PostKota News

Pemkab dan DPRD Minahasa Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026, Fokus pada Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa yang digelar di Ruang Sidang DPRD Minahasa, Selasa (1/9/2026).

Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi agenda Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 dan Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun 2026.

Hadir dalam rapat tersebut Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., bersama Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.AP.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Franky Wolayan, S.E., didampingi Wakil Ketua DPRD Putri M. Pontororing, S.E., dan Adrie Kamasi, S.H., M.H.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyelarasan kebijakan pembangunan dengan penganggaran daerah. Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Pemkab Minahasa sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Minahasa.

Menurutnya, pembahasan dan penyepakatan perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Pemerintah daerah bersama DPRD terus membangun sinergi dalam memastikan setiap kebijakan anggaran dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Minahasa,” ujar Dondokambey.

Sementara itu, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyatakan dukungannya terhadap proses pembahasan dan penyepakatan perubahan kebijakan anggaran daerah. Ia berharap seluruh program yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara optimal dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Minahasa atau yang mewakili, anggota DPRD Kabupaten Minahasa, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, Tim Ahli/Pakar DPRD Kabupaten Minahasa, serta perwakilan instansi vertikal.

Melalui kesepakatan tersebut, Pemkab Minahasa dan DPRD kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik demi mewujudkan Minahasa yang semakin maju dan sejahtera.

Waspada Dampak El Nino, Pemkab Minahasa Tetapkan Status Siaga Darurat

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa secara resmi menetapkan status daerah menjadi siaga darurat menyusul meningkatnya ancaman fenomena El Nino yang berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Keputusan tersebut dihasilkan dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., di Ruang Kerja Bupati Minahasa, Selasa (1/9/2026).

Rapat turut dihadiri jajaran Forkopimda serta sejumlah pimpinan perangkat daerah, di antaranya Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, S.E., para asisten Sekdakab, Kepala Kesbangpol, Kepala BPBD, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan menegaskan bahwa pihak legislatif mendorong adanya langkah cepat, terpadu, dan terpusat dari seluruh lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak El Nino.

Menurutnya, koordinasi antarlembaga saat ini terus dimatangkan. Sementara itu, proses administrasi peningkatan status daerah tengah diselesaikan agar pengawasan dan kesiapsiagaan di lapangan dapat berjalan lebih maksimal.

Franky juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya selama kondisi musim kering.

“Mengingat sebagian besar kasus kebakaran hutan dan lahan sangat dipicu oleh aktivitas berisiko di musim kering, penguatan mitigasi serta kehati-hatian kolektif menjadi kunci utama untuk mencegah kerugian yang lebih besar,” ujarnya.

Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus memperkuat koordinasi dan langkah mitigasi guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi akibat kondisi cuaca ekstrem dan kekeringan.

Wabup Vanda Sarundajang Hadiri MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulut, Tegaskan Komitmen Pemkab Minahasa Dukung Pendidikan Inklusif

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, MAP, menghadiri kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 3 Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Desa Tampusu, Kecamatan Remboken, Senin (31/8/2026).

Kegiatan strategis tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Victor Mailangkay, SH, MH, serta Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dr. Suratna, M.Psi.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk terus mendukung penguatan sarana dan peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda di daerah.

Menurut Vanda, kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi menjadi sebuah terobosan penting dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi anak-anak di Sulawesi Utara.

“Sekolah Rakyat Terintegrasi ini merupakan terobosan luar biasa dalam menghadirkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak kita.”

“Melalui kegiatan MPLS ini, kami berharap para siswa baru tidak hanya mengenal lingkungan sekolahnya, tetapi juga terbangun karakter, kedisiplinan, serta semangat belajar yang tinggi untuk merajut masa depan yang lebih cerah,” ujar Vanda.

Kegiatan MPLS berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta instansi pemerintah pusat dalam mendukung kemajuan sektor sosial dan pendidikan.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Bupati Minahasa Selatan, Wakil Wali Kota Kotamobagu, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, para Tim Ahli Gubernur Sulawesi Utara, pimpinan instansi vertikal Provinsi Sulawesi Utara, serta pimpinan instansi vertikal Kabupaten Minahasa.

Hadir pula Kepala Sekolah SRT 3 Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Sekolah SRMP 21 Manado, para orang tua, serta siswa peserta MPLS.

Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang dalam kegiatan tersebut turut didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dan Camat Remboken.

Dengan dukungan lintas sektor yang terus diperkuat, keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Sekda Minahasa: Pencegahan Dini dan Kecepatan Penanganan Jadi Kunci Cegah Karhutla

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Pencegahan dini dan kecepatan penanganan menjadi kunci utama dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sehingga setiap titik api dapat segera dikendalikan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., saat hadir mewakili Bupati Minahasa dalam Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Antisipasi dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar di Lapangan Manguni Sasaran, Senin (31/8/2026).

Apel gabungan yang diinisiasi jajaran Kodim 1302/Minahasa tersebut menjadi momentum konsolidasi lintas instansi untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman Karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering.

Sekda Lynda menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu ancaman serius yang dapat menimbulkan dampak luas, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, perekonomian, hingga keberlangsungan kehidupan sosial.

“Pencegahan harus menjadi langkah utama. Ketika muncul potensi kebakaran, penanganan harus dilakukan dengan cepat agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar,” tegasnya.

Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Kodim 1302/Minahasa beserta jajaran, Polres Minahasa, DPRD Kabupaten Minahasa, Satpol PP, BPBD, Damkar Minahasa, organisasi perangkat daerah terkait, unsur TNI/Polri, hingga perangkat kecamatan, desa, kelurahan, serta seluruh personel yang tergabung dalam tim kesiapsiagaan penanggulangan Karhutla.

Pemerintah Kabupaten Minahasa juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor dengan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat.

Penanggulangan Karhutla dinilai tidak akan berjalan optimal jika hanya mengandalkan satu pihak. Dibutuhkan komunikasi yang cepat, koordinasi yang solid, serta pembagian tugas yang jelas mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan.

Selain kesiapan personel dan sarana prasarana, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kebakaran.

Warga Minahasa diimbau untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan masing-masing.

Dengan kesiapsiagaan bersama dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, potensi Karhutla di wilayah Minahasa diharapkan dapat dicegah sejak dini dan ditangani secara cepat sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

HUT ke-65 Desa Mokupa, Bupati Robby Ajak Warga Perkuat Persatuan dan Semangat Mapalus

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA — Suasana penuh sukacita dan kebersamaan mewarnai Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, yang digelar di Balai Pertemuan Umum Desa Mokupa, Senin (31/8/2026).

Syukuran tersebut dihadiri langsung Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP, bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Ny. Martina Dondokambey-Lengkong.

Bupati hadir bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, di antaranya Inspektur Kabupaten Minahasa, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Organisasi, serta Camat Tombariri.

Perayaan HUT ke-65 ini menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat Desa Mokupa untuk mensyukuri perjalanan panjang desa sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang semakin maju, mandiri, aman, dan sejahtera.

Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Desa Mokupa. Ia menegaskan, peringatan HUT tidak sekadar menjadi seremoni bertambahnya usia desa, tetapi juga momentum untuk merefleksikan perjalanan pembangunan serta menatap masa depan dengan semangat yang lebih kuat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa dan pribadi, saya menyampaikan selamat HUT ke-65 kepada seluruh masyarakat Desa Mokupa,” ujar Bupati.

Menurutnya, perjalanan selama 65 tahun telah diwarnai berbagai tantangan, perjuangan, dan keberhasilan yang menjadi bagian penting dari sejarah Desa Mokupa.

Karena itu, berbagai capaian yang telah diraih patut disyukuri sekaligus dijadikan motivasi untuk terus melakukan pembenahan dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Perkuat Persatuan dan Budaya Mapalus

Bupati Robby menegaskan, kemajuan sebuah desa tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga sangat bergantung pada keterlibatan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

Ia pun mengajak masyarakat Desa Mokupa untuk terus menjaga persatuan, kerukunan, semangat gotong royong, serta budaya Mapalus yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Minahasa.

“Perkuat kebersamaan antara pemerintah desa dan masyarakat, karena kemajuan desa hanya dapat diwujudkan melalui kerja bersama,” tegasnya.

Bupati juga mengingatkan masyarakat agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, masyarakat diharapkan terus mengedepankan kepentingan bersama, saling menghormati, saling membantu, serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, persatuan dan kerukunan merupakan modal sosial yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Dorong Pengembangan Potensi Ekonomi Desa

Lebih lanjut, Bupati Robby menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk terus mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia meminta pemerintah desa bersama masyarakat mampu melihat dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Desa Mokupa.

Sektor pertanian, perkebunan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai sektor ekonomi lainnya dinilai perlu terus dikembangkan untuk membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perekonomian masyarakat.

“Manfaatkan setiap potensi yang dimiliki Desa Mokupa, terutama di bidang pertanian, perkebunan, UMKM, serta sektor-sektor ekonomi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati.

Ia berharap sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat terus diperkuat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Waspadai El Niño dan Cuaca Ekstrem

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Robby juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak El Niño dan cuaca ekstrem.

Menurutnya, kondisi kering dapat meningkatkan risiko kekurangan air maupun kebakaran. Karena itu, masyarakat diimbau menggunakan air secara bijaksana, menjaga sumber-sumber air, serta menghindari pembakaran lahan, kebun, maupun sampah secara sembarangan.

Masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana juga diminta memperhatikan perkembangan informasi cuaca dan meningkatkan kesiapsiagaan.

Jika terjadi kondisi yang berpotensi membahayakan, masyarakat diharapkan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun pihak terkait agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Menutup sambutannya, Bupati Robby kembali mengajak seluruh masyarakat Desa Mokupa menjadikan HUT ke-65 sebagai momentum untuk memperkuat tekad, persatuan, dan kebersamaan dalam membangun desa.

Ia berharap semangat kebersamaan yang telah terpelihara selama ini terus menjadi kekuatan bagi masyarakat Mokupa dalam menghadapi berbagai tantangan sekaligus membuka peluang pembangunan di masa mendatang.

“Selamat HUT ke-65 Desa Mokupa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati seluruh masyarakat Desa Mokupa, memberikan kesehatan, kedamaian, serta menyertai setiap usaha dan karya kita,” tutup Bupati.

Syukuran HUT ke-65 Desa Mokupa berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Perayaan tersebut sekaligus menjadi refleksi perjalanan enam setengah dekade Desa Mokupa dalam membangun kehidupan masyarakat.

Momentum ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menumbuhkan optimisme untuk membawa Desa Mokupa menuju masa depan yang lebih maju dan sejahtera.

Pemkab Minahasa Perkuat Tata Kelola Bersih, Gerakan Antikorupsi Menyasar Semua Lini

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP. dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., komitmen terhadap pemerintahan yang berintegritas terus didorong melalui penguatan budaya antikorupsi di seluruh lini birokrasi.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Lynda D. Watania. Ia menegaskan bahwa gerakan antikorupsi harus menjadi bagian dari budaya kerja dan diterapkan secara konsisten, mulai dari Sekretariat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga ke tingkat kelurahan dan desa.

Menurutnya, nilai-nilai antikorupsi harus diinternalisasikan secara menyeluruh, termasuk di jajaran kewilayahan yang melibatkan camat, lurah, dan hukum tua. Penguatan integritas juga harus menyentuh sektor-sektor pelayanan dasar dan strategis, seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, hingga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Lynda menekankan, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada dokumen administratif, pencanangan zona integritas, atau sekadar kegiatan seremonial.

Sebaliknya, seluruh jajaran birokrasi dituntut mampu menghadirkan pelayanan publik yang nyata, cepat, transparan, profesional, serta terbebas dari berbagai bentuk penyimpangan.

“Budaya antikorupsi harus benar-benar menjadi bagian dari keseharian dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Upaya membangun pemerintahan yang bersih di Minahasa pada akhirnya bermuara pada satu tujuan utama, yakni menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara negara.

Dengan birokrasi yang bekerja berdasarkan prinsip integritas dan akuntabilitas di setiap tingkatan, pembangunan di Tanah Toar Lumimuut diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan fisik, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan sosial serta kesejahteraan yang semakin merata bagi seluruh masyarakat Minahasa.

Komitmen terhadap pemerintahan yang bersih pun menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Terkait Dengan Pelayanan Publik, Sejumlah Organisasi Pers Soroti Kinerja Kepala Kantah Minahasa

MINAHASA,- POSTKOTANEWS.co.id,- Sejumlah Organisasi Pers dikabupaten Minahasa merasa kecewa dengan pelayanan publik di Agraria dan Tataruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Minahasa.

Hal itu berkaitan dengan penolakan oleh kepala kantor ATR/BPN Kabupaten Minahasa atas kedatangan Wartawan dikantor tanah (Kantah) yang diketahui sebagai Kantor pelayanan Publik itu.

Kedatangan para Kuli tinta itu dalam rangka konfirmasi terkait pelayanan ATR/BPN yang akhir -akhir ini dikeluhkan Warga Masyarakat dalam pengurusan penerbitan Sertifikat Tanah serta hal lain yang bersifat pelayanan Publik.

Seperti yang disampaikan Ketua Pro Jurnalis Siber (PJS) Propinsi Sulawesi Utara Butje Lengkong kepada media ini, tentang apa yang dialami sejumlah Wartawan saat melakukan tugasnya di Kantor ATR/BPN Rabu (29/08-2026).

Butje Lengkong menegaskan, upaya wartawan melakukan konfirmasi kepada narasumber merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas jurnalistik, khususnya untuk memastikan pemberitaan tetap akurat dan berimbang.

Menurutnya, jika seorang kepala kantor belum dapat menemui seluruh awak media, setidaknya perlu ada pejabat yang berwenang memberikan keterangan resmi.

“Wartawan datang bukan untuk menghakimi, tetapi meminta klarifikasi agar berita tidak hanya memuat satu sisi. Apalagi menyangkut pelayanan publik, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan berimbang,” tegasnya Butje Lengkong.

Hal senada disampaikan Ketua Aliansi Wartawan Minahasa (AWAM) yang merasa kecewa dengan penolakan Kepala Kantor (ATR/BPN) terhadap kunjungan wartawan untuk melakukan Konfirmasi hasil temuan dan laporan Masyarakat.

” Karna ada temuan dan laporan masyarakat maka wartawan mendatangi anda yang berstatus kepala kantor, dan sudah menjadi tugas seorang jurnalis untuk melakukan Konfirmasi atas suatu pemberitaan yang akan diberitakan ke publik agar berita itu berimbang,” Ujar Jefry Uno dengan Kesalnya.

Rasa kecewa juga turut dirasakan Advokat/Konsultan Hukum John Franken Kolang dkk, Kuasa Hukum salah satu Masyarakat yang sedang mengurus permohonan balik nama Waris atas Tanah Kintal di Kelurahan Tateli Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa.

” Kami sebagai masarakat merasa kecewa dengan pelayanan ATR/BPN Kabupaten Minahasa, karna dalam pengurusan permohonan hak balik nama waris yang sudah kami ajukan sejak Tanggal 12 Juli 2026 hingga sekarang ini tidak jelas dan berbelit-belit, padahal permohonan yang kami ajukan bukanlah permohonan yang sulit, karna ini hanya balik nama waris dan yang menjadi ahli waris itu hanya tunggal hanya satu orang istri dan dari sejak permohonan kami ajukan hingga saat ini tidak ada komplen terhadap ahli waris,” Kata Pengacara kondang asal Kota Cakalang.

Rasa kekecewaannya timbul ketika dalam pengurusan permohonan ini pihaknya merasa dipermainkan oleh pimpinan di ATR/BPN Minahasa, sehingga harus bolak balik selama masa pengurusan yang tak kunjung ada jawaban yang jelas dari Pihak ATR/BPN itu sendiri.

Terkait permasalahan ini, Organisasi Pers Kabupaten Minahasa merasa kecewa dengan pelayanan yang terjadi di Kantor yang memiliki Program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto itu.

” Kami harus mempertanyakan terkait Program Asta Cita Presiden kepada ATR/BPN apakah itu berlaku diinstansi tersebut atau tidak. Karna telah tertuang dalam arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Reformasi Birokrasi,” Kata Ketua Aliansi Wartawan Minahasa Jefry Uno.

berikut arahan Presiden Prabowo terkait Reformasi Birokrasi dalam Asta Cita.

1. Birokrasi harus rrsponsif dan tidak mempersulit Masyarakat.
2. Percepatan Inplementasi kebijakan, dimana Inplememtasi kebijakan harus dirumuskan dengan cepat dan efektif.
3. Penguatan Koordinasi antar lembaga.
4. Efektifitas Alokasi Anggaran.

(UDIN)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.