Tomohon

TOMOHON, postkota.co.id – Calon Walikota Caroll Senduk bersama Calon Wakil Walilota Wenny Lumentut ikut didoakan dan diberkati Uskup Manado, Mgr Benedictus Estephanus Rolly Untu MSC Senin (12/10) 2020.

Itu dilakukan agar keduanya diberikan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan sehingga semua kegiatan dan aktivitas berjalan baik.

“Pribadi dan keluarga tentu bersyukur turut didoakan tokoh umat Uskup Manado, paling tidak ada spirit dan penguatan atas harapan dan cita-cita yang menjadi rencana kedepan”, kata Caroll.

Diketahui, pasangan Caroll-Wenny pun turut didoakan denominasi gereja di Kota Tomohon. Dengan harapan yang sama, Tuhan Allah memberkati dan memperlancar visi dan misi pasangan nomor urut dua ini dalam suksesi Pilwako Desember 2020. (Vly)

TOMOHON, postkota.co.id – Dalam rangka semakin pempererat jalinan kerjasama dan sinergitas antara jajaran legidlatif dan Sekretariat DPRD, Jumat (2/10/2020) dilaksanakan olah raga bersepeda bersama.

Sepeda santai bersama dalam rangka hidup sehat tersebut mengambil rute mulai di Kantor DPRD Tomohon hingga kompleks persawahan di Kelurahan Kayawu.

Ketua DPRD Djemmy Sundah, SE mengatakan, kegiatan ini juga untuk mempererat tali silaturahmi keluarga besar DPRD akota Tomohon, baik para anggota DPRD dan seluruh jajaran Sekretariat DPRD.

Djemmy juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan serta berola hraga dengan bersepeda.

Kegiatan bersepeda ini diikuti oleh para anggota DPRD Tomohon, Sekretaris DPRD Fransiskus F. Lantang, SSTP serta seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Tomohon. (JU)

TOMOHON, postkota.co.id – Ketua DPRD Djemmy J Sundah, SE tampil sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon tahun 2020 di Anugerah Hall Tomohon, Jumat (2/10) 2020.

Didampingi Sekretaris DPRD Fransiskus F. Lantang, SSTP, Djemmy memaparkan materi yang bertema Kegiatan Pembangunan yang Bersumber Dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Tupoksi yang Berkaitan Dalam Rangka Penanganan Covid 19 dan Persiapan Pelaksanaan Pilkada 2020.

Ia menjelaskan, tujuan rakorev adalah untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan di daerah serta memperkuat hubungan pusat dan daerah dalam rangka memperkokoh NKRI.

Upaya ini perlu dilakukan, lanjut dia, mengingat kondisi geografis negara Indonesia yang sangat luas dengan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal, serta Sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga, Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dan Daerah dalam melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar dapat terselenggara dengan efektif, efisien, akuntabel serta sesuai dengan asas dan prinsip tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Djemmy selanjutnya menjelaskan, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

“Dan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi,” jelasnya.

Rakorev terpantau turut hadir oleh Wali Kota Tomohon Jimmy F. Eman, SE.Ak, CA.

Tampil sebagai narasumber juga Kapolres Tomohon AKBP Bambang Ashari Gatot SIK MH, Dandim 1302 Minahasa Letkol Infanteri Herberth Andi Amino Sinaga S.IP, mewakili KAJARI Tomohon Plh Kajari Tomohon Andi Usmana Harun SH MH, Ketua KPU Kota Tomohon Drs Haryanto Lasut MAP, Ketua Bawaslu Kota Tomohon Deisy Soputan SPd MHum, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold Lolowang MSc MTh, dihadiri eserta dari jajaran pemerintah Kota Tomohon dan undangan. (J.U)

Tomohon, Postkota. co. id – Bawaslu Kota Tomohon dikabarkan telah merekomendasikan tujuh kasus pelanggaran netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketua KASN Prof Dr Agus Pramusinto mengatakan pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu semua rekomendasi yang masuk. Termasuk, rekomendasi dari Bawaslu Tomohon.

“Kami harus kaji dengan dukungan bukti yang ada sebelum direkomendasikan. Semua kami proses di KASN,” katanya kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).

Agus menegaskan bakal memberikan sanksi tegas bagi ASN apabila memang terbukti melanggar netralitas.

Menurutnya, sanksi akan diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini walikota.

“Kalau pun terbukti, KASN akan meminta PPK memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar,” tegasnya.

Agus juga memastikan pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) turut berpotensi diberi sanksi, apabila memang sudah diberikan rekom nanti, namun dengan sengaja tak menjalankan.

“Ya ada sanksi bagi PPK, andai tak menjalankan rekomendasi pemberian sanksi,” tandasnya.
Dugaan pelanggaran netralitas ASN di Kota Tomohon mencuat menyusul kabar dari Bawaslu bahwa telah merekomendasikan tujuh kasus kepada KASN.

Kota Tomohon sendiri menjadi daerah pertama di Sulut yang menandatangani MoU terkait Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Tomohon tahun 2020. *michel*

TOMOHON, Postkota.co.id – Ketua DPRD Kota Tomohon Djemmy J. Sundah, SE memimpi rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBD Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Tomohon, Senin (14/9/2020).

Saat memimpin paripurna melalui video conference tersebut, Djemmy Sundah didampingi Wakil Ketua Caroll J.A. Senduk, SH dan Erens D. Kereh, AMKL serta Sekretaris DPRD Tomohon Fransiskus F. Lantang, SSTP.

Ketua DPRD Djemmy Sundah mengatakan bahwa dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) APBD Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Kota Tomohon, harus menyajikan secara lengkap berbagai penjelasan.

a. Perbedaan asumsi dengan kebijakan umum anggaran yang ditetapkan sebelumnya.
b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.

c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD asumsi kebijakan umum anggaran tidak tercapai.

d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi kebijakan umum anggaran.

Selanjutnya, katanya, pasal 155 ayat (5) menyatakan bahwa : Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD.

“Dan, pasal 156 ayat (1) , mengatakan bahwa : kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (5), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan,” jelasnya.
Paripurna dilanjutkan dengan Penandatanganan nota kesepakatan KUPA APBD dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2020 Kota Tomohon.

Penandatanganan diawali oleh Wakil ketua DPRD, Erens D. Kereh, AMKL, kemudian Wakil ketua DPRD, Caroll Joram Azarias Senduk, SH, Ketua DPRD, Djemmy Jerry Sundah, SE dan terakhir oleh Wali Kota Jimmy Eman.

Hadir dalam rapat paripurna melalui video converence, juga Sekretaris Daerah H.V. Lolowang, M,Sc dan Kepala BPKPD Tomohon Drs. Gerardus Mog. ( Jerry)