Ormas Adat Minahasa Apresiasi Kapolda Sulut , Pada Prosesi asesmen ke 34 WNI di Kamboja

Manado|oleh

MANADO, postkota.net-  Sebanyak 34 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di negara Kamboja, menjalani asesmen di markas kepolisian setempat.

Kabid Humas Polda Sulawesi Utara (Sulut) Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, kegiatan asesmen dilakukan oleh Interpol Indonesia (Divhubinter Polri), Polda Sulut dan KBRI di Kamboja.

“Kegiatan asesmen dilakukan oleh Ses NCB Interpol Indonesia (Divhubinter Polri) Brigjen Pol Amur Chandra, Atase Kepolisian di Thailand Kombes Pol Endon Nurcahyo, Atase Pertahanan di Kamboja Kolonel CPM Mochamad Rizal, Staf KBRI di Kamboja, dan Dir Reskrimum Polda Sulut Kombes Pol Gani Siahaan serta anggota,” katanya, Kamis (15/12/2022) siang, di Mapolda Sulut.

Saat ini sedang dilakukan asesmen oleh pihak kepolisian Kamboja terhadap 34 WNI, di markas kepolisian Kamboja yang berada di Phnom Penh.

“Setelah asesmen oleh pihak kepolisian Kamboja, mereka akan dibawa ke KBRI di Kamboja, dan selanjutnya akan difasilitasi hingga kembali ke Indonesia. Saat ini Dir Reskrimum Polda Sulut Kombes Pol Gani Siahaan juga sedang melakukan asesmen, untuk mengetahui bagaimana proses mereka (ke 34 WNI) sampai di Kamboja dan kegiatan mereka selama di Kamboja,” ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Lanjut Kombes Pol Jules Abraham Abast menerangkan, beberapa waktu yang lalu Divhubinter Polri beserta Dir Reskrimum Polda Sulut dan anggota telah dikirimkan ke Kamboja untuk mengetahui riwayat perjalanan WNI berkaitan informasi adanya 34 WNI yang saat ini berada di markas kepolisian Kamboja.

“Kronologisnya sehingga mereka berada di markas kepolisian Kamboja yaitu, pada awalnya para WNI ini direkrut oleh satu orang warga negara Malaysia dan diiming-imingi atau dijanjikan akan dipekerjakan dengan gaji tinggi. Namun setelah bekerja selama beberapa bulan, ternyata mereka mendapat gaji yang tidak sesuai dengan iming-iming atau tawaran pada saat mereka akan dipekerjakan,” ujarnya, di depan sejumlah awak media.

Karena tidak sesuai dengan gaji yang dijanjikan oleh perekrut, mereka kemudian meminta untuk berhenti bekerja dari pihak pengelola namun tidak diperkenankan. Kemudian mereka hanya ditempatkan di ruangan atau rumah milik pengelola.

“Kemungkinan besar mereka tidak diizinkan (untuk berhenti bekerja) karena biaya yang cukup besar pada saat mendatangkan beberapa WNI ini. Kemudian mereka berusaha untuk menghubungi pihak KBRI di Kamboja, sehingga pihak KBRI berkoordinasi dengan pihak kepolisian Kamboja yang ada di Phnom Penh,” jelas Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Selanjutnya, pihak KBRI di Kamboja bersama kepolisian Kamboja, Atase Kepolisian di Thailand, dan Atase Pertahanan di Kamboja membebaskan mereka dari tempat bekerja yaitu di Poipet, Kamboja, yang berjarak sekitar 7-8 jam dari Phnom Penh (ibu Kota Kamboja).

“Setelah dikeluarkan dari Poipet, mereka dibawa ke markas kepolisian Kamboja di Phnom Penh. Dan saat ini kondisi ke 34 WNI tersebut dalam keadaan baik dan sehat,” terang Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Kombes Pol Jules Abraham Abast menepis isu terkait adanya penganiayaan secara fisik terhadap para WNI tersebut.

“Berdasarkan hasil sementara yang kita dapatkan dari Dir Reskrimum Polda Sulut Kombes Pol Gani Siahaan bahwa, menurut keterangan beberapa WNI, mereka tidak mendapatkan penganiayaan secara fisik. Namun menurut mereka memang terjadi intimidasi ataupun ditakut-takuti akan dilakukan kekerasan atau lain sebagainya namun tidak mendapatkan penganiayaan secara fisik,” jelasnya.

Lebih lanjut Kombes Pol Jules Abraham Abast menerangkan, para WNI tersebut dipekerjakan di Poipet, sebagai scammer.

“Scammer dalam arti, mereka bekerja untuk melakukan penipuan secara online kepada WNI lainnya, yang ada di Indonesia tentunya. Nah, ini pekerjaan mereka, sehingga mungkin ini juga menjadi ralat kami. Dimana sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa, mereka dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga ataupun di tempat hiburan. Namun sebenarnya mereka dipekerjakan sebagai scammer atau melakukan penipuan secara online,” terangnya.

Menurut Kombes Pol Jules Abraham Abast sesuai informasi awal, diduga para WNI tersebut masuk ke Kamboja dengan berbagai fasilitas dan berbagai cara.

“Ada mungkin yang dengan jalur legal, namun banyak juga yang ilegal seolah-olah wisatawan atau turis. Yang jelas mereka masuk ke Kamboja untuk bekerja sebagai scammer dan awalnya mereka tertarik karena diiming-imingi atau dijanjikan dengan gaji yang cukup tinggi,” katanya.

Kombes Pol Jules Abraham Abast menambahkan, 34 WNI tersebut seluruhnya bukan warga Sulut.

“Info sementara dari hasil pemeriksaan, 34 WNI tersebut terdiri dari 33 warga Sulut dan 1 warga Palembang. Dan menurut mereka, masih banyak WNI khususnya dari Sulut yang masih berada di Poipet. Saat ini WNI tersebut belum berada di Phnom Penh, baik di markas kepolisian Kamboja maupun di KBRI Kamboja,” pungkas Kombes Pol Jules Abraham Abast.

Ormas Adat Laskar Manguni Indonesia (LMI) Melalui Ketua DPD  Kabupaten Minahasa Noldi Lila memberikan Apresiasi langkah yang di tempuh Kapolda Sulut Irjen.Pol Setyo Budiyanto,  pada Asesmen ke 33 Warga Tanah Toar Lumimuut yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

,” Selaku warga Sulawesi Utara Kami LMI mendukung sepenuhnya serta memberikan Apresiasi kepada Bapak Kapolda yang telah memberi Atensi serius pada penanganan TPPO terhadap 33 Warga Tanah Toar Lumimuut di Negara Kamboja,” Kata Noldi.

Dihubungi via cellulernya di 08524031… Noldi lila juga berharap agar Pemerintah Daerah Sulawesi Utara lebih memberi pengawasan yang extra ketat terhadap Perusahaan Pengelola jasa Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Sulut agar hal demikian tidak terulang lagi. (Udin)

Dinas PMD Minahasa Gelar Workshop Sipades Bagi Operator Desa

Minahasa|oleh

MINAHASA- postkota.net- Diikuti  peserta dari semua Desa yang ada di Kabupaten Minahasa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Melaksanakan Workshop Sipades bagi Operator Desa Rabu 14/12-2022.

Bertempat di Hotel Yama Resort Kelurahan Tataaran Patar Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, Kegiatan dibuka Sekertariat Daerah (Sekda) Frets Muntu S.Sos pada pukul 10.00 wita.

Membuka Kegiatan ini, Sekda Frets Muntu yang didampingi Kepala Dinas PMD Jefry Tangkulung SH.MAP mengatakan,” Atas Nama Bupati Dr.Ir.Royke O.Roring MSi,IPU Asean Eng dan Wakil Bupati DR (HC) Robby Dondokambey SSi, Kegiatan Workshop Sipades Bagi Operator Desa saya buka dengan resmi,” Kata Sekda.

Dalam kegiatan ini, Kadis PMD Jefry Tangkulung SH.MAP menjadi narasumber bersama tim Dinas PMD Propinsi Sulawesi Utara dan T.A.P3MD Kabupaten Minahasa yang terbagi menjadi tiga kategori diantaranya adalah, Kategori Aplikasi Sia Bumdes,  Penataan Aset Desa dan Profile Desa.(Udin)

Asesor Fredrich Kuen Serahkan Sertifikat Kompoten Wartawan Utama ke Puluhan Jurnalis

Nasional|oleh

MAKASAR – postkota.net-   Asesor Pers, Fredrich Kuen, M.Si atas nama LSP Pers Indonesia menyerahkan puluhan sertifikat Wartawan Utama, Wartawan Madya dan Wartawan Muda Reporter berlisensi BNSP kepada peserta Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) yang dinyatakan kompeten.

Sebanyak 10 orang Pimpinan Redaksi serta beberapa orang Redaktur dan Wartawan menjadi penerima sertifikat kompeten, sekaligus menjadi pemegang sertifikat berlisensi BNSP yang pertama di bidang pers untuk kawasan timur Indonesia, yang diserahkan di Kantor TUK (Tempat Uji Kompetensi) YPMPK (Yayasan Pers Multimedia Phinisi Kuensyam) jalan Metro Tanjung Bunga Ruko Mall GTC Blok GA.9 No.7 Makassar, Senin (12/12/2022).

Fredrich mengingatkan bahwa Sertifikat Kompetensi bukan hanya salah satu penghargaan dan pengakuan terhadap kinerja seorang wartawan, melainkan juga tanggung jawab besar untuk terus mempertahankan kerja jurnalistik tanpa kesalahan (zero error).

Menurut dia,” kompetensi yang menjadi syarat kerja wartawan, idealnya dibarengi dengan reward (penghargaan) yang memadai baik oleh perusahaan media maupun negara,” Kata Fredrich

Sebab menjadi wartawan kompeten itu tidak mudah dan tidak instan, harus dibarengi kerja keras terlatih maupun otodidak.

,” Terlatih bila wartawan sambil kerja juga ikut pelatihan yang diselenggarakan perusahaan pers, organisasi pers atau perusahaan pers membiayai untuk mengikuti pelatihan jurnalistik pada lembaga pelatihan profesional agar memperoleh sumber daya manusia wartawan berkualitas sesuai yang diinginkan,” Katanya.

Sedangkan wartawan kompeten yang melalui jalur proses otodidak yakni “learning by doing” (belajar sambil menjalani rutinitas kerja). Ini memiliki resiko salah lebih besar karena belajar dari pengalaman (trial and error) dibanding bila belajar dari pengalaman orang atau mengikuti pelatihan.

,” Ada anekdot, wartawan profesional yang menjalankan tugas jurnalistik secara benar, bisa salah bila berhadapan dengan “kekuasaan” yang power full. Artinya, kerja benar saja bisa salah, sehingga wartawan harus membentengi diri dengan paham aturan kerja, menguasai standar operasional, memahami secara benar landasan kerja yang terurai pada Undang undang No.40 tahun 1999 tentang Pers serta melaksanakan dengan disiplin tinggi Kode Etik Jurnalistik,” Ungkapnya.

Dia juga mengatakan,” berdasarkan keadaan itu, tidak mudah menjadi wartawan kompeten, profesional dan independen, sehingga menjadi wajar dan ideal wartawan kompeten memperoleh reward,” tegasnya.

Sebab, lanjutnya, menjadi wartawan kompeten tidak mudah, mahal dan sulit mendapat kesempatan ikut uji kompetensi, sekalipun secara independen, maka banyak kalangan berharap kompetensi bagi wartawan bukan hanya syarat kerja profesional dan hasil kesepakatan organisasi pers, namun harus disertai reward.

Untuk media main stream (media arus utama) yang mapan secara finansial sudah banyak yang memberi reward kepada wartawannya seperti untuk jabatan tertentu hanya wartawan dengan kompetensi level tertentu yang bisa menduduki.

,” Media lainpun, yang sedang tumbuh dan berkembang, juga idealnya memberi penghargaan atas capaian Kompeten bagi pemegang sertifikat kompeten tersebut dengan jenjang karir yang jelas, ” Tutup Fredrich.(Udin)

Gelar Pers Conference, Kapolda Sulut Ulas Temuan Subdit lV Tipidter Pada Pengolahan Emas Ilegal Diminut

Minahasa|oleh

MANADO, postkota.net – Humas Polda Sulut – Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Utara (Sulut) mengungkap kasus pengolahan emas ilegal di Desa Warukapas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), pada Jumat (9/12/2022).

Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto kemudian mengulas hasil pengungkapan kasus tersebut melalui press conference, pada Selasa (13/12) siang, di Mapolda Sulut.

Dikatakannya, pada hari Jumat (9/12), Tim Unit 2 Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus mendatangi lokasi pengolahan emas yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“Kemudian dari situ didapatkan barang bukti berupa, 2 karung karbon dan 126 karung raw material yang mengandung emas, 1 buah alat screening, 11 unit tromol dan 6 buah tong pengolahan emas, dan lokasi pengolahan tersebut kemudian di-police line,” katanya, didampingi Kabid Humas dan Dir Reskrimsus Polda Sulut.

Lanjut Irjen Pol Setyo Budiyanto, setelah dilakukan pemeriksaan awal, pengumpulan data dan bukti-bukti, akhirnya dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/645/XII/2022/SPKT.DIT RESKRIMSUS/POLDA SULUT, tanggal 9 Desember 2022 dan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/74/XII/2022/Dit  Reskrimsus, tanggal 9 Desember 2022, sebagai dasar untuk melakukan proses penyidikan.

“Pihak yang diduga melakukan (pengolahan emas ilegal) yaitu berinisial VK, diduga sebagai pemilik pengolahan emas,” ujarnya, di depan sejumlah awak media.

Irjen Pol Setyo Budiyanto lalu menerangkan modus operandi yang dilakukan. Yakni, VK mengambil material rep dengan cara membuat beberapa lubang di lokasi pertambangan emas tanpa izin bertempat di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe. Rep tersebut lalu dibawa ke lokasi pengolahan emas di Desa Warukapas.

“Selanjutnya rep diolah dengan cara, material tersebut yang mengandung emas dimasukkan ke dalam alat penghancur dan waktu yang dibutuhkan untuk prosesnya itu sekitar 5-6 jam. Kemudian dipindahkan ke alat penghalus material atau tromol dan digiling lagi selama 5-6 jam. Setelah halus kemudian disedot dan diisi ke dalam tong pengolahan, selanjutnya di dalam tong dicampur dengan kapur, kostik dan bahan-bahan material serta bahan-bahan kimia lainnya. Setelah 5-6 jam kemudian dimasukkan karbon dan diolah lagi selama 36 jam, setelah itu diangkat dan diolah untuk bisa mendapatkan emas,” terangnya.

Adapun pasal yang dipersangkakan kepada VK yaitu, pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Yang bunyinya, setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah),” pungkas Irjen Pol Setyo Budiyanto.

Sementara itu Dir Reskrimsus Polda Sulut Kombes Pol Nasriadi menambahkan, yang dilakukan oleh VK adalah proses pemurnian emas tahap pertama dan kedua.

“Artinya, VK mendapatkan bahan kemudian bahan itu dihancurkan dan dileburkan. Kegiatannya berangkai, tetapi apakah itu sindikat, masih kita dalami,” katanya.

Sambungnya, pengungkapan kasus ini menindaklanjuti atensi Kapolda Sulut untuk memutus mata rantai pengolahan atau pemurnian emas secara ilegal.

“Sehingga tidak ada emas-emas ilegal yang bisa dijual di wilayah Sulut maupun di luar daerah,” jelas Kombes Pol Nasriadi.

Dirinya juga menerangkan, kegiatan pengolahan emas ilegal tersebut sudah dilakukan oleh VK selama kurang lebih dua tahun.

“Kegiatan ini sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun, sempat terhenti ketika pandemi Covid-19, kemudian mereka melakukan kembali pada tahun ini. Dan selama ini yang bersangkutan (VK) hanya memproses barangnya sendiri, dia menambang sendiri dan proses (pengolahan) sendiri,” tutup Kombes Pol Nasriadi.(Udin)

Kapolres Minahasa Hadiri Peresmian RTLH Bantuan Jendral TNI DR.Dudung Abdurrahman

Minahasa|oleh

Minahasa,- postkota.net- Kapolres Minahasa AKBP.Tommy Bambang Souissa SIK, menghadiri secara langsung Peresmian Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni bantuan dari Kasad Jendral TNI DR Dudung Abdurrahman SE.MM Selasa 13/12/2022 Pukul 13.25 Wita.

Terpantau juga dalam kegiatan ini Komandan Komando Distrik Militer ( Dandim ) 1302/Minahasa Letnan Kolonel ( Letkol ) Inf Ircham Effendy menyambut Panglima Komando Daerah Militer ( Pangdam ) XIII/Merdeka Mayor Jendral ( Mayjen ) TNI Alfred Denny Tuejeh dan Kepala Staf Kodam ( Kasdam ) Brigadir Jendral ( Brigjen ) TNI Lutfie Beta serta Komandan Korem ( Danrem ) 131/Santiago Brigadir Jendral ( Brigjen ) TNI Mukhlis S.A.P M.M dalam Rangka Video Conference ( Vicon ) dan Peresmian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) yang digelar di Desa Eris Jaga-8, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Peresmian RTLH Bantuan Bapak Kasad dalam Rangka Program Babinsa Masuk Dapur yang diberikan kepada Keluarga Bapak Nico Tampi diawali dengan Vicon yang dipimpin langsung oleh Kasad Jendral TNI DR. Dudung Abdurrahman SE, MM dan diikuti oleh seluruh Panglima Komando Daerah Militer ( Pangdam ) dan Jajaran serta Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia yang melaksanakan program  Pembangunan RTLH, setelah itu dilanjutkan dengan pengguntingan Pita dan Penyerahan Kunci rumah oleh Pangdam kepada Bapak Niko Tampi bersama Isteri.

Tidak itu saja, Pangdam XIII/ Merdeka juga menyerahkan bantuan secara simbolis berupa Satu Set Kursi Tamu dan Satu Set Meja Makan yang diberikan oleh Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Mukhlis S.A.P M.M. Setelah pelaksanaan Peresmian Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Alfred Denny Tuejeh dalam Conference Pers menjelaskan kepada Awak Media melalui sesi wawancara, “Ini merupakan Penjabaran dari Perintah Kasad dan memang Bantuannya dari Beliau dan ini sesuai dengan Perintah Bapak Presiden yang menyampaikan kita harus berusaha keras mengurangi Angka Kemiskinan dan kemudian dijabarkan oleh Markas Besar Angkatan Darat ( Mabesad ), kita harus terjun kelapangan langsung melalui Program Babinsa Masuk Dapur, sehingga kita tau persis Masyarakat Mana yang harus kita bantu, Ujar Pangdam XIII/Merdeka.

Saya  berharap, Lanjut Pangdam, yang kita lakukan ini bisa memacu Warga yang kita Bantu, dia hidup lebih layak dan dia bisa bekerja keras dan muda-mudahan ini menjadi pendorong untuk Masyarakat yang lain menghadapi tahun 2023 yang Informasikan akan menjadi tahun yang sulit secara Global, Kita akan mengalami masa yang Krisis dan kita berharap kita bisa melewati masa itu dengan perkembangan Indonesia, Kearah lebih baik, Masyarakat sehat, maka kamipun tentara senang karna tumpuan pertahanan negara ada di rakyat, “Tandasnya.

Dalam kegiatan Vicon dan Peresmian RTLH tampak Hadir yaitu, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Alfred Denny Tuejeh, Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Mochammad Luthfie Beta, Danrem 131/Santiago Brigjen  TNI Mukhlis S.A.P M.M, Kasrem 131/Santiago Kolonel Inf. Hengky Yudha Setiawan, Aslog Kasdam XIII/Merdeka Kolonel Bambang Heri Tugiono, Kasilog Kasrem 131/Santiago Kolonel Inf Bambang Heri Tugiono, Kasilog Kasrem 131/Santiago Kolonel Czi. Agung Isa Rakhman, Dandim 1302/Minahasa Letkol Inf Ircham Effendy, Mewakili Bupati Sekda Kabupaten Minahasa Frits R. Muntu S. Sos, Kapolres Minahasa AKBP Tommy Bambang  Souissa SIK, Kejari Minahasa Dicky Oktavia, SH.,MH, Komandan Detasemen Perhubungan ( Dan Den Hub ) Kodam XIII/Merdeka Letkol CHB Mad Kusnan, Kasdim 1302/Minahasa Vino Satria Onibala S.pt, Danramil 1302-02/Eris Lettu Inf Farisnop Ompoeo, Camat Eris Hendrik Lombogia S.sos, Kapolsek Eris Iptu Lukyta Putra S.Tk, Kepala Desa Eris Sami Rondonuwu, dan Pemilik Rumah Bapak Nico Tampi.( MC.Udin)

Didampingi Dandim 1302 / Minahasa  Pangdam XIII/ Merdeka Resmikan RTLH Bantuan Kasad

Minahasa, Nasional|oleh

Minahasa,- postkota.net- Komandan Komando Distrik Militer ( Dandim ) 1302/Minahasa Letnan Kolonel ( Letkol ) Inf Ircham Effendy menyambut Panglima Komando Daerah Militer ( Pangdam ) XIII/Merdeka Mayor Jendral ( Mayjen ) TNI Alfred Denny Tuejeh dan Kepala Staf Kodam ( Kasdam ) Brigadir Jendral ( Brigjen ) TNI Lutfie Beta serta Komandan Korem ( Danrem ) 131/Santiago Brigadir Jendral ( Brigjen ) TNI Mukhlis S.A.P M.M dalam Rangka Video Conference ( Vicon ) dan Peresmian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) Kepala Staf Angkatan Darat ( Kasad ) Jendral TNI DR. Dudung Abdurrahman SE, MM yang digelar di Desa Eris Jaga-8, Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa 13/12/2022 Pukul 13.25 Wita.

Peresmian RTLH Bantuan Bapak Kasad dalam Rangka Program Babinsa Masuk Dapur yang diberikan kepada Keluarga Bapak Nico Tampi diawali dengan Vicon yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI DR. Dudung Abdurrahman SE, MM dan diikuti oleh seluruh Panglima Komando Daerah Militer ( Pangdam ) dan Jajaran serta Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia yang melaksanakan program  Pembangunan RTLH, setelah itu dilanjutkan dengan pengguntingan Pita dan Penyerahan Kunci rumah oleh Pangdam kepada Bapak Niko Tampi bersama Isteri.

Tidak itu saja, Pangdam XIII/ Merdeka juga menyerahkan bantuan secara simbolis berupa Satu Set Kursi Tamu dan Satu Set Meja Makan yang diberikan oleh Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Mukhlis S.A.P M.M. Setelah pelaksanaan Peresmian Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Alfred Denny Tuejeh dalam Conference Pers menjelaskan kepada Awak Media melalui sesi wawancara, “Ini merupakan Penjabaran dari Perintah Kasad dan memang Bantuannya dari Beliau dan ini sesuai dengan Perintah Bapak Presiden yang menyampaikan kita harus berusaha keras mengurangi Angka Kemiskinan dan kemudian dijabarkan oleh Markas Besar Angkatan Darat ( Mabesad ), kita harus terjun kelapangan langsung melalui Program Babinsa Masuk Dapur, sehingga kita tau persis Masyarakat Mana yang harus kita bantu, Ujar Pangdam XIII/Merdeka.

Saya  berharap, Lanjut Pangdam, yang kita lakukan ini bisa memacu Warga yang kita Bantu, dia hidup lebih layak dan dia bisa bekerja keras dan muda-mudahan ini menjadi pendorong untuk Masyarakat yang lain menghadapi tahun 2023 yang Informasikan akan menjadi tahun yang sulit secara Global, Kita akan mengalami masa yang Krisis dan kita berharap kita bisa melewati masa itu dengan perkembangan Indonesia, Kearah lebih baik, Masyarakat sehat, maka kamipun tentara senang karna tumpuan pertahanan negara ada di rakyat, “Tandasnya.

Dalam kegiatan Vicon dan Peresmian RTLH tampak Hadir yaitu, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Alfred Denny Tuejeh, Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Mochammad Luthfie Beta, Danrem 131/Santiago Brigjen  TNI Mukhlis S.A.P M.M, Kasrem 131/Santiago Kolonel Inf. Hengky Yudha Setiawan, Aslog Kasdam XIII/Merdeka Kolonel Bambang Heri Tugiono, Kasilog Kasrem 131/Santiago Kolonel Inf Bambang Heri Tugiono, Kasilog Kasrem 131/Santiago Kolonel Czi. Agung Isa Rakhman, Dandim 1302/Minahasa Letkol Inf Ircham Effendy, Mewakili Bupati Sekda Kabupaten Minahasa Frits R. Muntu S. Sos, Kapolres Minahasa AKBP Tommy Bambang  Souissa SIK, Kejari Minahasa Dicky Oktavia, SH.,MH, Komandan Detasemen Perhubungan ( Dan Den Hub ) Kodam XIII/Merdeka Letkol CHB Mad Kusnan, Kasdim 1302/Minahasa Vino Satria Onibala S.pt, Danramil 1302-02/Eris Lettu Inf Farisnop Ompoeo, Camat Eris Hendrik Lombogia S.sos, Kapolsek Eris Iptu Lukyta Putra S.Tk, Kepala Desa Eris Sami Rondonuwu, dan Pemilik Rumah Bapak Nico Tampi.( MC.Udin)

Bersama Eksekutif, Legislatif Minahasa Bahas APBD 2023

Advetorial|oleh

MINAHASA – postkota.net- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, menggelar rapat paripurna di Balai Pertemuan Umum (BPU) Tondano, Senin (14/11/22).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Glady Kandouw SE di dampingi Wakil Ketua Okstesi Runtu dan Denny Kalangi ini. Dalam rangka pembicaraan tingkat satu, terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Minahasa, tahun 2023.

Dalam kesempatan itu, Kandouw mengatakan bahwa pembicaraan tingkat satu terkait Ranperda tentang APBD Minahasa tahun 2023, sangat perluh dilakukan. Karena ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).

“Sebelum ditetapkan menjadi Perda, masih ada pembahasan-pembahasan lanjutan antara legislatif dan eksekutif,” ungkap Kandouw.

Selanjutnya, Bupati Minahasa, Dr Ir Royke Octavian Roring MSi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada segenap pimpinan serta anggota DPRD, karena sudah mengagendakan rapat paripurna yang sangat penting ini.

“Agenda pembahasan yang dilakukan legislatif dan eksekutif dalam rapat paripurna ini, adalah terkait anggaran yang akan digunakan pada tahun anggaran 2023. Dan itu berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan kabupaten Minahasa kedepan,” ungkap Bupati ROR.

Diakhir rapat paripurna, dilakukan penandatanganan dan penyerahan berkas pembicaraan tingkat satu APBD tahun 2023, yang dilakukan Ketua DPRD Glady Kandouw dan Bupati Royke Roring. 

Hadir pula, Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa, Frits Muntu SSos, jajaran Pemkab Minahasa, dan tamu undangan. (advetorial)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.