Razia Gabungan di Lapas Perempuan Manado, Lima WBP Jalani Tes Urine: Hasilnya Negatif

Berita, Tomohon|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Tomohon – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIB Manado menggelar razia gabungan dan tes urine terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Rabu (16/9/2026). Kegiatan ini melibatkan sejumlah Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai bagian dari upaya deteksi dini serta pencegahan gangguan keamanan dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

Razia dimulai sekitar pukul 18.00 WITA dengan melibatkan jajaran petugas Lapas Perempuan Kelas IIB Manado bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Utara, Koramil 1302-06/Tomohon, dan Polres Tomohon.

Petugas gabungan melakukan penggeledahan badan serta kamar hunian WBP. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memastikan lingkungan hunian tetap aman dan tertib sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang-barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Di sela kegiatan, BNN Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan tes urine terhadap lima WBP yang dipilih secara acak. Pemeriksaan ini menjadi langkah deteksi dini untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas.

Hasilnya, seluruh lima WBP yang menjalani tes urine dinyatakan negatif.

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Manado melalui kegiatan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan secara berkala dan sinergi dengan APH untuk menjaga stabilitas keamanan di lingkungan pemasyarakatan.

Razia gabungan dan tes urine ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Lapas Perempuan Kelas IIB Manado dalam memperkuat pengawasan serta menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, tertib, dan kondusif.

Sinergi antara Lapas, BNN, TNI, dan Polri juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan, khususnya dalam mencegah potensi gangguan keamanan serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan Lapas.

Kala Motif Batik Menghias Bolu Gulung Karya Warga Binaan Lapas Perempuan Manado

Berita, Nasional, SULUT, Tomohon|oleh

TOMOHONPOSTKOTANEWS.CO.ID – Aroma harum kue yang baru matang menyerbak di ruang kemandirian Lapas Perempuan Kelas IIB Manado. Di sana, jemari para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tampak telaten melukis motif batik di atas adonan kue. Mereka sedang mendalami seni pembuatan “Batik Roll Cake”, sebuah inovasi tata boga yang kini menjadi fokus pembinaan di Lapas tersebut.

Suasana pelatihan terasa istimewa karena Kepala Lapas Perempuan Manado, Patta Helena, turun tangan langsung menjadi sang mentor. Dengan sabar, ia membagikan rahasia teknik pembuatan bolu gulung bermotif indah tersebut—mulai dari menjaga presisi motif hingga memastikan tekstur kue tetap lembut saat digulung.

Kehadiran sosok pimpinan yang langsung mengajar menjadi pelecut semangat bagi para WBP. Fokus utama dari kegiatan ini adalah kemandirian. Lapas Perempuan Manado ingin memastikan bahwa jeruji besi bukan penghalang untuk tetap produktif.

Dengan bekal keterampilan kuliner yang unik ini, para warga binaan diharapkan mampu menatap masa depan yang lebih cerah sebagai pelaku usaha kreatif saat mereka menghirup udara bebas nanti.

Gelapkan  Dana Perusahaan , Patricia Beelt Warga Matani  Dieksekusi  Jaksa 4 Tahun Penjara

Berita, Hukrim, Minahasa, Nasional, Tomohon|oleh

TOMOHON,POSTKOTANEWS.CO.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon mengeksekusi terpidana Patricia Maureen Beelt alias Nini alias Ninolle dalam perkara penggelapan dana perusahaan milik PT Adicitra Anantara, Senin (22/6/2026).
Eksekusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 54/PID/2026/PT MND berkekuatan hukum tetap (inkrah). Terpidana kemudian langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Tomohon untuk menjalani masa hukumannya.
Proses eksekusi diawali dengan diterimanya salinan putusan yang telah inkrah. JPU melalui Nathan Andhika Luntungan, SH terlebih dahulu melayangkan surat panggilan kepada terpidana dengan Nomor B-199/P.1.15/Eoh.3/06/2026, sebelum menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) sebagai dasar pelaksanaan eksekusi.
Dalam putusan tingkat banding, majelis hakim memperberat hukuman Patricia Beelt warga  Matani Tomohon ini dari tiga tahun menjadi empat tahun penjara. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dengan dieksekusinya putusan tersebut, Patricia resmi menjalani hukuman empat tahun penjara. Seluruh administrasi pelaksanaan putusan juga telah diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Sementara itu, pihak PT Adicitra Anantara melalui Olivia Tike Wuisang, selaku pelapor dan pihak yang dirugikan, menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Tomohon atas pelaksanaan putusan yang dinilai cepat dan profesional.
“Kami mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Tomohon, khususnya Jaksa Penuntut Umum, yang telah menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini merupakan bentuk kepastian hukum sekaligus memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan,” ujar Olivia.
Menurutnya, eksekusi tersebut menjadi pesan tegas bahwa setiap tindakan yang merugikan perusahaan maupun pihak lain akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum.
“Penegakan hukum harus menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa setiap perbuatan melawan hukum memiliki konsekuensi yang jelas. Putusan ini menunjukkan bahwa proses hukum berjalan dan memberikan kepastian bagi pencari keadilan,” tegasnya.

Berbelit-belit Kasus Dugaan Penipuan di Manado: Polda Sulut Gelar Perkara Khusus, Kuasa Hukum Endus Aroma Rekayasa

Berita, Bitung, Bolaang Mongondow, Bolmong Raya, BOLTOM, DPRD Propinsi Sulut, Hukrim, Manado, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Nasional, Sangihe, Sitaro, SULUT, Sulut, Talaud, Tomohon|oleh

MANADO,POSTKOTANEWS.CO.ID – Tabir gelap yang menyelimuti kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan terlapor berinisial TT kini memasuki babak baru. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) melalui Bagian Pengawasan Penyidikan menggelar Perkara Khusus pada Kamis (4/6/2026), sebagai respons atas desakan hukum yang dilayangkan advokat Samuel Tatawi, SH.

Gelar perkara yang berlangsung di Ruang Restorative Justice ‘Wale Baku Bae’ ini menjadi arena pembuktian atas laporan polisi nomor LP/B/752/VII/2023/Spkt/Resta. Sejumlah pihak, mulai dari pelapor, terlapor, penyidik Satreskrim Polresta Manado, hingga tim pengawas internal, hadir untuk membedah profesionalitas penanganan kasus yang sebelumnya sempat ‘mengendap’ ini.

Pidana atau Perdata?
Ditemui usai gelar perkara, Marcsano R. Wowor, SH, selaku Penasihat Hukum tersangka TT, langsung melontarkan kritik keras terhadap konstruksi kasus yang dipaparkan penyidik. Ia menengarai adanya kekaburan administrasi, terutama soal urutan waktu pembuatan Laporan Polisi (LP) yang tidak sinkron dengan laporan pengaduan awal pada 5 Juni 2023.

Namun, poin paling krusial yang ditegaskan Wowor adalah mengenai status perkara itu sendiri. Ia meyakini kasus ini “dipaksakan” masuk ke ranah pidana.

“Kami membawa bukti pamungkas berupa dokumen perjanjian kerja sama atau MoU antara kedua belah pihak. Secara hukum, adanya MoU ini mengubah perspektif perkara. Ini murni ranah perdata, bukan tindak pidana. Kami ingin mendudukkan hukum pada tempatnya,” tegas Wowor dengan nada lugas.

Kini, nasib TT berada di meja pimpinan Polda Sulut. Hasil pembahasan internal yang melibatkan Bidang Propam dan unsur pengawasan lainnya akan menentukan apakah kasus ini akan berlanjut atau justru dihentikan (SP3).

Di sisi lain, nada bicara Samuel Tatawi, SH, selaku Kuasa Hukum ibu tiga anak (terlapor), terdengar jauh lebih tajam. Baginya, polemik ini bukan sekadar soal sengketa bisnis, melainkan soal integritas hukum di Sulawesi Utara.

Tatawi mengungkapkan langkah berani dengan berencana menyeret dugaan pemalsuan dokumen ke meja hijau sebagai babak susulan.

“Perjuangan kami belum selesai. Kami akan segera melayangkan aduan resmi terkait dugaan pemalsuan. Kami tidak akan membiarkan ada celah bagi pembersihan ‘dosa’ prosedur. Penegakan hukum di Sulut harus bersih dari praktik-praktik manipulatif,” ujar Tatawi.

Ia pun melempar pesan emosional kepada publik untuk mengawal kasus ini, mengingat subjek yang diperjuangkan adalah seorang ibu dengan tiga anak yang menurutnya menjadi korban ketidakadilan.

“Kami menduga ada indikasi rekayasa dalam penanganan kasus ini sejak awal. Ini menyangkut hak dan nasib seorang ibu. Kami serahkan semuanya pada Tuhan dan proses hukum yang jujur. Publik harus melihat, apakah hukum kita tajam ke bawah tapi tumpul ke fakta?” pungkasnya dengan nada menantang.

Senin mendatang akan menjadi hari penentuan. Akankah penyidik tetap pada jalurnya, atau bukti-bukti baru akan meruntuhkan dakwaan yang selama ini dibangun? Mata publik Sulawesi Utara kini tertuju pada Polda Sulut,puluhan Media disulut kawal Kasus tersebut mereka tertarik adanya info dugaan Penyidik merekayasa atau merubah(PALSU) BAP terlapor ,jika ini benar  terjadi maka Institusi Polri dipertanyakan .”Ujar salah satu wartawan senior Sulut saat di Polda tadi Sore.

BERKAS P21 DINILAI TIDAK LAYAK, TIM HUKUM: INI REKAYASA, SENGKETA PERDATA DIPAKSA JADI PIDANA

Berita, Hukrim, Minahasa, Nasional, Sulut, SULUT, Tomohon|oleh

MANADO,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Kejanggalan proses hukum yang menimpa pengusaha Wedding Organizer, TT alias Ribka , kembali disorot. Tim kuasa hukum mendatangi Kejaksaan Negeri Manado, Senin (27/04/2026), untuk menuntut peninjauan ulang berkas perkara yang sudah berstatus P21 atau dinyatakan lengkap oleh kepolisian.

Dalam surat permohonan eksaminasi yang diajukan sejak 20 April 2026, tim hukum dari kantor hukum Samuel Tatawi, SH & Partners menegaskan dugaan kuat bahwa perkara ini murni hasil rekayasa. Mereka menilai sengketa murni perdata dipaksakan masuk ke ranah pidana demi kepentingan tertentu.

“Kami menduga dengan keras perkara ini direkayasa. Dasarnya jelas, ini adalah hubungan kontraktual atau bisnis antara klien kami dengan pelapor. Tidak ada unsur pidana di dalamnya,” tegas perwakilan tim hukum dengan nada tegas.

Membatalkan Sepihak, Lalu Melapor

Fakta hukum membuka tabir kejanggalan. Perkara bermula pada 1 Mei 2023, ketika pelapor RM alias Ria bersama pasangannya menunjuk Tita untuk mengurus pernikahan senilai Rp 110.500.000. Dalam MOU yang ditandatangani, tertulis tegas klien dilarang membatalkan sepihak, hanya boleh mengubah jadwal.

Namun, pada 28 Mei 2023, pelapor tiba-tiba membatalkan kontrak tanpa alasan yang jelas. Ketika negosiasi gagal, pelapor justru menyerang balik dengan melaporkan TT dan suaminya ke Polresta Manado pada 17 Juni 2023 dengan tuduhan penipuan dan penggelapan.

Secara yuridis, tim hukum membedah kelemahan laporan tersebut. Menurut mereka, unsur tindak pidana tidak terpenuhi karena tidak adanya mens rea (niat jahat) maupun actus reus (perbuatan jahat).

“Bagaimana bisa dikatakan penipuan atau penggelapan, padahal hari H acara tanggal 29 Juni belum tiba, laporan sudah dibuat tanggal 17 Juni? Unsur perbuatan materinya saja belum terjadi. Ini jelas tidak memenuhi Pasal 492 KUHP,” papar mereka.

Proses Hukum yang Memilukan

Lebih jauh, tim hukum mengungkap penyimpangan prosedur yang terjadi pada 4 Agustus 2023. Awalnya TT dipanggil sebagai saksi, namun sore harinya statusnya mendadak diubah menjadi tersangka tanpa mekanisme Gelar Perkara yang sah.

Pemeriksaan yang dilakukan penyidik Fenly Manangkot pukul 20.00 WITA dinilai sangat tidak manusiawi. Saat itu TT membawa anak kecil, namun tetap dipaksa memberikan keterangan hingga terjadi tarik-menarik dengan suaminya. Malam itu juga, TT ditahan di Polsek Malalayang selama dua bulan hingga akhirnya dinyatakan bebas demi hukum.

Ironisnya, tiga tahun kemudian tepatnya 7 April 2026, kepolisian kembali mengirim surat panggilan yang diduga sudah kadaluwarsa (bertanggal 31 Maret). Tidak sampai dua jam, surat panggilan kedua datang seolah dibuat-buat untuk membangun narasi bahwa Tita tidak kooperatif.

“Di mata hukum dan logika, perkara ini tidak layak dilanjutkan. Ada penanganan yang keliru dan cacat prosedur. Oleh karena itu kami memohon Kajari agar memerintahkan jaksa memeriksa ulang berkas P21 ini,” tegas tim hukum.

Polisi Bungkam, Kasat Reskrim Menghindar

Hingga berita ini diturunkan, upaya awak media untuk mengonfirmasi kebenaran kronologi dan dugaan penyimpangan ke Polresta Manado menemui jalan buntu.

Petugas di Unit 2 Reskrim mengarahkan konfirmasi kepada Kasat Reskrim, AKP Elwin Kristanto. Namun saat dihubungi, AKP Elwin mengaku sedang berada di luar kantor dan meminta pertemuan ditunda ke lain waktu.

Sampai saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan rekayasa kasus dan penyimpangan prosedur yang dialami TT.

Jajaran Pemkab Minahasa Hadiri Ibadah Penghiburan Almarhumah Lenny Runtu di Tomohon

Berita, Minahasa, Tomohon|oleh

MINAHASA POSTKOTANEWS.CO.ID Tomohon — Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa yang dipimpin Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., menghadiri ibadah penghiburan atas meninggalnya almarhumah Lenny Runtu dalam keluarga Poluan–Ratulangi.

Almarhumah diketahui merupakan orang tua mantu dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa, Dr. Ir. Margaretha Ratulangi.

Ibadah penghiburan dilaksanakan pada Senin (30/3/2026) di rumah duka yang berlokasi di Kelurahan Paslaten, Kota Tomohon.

Turut mendampingi Bupati dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Ny. Martina Dondokambey-Lengkong, S.E., Sekretaris Daerah Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Minahasa, saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhumah Ibu Lenny Runtu. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber segala penghiburan, senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan bagi seluruh keluarga,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa kehilangan orang yang dikasihi bukanlah hal yang mudah. Namun, sebagai orang percaya, setiap pribadi diingatkan untuk tetap berpegang teguh pada iman dan mempercayai rencana Tuhan.

“Duka yang dirasakan merupakan wujud kasih yang besar kepada almarhumah semasa hidup. Kita percaya bahwa kehidupan manusia berada dalam rencana dan kedaulatan Tuhan,” tambahnya.

Bupati juga mengajak keluarga yang berduka, khususnya keluarga Dr. Ir. Margaretha Ratulangi, untuk tetap kuat dan tabah serta menjadikan kenangan indah bersama almarhumah sebagai sumber kekuatan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya saling menopang dalam keluarga serta memanfaatkan setiap kesempatan dalam kehidupan untuk berbuat kebaikan dan hidup sesuai kehendak Tuhan.

Ibadah penghiburan berlangsung khidmat, diiringi doa serta dukungan dari jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, keluarga, dan kerabat yang hadir.

Enam Pemain Dicoret, Persmin Minahasa Sinyalkan Disiplin Keras Jelang Liga 4

Berita, Minahasa, Nasional, Olahraga, SULUT, Tomohon|oleh

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID – Persmin Minahasa mengambil langkah tegas menjelang bergulirnya Liga 4 Zona Sulawesi Utara. Enam pemain resmi dieliminasi dari skuad setelah manajemen melakukan evaluasi menyeluruh pasca laga uji tanding melawan XYBR Tomohon di Lapangan Langowan, Jumat (6/3).

Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal manajemen yang dipimpin CEO Renaldo Sengke bersama Manager Richo Roring. Evaluasi tidak hanya menyoroti performa di lapangan, tetapi juga sikap dan komitmen pemain selama pemusatan latihan.
“Beberapa pemain terlibat tindakan indispliner selama training camp, dan ada juga yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan tim,” kata Sengke di Stadion Maesa Tondano, Senin (9/3/2026).
Langkah pencoretan ini menjadi sinyal bahwa Persmin tidak akan berkompromi terhadap masalah kedisiplinan di dalam tim. Manajemen menegaskan bahwa komitmen kontrak adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Sengke bahkan memberi peringatan keras bagi pemain yang telah menandatangani kontrak namun menolak memperkuat tim. Menurutnya, tindakan tersebut bisa berujung pada proses resmi di federasi hingga jalur hukum.
“Kalau ada pemain kontrak yang tidak menunjukkan sikap baik atau memilih tidak bermain, kami akan menempuh langkah sesuai perjanjian. Tidak menutup kemungkinan dilaporkan ke PSSI maupun pihak berwajib,” tegasnya.

Direktur Teknik Yongki Rantung memastikan proses pembenahan tim masih berjalan. Persmin, kata dia, sedang menyeleksi pemain yang benar-benar siap memperkuat tim hingga akhir kompetisi.
“Kami ingin pemain yang punya komitmen. Jika ada yang sudah terikat kontrak tetapi tidak mau bermain, tentu akan kami tindak sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani,” ujar Rantung.
Di tengah proses evaluasi tersebut, manajemen juga menyinggung praktik perekrutan pemain yang dinilai tidak sehat antar klub. Sengke mengungkapkan adanya kasus pemain kunci Persmin yang diduga ditekan untuk pindah ke klub lain.
“Kami mendapat informasi ada upaya memaksa pemain kami untuk pindah. Cara seperti itu tidak bisa dibenarkan,” katanya.
Persmin memberi peringatan terbuka kepada pihak manapun yang mencoba merekrut pemain yang masih terikat kontrak.
“Jika ada klub atau pihak lain yang mencoba mengambil pemain kami yang masih berkontrak, kami siap membawa masalah ini ke jalur hukum,” pungkas Sengke.

Dengan skuad yang terus disaring, Persmin Minahasa kini fokus mematangkan persiapan menuju Liga 4 Zona Sulawesi Utara, sambil memastikan hanya pemain dengan komitmen penuh yang bertahan di dalam tim. (J”U)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.