Manado

MANADO – postkota.net- Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, MSi diwakili Sekertaris Daerah Frits R. Muntu, S.Sos membuka dengan resmi pelaksanaan Seleksi Terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2023 pada Selasa, 17 Januari 2023 bertempat di Hotel Quality Manado.

Seleksi Terbuka yang berlangsung sejak 12Januari 2023 dengan tahapan Pengumuman Seleksi Berkas dilanjutkan dengan Test Assement pada 13 Januari 2023 lalu, telah melibatkan peserta Seleksi, masing-masing :

1. Dr. Lynda Deisye Watania, MM, MSi, Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Provinsi Sulawesi Utara,
2. Drs. Riviva W, Maringka, MSi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Minahasa,
3. Dr. Christian Vicky H.S. Tanor, SPi, MSi, Asisten Bidang  Administrasi dan Umum Sekda Minahasa,
4. Agustivo Tumundo, SE, MSi, Staf Ahli Bupati Minahasa Bidang Kemasyarakatan dan SDM,
5. Drs. Melky L. Rumate, MSi, Kepala Dinas Pemandam Kebakaran Kabupaten Minahasa,
6. Dra. Riany S. Suwarno, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa, dan
7. Alexander W. Mamesah, SSTP, MSi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa.

Dalam sambutannya, Sekda Frits Muntu mengatasnamakan Bupati Minahasa Dr. Ir. Royke Octavian Roring, MSi dan Wakil Bupati Dr (HC) Robby Dondokambey, SSi, MAP memberikan apresiasi bagi Panitia Seleksi yang telah menggelar Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekdakab Minahasa ini, dan menyampaikan selamat kepada ke-Tujuh pejabat peserta seleksi yang sudah berhasil mengikuti beberapa tahapan yang lalu, dan saat ini masuk dalam tahapan Test Penulisan Makalah.

Sekda Frits Muntu mengharapkan,”  agar ke-Tujuh peserta yang terdiri dari satu Pejabat dari Pemprov Sulut dan enak Pejabat dari Pemkab Minahasa ini dapat mengikuti tahapan Test yang sisa dengan baik, yang selanjutnya hasil dari Seleksi ini akan menggantikan dirinya yang akan memasuki masa Purna Bakti pada 1 Maret 2023 mendatang,” Kata Frits Muntu.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa Drs. Moudy L. Pangerapan, MAP mengatakan bahwa setelah Test Makalah ini, akan dilanjutkan dengan Test Wawancara pada Rabu, 18 Januari 2023 besok, yang selanjutnya akan lakukan Pengumuman hasil Seleksi pada Kamis, 19 Januari 2023 nanti.

Turut hadir dalam Pembukaan Seleksi Terbuka ini diantaranya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut Clay J.H. Dondokambey, SSTP, MAP, Ketua Panitia Seleksi Dr. Bode Lumanauw, SE, MM, Anggota Pansel lainnya masing-masing Dr. Sihar Wilford Siagian, MA, Dr. Wempie Kumendong, SH, MH, Drs. Philip M. Regar, MS dan Kabid Pengembangan SDM Albert Ombeng, SSos.(Udin)

Manado, – postkota.net- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) gelar pertemuan tatap muka bersama Pengurus Cabang yang telah terbentuk. Selasa (27/12/2022).

Pertemuan ini sekaligus rapat internal dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) yang tertunda pada Desember tahun ini, dan akan laksanakan pada Januari nanti.

Pertemuan berlangsung di Kantor Sekretariat DPD SPRI Sulut, tepatnya di kediaman Ketua SPRI Sulut, Veldy Reynold Umbas, yang beralamat di Perum PDK No. 73, Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Dan dihadiri para pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPRI Kabupaten dan Kota diantaranya adalah, Kabupaten Minasaha, Kota Manado, Kota Tomohon, dan Kota Bitung.

Pertemuan tersebut sengaja dijadwalkan saat Natal sekaligus saling silaturahmi antara pengurus DPC SPRI yang baru terbentuk dengan DPD SPRI Sulut.

“Pertemuan ini memang sengaja kami buat saat Natal, biar pengurus SPRI Sulut bisa saling silaturahmi dengan DPC SPRI. Setelah pertemuan perdana ini diharapkan kita sudah membuat program jangka pendek dan jangka panjang yang dapat membantu pemerintah Sulut dalam memberikan informasi yang seluas luasnya kepada masyarakat,” terang Veldy Umbas yang juga sebagai Owner Media Sulut Hebat.

Dalam pertemuan rapat ini juga telah diagendakan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada Pengurus DPC SPRI Kabupaten dan Kota. Untuk Kabupaten Minahasa telah sah menerimah SK dengan Nomor : 008/A/SK/DPD-SPRI/XII/2022, Kota Tomohon SK dengan Nomor : 010/A/SK/DPD-SPRI/XII/2022, Kota Manado SK Nomor : 009/A/SK/DPD-SPRI/XII/2022, dan Kota Bitung SK Nomor : 007/A/SK/DPD-SPRI/XII/2022.

Pengurus DPC SPRI Kabupaten dan Kota yang baru saja menerimah SK di antaranya, Ketua DPC SPRI Kabupaten Minahasa, Jefry Uno, SH, Ketua DPC SPRI Kota Manado, Tevri Ngantung, SE, Ketua DPC SPRI Kota Tomohon, Jery Uno, dan Ketua DPC SPRI Kota Bitung Octavianus Barauntu S.Pd.K.

Selain agenda rapat pembentukan pengurus DPC SPRI di satu Kabupaten dan tiga Kota yang ada di Sulut. Hal yang terpenting adalah membahas tahapan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) pada bulan Januari tahun 2023 nanti.

”Pelaksanaan Pelantikan pengurus rencananya akan dilaksanakan secara serentak, dan akan dihadiri Gubernur serta Forkopimda Sulut sebagai undangan dalam pelaksanaan pelantikan nanti. Untuk mekanisme SKW sendiri yang paling utama itu kita harus mempersiapkan portofolio sebagai syarat pendaftaran,” ujar Veldy.

Kegiatan turut dihadiri Plt. Sekertaris SPRI Sulut Zulkifli Liputo, Wakil Ketua SPRI Sulut Decky Geruh, bersama beberapa pengurus SPRI Kabupaten dan Kota lainnya. (Red)

Sulut, – postkota.net- Adanya video viral te
pelarangan ibadah kepada jemaat Gereja Advent di Desa Buyat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mendapat respons dari Pemprov Sulawesi Utara (Sulut).

Atas nama Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (ODSK), Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi, Fery Jones Sangian bergerak cepat dan langsung menggandeng instansi terkait.

Fery Sangian menegaskan proses penyelesaian sudah dilakukan dan berjalan sesuai harapan.
“Tadi sudah rapat dengan perwakilan Polda, FKUB dan BIN. Kita rembuk dan sudah sepakat menyelesaikan persoalan ini dengan tuntas,” kata Sangian, Selasa (27/12).

Karena itu, Fery kembali mengimbau masyarakat tidak mudah terpancing dan mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menuntaskan masalah ini.

“Warga Sulut cinta damai. Jangan mudah terprovokasi. Marilah kita sama-sama menjaga kedamaian di Bumi Nyiur Melambai tercinta ini,” imbuh Sangian.(Red)

MANADO, postkota.net-  Sebanyak 34 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di negara Kamboja, menjalani asesmen di markas kepolisian setempat.

Kabid Humas Polda Sulawesi Utara (Sulut) Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, kegiatan asesmen dilakukan oleh Interpol Indonesia (Divhubinter Polri), Polda Sulut dan KBRI di Kamboja.

“Kegiatan asesmen dilakukan oleh Ses NCB Interpol Indonesia (Divhubinter Polri) Brigjen Pol Amur Chandra, Atase Kepolisian di Thailand Kombes Pol Endon Nurcahyo, Atase Pertahanan di Kamboja Kolonel CPM Mochamad Rizal, Staf KBRI di Kamboja, dan Dir Reskrimum Polda Sulut Kombes Pol Gani Siahaan serta anggota,” katanya, Kamis (15/12/2022) siang, di Mapolda Sulut.

Saat ini sedang dilakukan asesmen oleh pihak kepolisian Kamboja terhadap 34 WNI, di markas kepolisian Kamboja yang berada di Phnom Penh.

“Setelah asesmen oleh pihak kepolisian Kamboja, mereka akan dibawa ke KBRI di Kamboja, dan selanjutnya akan difasilitasi hingga kembali ke Indonesia. Saat ini Dir Reskrimum Polda Sulut Kombes Pol Gani Siahaan juga sedang melakukan asesmen, untuk mengetahui bagaimana proses mereka (ke 34 WNI) sampai di Kamboja dan kegiatan mereka selama di Kamboja,” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Lanjut Kombes Pol Jules Abraham Abast menerangkan, beberapa waktu yang lalu Divhubinter Polri beserta Dir Reskrimum Polda Sulut dan anggota telah dikirimkan ke Kamboja untuk mengetahui riwayat perjalanan WNI berkaitan informasi adanya 34 WNI yang saat ini berada di markas kepolisian Kamboja.

“Kronologisnya sehingga mereka berada di markas kepolisian Kamboja yaitu, pada awalnya para WNI ini direkrut oleh satu orang warga negara Malaysia dan diiming-imingi atau dijanjikan akan dipekerjakan dengan gaji tinggi. Namun setelah bekerja selama beberapa bulan, ternyata mereka mendapat gaji yang tidak sesuai dengan iming-iming atau tawaran pada saat mereka akan dipekerjakan,” ujarnya, di depan sejumlah awak media.

Karena tidak sesuai dengan gaji yang dijanjikan oleh perekrut, mereka kemudian meminta untuk berhenti bekerja dari pihak pengelola namun tidak diperkenankan. Kemudian mereka hanya ditempatkan di ruangan atau rumah milik pengelola.

“Kemungkinan besar mereka tidak diizinkan (untuk berhenti bekerja) karena biaya yang cukup besar pada saat mendatangkan beberapa WNI ini. Kemudian mereka berusaha untuk menghubungi pihak KBRI di Kamboja, sehingga pihak KBRI berkoordinasi dengan pihak kepolisian Kamboja yang ada di Phnom Penh,” jelas Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Selanjutnya, pihak KBRI di Kamboja bersama kepolisian Kamboja, Atase Kepolisian di Thailand, dan Atase Pertahanan di Kamboja membebaskan mereka dari tempat bekerja yaitu di Poipet, Kamboja, yang berjarak sekitar 7-8 jam dari Phnom Penh (ibu Kota Kamboja).

“Setelah dikeluarkan dari Poipet, mereka dibawa ke markas kepolisian Kamboja di Phnom Penh. Dan saat ini kondisi ke 34 WNI tersebut dalam keadaan baik dan sehat,” terang Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Kombes Pol Jules Abraham Abast menepis isu terkait adanya penganiayaan secara fisik terhadap para WNI tersebut.

“Berdasarkan hasil sementara yang kita dapatkan dari Dir Reskrimum Polda Sulut Kombes Pol Gani Siahaan bahwa, menurut keterangan beberapa WNI, mereka tidak mendapatkan penganiayaan secara fisik. Namun menurut mereka memang terjadi intimidasi ataupun ditakut-takuti akan dilakukan kekerasan atau lain sebagainya namun tidak mendapatkan penganiayaan secara fisik,” jelasnya.

Lebih lanjut Kombes Pol Jules Abraham Abast menerangkan, para WNI tersebut dipekerjakan di Poipet, sebagai scammer.

“Scammer dalam arti, mereka bekerja untuk melakukan penipuan secara online kepada WNI lainnya, yang ada di Indonesia tentunya. Nah, ini pekerjaan mereka, sehingga mungkin ini juga menjadi ralat kami. Dimana sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa, mereka dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga ataupun di tempat hiburan. Namun sebenarnya mereka dipekerjakan sebagai scammer atau melakukan penipuan secara online,” terangnya.

Menurut Kombes Pol Jules Abraham Abast sesuai informasi awal, diduga para WNI tersebut masuk ke Kamboja dengan berbagai fasilitas dan berbagai cara.

“Ada mungkin yang dengan jalur legal, namun banyak juga yang ilegal seolah-olah wisatawan atau turis. Yang jelas mereka masuk ke Kamboja untuk bekerja sebagai scammer dan awalnya mereka tertarik karena diiming-imingi atau dijanjikan dengan gaji yang cukup tinggi,” katanya.

Kombes Pol Jules Abraham Abast menambahkan, 34 WNI tersebut seluruhnya bukan warga Sulut.

“Info sementara dari hasil pemeriksaan, 34 WNI tersebut terdiri dari 33 warga Sulut dan 1 warga Palembang. Dan menurut mereka, masih banyak WNI khususnya dari Sulut yang masih berada di Poipet. Saat ini WNI tersebut belum berada di Phnom Penh, baik di markas kepolisian Kamboja maupun di KBRI Kamboja,” pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Ormas Adat Laskar Manguni Indonesia (LMI) Melalui Ketua DPD  Kabupaten Minahasa Noldi Lila memberikan Apresiasi langkah yang di tempuh Kapolda Sulut Irjen.Pol Setyo Budiyanto,  pada Asesmen ke 33 Warga Tanah Toar Lumimuut yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

,” Selaku warga Sulawesi Utara Kami LMI mendukung sepenuhnya serta memberikan Apresiasi kepada Bapak Kapolda yang telah memberi Atensi serius pada penanganan TPPO terhadap 33 Warga Tanah Toar Lumimuut di Negara Kamboja,” Kata Noldi.

Dihubungi via cellulernya di 08524031… Noldi lila juga berharap agar Pemerintah Daerah Sulawesi Utara lebih memberi pengawasan yang extra ketat terhadap Perusahaan Pengelola jasa Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Sulut agar hal demikian tidak terulang lagi. (Udin)