Penulis: admin

Sulut, postkota.net – Komisi III DPRD Sulut melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja yakni dinas perhubungan daerah provinsi Sulawesi Utara dan balai pengelola transportasi darat wilayah XXII Sulut di ruang rapat komisi III, Selasa (14/3-2022).

Ttugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki Tipologi BPTD Tipe C mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Dipimpin langsung oleh ketua komisi Berty Kapojos yang didampingi Sekretaris Amir Liputo, Boy Tumiwa, Arthur Kotambunan banyak memberikan kritik tajam kepada Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXII ini.

Sekretaris komisi Haji Amir Liputo menyoroti tentang safety yang selama ini dari Pertamina terkait dengan Tanki angkutan BBM,  sejauh mana pengawasan yang di lakukan BPTD P3 LLAJ di mana beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan fatal mobil Tanki minyak “terbakar” bahkan sampai korban jiwa, ini jangan sampai terulang kembali ucap Liputo .

Sementara itu Anggota DPRD Boy Tumiwa menekankan tentang SOP yang berlaku, apa pernah? Di data tentang pengujian kendaraan Tanki  minyak dari Pertamina, ujar Tumiwa dengan nada tinggi, ini jelas membahayakan bagi pengguna jalan begitu pula mengenai jalan maruasey-munte yang banyak terjadi kendaraan muatan kapasitas besar banyak kali terjadi kecelakaan .

Kepala BPTD P3 LLAJ Feriyanto Mesdila menjelaskan bahwa Kami berupaya tentang pemenuhan tekhnis namun banyak kendala dengan kab/kota,  tentang pengujian kendaraan di Manado belum terakreditasi, tentang pengujian kendaraan tersebut. Mobil yang sering macet di tikungan Munte sudah dipasang rambu lalulintas, dan perhubungan pernah ada uji kelayakan tutur Feryanto.

Amir Liputo mengatakan mereka hanya mengukur dimensi Tanki, pelaksanaan pengujian di lakukan di kabupaten/kota, dan “mobil kecelakaan belum ada uji kelayakan, uji kelayakan itu memastikan kelayakan dari kendaraan untuk keamanan serta keselamatan penumpang apalagi memasuki mudik lebaran tahun ini  Liputo.**

Sulut, postkota.net – Secara resmi Partai Nasdem Sulawesi Utara  membuka pendaftaran calon legislatif untuk maju dalam Pemilu 2024 yang akan digelar tahun depan tanggal 14 Februari 2024, Rabu (8/3/2023).

Stella Marlina Runtuwene yang adalah kader dan bendahara DPW Partai NasDem ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa dia akan maju kembali untuk kursi DPRD Sulawesi Utara bersama Sherly Tjanggulung dan Nick Adicipta Lomban.

Seperti di ketahui pendaftaran bakal calon anggota DPD, DPR, dan DPRD Pemilu 2024 dijadwalkan pada tanggal 1-11 Mei 2023. Sementara itu, penetapan daftar calon tetap akan diumumkan pada 11 Oktober 2023 sesuai tahapan pemilu.

Stella menuturkan  bahwa mekanisme Partai Nasdem sebagai partai Nasionalis memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin bergabung tentunya dengan mengikuti mekanisme partai.

Ada beberapa syarat utama dari partai agar calon itu terpilih dan masuk dalam Daftar Caleg Sementara (DCS). Pertama, akan dilihat dari tingkat popularitasnya, kemudian dilihat dari tingkat keterpilihannya dan elektabilitas caleg yang memiliki dedikasi dan loyalitas itu yang di harapkan agar bisa membawa partai NasDem di segani di tengah masyarakat.**

Sulut, postkota.net – Komisi II DPRD Sulawesi Utara Bidang ekonomi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Provinsi Sulut, Selasa (7/3/202).

Jems Tuuk menyoroti soal pelunasan aset milik Pemprov Sulut, ditahun 2019 dan tahun 2020 ada penurunan nilai aset pemprov Sulut puluhan miliar rupiah.

“Tahun 2019 sebesar 23.147.523.218 miliar dan tahun 2020 2.716.906.500 miliar,”ungkap Jems Tuuk.

Menurutnya aset apa saja yang sudah dilakukan penghapusan di tahun itu.

“Aset apa yang dihapuskan, karena aset kedepan ini bisa dijaminkan untuk dijadikan stimulus pergerakan ekonomi di Sulawesi Utara,” tanya Tuuk.

Femmy Suluh selaku Kepala BKAD Provinsi Sulut Menjelaskan bahwa tahun 2019 waktu itu pembongkaran gedung Rumah Sakit Jiwa di jalan Bethesda dan kemudian dipindahkan setelah di nilai (appraisal) banyak kemudian di hapus, sehingga telah dilakukan juga penghapusan barang-barang, peralatan dan mesin.

Kemudian aset Provinsi Sulut yakni perolehan aset sampai tahun 2022 kurang lebih Rp12,2 triliun, dan tahun 2013 disampaikan belum diaudit menunggu hasil audit BPK.

“Terjadi peningkatan menjadi Rp13,1 triliun. Itu nilai perolehan ketika barang itu diadakan, tapi ada penyusutan dan penghapusan sehingga nilai aset sekarang 9,2 triliun, ada nilai aset yang bertambah setiap tahun seperti tanah, tapi ada aset yang berkurang seperti mesin dan peralatan lainnya,” tutur Femmy Suluh.*

Sulut, postkota.net – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dengan Aliansi Peduli Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulut, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sulut, Badan Akreditasi Nasional (BAN), Selasa (7/3/2023).

Anggota DPRD Sulut Jems Tuuk yang juga Ketua LSM Masyarakat Peduli Pendidikan Sulawesi Utara menyorot tajam dana komite sekolah, menurut Tonaas LMI ini bahwa dana komite selalu menimbulkan persoalan bahkan menjadi akar permasalahan.

Kehadiran semua lembaga pendidikan dalam RDP untuk memberikan tanggapan dan masukan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pendidikan.

Politisi PDIP ini menyampaikan bahwa generasi penerus bangsa ditentukan oleh kebijakan-kebijakan yang tepat, dihadapan ketua komisi IV Tuuk gigih mempertahankan bahwa tidak boleh ada dana komite, banyak sekali kasus yang terjadi berkaitan dengan dana komite, dan jika dana komite tetap di akomodir maka Ketua LSM Masyarakat Peduli Pendidikan Sulawesi Utara ini akan melakukan gugatan untuk membatalkan Perda yang dijadikan alat perampokan para oknum kepala sekolah kepada murid.

Selanjutnya Jems mengatakan, Dulu dana komite itu diadakan karena dana BOS belum ada, tapi ketika dana BOS ini ada, dana komite tetap masih jalan yang seharusnya dihentikan.

Dia mencontohkan, di SMA 1 Dumoga ada oknum kepsek yang mengambil dana PIP siswa yang di berikan Presiden Jokowi untuk membayar komite dan itu membuat orang tua menangis di hadapan saya, karena berharap bantuan PIP dapat dipakai untuk beli tas dan sepatu sekolah anaknya.

Dijelaskan pula dimana di SMA Negeri 4 Manado ijazah belum diberikan kepada siswa karena dana komite belum dilunasi.

Jems Tuuk berpendapat, dengan adanya pembahasan Ranperda Pendidikan, maka dimintakan agar dalam draf Ranperda tidak ada lagi namanya pungutan dana komite di sekolah, kecuali sekolah tersebut tidak ada dana BOS.**