MINAHASA,- postkotanews.ci.id- Dinas Sosial Profinsi Sulawesi Utara mengunjungi Desa Lolah Dua Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa dalam rangka sosialisasi dan Pelatihan Kampung Siaga Bencana (KSB) Selasa (14/11-2023).
Kunjungan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dinas Sosial Profinsi tersebut disambut baik Pemerintah Desa dan Masyarakat serta Tokoh Masyarakat serta Lembaga desa serempat.
Sosialisasi dipimpin langsung Sekertaris Dinas Sosial Sulut Dr.Sualang-Mawardy S.Pa dan Tagana Profinsi Sulut Ny.Ani Dondokambey, yang dihadiri langsung Camat Tombariri Timur Ir.Jimmy Polii.
Kegiatan diawali dengan ibadah dan dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi yang di bawakan Sekertaris Dinas Sosial Dr.Sualang- Mawardy S.Pa.
Hukumtua Desa Lolah dua Theni Wuisan yang didampingi Sekertaris Desa Arfian Pandey kepada postkotanews.co.id menyampaikan, Sosialisasi dan pelatihan tersebut dilaksanakan bertujuan sebagai kesiapan pencanangan desa Lolah Dua sebagai Kampung Siaga Bencana.
” Ini sebagai langkah persiapan desa Lolah dua sebagai Kampung Siaga Bencana (KSB),” Kata Theni.
POSTKOTANEWS.CO.ID – Walikota Tomohon Caroll J A Senduk SH menhadiri Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan penggunaan produk dalam negeri Tahun Anggaran 2023, bertempat di AAB Guest House Tomohon, Selasa 21 November 2023
Sambutan Walikota Tomohon : Ini menjadi hal yang baik bagi para pelaku usaha terutama para pelaku usaha yang selalu berhubungan dengan Pemerintah Kota Tomohon. Tentu dengan adanya promosi pemasaran produk dalam negeri ini akan mendorong bapak/ibu, masyarakat juga untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Tentu ini sesuai dengan kebijakan dan tujuan pemerintah untuk pemanfaatan dari produk dalam negeri yang akan berdampak bagi masyarakat di Kota Tomohon dalam hal ini juga para pelaku usaha dan ini akan menumbuhkan perekonomian Kota Tomohon semakin baik kedepan. Bapak ibu juga diharapkan menunjang akan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri dimana jika ada hubungan dengan pemerintah dalam ini pengadaan harus ikut input. Harapan dengan pelaksanaan kegiatan ini kita wujudkan penggunaan produk dalam negeri semakin baik kedepan di Kota Tomohon dan dengan pelaksanaan kegiatan ini bapak/ibu selaku pengusaha yang ada di Kota Tomohon ini boleh terus bersama sama dengan Pemerintah untuk pengembangan usaha dan tentu juga ini harapan untuk pembangunan ekonomi yang ada di Kota Tomohon
Dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tomohon Ruddie Lengkong SSTP, Para narasumber fungsional pengadaan barang dan jasa Kota Tomohon Stevy Pantow dan Juan Uno, Para Pelaku Usaha Kota Tomohon
JAKARTA,- postkotanews.co.id – BPJS Kesehatan siap mendukung Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, hal ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementrian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan BPJS Kesehatan yang di koordinir Kantor Staf Presiden (KSP) terkait pelaksanaan Skrining riwayat Kesehatan dan Optimalisasi kepesertaan Aktif program Jaminan Kesehatan Nasional bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
Dalam SEB tersebut Kemendagri akan mengkoordinir seluruh Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati /Walikota memastikan agar KPU dan Bawaslu Profinsi, Kabupaten dan Kota diwilayah Masing- masing untuk mengarahkan seluruh petugas Penyelenggara Pemilu mengikuti Skrining Riwayat Kesehatan dari BPJS Kesehatan begitu pula dengan KPU dan Bawaslu akan memastikan seluruh Subordinat dibawahnya untuk melakukan Skrining riwayat kesehatan.
SEB ini ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asyari, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, dan disaksikan Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, dikantor Staf Kepresidenan, Jakarta Senin (20/11-2023).
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti pada siaran pers ini menyampaikan, Skrining riwayat Kesehatan merupakan salah satu manfaat Promotif dan Preventif bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ,” Skrining riwayat kesehatan dilakukan untuk mengetahui potensi resiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindak lanjuti segera oleh FKTP agar tidak menjadi sakit ,” Ujarnya.
Tentu kami berharap apabila petugas Pemilu sudah melakukan Skrining riwayat kesehatan kita dapat melakukan pemantauan terhadap resiko kesehatannya apakah masuk dalam kategori beresiko atau tidak beresiko penyakit. Selain itu juga dapat ditemukan informasi tentang status kepesertaan JKN apakah aktif, tidak aktif atau belum terdaftar,” Kata Gufron.
Gufron menjelaskan, jika hasil skrining petugas masuk dalam kategori tidak beresiko penyakit, maka bisa dipastikan petugas bisa melanjutkan aktifitas dan tanggungjawabnya di pemilihan umum, namun bagi petugas yang memiliki hasil beresiko dan status kepesertaan JKN-nya aktif, maka dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Gufron juga memastikan, hasil pengisian Skrining riwayat kesehatan tidak berpengaruh pada status petugas sebagai petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.
Untuk perlindungan kesehatan melalui JKN, jika terdapat petugas yang belum menjadi peserta JKN maka pemerintah daerah wajib mendorong petugas mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN pada segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) mandiri atau sebagai pekerja penerima upah ( PPU) jika petugas tersebut merupakan pekerja.
Bagi petugas penyelenggara pemilu yang belum terdaftar sebagai peserta segmen manapun maka Pemerintah daerah memastikan pengalokasian anggaran, membayarkan bantuan iuran dan membayar iuran jaminan kesehatan bagi petugas penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Petugas yang sudah terdaftar peserta JKN tetapi status kepesertaannya tidak aktif maka pemerintah daerah wajib memastikan petugas melakukan reaktivasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gufron menambahkan, petugas pemilu dapat mengisi semua seluruh pertanyaan Skrining riwayat kesehatan melalui tautan https:/websskriningpetugaspenyelenggarapemilu bpjs-kesehatan.go.id/. BPJS Kesehatan akan menyiapkan sistem informasi (plikasi) untuk pengisian skrining riwayat kesehatan petugas pemilu ini akan disiapkan oleh BPJS. Sistem ini juga akan terintegrasi dengan sistem imformasi milik KPU dan Bawaslu.
BPJS Kesehatan juga akan menyiapkan dashboard pemantauan skrining riwayat kesehatan petugas pemilu. Hak akses dashboard tersebut akan dimiliki oleh KPU Pusat, Bawaslu Pusat, Kementerian Dalam Negeri, KSP, dan BPJS Kesehatan.
” Hasil skrining riwayat kesehatan dapat dipantau bersama dan akan memberikan feedback kepada petuhas maupun panitia penyelenggara pemilu. dengan demikian panitia akan lebih dapat mengantisipasi risiko kondisi kesehatan para petugas serta dapat memastikan telah terlindungi oleh program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan,” Tambah Gufron.
Sampai dengan November 2023, jumlah penduduk yang telah mendapatkan perlindungan kepesertaan program JKN telah mencapai 265 juta jiwa atau 95,76% dari total penduduk semester 1 tahun 2023 sementara itu, jumlah peserta JKN yang telah melakukan skrining riwayat kesehatan sudah mencapai 32.950.537 peserta.
Dalam kesempatan tersebut kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengungkapkan ini adalah tinsakan preventif dari pemerintah agar seluruh petugas pemilu terdeteksi sejak awal apabila ada dalam kondisi kurang baik/ beresiko dan sudah siap dengan penanganannya.
” Negara telah hadir dalam proses pemilihan umum. memikirkan sejak awal dan menjaga kesehatan dan keselamatan perugas pemilu. jangan sampai kita mengulang kejadian ditahun sebelumnya. dengan adanya skrining riwayat kesehatan kami berharap apabila terjadi kondisi yang kurang baik dapat lebih di antisipasi,” Kata Moeldoko.
Sementara itu Kepala Bawaslu, Rahmat Bagja mengungkapkan apresiasinya terhadap upaya Pemerintah dalam hal ini, KSP, BPJS Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan KPU ini merupakan wujud kehadiran Negara dalam upaya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan khususnya menyangkut keselamatan petugas pemilu.
” Ini juga menepis isu hoax terkait pemilu, kita ketahui kerja petugas pemilu ini cukup berat, hampir lebih 24 jam. Kita bayangkan pada hari pemilihan ada berapa banyak petugas yang bekerja. Dengan adanya SEB ini merupakan wujud dari pemenuhan hak para petugas pemilu untuk memperoleh perlindungan kesehatan saat menjalankan tugas,” kata Rahmat.
Senada dengan Bawaslu, Inspektur Utama Komisi Pemilihan Umum, Nanang Priyatna, mengungkapkan dukungan KSP, Kemendagri , Bawaslu dan BPJS Kesehatan atas kepedulian Negara dalam melundungi petugas pemilu yang akan bekerja keras pada proses Demokrasi lima tahun ini.
” Hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu ini memang diharapkan adanya peningkatan skrining riwayat kesehatan, akses layanan kesehatan, dan jaminan perlindungan kesehatan. Dengan SEB ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam menyukseskan proses pemilu khususnya perlindungan bagi petugas pemilu,” Tegas Nanang.
Direktur Kawasan, Perkotaan dan batas Negara Kementerian Dalam Negeri RI, Amran mengungkapkan dukungannya terhadap SEB ini. Kemendagri melalui Pemerintah Daerah akan memastikan pelaksanaan skrining riwayat kesehatan ini dapat berjalan diseluruh wilayah Indonesia termasuk dalam memastikan kepesertaan JKN petugas pemilu dalam keadaan aktif.
POSTKOTANEWS.CO.ID – Dinas Pariwisata Kota Tomohon melaksanakan Bimtek Sustainable Tourism,Selasa 21 November 2023 bertempat di Wise Hotel, Tomohon. Pelaksanaan kegiatan ini dianggap sangat penting,mengingat Kota Tomohon merupakan Kota yang memiliki daya jual tinggi khususnya di bidang Pariwisata.
Sustainable tourism merupakan terobosan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan,yang didasari oleh Peraturan Menteri Pariwisata No.14 Tahun 2016 Tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan yang memiliki 4 pilar Utama dalam pengembangan pariwisata.
Kadis Pariwisata Judhistira Siwu,SE.,MSi membacakan sambutan Walikota : “Kota Tomohon merupakan Kota yang memiliki keindahan alam dengan keanekaragaman Budaya serta objek-objek wisata yang menjadi daya tarik yang sangat menarik untuk dikunjungi yang bertujuan memajukan kepariwisataan diKota Tomohon.Pengelolaan destinasi Wisata sangatlah penting,diharapkan para pelaku-pelaku usaha selain menciptakan destinasi wisata namun juga dapat menjaga keindahan dan kelestarian alam.
Pemerintah kota Tomohon menyadari bahwa masih ada kendala dalam pengelolaan destinasi wisata maupun pelayanan prima menyangkut SDM,sehingga pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Sustainable Tourism ini dianggap sangat penting,dengan harapan perkembangan destinasi wisata berkelanjutan memberi dampak positif untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Tomohon
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas PUPR Kota Tomohon Royke Tangkawarouw,ST.,MSi (Nara sumber), Tim Penyusun Dokumen Lingkungan DR.Frangky Paat (Nara sumber/akademisi Unsrat), dan peserta bimtek yang merupakan pemilik usaha destinasi wisata di Tomohon.
MINAHASA – postkotanews.co.id – Bertempat di Aula Kantor BPDAS Pemali Jratun, Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Minahasa melakukan Studi Komparasi Pengelolaan Danau Prioritas Nasional di Danau Rawa Pening pada Wilayah Fasilitasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Pemali Jratun, Semarang, 19-22 November 2023.
Sekertaris Daerah (Sekda) Dr.Linda D, Watania M.Si bersama jajaran dalam kunjungan ini diterima Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemali Jratun, Ir Rochimah Nugrahini dan Perwakilan Pemprov Jawa Tengah, bertempat di Aula Kantor BPDAS Pemali Jratun.
Dikesempatan itu, Sekda Minahasa, Dr Lynda Watania MM MSi, mengatakan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka menghadiri Studi Komparasi Pengelolaan Danau Prioritas Nasional yang dilaksanakan di Danau Rawa Pening pada wilayah fasilitasi BPDAS Pemali Jratun, Semarang, tanggal 19 sampai 22 November 2023.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan danau prioritas. Sebagimana kita ketahui, berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penetapan Danau Prioritas Nasional, maka Danau Tondano merupakan salah satu danau dari 15 danau prioritas untuk diselamatkan,” kata Sekda.
Sekda Lynda Watania menjelaskan, Studi Komparasi Pengelolaan Danau Prioritas Nasional di Danau Rawa Pening, diprakarsai oleh BPDAS-HL Tondano. Ada pun agenda yang dilaksanakan yaitu pemaparan program dan kegiatan Penyelamatan Danau Prioritas Nasional di Kantor BPDAS Pemali Jratun, sekaligus kunjungan kebeberapa tempat.
“Tempat yang kita kunjungi yaitu Desa Konservasi Desa Manggihan yang terdapat bangunan KTA, UPSA, Kampung Ramah Air Hujan, dan Proklim di Desa Banyudono, serta peninjauan badan Danau Rawa Pening sebagai objek wisata Bukit Cinta. Kemudian kita juga melakukan peninjauan ke lokasi Ekohidrolika dan desa yang ditetapkan sebagai Living Laboratory binaan Universitas Diponegoro,” jelasnya.
Watania juga menjelaskan, hasil dari Studi Komparasi ini, adalah keberhasilan program dan kegiatan pengelolaan Danau Prioritas Nasional di Danau Rawa Pening. Karena, sesungguhnya hasil dari kolabarasi dan kordinasi yang sangat baik di tingkat tim pengelola penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
“Di awal-awal perencanaan dan penyusunan pencana pengelolaan dan pelestarian danau, peran pokja sangat kuat memberi tekanan kepada stakeholder baik nasional, provinsi bahkan kabupaten kota. Dimana, setiap undangan kordinasi diwajibkan untuk tidak diwakilkan sehingga yang hadir adalah tokoh-tokoh kunci decesion making,” jelasnya.
Kemudian, lanjut Watania, dalam pelaksanaannya selalu terkordinasi dan termonitor dengan indikator/parameter tugas yang jelas. Serta dapat diukur yang diemban oleh seluruh pemangku kepentingan. Disamping itu juga, kegiatan itu ditunjang dengan anggaran signifikan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota.
“Dan kegiatan-kegiatan Penyelamatan dan Pelestarian Danau Prioritas Nasional dilaksanakan mulai dari DTA penyelamatan hutan (reboisasi hutan), instalasi pemanenan air hujan, sumur-sumur bio pori yang kemudian menghambat dan mengendalikan run off air,” ungkapnya.
“Selain itu, melestarikan mata-mata air di sekitaran Danau Rawa Pening, penataan dan pengendalian sedementasi di 15 Sungai Inlet Danau Rawa Pening, bangunan penangkap sedimen, perkuatan tebing sampai kepada badan air Danau Rawa Pening, yaitu penataan sempadan, pemantauan kualitas air, pengendalian keramba jaring tancap melalui mekanisme perijinan, pengangkatan dan pengerukan sedimenatasi dan keberhasilan pengendalian eceng gondk,” sambung Watania.
Selain Sekda Lynda Watania selaku Ketua Pokja Penyelamatan Danau Prioritas Nasional Danau Tondano yang mengikuti kegiatan ini, juga dihadiri tiga Sekretaris Pokja yaikni Kepala BPDAS Tondano, Bambang Hendro Juwono SHut MSi, Kepala Bagian SDA Kabupaten Minahasa, Drs Lexie Krengkeng MT dan Kabag Prokopim, Johny Tendean AP MSi.
Kemudian, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum san Politik, Drs Melky Luvi Rumate MSi, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Dra Jeanny Sangari, Kabag Tapem Ir Johny Tasirin MScF PhD, Tenaga Ahli Universitas Sam Ratulangi Selaku Forum BPDAS-HL Tondano, Ucok Toni Eduard SHut MIL dan Kasub serta BPDAS-HL Tondano.
POSTKOTANEWS.CO.ID – Mengingat perlunya peningkatan pengetahuan tentang kewirausahaan khususnya souvenir maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tomohon melaksanakan Bimtek Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala usaha menjadi usaha kecil.
Kegiatan yang dilaksanakan di hotel Wise Tomohon,Senin 20-22 November 2023,diikuti oleh 44 Peserta pelaku usaha,,dan setiap peserta memperoleh bantuan peralatan untuk menunjang produksi usaha khususnya pembuatan souvenir. Walikota memberi apresiasi kepada para pelaku usaha yang ada di Kota Tomohon,Walikota menginginkan SDM orang Tomohon harus diberdayakan sehingga mampu tampil dan bersaing ditingkat atas.
Walikota Caroll J A Senduk,SH dalam sambutannya yang dibacakan Assisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Tomohon Dra.Lily Silang,M.M ,”Berdasarkan Amanat Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR.RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi,baik mengenai usaha mikro kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian Nasional yang makin seimbang dan berkeadilan.
Pada Era globalisasi saat ini,kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat,itu menjadi sebuah tantangan namun juga menjadi motivasi kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk melakukan peningkatan program kemitraan dalam bidang produksi,pengelolaan pemasaran,Sumber Daya Manusia,desain dan teknologi dengan badan usaha lainnya.
Pemerintah Kota Tomohon memberikan dukungan dan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tomohon dalam membina dan mengembangkan usaha kecil dan menengah di kota Tomohon agar ada perkembangan diberbagai sektor usaha karena dengan adanya peningkatan unit usaha kecil dan menengah akan mempengaruhi jumlah asset/kekayaan omzet penjualan dan penyerapan tenaga kerja serta menambah penghasilan untuk keluarga.
Solang menambahkan saat ini untuk menunjang pemasaran produk UKM,Pemerintah Kota Tomohon memberikan wadah yang tepat yaitu Michi No Eki.Semoga ini dapat meningkatkan pemasaran produk dari semua pelaku usaha khususnya yang ada di Kota Tomohon.
Hadir dalam Bimtek ini Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Ir.Nova Sondakh,perwakilan dari Bagian Barang dan Jasa Juan A.C.Uno,S.IP, perwakilan dari DPM PTSP Schwarz Liuw.
MINAHASA,- postkotanews.co.id- Kesiapan pelaksanaan Wakefest terus di matangkan, Exapator dan alat berat lainnya dikerahkan untuk membantu pekerjaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan pembersihan di area Danau Tondano Senin (20/11-2023).
Assisten 2 Setdakab Minahasa Ir.Wenny Talumewo terpantau memimpin langsung kegiatan pembersihan dan penataan lokasi yang dibantu para Pejabat Esselon 2 bersama seluruh Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang ada di Daerah Kabupaten Minahasa.
Pada kegiatan ini, Kepala Dinas (KADIS) Kominfo Minahasa Dra, Maya Marine Kainde SH, MAP, Kadis Pemuda dan Olahraga Dr.Arody Tangkere, Kadis P.U Daudson Rombon SH, dan Kadis Capil Meidy Rengkuan SH, MAP turut mengangkat Enceng Gondok dari area pinggiran Danau Tondano.
Asisten 2 Ir.Wenny Talumewo kepada Media ini menyampaikan, selain pembersihan rumput arakan dan Enceng Gondok, kegiatan di rangkai dengan penataan Lokasi,serta penanaman Bunga.
” Sejak hari pertama pada Jumat 17/11-2023, Pemkab menyelesaikan pembersihan rumput arakan dan enceng gondok yang melibatkan seluruh OPD dengan melakukan karya bakti, dan hari ini dilanjutkan dengan Penataan Lokasi kegiatan,” Ujar Wenny Talumewo.
