Bupati Minahasa Pimpin Rapat Forkopimda Bahas Isu Strategis Daerah

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Tondano- Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP, memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar pada Senin (23/6/25) bertempat di ruang sidang Kantor Bupati Minahasa.

Rapat penting ini turut dihadiri oleh Kapolres Minahasa, Ketua DPRD Minahasa, perwakilan Kodim 1302/Minahasa, Kepala Pengadilan Negeri Tondano, perwakilan BIN, Kejari Minahasa, serta para undangan dari unsur Forkopimda lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan bahwa rapat Forkopimda kali ini difokuskan pada pembahasan isu-isu strategis yang tengah dihadapi Kabupaten Minahasa, di antaranya penanganan masalah banjir, penanggulangan sampah secara komprehensif, optimalisasi ketahanan pangan, serta penguatan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Selain itu, Bupati RD juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penetapan dan pelaksanaan agenda tahunan Pengucapan Syukur yang menjadi tradisi dan budaya masyarakat Minahasa.

“Kita perlu kerja sama lintas sektor dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada di daerah, termasuk banjir dan sampah. Begitu juga dengan penguatan ketahanan pangan serta menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif, apalagi menjelang agenda besar Pengucapan Syukur,” ujar Bupati.

Rapat berlangsung penuh dinamika dengan berbagai masukan dari unsur Forkopimda, yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk langkah konkret oleh masing-masing perangkat daerah dan instansi terkait.

Turut mendampingi Bupati Dondokambey dalam rapat forkopimda yaitu sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa termasuk Para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, serta para Kabag.

Wakil Bupati Vanda Sarundajang Buka Rangkaian Kegiatan “Kumawangkoan Pulang Kampung 2025” di Taman SHS

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa- Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, menghadiri sekaligus membuka secara resmi rangkaian kegiatan Kumpulan Mapalus “Kumawangkoan” Pulang Kampung Tahun 2025, yang digelar di Taman SHS Keluarga Sarundajang- Tambuwun, Senin (23/6/25)

Kegiatan diawali dengan ibadah yang khusyuk dan penuh sukacita, dipimpin oleh Ketua Umum Pucuk Pimpinan KGPM, Gembala Francky Londa, S.Th, MA.

Ibadah ini menjadi momentum spiritual untuk menyatukan hati bagi seluruh warga Kumawangkoan yang datang kembali ke tanah leluhur.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah tokoh dan pengurus Rukun Mapalus Kumawangkoan, diantaranya Badan Penasehat Ir. Ramo Sumolang, Ketua Umum DPP Kumawangkoan Hentje Liow, Badan Verifikasi Kumawangkoan Ventje Laloan, Ketua Panitia Pelaksana Oldi Sekeon, Ketua Panitia Jefry Tamboto, serta Kapolsek Tompaso IPDA Langi.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyampaikan bahwa program “pulang kampung” bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan wujud nyata dari cinta yang mendalam terhadap kampung halaman, tanah kelahiran, dan tanah leluhur.

“Sekalipun berada di luar kota ataupun di luar negeri, kerinduan terhadap kampung halaman akan selalu ada. Melalui kegiatan ini, kita bisa melihat bagaimana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan cinta tanah Minahasa masih sangat kuat di hati masyarakat Kawangkoan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap kampung halaman yang tercermin dalam kegiatan ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai Mapalus masih hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Minahasa, khususnya Masyarakat Kawangkoan Raya.

Wabup juga memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi seluruh pengurus dan anggota Rukun Mapalus Kumawangkoan yang telah menyelenggarakan kegiatan bernilai luhur ini.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa yang mendampingi Wabup, antara lain Kepala Kesbangpol, Kadis Perpustakaan, Kadis Sosial, Kadis Pariwisata, Kabag Kerjasama, Kabag Prokopim, serta para Camat dari Kawangkoan, Kawangkoan Utara, Kawangkoan Barat, Tompaso, dan Tompaso Barat.

Sinergi Unima-AWAM: Cegah Narkoba dan Paham Radikal Di Lingkungan Kampus

 

Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel Opini WTP ke 11 Untuk Kabupaten Minahasa

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID (ADVE) – Pemerintah Kabupaten Minahasa berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Utara.

Hal ini setelah diterimanya hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 tersebut, di Kantor BPK-RI Perwakilan Sulut, Manado, Kamis (19/06/2025) tadi pagi.

Pencapaian ini tentunya sebagai bukti bahwa tata kelola keuangan yang akuntabel di Pemkab Minahasa, terus terjaga.

LHP dengan Opini WTP ini kemudian diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sulut, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi MAP, didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang SS, dan Ketua DPRD Minahasa, Drs Robby Longkutoy MM.

Bupati Robby Dondokambey usai menerima LHP ini, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas opini WTP yang kembali berhasil diraih Pemkab Minahasa.

“Atas nama Pemkab Minahasa, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK-RI Perwakilan Sulut, yang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap LKPD kami secara profesional, independen, dan objektif, serta selalu bersinergi dalam semangat membangun tata kelola keuangan daerah yang semakin baik,” ujar Bupati.

Bupati juga menegaskan bahwa prestasi ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemkab Minahasa dan berkat anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Ini adalah prestasi yang membanggakan, sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa capaian ini adalah amanah yang harus dijaga dan ditingkatkan dengan kerja nyata dan integritas,” imbuhnya.

LKPD Anggaran 2024 sendiri merupakan hasil konsolidasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyajikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai kondisi keuangan daerah.

Bupati RD juga menyampaikan komitmennya dalam menindaklanjuti catatan-catatan yang diberikan oleh BPK. Ia menilai rekomendasi BPK sebagai masukan yang sangat berharga untuk perbaikan sistem dan penguatan tata kelola keuangan ke arah yang lebih baik.

“Kami percaya bahwa hasil audit ini bukanlah sekadar angka atau opini semata, tetapi menjadi pendorong dan alat evaluasi yang konstruktif dalam proses pembangunan. Untuk itu, kami senantiasa membuka ruang dialog dan kerja sama yang produktif bersama BPK,” tegasnya.

Lebih lanjut, opini WTP ini disebut sebagai bagian dari komitmen Pemkab Minahasa dalam mewujudkan good governance dan clean government. Bupati RD pun mengajak seluruh jajaran untuk tidak berpuas diri, melainkan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami berharap agar sinergi antara Pemerintah Daerah dan BPK RI dapat terus diperkuat dalam semangat transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Jadikan pencapaian ini bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Robby Dondokambey kembali menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara atas bimbingan dan arahan yang selama ini diberikan, seraya berharap agar kerja sama yang baik ini terus berlanjut demi kemajuan Minahasa dan kesejahteraan rakyat.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan menuntun setiap langkah kita dalam pengabdian kepada bangsa dan daerah kita tercinta,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi Bupati dan Wabup, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr Lynda D Watania MM MSi, Asisten III Setdakab Minahasa Dr Christian Vicky Tanor SPi MSi, serta Kepala BPKAD Minahasa Joice Pua SE.

Bupati Minahasa RD : WKI GMIM Untuk Terus Berkarya di Tengah Masyarakat Dengan Semangat Pelayanan

Bupati Robby Dondokambey Hadiri Ibadah Agung dan Pembukaan HAPSA WKI Sinode GMIM Tahun 2025 di Tondano

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID –(ADVE) Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP, bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Martina Dondokambey- Lengkong SE, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Panitia HAPSA WKI Sinode GMIM 2025 menghadiri Ibadah Agung dan Pembukaan Rangkaian kegiatan HAPSA yang digelar di Lapangan Stadion Maesa Tondano, Jumat (13/6/2025).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, Ketua WKI Sinode GMIM Dra. Fenny Lumanauw SIP, serta tokoh nasional Dra. Adriana Dondokambey, M.Si, anggota DPD RI yang juga menjabat sebagai Ketua Kelompok Pelayanan Lansia Sinode GMIM, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, SS, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Panitia HAPSA WKI GMIM.

Ibadah agung dipimpin oleh Pdt. Jani Rende, M.Th selaku Plt. Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM yang menandakan awal dari rangkaian perayaan iman yang melibatkan ribuan peserta dari seluruh jemaat GMIM.

Tampak pula hadir para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara atau yang mewakili, jajaran Forkopimda Kabupaten Minahasa, Jajaran Pemkab Minahasa, pejabat dari Pemerintah Provinsi Sulut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Ketua Komisi WKI Sinode GMIM beserta jajaran, serta para Ketua Rayon WKI, Ketua Jemaat dan Ketua Wilayah se-Sinode GMIM, juga diikuti oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta peserta lomba dari seluruh rayon WKI GMIM yang memadati lokasi acara dengan penuh antusias dan sukacita pelayanan.

Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa sekaligus Ketua Umum Panitia HAPSA WKI GMIM 2025, Martina Dondokambey–Lengkong, SE menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas dukungan seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam suksesnya persiapan kegiatan ini.

“Hari ini kita menyaksikan wujud nyata dari kesatuan dan komitmen pelayanan kaum ibu dalam tubuh Gereja. HAPSA WKI bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi momentum memperkuat iman, mempererat persaudaraan, serta memperlihatkan kontribusi nyata wanita gereja dalam pembangunan rohani dan sosial,” ungkap Martina.

Sementara Bupati Robby Dondokambey juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan akbar ini sebagai wujud sinergi antara gereja dan pemerintah, serta penguatan peran strategis WKI GMIM dalam berbagai bidang.

Bupati Dondokambey berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh anggota WKI GMIM untuk terus berkarya di tengah masyarakat dengan semangat pelayanan.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan berbagai lomba diantaranya Gerak Jalan, CCA, Lomba Busana Gereja, Lomba Junjung Sosiru, dan Senam Jantung Sehat.

Bupati RD Sambut Kepala BNPB RI Suharyanto  Kunjungi   Lokasi Banjir di Minahasa Sulawesi Utara

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID  – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, untuk meninjau langsung dampak banjir yang melanda wilayah tersebut. Kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah pusat terhadap bencana yang terjadi.Kunjungan kerja tersebut diawali Rapat tatap muka dan mendengar laporan Pemerintah kabupaten Minahasa. Kamis 12 /06/2025.diruang sidang kantor Bupati.

Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menjelaskan bahwa banjir yang terjadi disebabkan oleh intensitas curah hujan tinggi selama beberapa pekan terakhir, ditambah pendangkalan sedimentasi sungai dan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Banjir telah melanda lima kecamatan, mengakibatkan 612 kepala keluarga (KK) atau 1313 jiwa terdampak. Sebagian warga telah dievakuasi ke lokasi aman yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah bersama BPBD, TNI, Polri, dan relawan.

“Bencana banjir ini telah mengakibatkan 21 desa dan kelurahan di lima kecamatan terdampak. Jumlah KK yang terdampak mencapai 612 KK dan 1313 jiwa,” ungkap Bupati Dondokambey.

Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menanggapi laporan tersebut dengan menekankan pentingnya solusi permanen untuk mengatasi permasalahan bencana di Minahasa. Ia menyebut bahwa penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi pentahelix, yaitu pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, swasta, relawan, dan media.

“Penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi pentahelix. Kita harus mencari solusi yang lebih permanen,” tegas Kepala BNPB. Ia juga menambahkan bahwa meskipun jumlah kejadian bencana di Sulawesi Utara relatif tidak sebanyak di provinsi lain, kejadian banjir di Minahasa ini cukup signifikan dan memerlukan perhatian serius. Beliau juga menekankan pentingnya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk ketersediaan makanan dan minuman di posko pengungsian.

“Meskipun situasinya sekarang sudah mulai surut, kita harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Saya tidak ingin masyarakat terdampak mengalami kesulitan ganda,” ujar Letjen TNI Dr. Suharyanto. Ia menginstruksikan agar bantuan segera disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Kunjungan lapangan direncanakan untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan memastikan tidak ada kekurangan dalam penanggulangan bencana.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Minahasa, Dr. Denny Mangala, turut hadir mendampingi Bupati dalam menerima kunjungan Kepala BNPB.

Hadir juga dalam pertemuan, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Linda Wantania, Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 1302/Minahasa, Letnan Kolonel (Letkol) Inf Mutakbir, Kepala BPBD Sulawesi Utara, Kepala Pengadilan Tondano, Kepala BWS Sulawesi satu, Kepala PLN, Kapolres Minahasa AKBP Steven J.R Simbar, SIK, Ketua DPRD Minahasa Robby Longkutoy, serta tenaga ahli dan staf BNPB.

Tapal Batas Tidak Berdasarkan PP Anggota DPRD Minahasa Minta DiTinjau Kembali

JAKARTA,POSTKOTANEWS.CO.ID  — Anggota DPRD Kabupaten Minahasa melakukan langkah tegas dengan mendatangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (10/06/2025), guna memperjuangkan kejelasan dan keadilan atas tapal batas wilayah Minahasa yang dinilai telah berubah secara sepihak.

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap berlakunya Permen ATR/BPN Nomor 59 Tahun 2014, yang menjadi dasar penggeseran sebagian wilayah Minahasa ke wilayah administratif Kota Manado. DPRD Minahasa menilai perubahan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1988 yang secara jelas menetapkan batas-batas wilayah Kabupaten Minahasa.

Salah satu perwakilan DPRD Minahasa, Renaldo Sengke, SE, dalam keterangannya menegaskan bahwa perubahan tapal batas tersebut berdampak serius terhadap sejumlah aspek penting di Minahasa.

“Persoalan tapal batas ini telah memicu berbagai dampak krusial, mulai dari ketidakjelasan luas wilayah, pengurangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga kerumitan administrasi kependudukan. Ini bukan hanya soal garis batas, tapi soal identitas dan kedaulatan daerah,” tegas Sengke.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi secara langsung ke Direktorat Jenderal Tata Ruang di Kementerian ATR/BPN, dan akan segera melanjutkan komunikasi ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Kemendagri.

Dalam rombongan anggota DPRD yang turut hadir dalam audiensi tersebut antara lain: Dr. Arie Bororing, Adrie Kamasi, M.Si, Daniel Pangemanan, Anita Mamuaya dan Esterlita Kaawoan

Para legislator ini sepakat bahwa perjuangan batas wilayah bukan sekadar soal kepentingan politik, melainkan demi menjaga hak dan kesejahteraan masyarakat Minahasa.

DPRD Minahasa juga mendesak agar dilakukan peninjauan ulang terhadap Permen 509/2014, dan meminta pemerintah pusat agar meninjau kembali keabsahan data dan proses pemetaan wilayah yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dasar hukum sebelumnya.

“Kami berharap pemerintah pusat mendengar suara rakyat Minahasa dan mengembalikan batas wilayah sesuai PP 22/1988. Ini adalah perjuangan bersama lintas fraksi untuk Minahasa yang adil,” tutup Sengke.

Langkah politik ini dinilai sebagai bentuk keberanian lembaga legislatif daerah dalam memperjuangkan kepentingan konstituennya di tengah ketimpangan regulasi pusat-daerah.(73″U)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.