PostKota News

Bupati Bersama Jajaran , Halal Bi Halal Idul Fitri 1445 H yang Digelar Kapolres Sophian.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Bupati Minahasa Jemmy S. Kumendong , didampingi Ketua TP-PKK kabupaten Minahasa Ny. Djeneke Onibala SH, MSA, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Dr Lynda D Watania, MM, M.Si, Menghadiri Halal Bi Halal Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah Kapolres Minahasa AKBP S. Sophian SIK, MH, dan Ketua Bhayangkari Minahasa, Ny. S. Sophian* Bertempat di Rumah Dinas Kapolres Minahasa, Jumat (12/4/2024).

Halal Bi Halal Idul Fitri 1445 H, bertujuan untuk menjalin silahturahmi di hari yang Fitri hari kemenangan bagi umat muslim setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa.
” Pemerintah kabupaten Minahasa menyampaikan selamat Idul Fitri 1445 H kepada Kapolres Minahasa dan keluarga bersama jajaran. Kiranya silahturahmi ini makin mempererat dan memperkokoh hubungan kerjasama dalam membangun kabupaten Minahasa,” ujar Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Jajaran Polres Minahasa yang telah melaksanakan tugas pengamanan perayaan Idul Fitri di tanah Minahasa, sehingga perayaan ini berjalan aman dan damai.
” Pemerintah mengapresiasi kepada Aparat Kepolisian Resort Minahasa yang telah bekerja keras mengamankan perayaan hari besar ini. Dan puji syukur semuanya berjalan dengan aman dan damai,” tutur Bupati.

Bupati dan rombongan berjalan kaki menuju rumah dinas Kapolres, dikarenakan jarak rumah dinas Bupati dan rumah dinas Kapolres yang hanya dibatasi oleh jalan saling berdekatan atau berhadapan, dan disambut dengan hangat Kapolres bersama Ketua Bhayangkari dan Jajaran Polres Minahasa.

Turut hadir Inspektur, Kadis Kominfo, Kadis Pendidikan, Kadis Capil, Kepala Kesbangpol, Kadis Perhubungan, Sekretaris DPRD, Kadis Perpustakaan, Kabag SDA, Kabag Kesra, Camat Tondano Utara. (73″U)

UKW Gate Tak Tersentuh Media Nasional

Ditulis Oleh : Hence Mandagi (Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia)

POSTKOTANEWS.CO.ID  –  Dugaan Korupsi Dana Hibah BUMN kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk program Uji Kompetensi Wartawan atau UKW Gate semakin marak diberitakan media non mainstream lokal dan nasional di beberapa hari terakhir ini.

Sayangnya media mainstream atau media arus utama nasional justeru menghilang dari peredaran bak ditelan bumi.

Kawan-kawan pentolan organisasi pers non konstituen mulai terlecut bersuara keras atas desakan anggotanya menyikapi UKW Gate ini.

Anehnya, Dewan Pers malah diam seribu bahasa, dan lebih aneh lagi tidak ada satupun media nasional yang berani mengangkat dan mengawal kasus ini sampai ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab atas penyalahgunaan uang rakyat oleh organisasi tertua di republik ini.

Yang ada hanyalah berita siaran pers terkait skandal korupsi dana UKW di segelintir media mainstream nasional.

Sebagai pimpinan organisasi dan pelaksana kegiatan Sertifikasi Kompetensi Wartawan, penulis sebetulnya memilih berdiam diri dan apatis karena yakin pengusutan UKW Gate ini bakal menguap. Pilihannya hanya satu yakni bersuara.

Karena kalau diam berarti setuju dan ikut melindungi kejahatan korupsi di kalangan wartawan.

Pelaksanaan UKW selama ini memang jadi lahan subur penggunaan uang rakyat oleh Dewan Pers dan para organisasi konstituen. Miliaran rupiah dana UKW dari Kementrian Kominfo RI dana APBD pemda di berbagai daerah, tak terhitung jumlahnya.

Puncaknya, kisruh bagi-bagi ‘kue’ dana UKW ternyata hanya nyangkut ke PWI. Pembagian ‘Kue’ lezat nan mewah bernilai miliaran rupiah uang rakyat dari BUMN rupanya tidak merata.

Tak heran, UKW Gate ini mencuat gara-gara bagi-bagi jatah tidak merata.

Dari sekian belas provinsi sebagai sasaran UKW, ternyata hanya 10 Provinsi yang nyangkut dana tersebut.

Media nasional seolah malu-malu kucing mengangkat kasus ini karena takut disebut ‘Jeruk Makan Jeruk’.

Masih segar dalam ingatan, ketika Dana Bansos yang disalurkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjelang pemilu, ramai-ramai diberitakan media nasional tanpa tahu asal-usul dana tersebut.

Bahkan komentar tokoh agama Romo Magnis saat menjadi saksi di sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, bahwa perilaku Presiden Jokowi membagi-bagi bansos itu seperti pencuri, justru marak diberitakan media nasional dan menjadi tranding topik di mana-mana.

Menteri yang terjerat kasus korupsi pun seringkali diblow up dari pagi, siang, malam selayaknya resep dokter bagi pasien minum obat 3 kali sehari.

Berita korupsi Hakim Mahkamah Agung pun tak kalah heboh diliput media secara non stop.

Sayang sekali, ketika pelaku korupsi kali ini adalah pengurus lembaga atau organisasi pers yang fungsinya mengawasi dan melakukan sosial kontrol, berita yang maha dahsyat dan lebih menarik dari pada menteri, hakim, dan aparat yang terlibat korupsi ini, justeru didiamin oleh media nasional.

Tak terkecuali, organisasi pers konstituen yang kritis sekelas AJI dan IJTI pun diam kayak orang amnesia.

Kalau sudah begini kondisinya, ini sama saja menempatkan wartawan seolah Gangster Mafia yang tak terjamah hukum.

Jika sudah seperti ini kondisi pers di Indonesia, maka kepada siapa lagi rakyat mau menaruh kepercayaan ? Sekali lagi penulis menutup tulisan singkat ini : “tanyakan saja pada rumput yang bergoyang.”

Penulis adalah Ketua Umum DPP SPRI dan Ketua LSP Pers Indonesia

(***/red)

Kasus Korupsi Dinas Perkim Ada Simpang Dimana ? Kejaksaan Diminta Transparan 

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID–  Sepak terjang institusi penegak hukum Kejaksaan yang akhir – akhir ini mendapat perhatian Masyarakat Minahasa bahkan sesulawesi utara ,sejumlah kasus korupsi yang di tangani dan masuk dalam meja hijau pengadilan tipikor .
Hal ini perlu di apresiasi soal penindakan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara,dengan memperkaya diri dan orang lain serta menggunakan jabatan yang di percayakan negara dalam rangka mensejahtrakan Masyarakat .

Dalam beberapa tahun belakangan ini pihak kejaksaan Negeri Minahasa,  mempidanakan 3 pejabat eselon II di lingkup pemerintahan kabupaten Minahasa ,yaitu ST Kadis BKKBN,DK Mantan Sekwan Minahasa serta LP Kadis Perkim .
Namun akhir-akhir ini warga minahasa mulai cemas Tindakan Hukum yang di lakukan institusi Kejaksaan ,Dimana dari 3 kasus yang disebutkan di atas ternyata ada kasus korupsi yang lolos.Ini “diduga” ada unsur kesengajaan atau ada hal lain ,sehingga kasus tidak dimeja hijaukan “ada apa dengan kejaksaan” ini terkesan tidak transparan pihak kejaksaan Negeri yang berlokasi di Tondano .
Hal ini mendapat tanggapan dari Pegiat anti Korupsi Minahasa Jeffry Uno yang adalah Ketua Aliansi Wartawan Minahasa (AWAM),

Menurutnya ,pihak penegak hukum seperti Kejaksaan harus menjelaskan kepada publik terkait korupsi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Minahasa. sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembangunan MCK Individual untuk masyarakat tidak mampu pada 12 Desa di Kabupaten Minahasa, yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Nomor SPRINT DIK : PRINT-01/P.1.11/Fd.1/03/2022 Tanggal 8 Maret 2022.Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (BPKP) dengan Nomor : PE.03.03/SR-542/PW18/5/2022 tanggal 30 Juni 2022 bahwa pekerjaan pembangunan MCK Individual untuk masyarakat tidak mampu pada 12 desa di Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp762.412.424,84,”Ungkap Uno,Saat ditemui sejumlah wartawan diruang sidang DPRD Minahasa prkan lalu.
lanjutnya ,sebagai pegiat Anti Korupsi dirinya sesalkan kasus korupsi perkim terungkap dari hasil pelidikan dan penyidikan Kejaksaan Negeri Minahasa kok bisa  hilang jejak ,”memang uang hasil korupsi sudah dikembalikan ,tapi tidak menghapuskan tindak pidana tersebut atau lolos dari jeratan hukum ?.”Ujarnya .
“Saya juga sebagai ketua Aliansi Wartawan di Minahasa ,minta institusi Kejaksaan yang dipimpin Diky Oktavia SH MM, menjelaskan kepada Masyarakat melalui Teman-teman Media ,kenapa kasus Dinas Perkim Kabupaten Minahasa tidak dilanjutkan,ini terang-terang melanggar hukum “Korupsi”.”Jelas Uno mantan pimpinan Redaksi TV 5 D .
Disisi lain pihaknya memberikan apresiasi soal apa yang dilakukan di dua kasus korupsi  BKKBN Minahasa yang menyeret kepala badanya bersama 2 Staf,berikut Kasus Korupsi Di DPRD Minahasa yang menyeret juga Sekertaris Dewan dan satu orang Pengusaha.Dua kasus korupsi ini hasil catatan temuan BPK RI,kedua-duanya ini sudah mengembalikan hasil korupsi ke Kas Negara atau Kas Daerah dengan menjalankan perintah aturan ,yaitu membayar dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang adalah suatu penuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil,lain juga yang terjadi di Dinas Perkim ,hasil kejahatan korupsi di setor ke pihak kejaksaan dan itu juga “SAH” namun kenapa Kasus ini tidak dilanjutkan?,jadi pertanyaan di Masyarakat kejaksaan “Tebang Pilih soal Penegakan Hukum Pidana Korupsi .Kasus Perkim diminta dibuka ke publik.”Tegas Wartawan Senior Minahasa ini.
PB Nadatul Ulama Kabupaten Minahasa Haji Saparudin Madepungeng SE Minta Pihak Kejaksaan Ungkap dan Jelaskan yang belum diproses ,atau tindak lanjut perkara Dinas Perkim . “Saya sebagai tokoh Agama diminahasa sangat merespon positif soal pihak kejaksaan membersihkan para korupsi di tanah Toar Lumimuut merugikan uang rakyat demi kepentingan pribadi atau orang lain secara Bersama-sama .Namun kasus Dinas Perkim Minahasa harus dilanjutkan dan transparan agar tidak terkesan Pilih Kasih.”Ujar Saparudin,saat buka puasa di Kawangkoan ,kepada sejumlah Media.

Tonaas Laskar Manguni Indonesia (LMI) Kabupaten Minahasa ,Noldy Lila alias Budo mempertanyakan  ,kenapa kasus korupsi diperlakukan tidak sama ,artinya kalau kasus korupsi hasil temuan BPK RI ,Kepolisian atau Kejaksaan layaknya diperlakukan sama ,”bukan dilihat dari unsur hasil kerugian negara disetor ke Kas negara atau kepihak Kejaksaan ,sehingga ada perbandingan ,ini tidak masuk akal jika kasus Dinas Perkim Minahasa disetor langsung ke kejaksaan lalu pidana korupsi ini di diamkan atau lolos dari jeratan hukum ,hal inilah perlu keterbukaan agar Masyarakat tou minahasa tidak menilai negative kepada institusi kejaksaan Tondano dalam menegakkan hukum,”Kinerja Pak Kajari Oktavia selama ini perlu diajungi jempol soal penindakan terhadap pelaku korupsi merugikan negara apalagi “DOI Rakyat”dikabiri untuk diri sendiri diproses hukum ,”Saluuut”.”Ujar Tonaas.
Hal senasa disampaikan Ketua Kimunitas Independen Bersama Asas Rakyat (Kibar),yang melalui Ketua DPD Kabupaten Minahasa Marthen Sumakul kepada wartawan mengatakan, Kejaksaan Negeri Tondano seharusnya tidak tebang pilih dalam menangani Kasus Korupsi.

” Kejari Tondano seharusnya menunjukan sikap yang tidak tebang pilih dalam menangani Kasus Korupsi, karna Masyarakat sangat Apatis terhadap semua proses penyelesaian Kasus Korupsi du Tanah Toar Lumimuut
Jika kedepan tidak ada respon dari pihak kejaksaan , Sumakul bersama LSM dan unsur ormas serta pegiat Anti Korupsi,para mahasiswa  Minahasa akan buat surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ,Kejaksaan Agung,dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait lolosnya kasus Perkim Minahasa.”Pungkas Sumakul.(Tim Redaksi)

Pemerintah Kabupaten Minahasa ,Bupati dan Sekda Ucapkan Selamat Idul Fitri 1445 H

Ucapan ini disampaikan bertepatan setelah Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) mengumumkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada Rabu, 10 April 2024.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa, saya Penjabat Bupati Minahasa, bersama Keluarga Kumendong – Onibala, mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah bagi seluruh Umat Muslimin dan Muslimat se-Kabupaten Minahasa,” kata Kumendong, Selasa (9/4/24).

Ia juga berharap di momen penuh kebahagiaan dan kedamaian selalu menyertai seluruh warga Indonesia khususnya Minahasa dalam merayakan Idul Fitri tahun ini.

“Kita telah melewati bulan ramadhan yang mewajibkan umat Muslim untuk berpuasa. Dimana tujuannya untuk menguatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala Tuhan Yang Maha Kasih, sehingga tibalah kita menikmati Hari Kemenangan pada Hari Raya Idul Fitri ini,” ujar Kumemdong.

Ia pun menghinbau, dimana dalam merayakan Idul Fitri ini, agar tetap mengedepankan rasa keamanan dan ketertiban, serta menghindari pemborosan atau hal-hal yang bersifat konsumtif.

Terima kasih atas kerjasama dan doa restu kepada saya selaku Penjabat Bupati Minahasa dalam menjalankan tugas pengabdian di Tanah Minahasa yang kita cintai dan banggakan ini,” ucapnya.

“Sekali lagi, selamat merayakan Idul Fitri 1445 Hijriah bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Mohon maaf lahir dan batin,” tambah Kumendong.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Dr Lynda Watania MM, turut mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri yang penuh damai dan ampunan.

” Saya Sekretaris Daerah kabupaten Minahasa bersama keluarga menyampaikan Selamat Merayakan Idul Fitri 1445 H, mari kita terus ciptakan kedamaian dengan saling menghormati dan menghargai agar dibulan yang suci ini kita semua makin diberkati Tuhan,” tutur Sekda.

Lanjutnya, perayaan Idul Fitri 1445 H, kiranya makin meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Tuhan sebagai pencipta segala yang ada di dunia. Dan memberikan semangat baru untuk terus giat bekerja dan berusaha baik untuk membangun Minahasa yang kita cintai serta kehidupan kita yang sejahterah.

” Mari kita jadikan Idul Fitri 1445 H sebagai pelecut semangat kita untuk membangun Minahasa yang makin hebat, serta menata kehidupan kita agar makin baik menunju pada kesejahteraan dan kemakmuran,” pungkas Sekda Watania.

Ormas dan LSM Apatis” Minta Aparat Baju Coklat Transparan dalam Menangani Kasus

MINAHASA,- postkotanews.co.id,-Kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), di  Kabupaten Minahasa kembali menjadi buah bibir Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Tanah Toar Lumimuut.

Pasalnya, dari 3 Orang Pejabat Esselon 2 dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa yang menjadi tersangka Kasus Korupsi, hanya 2 Pejabat yang berhasil digiring hingga ke Meja Hijau, sementara yang satunya masih gentayangan dan lolos jeratan Hukum sebagaimana disampaikan Jefry Uno SH, Ketua Aliansi Wartawan Minahasa.

” Penanganan Kasusnya yang torang pertanyakan, soalnya dari 3 Pejabat yang ditetapkan tersangka, hanya 2 pejabat yang sudah ditangani dengan benar, namun yang satunya masih gentayangan dan seakan lolos dari jeratan hukum,” Ujar Uno.

Menurutnya,  tiga pejabat masing- masing diantaranya, ST, mantan Kadis BKKBN, DK, mantan Sekertaris DPRD Kabupaten Minahasa dan Kadis Perkim terinisial LP.

,” ST kasusnya sudah selesai disidangkan, dan DK saat ini sudah dilakukan penahanan dan menunggu tahapan persidangan, sementara yang satunya lagi LP, yang kasusnya tidak diketahui lagi penanganannya sudah sampai dimana,”  Kata Uno.

Penggiat anti Korupsi Minahasa, Jeffry Uno yang juga adalah Ketua Aliansi Wartawan Minahasa (AWAM) mengatakan Pihak penegak hukum seperti Kejaksaan harus menjelaskan kepada publik terkait korupsi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Minahasa, sehubungan dengan penanganan  perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembangunan MCK Individual untuk masyarakat tidak mampu pada 12 Desa di Kabupaten Minahasa, yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Nomor SPRINT DIK : PRINT-01/P.1.11/Fd.1/03/2022 Tanggal 8 Maret 2022.

” Sebagaimana kita ketahui, Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (BPKP) dengan Nomor : PE.03.03/SR-542/PW18/5/2022 tanggal 30 Juni 2022 bahwa pekerjaan pembangunan MCK Individual untuk masyarakat tidak mampu pada 12 desa di Kabupaten Minahasa yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2020, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp762.412.424,84,”Ungkap Uno”.

Menurutnya,  Proses hukum pada kasus korupsi ini harus diselesaikan, Dimana saat ini hasil pelidikan dan penyidikan Kejaksaan Negeri Minahasa hilang sudah tidak jelas lagi ,”memang uang hasil korupsi sudah dikembalikan ,tapi tidak menghapuskan tindak pidana tersebut atau lolos dari jeratan hukum ”Ujarnya

Hal senada disampaikan Ketua Ormas Laskar Manguni Indonesia (LMI) Kabupaten Minahasa, Noldy Lila yang juga mempertanyakan Proses Hukum pada Kasus Tipikor di Minahasa.

” kenapa kasus korupsi diperlakukan tidak sama ? ,artinya kalau kasus korupsi hasil temuan BPK RI ,Kepolisian atau  Kejaksaan layaknya diperlakukan sama ,”bukan dilihat dari unsur hasil kerugian negara disetor ke Kas negara atau kepihak Kejaksaan ,sehingga ada perbandingan ,ini tidak masuk akal jika kasus Dinas Perkim Minahasa disetor langsung ke kejaksaan lalu pidana korupsi ini di diamkan atau lolos dari jeratan hukum ,hal inilah perlu keterbukaan agar Masyarakat tou minahasa tidak menilai negative kepada institusi kejaksaan Tondano dalam menegakkan hukum,”Kinerja Pak Kejari Oktavia selama ini perlu diajungi jempol soal tindak pidana korupsi yang merugikan negara apalagi “DOI Rakyat”dikabiri untuk diri sendiri diproses hukum ,.”Ujar Tonaas.

Ketua PB, Nadatul Ulama Kabupaten Minahasa Haji Saparudin  Madepungeng SE  Minta Pihak Kejaksaan Ungkap dan memberi Penjelasan kepada Masyarakat tentang proses hukum Kasus Korupsi Tersebut.

” Harus ada tindak lanjut perkara Dinas Perkim, Saya sebagai tokoh Agama diminahasa sangat merespon positif soal Tindakan kejaksaan soal membersihkan tindak pidana korupsi di tanah Toar Lumimuut yang sudah merugikan uang rakyat demi kepentingan pribadi atau orang lain secara Bersama-sama .Namun kasus Dinas Perkim Minahasa harus dilanjutkan dan transparan agar tidak terkesan Pilih Kasih.”Ujar Saparudin,saat buka puasa di Kawangkoan ,kepada sejumlah Media.

Hal senasa disampaikan pula Ketua Kimunitas Independen Bersama Asas Rakyat (Kibar),yang melalui Ketua DPD Kabupaten Minahasa Marthen Sumakul kepada wartawan mengatakan, Kejaksaan Negeri Tondano seharusnya tidak tebang pilih dalam menangani Kasus Korupsi.

” Kejari Tondano seharusnya menunjukan sikap yang tidak tebang pilih dalam menangani Kasus Korupsi, karna Masyarakat sangat Apatis terhadap semua proses penyelesaian Kasus Korupsi du Tanah Toar Lumimuut.,” Ujar Sumakul.

Sumakul juga menyampaikan, jika Hal ini tidak di tindak lanjuti maka Pihaknya bersama Ormas lainya akan Membuat Surat Terbuka Untuk Presuden Jokowi.

Kepala Kejaksaan Negeri Tondano Dicky Octavia SH.MH yang dikonfirmasi postkota melalui Kasi Pidsus terkait masalah ini belum merespon pertanyaan Wartawan.

(Red)

Bupati JK : DD Harus Dikelola Dengan Sebaik mungkin Sesuai Perintah Aturan Undang-Undang

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Pj Bupati Minahasa, Jemmy  Kumendong  mengingatkan Pemerintah Desa untuk mengelola Dana Desa (DD) dengan baik.

Hal, ini disampaikan Bupati saat menghadiri Ibadah Syukur Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Desa Ampreng. Sabtu, (6/4) di Balai Desa Ampreng, Kecamatan Langowan Barat.

“Era ini adalah era transparansi tidak sedikit yang menyampikan kepada saya terkait dengan penggunaan dana desa ini, tetapi lebih banyak laporan-laporan yang kurang sedap, jadinya saya ingin menyampaikan, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya,” ucap Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kumedong menyampaikan bahwa mata dari Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) juga melakukan pemerikasaan baik Pemerintah Daerah juga Pemerintah Desa.

“Oleh karena itu, menjadi perhatian kita bersama bahwa penggunaan dana desa harus mengikuti aturan dan panduan Undang-undang yang sudah ditetapkan,” kata Bupati

Bupati juga berharap Pemerintah Desa dapat menyesuaikan dengan era digitalisasi, karena pelayanan publik sudah terdigitalisasi untuk menyesuaikan. Juga perlu responsif terhadap keluhan-keluhan masyarakat agar pelayanan pemerintah desa secara umum di nilai baik.

“Karena, sehebat apapun kita, kalau kurang merespons keluhan-keluhan dari masyarakat maka, masyarakat pasti akan menilai kita mines,” ungkap Bupati Kumendong dalam sambutannya.

Bupati Kumendong ,Hadiri HUT ke 77 Desa Ampreng

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID -Pj Bupati Minahasa Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, hadiri ibadah syukur perayaan ulang tahun ke-77 desa Ampreng kecamatan Langowan Barat. Sabtu

Diawali dengan Laporan singkat dari Ketua Panitia, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sejarah singkat desa ampreng oleh kumtua ampreng Ny. Masri Aruperes, dengan bahasa Tontemboan dan selanjutnya mengunakan bahasa Indonesia.

Ibadah dipimpin Gembala GPDI Ampreng Herny Talumewo membuka acara .

Pj Bupati dalam sambutanya, menyampaikan banyak selamat kepada desa Ampeng yang berulang tahun ke 77, Dirinya mengapresiasi sambutan yang dibawakan hukumtua Ampreng dengan mengunakan dialek daerah Tonteboan.

Hari ulang tahun yang ke 77 tentu Ini adalah sebuah syukur boleh membilang usia yang ke-77 bagi desa Ampreng, Oleh karena itu atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa saya menyampaikan banyak selamat kepada Desa Ampeng dalam usianya yang ke-77.

” saya agak terkesan dengan ibuku tua karena membawakan laporan dalam bahasa tontemboan kalau lawan sini kan tahun tumbuhan ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari program saya untuk ke melestarikan budaya Minahasa salah satu budaya dari Minahasa, ”

Menurut Kumendong, itu sebenarnya adalah berbahasa daerah dalam pengamatan ternyata penutur bahasa daerah yang ada di Minahasa ini sudah tidak lebih dari 50% mungkin 30, 40 sampai 50 tahun ke depan Ya kurang sedikit sekali mungkin kurang 10%, bahasa daerah perlu dilestarikan, jangan malu berbahasa daerah, pemerintah memang perlu melestarikan pengunaan bahasa daerah ini, dari data yang ada pengunaan bahasa daerah kususnya di Minahasa tidak lebih 50 persen yang masih mengunakan bahasa daerah.

Sangat penting pelestarian bahasa daerah di mulai dari pendidikan di sekolah, tapi sangat susah untuk dimasukan di dalam mulok, tapi alternatifnya bisa digunakan dalam peribadatan digereja-gereja,” ujarnya.(*)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.