PostKota News

BRI Tondano Salurkan CSR Kapal Nelayan Rp50 Juta

MINSEL ,POSTKOTANEWS.CO.ID– Bank Rakyat Indonesia (BRI) Branch Office Tondano kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap penguatan ekonomi masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Kali ini, bantuan menyasar Kelompok Tani Nelayan Teluk Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, berupa satu unit kapal nelayan senilai sekitar Rp50 juta.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung Branch Office Head BRI Tondano, Ronald Engelbert Pinontoan, didampingi jajaran, Rabu (2/9/2026).

Pinontoan mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian BRI terhadap masyarakat, khususnya kelompok yang menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan.

“BRI tidak hanya hadir melalui layanan perbankan. Kami juga ingin memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui program CSR yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung,” ujar Pinontoan.

Menurutnya, kapal tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas melaut, meningkatkan produktivitas nelayan, serta membantu memperkuat pendapatan keluarga.

“Kami berharap kapal ini dapat menunjang aktivitas kelompok nelayan, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para anggota kelompok,” katanya.

Perwakilan Kelompok Tani Nelayan Teluk Amurang menyampaikan apresiasi atas perhatian BRI Tondano terhadap kebutuhan masyarakat pesisir.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Kapal ini akan kami manfaatkan sebaik mungkin untuk menunjang aktivitas nelayan dan meningkatkan hasil tangkapan,” ujar perwakilan kelompok.

Mereka memastikan bantuan tersebut akan dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama demi peningkatan kesejahteraan anggota kelompok. (7.U))

Sekda Minahasa: Hasil SPI KPK Harus Jadi Peta Jalan Perbaikan, Bukan Sekadar Evaluasi

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si., menegaskan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI harus menjadi pijakan nyata untuk membenahi tata kelola pemerintahan dan memperkuat pencegahan korupsi di Kabupaten Minahasa.

Hal itu disampaikan Lynda saat menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Sosialisasi Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, yang digelar Inspektorat Kabupaten Minahasa di SMP Negeri 1 Tondano, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Sulawesi Utara, Dr. Magdalena Wulur, SE, MAP, Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Leonny Mongi, Kepala Inspektorat Minahasa Dr. Vicky Ch. Tanor, S.Pi., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan Drs. Arthur N. Palilingan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ricky Laloan, SH, serta seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Minahasa.

Dalam sambutannya, Lynda mengatakan hasil SPI KPK bukan sekadar angka atau laporan evaluasi, melainkan cermin yang menunjukkan titik-titik kerawanan korupsi sekaligus kelemahan tata kelola yang harus segera dibenahi.

“Kita harus mengakui secara jujur kelemahan yang masih ada, baik dalam aspek sistem tata kelola, transparansi, pelayanan publik maupun faktor integritas individu aparatur sipil negara,” ujar Lynda.

Menurutnya, pemetaan melalui SPI harus dimanfaatkan seluruh jajaran Pemkab Minahasa sebagai dasar menyusun langkah perbaikan yang terukur. Karena itu, ia meminta perangkat daerah hingga kepala sekolah mempelajari rekomendasi SPI dan menutup celah yang berpotensi membuka ruang terjadinya praktik korupsi.

Hal tersebut, kata Lynda, terutama perlu diperkuat pada sektor pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen sumber daya manusia.

Lynda juga menyambut positif kehadiran Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun budaya integritas.

“Melalui kerja sama ini kita ingin membangun benteng pertahanan moral dan sistemik yang lebih kuat,” katanya.

Ia menegaskan, penandatanganan kesepakatan bersama tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Kesepakatan tersebut harus diterjemahkan menjadi program edukasi, asistensi dan penyuluhan antikorupsi yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan.

“Saya berharap Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara dapat membantu kami melakukan edukasi, asistensi dan penyuluhan antikorupsi yang menyasar hingga ke tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa,” ungkapnya.

Di sisi lain, Lynda menekankan pentingnya membangun budaya integritas mulai dari diri sendiri. Menurutnya, sistem pemerintahan yang kuat tidak akan efektif tanpa ditopang aparatur yang memiliki kejujuran dan tanggung jawab.

“Korupsi tidak akan bisa diberantas hanya dengan sistem yang canggih jika tidak dibarengi dengan integritas manusianya,” tegas Lynda.

Karena itu, ia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk terus menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lynda juga mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Kepercayaan publik, kata dia, harus dijaga melalui komitmen bersama untuk menolak segala bentuk gratifikasi, suap maupun pungutan liar.

“Kepercayaan publik adalah aset terbesar kita. Mari kita jaga kepercayaan itu dengan menolak segala bentuk gratifikasi, suap maupun pungutan liar,” tandasnya.

Menutup sambutannya, Lynda menyampaikan apresiasi kepada Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara atas kolaborasi yang dibangun bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa.

“Mari kita bergandengan tangan, satukan langkah demi mewujudkan Minahasa yang maju, berintegritas dan bebas dari korupsi,” pungkasnya.

Sidak Rutan Polres Minahasa, Waka Polres Tegaskan Disiplin Pengamanan Tahanan

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Wakil Kepala Kepolisian Resor (Waka Polres) Minahasa Kompol Deky R. Pangandaheng, S.Sos., M.H., melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengecekan Rumah Tahanan (Rutan) Polres Minahasa, Selasa (15/9/2026) sekitar pukul 08.50 WITA.

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas personel Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) berjalan sesuai prosedur, sekaligus mengecek langsung kondisi keamanan dan ketertiban di ruang tahanan.

Kompol Deky meninjau sejumlah blok dan ruang sel tahanan. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan barang yang berpotensi membahayakan keselamatan tahanan maupun mengganggu keamanan di dalam rutan.

Selain mengecek kondisi ruangan, Waka Polres juga memastikan kondisi para tahanan. Seluruh tahanan dilaporkan dalam keadaan sehat dan baik, sementara situasi Rutan Polres Minahasa secara umum aman, tertib, dan terkendali.

Dalam sidak tersebut, Kompol Deky memberikan penekanan kepada personel Sat Tahti agar tidak lengah dalam menjalankan tugas, khususnya terkait pengamanan ruang tahanan.

“Setiap pintu ruangan tahanan harus selalu dipastikan dalam keadaan terkunci dan tidak boleh ada tahanan yang berada di luar area rutan tanpa alasan dan prosedur yang sah,” tegas Kompol Deky.

Ia juga menginstruksikan agar ruangan barang bukti difungsikan sebagaimana mestinya sebagai tempat penitipan barang bukti, dengan tetap mengacu pada ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Tak kalah penting, pengawasan terhadap masa penahanan juga menjadi perhatian. Personel piket Tahti diminta rutin mengecek dan mengontrol masa penahanan setiap tahanan, terutama mereka yang mulai mendekati batas waktu penahanan.

Menurutnya, pengawasan secara berkala diperlukan untuk mencegah masuknya barang terlarang serta benda-benda yang dapat membahayakan tahanan maupun petugas.

Sidak ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Polres Minahasa memperkuat sistem pengamanan dan pengawasan ruang tahanan. Penanganan tahanan ditegaskan harus dilakukan secara profesional, disiplin, serta sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga pengecekan berakhir, kondisi seluruh tahanan tetap dilaporkan sehat dan baik. Situasi Rutan Polres Minahasa pun berlangsung aman, tertib, dan terkendali.

Lexie Korengkeng Benahi Satpol PP Minahasa

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa — Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Minahasa, Drs. Lexie S.J. Korengkeng, MT., langsung mematok agenda pembenahan organisasi dan penguatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) di awal masa kepemimpinannya.

Lexie menyampaikan hal itu usai serah terima jabatan, Senin (14/9/2026). Ia menegaskan, penataan personel dan penguatan tiga bidang utama di tubuh Satpol PP menjadi prioritas awal.

“Pertama tentu penataan organisasi. Kemudian memperkuat bidang-bidang tugas yang ada di Satpol PP, Bidang 1, Bidang 2 dan Bidang 3. Itu pertama penataan personel,” ujar Lexie.

Tak hanya pembenahan internal, Satpol PP Minahasa juga tengah menggodok Perda tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Regulasi ini dinilai penting sebagai pijakan Satpol PP dalam menjalankan tugas penegakan aturan di lapangan.

Menurut Lexie, aturan tersebut akan mengatur secara lebih mendetail tugas pokok Satpol PP, termasuk penegakan aturan dan konsekuensi bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

“Ini merupakan salah satu pegangan kami di Satpol PP untuk menjalankan tugas dan fungsi kami dalam penegakan Peraturan Daerah dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat,” jelasnya.

Untuk memperkuat penegakan aturan, Lexie memastikan koordinasi lintas instansi akan ditingkatkan. Satpol PP akan menggandeng dinas terkait, termasuk bidang tata ruang, Bapenda, serta instansi teknis lainnya. Koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan juga akan diperkuat.

Lexie juga menaruh perhatian pada kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ia mengaku telah menginventarisasi pegawai yang memiliki sertifikasi penyidik PNS maupun penyidik tata ruang.

“Kita ketahui bersama bahwa Satpol PP ini merupakan koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyidik yang berkaitan dengan tata ruang,” katanya.

Ke depan, Satpol PP Minahasa akan mendorong pelatihan untuk menambah jumlah PPNS di daerah tersebut. Langkah ini diharapkan membuat penegakan Perda lebih efektif sekaligus memperkuat kewibawaan pemerintah daerah.

“Kami berharap ini akan sangat efektif untuk dilaksanakan sehingga marwah pemerintah daerah dapat lebih ditegakkan. Penyidik melekat di Satpol PP,” tegas Lexie.

Dengan agenda penataan personel, penguatan regulasi, dan penambahan kapasitas PPNS, Lexie ingin Satpol PP Minahasa tidak sekadar menjalankan fungsi ketertiban, tetapi semakin kuat sebagai garda terdepan penegakan Perda di daerah.

Pemkab Minahasa Siapkan Rp1,5 Miliar, 14 Ribu Warga Ditargetkan Masuk JKN

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID TONDANO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tahun 2026, Pemkab Minahasa menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk memperluas kepesertaan JKN dan memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh jaminan kesehatan.

Hal tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama BPJS Kesehatan Cabang Tondano yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Senin (14/9/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Lynda Watania bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano Daryono. Sejumlah persoalan dibahas, mulai dari penambahan peserta baru, kepesertaan yang tidak aktif, hingga upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Lynda menjelaskan, anggaran Rp1,5 miliar dialokasikan melalui Anggaran Perubahan Tahun 2026 untuk membiayai peserta baru dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda.

Dengan dukungan anggaran tersebut, diperkirakan sekitar 14.000 masyarakat dapat memperoleh perlindungan melalui Program JKN.

Pemkab Minahasa akan memprioritaskan masyarakat dari kelompok ekonomi bawah, khususnya mereka yang berada pada Desil 1 hingga Desil 5 dan belum memiliki jaminan kesehatan.

Untuk memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang tepat, Pemkab Minahasa akan melakukan pemadanan data. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria memperoleh perlindungan JKN sesuai kondisi dan kebutuhannya.

Perhatian pada Peserta Tidak Aktif

Selain memperluas kepesertaan, Pemkab Minahasa dan BPJS Kesehatan turut membahas persoalan peserta JKN yang tidak aktif akibat tunggakan iuran.

Untuk peserta PBPU Mandiri, jumlah kepesertaan yang tidak aktif tercatat sekitar 14 persen. Kondisi ini menjadi perhatian karena peserta dengan status tidak aktif berpotensi tidak dapat memanfaatkan manfaat JKN secara optimal saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tondano Daryono mengatakan, pihaknya akan terus mengingatkan peserta mengenai kewajiban membayar iuran. Upaya tersebut dilakukan melalui Telekolekting dan WhatsApp Blast.

Bagi peserta yang memiliki tunggakan, BPJS Kesehatan juga menyediakan Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap). Program ini dapat dimanfaatkan oleh peserta yang memenuhi ketentuan untuk menyelesaikan tunggakan iuran secara bertahap.

Peserta yang kepesertaannya tidak aktif karena tunggakan diharapkan memanfaatkan program tersebut sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya sekaligus menjaga kepesertaan JKN tetap aktif.

Data Perusahaan Juga Dicocokkan

Dalam forum tersebut, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan turut menjadi perhatian. Pemkab Minahasa dan BPJS Kesehatan terus mendorong agar masyarakat tidak hanya terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi juga memperoleh pelayanan kesehatan yang baik ketika membutuhkan.

Kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN juga menjadi salah satu agenda pembahasan.

Bappelitbangda, Dinas PTSP, dan BPJS Kesehatan akan melakukan pencocokan data pelaku usaha di Kabupaten Minahasa. Perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN maupun yang masih memiliki tunggakan akan diberikan pemberitahuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui forum komunikasi tersebut, Pemkab Minahasa bersama BPJS Kesehatan Cabang Tondano berkomitmen memperluas kepesertaan JKN, memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran, serta mendorong peserta yang tidak aktif akibat tunggakan untuk memanfaatkan Program REHAB.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) yang berkualitas di Kabupaten Minahasa, sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan dan dapat mengakses pelayanan kesehatan ketika dibutuhkan.

DPRD Minahasa Bahas Perubahan APBD 2026

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID — DPRD Kabupaten Minahasa menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat I pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Minahasa tersebut dipimpin Ketua DPRD Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua I Adri Kamasi dan Wakil Ketua II Putri Pontororing. Hadir pula Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Sekda Lynda Watania, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, anggota DPRD, serta undangan lainnya.
Pendapatan Daerah Tembus Rp1,12 Triliun
Dalam penyampaian pemerintah daerah, Bupati Robby Dondokambey mengungkapkan bahwa pendapatan daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp1.129.894.707.421,00.
Menurut Bupati, pembahasan perubahan APBD merupakan tahapan penting untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah. Proses tersebut, kata dia, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Rapat paripurna ini memiliki arti penting dalam rangka memastikan bahwa proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Dondokambey.
Ia menekankan, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang berkelanjutan.
DPRD Diingatkan Kawal Kepentingan Rakyat
Momentum rapat paripurna tersebut juga dirangkaikan dengan ucapan selamat atas dua tahun pengabdian pimpinan dan seluruh anggota DPRD Minahasa periode 2024–2029.
Bupati berharap momentum tersebut menjadi penyemangat bagi lembaga legislatif untuk terus menjalankan amanah rakyat dengan integritas, dedikasi, dan tanggung jawab.
“Kiranya momentum dua tahun pengabdian ini menjadi penyemangat untuk terus menjalankan amanah rakyat dengan penuh integritas, dedikasi dan tanggung jawab, serta senantiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Minahasa,” ungkapnya.
Rapat paripurna ini menjadi awal pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tahapan selanjutnya diharapkan tidak sekadar memenuhi prosedur penganggaran, tetapi juga memastikan setiap kebijakan perubahan anggaran memiliki manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa.(J.Uno)

Stiki

Tragedi Pantai Tuturuga,Kabasaran Menjadi Evaluasi, Pemkab Minahasa Wajibkan Destinasi Wisata Pantai Menyediakan Peralatan Keselamatan

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID  — Tragedi yang menelan korban jiwa di kawasan wisata Pantai Kabasaran menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa. Pemerintah daerah kini menyiapkan langkah konkret untuk memperketat standar keselamatan di seluruh destinasi wisata pantai di wilayah Minahasa.
instruksi bupati Minahasa Dr Robby Dondokambey , Pemkab Minahasa akan mewajibkan setiap pelaku usaha wisata pantai menyediakan sarana keselamatan serta menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas bagi pengelola dan pengunjung. Hal tersebut disampaikan Sekretaris BPBD Kabupaten Minahasa, Merel Sumarauw, Senin, 14 September 2026, di ruang kerjanya.
Menurut Sumarauw,Kebijakan tersebut mencakup penyediaan peralatan keselamatan, petugas penjaga pantai atau pemandu keselamatan, papan peringatan, serta perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

Menurutnya Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyusul kejadian di Pantai Tuturuga kolongan 3 warga Tomohon meninggal , di pantai Kabasaran Sawangan Kombi 1 orang meninggal asal bitung  , termasuk informasi bahwa korban memasuki lokasi sekitar pukul 04.00 WITA.
“Karena itu, dalam instruksi bupati ini kami telah mengatur bahwa setiap pelaku usaha wajib menyediakan peralatan keselamatan di kawasan wisata pantai yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa,” tegasnya.

Dalam instruksi Bupati Minahasa tersebut, pembagian tugas dan tanggung jawab juga akan melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Pariwisata, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP. “Kata Merel.

Pemerintah juga akan mendorong setiap pengelola wisata pantai memiliki SOP yang mengatur waktu operasional, jam masuk dan keluar pengunjung, serta ketentuan mengenai barang atau aktivitas yang tidak diperbolehkan di kawasan wisata.
Pengunjung nantinya dilarang membawa senjata tajam, narkotika, obat-obatan terlarang, maupun minuman beralkohol apabila pengelola tidak memiliki izin untuk menyediakan atau menjualnya. Ketentuan tersebut akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk mengatur agar masyarakat yang menggunakan kawasan wisata pantai dapat memperoleh jaminan keamanan selama berada di lokasi wisata,” jelasnya.
Selain menyediakan fasilitas keselamatan, Pemkab Minahasa juga mewajibkan pengelola menyiapkan petugas penjaga pantai atau pemandu keselamatan. Untuk meningkatkan kapasitas petugas, pemerintah daerah telah menjalin kerja sama dengan Basarnas guna memberikan pelatihan kepada personel yang nantinya bertugas di masing-masing usaha wisata pantai.
Dijelaskanya,Peralatan keselamatan yang dimaksud antara lain pelampung, alat pelampung yang dapat dilemparkan kepada korban, pembatas atau penanda area aman untuk berenang, serta perlengkapan P3K. Jenis dan standar teknis peralatan tersebut akan diatur lebih lanjut.
Instruksi Bupati RD  menegaskan bahwa keselamatan wisatawan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Pelaku usaha juga berkewajiban memastikan lokasi usaha mereka memenuhi standar keselamatan.

“Bencana merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya pemerintah dan masyarakat, tetapi juga dunia usaha. Karena itu, kami mewajibkan pelaku usaha menyediakan peralatan keselamatan, meningkatkan kapasitas penjaga pantai, serta memasang papan peringatan,” tegasnya.
Instruksi bupati tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat dan selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha wisata pantai di Kabupaten Minahasa.
Pemerintah juga memastikan adanya konsekuensi bagi pengelola yang tidak memenuhi ketentuan.

Mekanisme pengawasan dan sanksi akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bersama sebelum instruksi tersebut disosialisasikan kepada para pelaku usaha.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Minahasa menegaskan bahwa keselamatan wisatawan tidak boleh hanya menjadi imbauan setelah terjadi musibah. Standar keselamatan diharapkan menjadi kewajiban dasar setiap pengelola wisata pantai agar aktivitas pariwisata dapat berlangsung secara aman dan bertanggung jawab.(J.Uno)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.