berpegang teguh pada Asas Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi Nilai-nilai Persatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Repoblik Indinesia (NKRI).

Drs.Karim Laija.SE kepada kabarfakta Minggu 24/07-2022 mengatakan,sebagai orang yang mendapatkan kepercayaan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulawesi Utara berdasarkan SK DPP maka pihaknya akan terus melakukan Konsolidasi dan Rekonsiliasi demi tercapainya tujuan dasar Partai Amanat Nasional di Daerah Kabupaten Minahasa.

,” Saya akan terus dan tidak akan berhenti mengembangkan partai ini hingga kepelosok Desa yang ada di Kabupaten Minahasa,” Ujar Karim.

Saat ini Partai Amanat Nasional telah membentuk Cabang di 20 Kecamatan dari 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa.(Udin)

MINAHASA,- postkota.co.id- Sebanyak 32 Siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Lemoh Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa Kamis 16 Juni 2022 menerima bantuan Seragam Sekolah.

Bantuan seragam sekolah bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diserahkan langsung Hukumtua Desa Lemoh Ilidius Walewangko S.Sos dihadapan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Setempat.

Sekertaris Desa Lemoh Johanis Tambengi bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ny.Sintje Walewangko SPd turut serta mendampingi Hukumtua dan ikut menyerahkan secara langsung bantuan seragam sekolah tersebut kepada Siswa penerima Bantuan.

Hukumtua Ilidius Walewangko S.Sos kepada postkota.co.id dalam kesempatan ini mengatakan, bantuan seragam sekolah bagi siswa ini, Anggarannya bersumber dari Dana Desa.

,” Bantuan ini Anggarannya bersumber dari Dana Desa ,” Kata Ilidius.

Dia juga menambahkan, ” Jumlah Anak penerima sebanyak 32 siswa dari SD dan SMP,” Ujar Walewangko.(Udin)