MINAHASA,- postkotanews.ci.id-Pemantapan persiapan jelang H-1 pelaksanaan Wakefest 2023 terus dimantapkan Pemerintah Minahasa.
Bupati Minahasa Dr.Jemmy Stani Kumendong, M.Si bersama Sekretaris Daerah Dr.Lynda D.Watania, MM, M.Si memantau langsung kegiatan persiapan pelaksanaan iven Internasional ini.
Kegiatan Wakefest akan dilaksanakan besok, 24-26 november 2023 dengan berbagai iven yang sudah disiapkan oleh panitia.
Sekda Minahasa Lynda Watania bersama dengan Presiden IWWF Asia Thomas Lin sedang melihat persiapan venue jelang pelaksaan esok hari.
“Saat ini untuk persiapan telah mencapai 95%, tinggal tahapan finishing,”ungkap Watania (Kamis,23/11/23)
Di kesempatan yang sama, Watania juga mengungkapkan arena Ski air untuk Gulma eceng gondok sudah sangat minim, tinggal sediki, itu pun hanya di bawah oleh angin.
Tak lupa, Watania mengajak warga Minahasa dan sekitarnya untuk dapat hadir melihat atraksi-atraksi dari para atlit ski dari mancanegara.
“Kami mengajak untuk masyarakat besok adalah satu iven internasional, yang baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Minahasa, jadi kami mengajak seluruh masyarakat yang ada di kabupaten Minahasa dan sekitarnya, Tomohon, Amurang, Manado, dan yang dari mana saja untuk datang menyaksikan ivent Wekefest, festival Danau Tondano yang ada banyak sekali agenda-agenda yang sudah disiapkan oleh panitia,”jelasnya
Watania mengarapkan dengan ivent ini, sasaran antara pemerintah provinsi, sasaran akhirnya, daerah kami kabupaten Minahasa danau tondano yang akan lebih banyak dikenal oleh masyarakat terutama di internasional.
“Yang terutama adalah kesempatan kabupaten Minahasa untuk mengembangkan pariwisata di daerah kami, dengan potensi-potensi yang sangat besar. Ivent ini nanti akan memberikan kesempatan bagi kami, untuk menjual potensi-potensi kabupaten Minahasa ke Dunia Internasional,”tutupnya
MINAHASA,- postkotanews.co.id – Dihadiri Camat Tombariri Timur, Jimmy Polii ST , dan Perangkat Kecamatan, serta Tokoh Masyarakat, Hukumtua Desa Lemoh Barat Helly Yenny, Wowor memimpin langsung Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,(Musrembang) Jumat (17/11-2023).
Musrembang membahas tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2024 dimana kegiatan tersebut dirangkai dengan Pelantikan Sekertaris Desa yang baru Amelia Sarempaa menggantikan Sekdes lama Dony Tular yang telah diangkat menjadi ASN P3K, dan Maweteng Youdi Mangundap.
Bertempat di Balai desa Lemoh Barat, Kegiatan Musrembang diawali dengan Ibadah pembuka dan Sambutan Camat Tombariri Timur yang dilanjutkan dengan Pembahasan Materi Musrembang yang dipimpin langsung Hukumtua Desa Lemoh Barat.
Dalam penyampaiannya, Hukumtua Lemoh Barat Yenny Wowor berharap agar Musyawarah ini dapat mewujudkan suatu Keputusan bersama antara Pemerintah desa dan tokoh masyarakat dengan menjalin sinergitas dalam semua aspek.
” Saya berharap agar Musyawarah ini dapat mewujudkan suatu Keputusan bersama antara Pemerintah desa dan tokoh masyarakat dengan menjalin sinergitas dalam semua aspek,” Kata Hukumtua.
Hadir dalam kegiatan ini, Camat Tombariri Timur, Jimmy Polii ST, bersama Perangkat serta ASN Staf Kecamatan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nicolas Sigarlaki dan Tokoh Masyarakat setempat.
POSTKOTANEWS.CO.ID – Walikota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk SH menghadiri sekaligus membuka serta menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi. Dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota Tomohon. Kamis, (23/11/2023).
Sambutan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Abdul Wahab : Dengan berbangga hati dan sangat mengapresiasi terhada pemerintah kota Tomohon karena untuk ketiga kalinya menjadi narasumber kegiatan sosialisasi anti korupsi di Kota Tomohon, pemerintah sangat responsif dan cekatan akan pelaksanaan kegiatan ini. Banyaknya peserta yang ikut menjadikan sosialisasi ini berjalan secara maksimal Secara garis besar Administrasi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang terdiri dari Identifikasi Resiko dan Analisis Resiko. Korupsi di Indonesia merupakan hal yang sudah sangat memerlukan perhatian yang besar, maka kegiatan ini perlu di adakan agar boleh terwujudnya pemerintahan yang bersih. Kami akan tetap mendapingi Kota Tomohon sehingga tata kelola management pemerintah kota Tomohon menjadi lebih baik.
Dalam sambutannya Walikota menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terus – menerus membangun integritas diri sebagai pejabat maupun pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan tanpa adanya korupsi yang dapat merusak sendi – sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menghambat pembangunan. Diharapkan lewat kegiatan ini ,akan lebih meningkatkan pemahaman kita bersama tentang pentingnya intergritas dalam melaksanakan serta untuk mendorong masyarakat melawan korupsi Adapun fungsi Risk Register untuk perangkat daerah, agar dapat mengidentifikasi dan menganalisis resiko – resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dan dengan adanya identifikasi dan analisis resiko perangkat daerah dapat memitigasi risiko risiko yang ada dengan membuat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) agar resiko yang Teridintifikasi dapat dikendalikan dan dapat diminimalisir dampaknya untuk capaian tujuan organisasi.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan dokumen risk register perangkat daerah se – Kota Tomohon yang di saksikan langsung oleh Walikota Tomohon.
Hadir, Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Utara sebagai ketua Bpk. Hariskai bersama Bpk. Eril Davi Lumintang , Inspektur Kota Tomohon Jeane A. Bolang SH MH, Jajaran Pemerintah Kota Tomohon unsur , Tokoh Masyarakat UMKM kota Tomohon.
MINAHASA,- postkotanews.co.id – Pelaksanaan Wakefest yang akan dilaksanakan dilokasi Danau Tondano pada Jumat 24/11-2023 kian mendapat dukungan dari Masyarakat dan Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Minahasa.
Seperti yang terpantau postkotanews.co.id pada hari ini Kamis 24/11 Hukumtua Desa Tumaratas Djenry Djenie Rondonuwu yang dibantu Tokoh Masyarakat melaksanakan karya bakti di Lokasi kegiatan Kelurahan Tonsaru Tondano Selatan.
Kegiatan karya bakti dipimpin langsung Assisten 2 Ir. Wenny Talumewo yang melibatkan Pejabat Esselon 2 para Camat jajaran Pemkab Minahasa bersama Aparatur Sipil Negeri di Daerah.
Hukumtua Tumaratas Djenry Djenie Rondonuwu kepada wartawan bertempat dilokasi karya bakti menyampaikan bahwa Iven Internasional yang akan diselenggarakan di Danau Tondano ini sangat mempengaruhi perkembangan Parawisata di Kabupaten Minahasa.
” Iven Internasional ini akan menjadi pelopor Pengembangan dunia Parawisata di Kabupaten Minahasa,” Kata Djenry.
Selaku Orang Minahasa kita merasa bangga karena dengan terselenggaranya iven ini maka Kabupaten Minahasa dan Danau Tondano akan lebih dikenal dimata Interbasional.
MINAHASA,- postkotanews.ci.id- Dinas Sosial Profinsi Sulawesi Utara mengunjungi Desa Lolah Dua Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa dalam rangka sosialisasi dan Pelatihan Kampung Siaga Bencana (KSB) Selasa (14/11-2023).
Kunjungan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dinas Sosial Profinsi tersebut disambut baik Pemerintah Desa dan Masyarakat serta Tokoh Masyarakat serta Lembaga desa serempat.
Sosialisasi dipimpin langsung Sekertaris Dinas Sosial Sulut Dr.Sualang-Mawardy S.Pa dan Tagana Profinsi Sulut Ny.Ani Dondokambey, yang dihadiri langsung Camat Tombariri Timur Ir.Jimmy Polii.
Kegiatan diawali dengan ibadah dan dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi yang di bawakan Sekertaris Dinas Sosial Dr.Sualang- Mawardy S.Pa.
Hukumtua Desa Lolah dua Theni Wuisan yang didampingi Sekertaris Desa Arfian Pandey kepada postkotanews.co.id menyampaikan, Sosialisasi dan pelatihan tersebut dilaksanakan bertujuan sebagai kesiapan pencanangan desa Lolah Dua sebagai Kampung Siaga Bencana.
” Ini sebagai langkah persiapan desa Lolah dua sebagai Kampung Siaga Bencana (KSB),” Kata Theni.
POSTKOTANEWS.CO.ID – Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH menhadiri Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan penggunaan produk dalam negeri Tahun Anggaran 2023, bertempat di AAB Guest House Tomohon, Selasa 21 November 2023
Sambutan Walikota Tomohon : Ini menjadi hal yang baik bagi para pelaku usaha terutama para pelaku usaha yang selalu berhubungan dengan Pemerintah Kota Tomohon. Tentu dengan adanya promosi pemasaran produk dalam negeri ini akan mendorong bapak/ibu, masyarakat juga untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Tentu ini sesuai dengan kebijakan dan tujuan pemerintah untuk pemanfaatan dari produk dalam negeri yang akan berdampak bagi masyarakat di Kota Tomohon dalam hal ini juga para pelaku usaha dan ini akan menumbuhkan perekonomian Kota Tomohon semakin baik kedepan. Bapak ibu juga diharapkan menunjang akan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri dimana jika ada hubungan dengan pemerintah dalam ini pengadaan harus ikut input. Harapan dengan pelaksanaan kegiatan ini kita wujudkan penggunaan produk dalam negeri semakin baik kedepan di Kota Tomohon dan dengan pelaksanaan kegiatan ini bapak/ibu selaku pengusaha yang ada di Kota Tomohon ini boleh terus bersama sama dengan Pemerintah untuk pengembangan usaha dan tentu juga ini harapan untuk pembangunan ekonomi yang ada di Kota Tomohon
Dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon Ruddie Lengkong SSTP, Para narasumber fungsional pengadaan barang dan jasa Kota Tomohon Stevy Pantow dan Juan Uno, Para Pelaku Usaha Kota Tomohon
JAKARTA,- postkotanews.co.id – BPJS Kesehatan siap mendukung Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, hal ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementrian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan BPJS Kesehatan yang di koordinir Kantor Staf Presiden (KSP) terkait pelaksanaan Skrining riwayat Kesehatan dan Optimalisasi kepesertaan Aktif program Jaminan Kesehatan Nasional bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
Dalam SEB tersebut Kemendagri akan mengkoordinir seluruh Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati /Walikota memastikan agar KPU dan Bawaslu Profinsi, Kabupaten dan Kota diwilayah Masing- masing untuk mengarahkan seluruh petugas Penyelenggara Pemilu mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan dari BPJS Kesehatan begitu pula dengan KPU dan Bawaslu akan memastikan seluruh Subordinat dibawahnya untuk melakukan Skrining riwayat kesehatan.
SEB ini ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asyari, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, dan disaksikan Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, dikantor Staf Kepresidenan, Jakarta Senin (20/11-2023).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti pada siaran pers ini menyampaikan, Skrining riwayat Kesehatan merupakan salah satu manfaat Promotif dan Preventif bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ,” Skrining riwayat kesehatan dilakukan untuk mengetahui potensi resiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindak lanjuti segera oleh FKTP agar tidak menjadi sakit ,” Ujarnya.
Tentu kami berharap apabila petugas Pemilu sudah melakukan Skrining riwayat kesehatan kita dapat melakukan pemantauan terhadap resiko kesehatannya apakah masuk dalam kategori beresiko atau tidak beresiko penyakit. Selain itu juga dapat ditemukan informasi tentang status kepesertaan JKN apakah aktif, tidak aktif atau belum terdaftar,” Kata Gufron.
Gufron menjelaskan, jika hasil skrining petugas masuk dalam kategori tidak beresiko penyakit, maka bisa dipastikan petugas bisa melanjutkan aktifitas dan tanggungjawabnya di pemilihan umum, namun bagi petugas yang memiliki hasil beresiko dan status kepesertaan JKN-nya aktif, maka dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Gufron juga memastikan, hasil pengisian Skrining riwayat kesehatan tidak berpengaruh pada status petugas sebagai petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.
Untuk perlindungan kesehatan melalui JKN, jika terdapat petugas yang belum menjadi peserta JKN maka pemerintah daerah wajib mendorong petugas mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN pada segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) mandiri atau sebagai pekerja penerima upah ( PPU) jika petugas tersebut merupakan pekerja.
Bagi petugas penyelenggara pemilu yang belum terdaftar sebagai peserta segmen manapun maka Pemerintah daerah memastikan pengalokasian anggaran, membayarkan bantuan iuran dan membayar iuran jaminan kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Petugas yang sudah terdaftar peserta JKN tetapi status kepesertaannya tidak aktif maka pemerintah daerah wajib memastikan petugas melakukan reaktivasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gufron menambahkan, petugas pemilu dapat mengisi semua seluruh pertanyaan Skrining riwayat kesehatan melalui tautan https:/websskriningpetugaspenyelenggarapemilu bpjs-kesehatan.go.id/. BPJS Kesehatan akan menyiapkan sistem informasi (plikasi) untuk pengisian skrining riwayat kesehatan petugas pemilu ini akan disiapkan oleh BPJS. Sistem ini juga akan terintegrasi dengan sistem imformasi milik KPU dan Bawaslu.
BPJS Kesehatan juga akan menyiapkan dashboard pemantauan skrining riwayat kesehatan petugas pemilu. Hak akses dashboard tersebut akan dimiliki oleh KPU Pusat, Bawaslu Pusat, Kementerian Dalam Negeri, KSP, dan BPJS Kesehatan.
” Hasil skrining riwayat kesehatan dapat dipantau bersama dan akan memberikan feedback kepada petuhas maupun panitia penyelenggara pemilu. dengan demikian panitia akan lebih dapat mengantisipasi risiko kondisi kesehatan para petugas serta dapat memastikan telah terlindungi oleh program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan,” Tambah Gufron.
Sampai dengan November 2023, jumlah penduduk yang telah mendapatkan perlindungan kepesertaan program JKN telah mencapai 265 juta jiwa atau 95,76% dari total penduduk semester 1 tahun 2023 sementara itu, jumlah peserta JKN yang telah melakukan skrining riwayat kesehatan sudah mencapai 32.950.537 peserta.
Dalam kesempatan tersebut kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengungkapkan ini adalah tinsakan preventif dari pemerintah agar seluruh petugas pemilu terdeteksi sejak awal apabila ada dalam kondisi kurang baik/ beresiko dan sudah siap dengan penanganannya.
” Negara telah hadir dalam proses pemilihan umum. memikirkan sejak awal dan menjaga kesehatan dan keselamatan perugas pemilu. jangan sampai kita mengulang kejadian ditahun sebelumnya. dengan adanya skrining riwayat kesehatan kami berharap apabila terjadi kondisi yang kurang baik dapat lebih di antisipasi,” Kata Moeldoko.
Sementara itu Kepala Bawaslu, Rahmat Bagja mengungkapkan apresiasinya terhadap upaya Pemerintah dalam hal ini, KSP, BPJS Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan KPU ini merupakan wujud kehadiran Negara dalam upaya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan khususnya menyangkut keselamatan petugas pemilu.
” Ini juga menepis isu hoax terkait pemilu, kita ketahui kerja petugas pemilu ini cukup berat, hampir lebih 24 jam. Kita bayangkan pada hari pemilihan ada berapa banyak petugas yang bekerja. Dengan adanya SEB ini merupakan wujud dari pemenuhan hak para petugas pemilu untuk memperoleh perlindungan kesehatan saat menjalankan tugas,” kata Rahmat.
Senada dengan Bawaslu, Inspektur Utama Komisi Pemilihan Umum, Nanang Priyatna, mengungkapkan dukungan KSP, Kemendagri , Bawaslu dan BPJS Kesehatan atas kepedulian Negara dalam melundungi petugas pemilu yang akan bekerja keras pada proses Demokrasi lima tahun ini.
” Hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu ini memang diharapkan adanya peningkatan skrining riwayat kesehatan, akses layanan kesehatan, dan jaminan perlindungan kesehatan. Dengan SEB ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menyukseskan proses pemilu khususnya perlindungan bagi petugas pemilu,” Tegas Nanang.
Direktur Kawasan, Perkotaan dan batas Negara Kementerian Dalam Negeri RI, Amran mengungkapkan dukungannya terhadap SEB ini. Kemendagri melalui Pemerintah Daerah akan memastikan pelaksanaan skrining riwayat kesehatan ini dapat berjalan diseluruh wilayah Indonesia termasuk dalam memastikan kepesertaan JKN petugas pemilu dalam keadaan aktif.
