MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID– Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., melantik dan mengambil sumpah/janji 114 pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, dalam upacara yang digelar di Gedung Wale Ne Tou, Tondano, Rabu (5/8/2026).
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyegaran birokrasi untuk memperkuat efektivitas organisasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati didampingi Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si. Kegiatan turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala perangkat daerah, pejabat struktural, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebanyak 114 pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV), meliputi tiga camat, 19 lurah, kepala bagian pada Sekretariat Daerah, sekretaris perangkat daerah, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi, hingga pejabat pengawas pada berbagai organisasi perangkat daerah.
Sejumlah jabatan strategis yang diisi antara lain Camat Tompaso Barat, Camat Eris, Camat Tondano Barat, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.
Dalam arahannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada setiap ASN merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.”Jabatan adalah amanah, bukan hak. Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, disiplin, dan semangat melayani masyarakat. Saudara-saudara yang hari ini dilantik harus mampu menunjukkan kinerja terbaik serta menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas,” tegas Bupati.
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, menjaga loyalitas, serta memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Menurut Bupati, penyegaran organisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan kesempatan bagi ASN mengembangkan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Minahasa, Johnny Tendean, AP., M.AP., menjelaskan bahwa pelantikan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan rekam jejak setiap ASN.
Menurutnya, penataan birokrasi ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas organisasi perangkat daerah sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. BKPSDM juga akan terus mendorong peningkatan kompetensi ASN guna mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pelantikan berlangsung dengan khidmat dan menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam memperkuat organisasi serta membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan semakin melayani masyarakat.
Pelantikan ini sesuai rekomendasi Komite Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia(KPK RI) dan saat ini sudah dilaksanakan Pemkab Minahasa ,sekaligus penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh peserta yang Dilantik.
