Assisten 1 Toar J Pandeirot,Sebut Puskesos–SLRT Jadi Garda Terdepan Pelayanan Sosial

POSTKOTA.CO.ID – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tomohon menggelar kegiatan sosialisasi Persiapan Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kota Tomohon tahun 2021.

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Kelurahan Kakaskasen Dua, Kecamatan Tomohon Utara, Selasa (15/6).

Wali Kota Tomohon Caroll J.A. Senduk, S.H., lewat Assisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Toar Pandeirot, S.Pd., M.M., mengatakan bahwa digelarnya kegiatan ini dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta lembaga kesejahteraan sosial.

“Maka Kemensos RI telah mengembangkan Puskesos dan SLRT yang merupakan layanan satu pintu penyelenggaraan kesejahteraan sosial, didukung dengan aplikasi yang real time berbasis android dan web, sehingga layanan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran dan responsif,” jelasnya.

Lanjutnya, Puskesos – SLRT menjadi garda terdepan dalam pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di masa pandemi Covid-19, sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 15 Tahun 2018.

Ia membeberkan, bahwa kota Tomohon adalah salah satu kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Puskesos – SLRT tahun 2021.

“Tahap pertama dari 140 kabupaten kota yang ditetapkan dengan alokasi kelurahan sebanyak 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Kakaskasen Dua, Kecamatan Tomohon Utara dan Kelurahan Lansot, Kecamatan Tomohon Selatan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Tomohon melalui Dinsos akan senantiasa bersinergi dengan Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kemensos RI dalam mengadakan sosialisasi persiapan pembentukan Puskesos – SLRT Kota Tomohon.

Diharapkan para peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami dan merumuskan langkah-langkah terbangunnya SLRT dan Puskesos di kota Tomohon secara baik.

“Sehingga Tomohon bisa dijadikan sebagai contoh untuk kota lainnya, dan memastikan bahwa masyarakat miskin maupun rentan miskin mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial yang lebih cepat dan menyeluruh,” tuturnya.

Kepala Dinsos Kota Tomohon, Vonnie Montolalu, S.Pd., menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi bagi para peserta, agar dapat memahami dan mampu menjalankan aplikasi Puskesos – SLRT dengan baik.

“Serta untuk peningkatan kapasitas, agar pelayanan sosial dapat terlaksana secara sinergitas antar lingkup SKPD,” pungkas Montolalu.

Pimpin Rakor EPRA, Sekkot JR Dorong Percepatan APBD 2021. Pesan JR, Tunjukkan Kinerja ,Jaga Kesehatan .

POSTKOTA.CO.ID – Walikota Tomohon Caroll J.A. Senduk, SH melalui Pj Sekretaris Kota Tomohon Jemmy Ringkuangan memimpin rapat koordinasi evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (EPRA) APBD Kota Tomohon periode Januari hingga 31 Mei TA 2021, bertempat di rumah dinas Walikota Tomohon, Selasa (15/6/2021).

Pj. Sekretaris Daerah Kota Tomohon Jemmy Ringkuangan, A.P., M.Si, dalam arahannya mengatakan
Ditengah pandemi covid-19 yang sedang terjadi saat ini mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan yang tentunya juga sangat memberikan pengaruh yang besar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

“Dimana juga dampaknya sangat terasa dalam penyerapan APBD Kota Tomohon di tahun anggaran 2021 ini. Akan tetapi ini juga terjadi secara nasional di Indonesia. Oleh karena itu, harus ada upaya dari pemerintah untuik mengatasi hal tersebut. Sehingga Presiden RI dalam acara rakor kepala daerah & wakil kepada daerah se-Indonesia pada tanggal 17 mei 2021 memberikan arahan bahwa untuk target pertumbuhan ekonomi quartal kedua tahun 2021 nasional harus diatas 7%. Dan kita dapat melihat untuk Sulawesi Utara saat ini berada pada urutan ke- 5 dengan pertumbuhan ekonomi quartal pertama positif.
Pandemi covid -19 ini memang memberikan efek yang sangat mempengaruhi aspek kemanusiaan,  sosial, keamanan dan politik. Sehingga kita perlu “gas” dan “rem” dalam penanganan covid-19 ini.
Kondisi terkini covid-19 masih terus bertambah, akan tetapi secara perlahan dunia usaha semakin membaik, aktivitas sosial dan konsumsi masyarakat juga membaik meski masih terbatas sehingga ini menunjukan pengaruh positif dalam perkembangan global. Kita dapat melihat pertumbuhan ekonomi nasional triwulan i – 2021 masih terkontraksi sebesar minus 0,74%,” imbuhnya.

Lanjutnya, dengan memperhatikan hal tersebut maka pemerintah daerah perlu membuat strategi penyerapan apbd dalam mengatasi pandemi covid-19 ini. APBD yang adalah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah memiliki tujuan untuk :
1. Membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal
2. Meningkatkan pengaturan dilingkungan pemda
3. Menciptakan efisiensi penyediaan barang dan jasa
4. Menciptakan prioritas belanja pemda
APBD juga memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Dalam penanganan covid kita perlu melakukan kebijakan dan strategi penanganan ekonomi nasional “gas” dan “rem” sebagaimana yang telah sampaikan tadi. Strategi rem adalah pemerintah berupaya menekan penyebaran pandemi covid-19. Dan strategi gas adalah pemerintah mendorong laju perekonomian melalui dukugan dan stimulus.  Dimana kita harus mencari keseimbangan yang pas untuk menyeimbangkan strategi gas dan rem tersebut.

“Dalam mendorong percepatan penyerapan APBD pemerintah pusat telah melakukan upaya sebagai berikut :
1. Mengeluarkan surat edaran nomor 903/145/sj tanggal 12 januari 2021 tentang percepatan pelaksanaan APBD ta 2021 dan kemudahan investasi di daerah dalam rangka mendorong pertubuhan ekonomi di daerah
2. Menyerahkan LKPD tahun 2020 kepada BPK untuk segera dilakukan proses audit
3. Koordinasi melalui virtual bersama KPK, BPKP dan Kemenkeu dengan pemerintah daerah terkait proses percepatan pelaksanaan realisasi APBD
4. Kepala daerah baru apabila ingin melakukan pergantian pejabat untuk meminta ijin Mendagri.
Selain itu pula ada upaya – upaya yang akan dilakukan yaitu :
1. Berkoordinasi dengan Kemenkeu, BPKP, KPK, Bank Indonesia terhadap pemerintah daerah
2. Berkoordinasi dengan Kemenkeu agar penyaluran dana transfer memperhatikan uang kas pemda
3. Meningkatkan peran APIP maupun unit-unit pengendali mutu
4. Membentuk tim Kemendagri untuk melakukan monitoring dan evaluasi
Adapun faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi belanja dikarenakan :
1. Adanya sisa dana penghematan/pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya; sisa dana transfer belum digunakan kembali
2. Pemda masih menunggu audit dari BPK-RI
3. Adanya PMK no 17/pmk/07/2021 tentang pengelolaan dana transfer ke daerah dan dana desa ta 2021 dalam rangka mendukung penanganan covid 19 dan dampakya sehingga harus menunggu penetapan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 2021
4. Kepala daerah baru hasil pilkada 2020. Percepatan penyerapan pendapatan daerah adalah dengan melakukan ekstensifikasi/intensifikasi; koordinasi, meningkatkan kinerja BUMD; meningkatkan pelayanan dan lindungan masyarakat; dan meningkatkan pemanfaatan IT. Begitu pula dengan upaya percepatan belanja daerah adalah melalui keterlibatan masyarakat; evaluasi kontrak, reformasi program dan kegiatan; rekapitulasi anggaran;  dan peran APIP.

Secara umum perlu saya sampaikan bahwa total nilai PAGU pendapatan daerah sebesar Rp. 636.989.925.939 (enam ratus tiga puluh enam milyar, sembilan ratus delapan puluh sembilan juta, sembilan ratus dua puluh lima ribu, sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan realisasi per 31 mei 2021 berjumlah Rp. 238.971.393.968 (dua ratus tiga puluh delapan milyar, sembilan ratus tujuh puluh satu juta, tiga ratus sembilan puluh tiga ribu, sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 37,52%.
Sedangkan untuk PAGU belanja daerah sebesar Rp. 650.993.697.088 (enam ratus lima puluh milyar, sembilan ratus sembilan puluh tiga juta, enam ratus sembilan puluh tujuh ribu, delapan puluh delapan rupiah) dengan realisasi Rp. 162.817.321.776 (seratus enam puluh dua milyar, delapan ratus tujuh belas juta, tiga ratus dua puluh satu ribu, tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) atau dengan prersentase 25,01 %.
Dari pencapaian realisasi anggaran tersebut saya ingin menegaskan beberapa hal kepada setiap perangkat daerah, dalam hal ini seluruh pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran antar lain:
1. Melakukan koordinasi bersama dalam upaya mendorong penyerapan realisasi APBD 2021 guna penanganan covid-19 dan peningkatan stimulus ekonomi di Kota Tomohon
2. Agar konsiten melakukan penanganan covid-19 dan pemulihan serta transformasi ekonomi sesuai dengan karakteristik kearifan lokal
3. Agar melakukan percepatan penyerapan anggaran penanganan pandemi covid-19
4. Agar tetap memfokuskan penangan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 serta tetap bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi dan para stakeholter. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami terhadap kinerja masing-masing perangkat daerah termasuk juga kelurahan – kelurahan.

Sebelum Menutup ,Sekot Jemmy Ringkuangan Mengajak sekaligus Bermohon kepada Pejabat yang hadir untuk menunjukkan Kinerja,tidak usah lagi saling cerita tentang Pesta Demokrasi yang sudah lewat ,berkompetisi yang sehat ,tunjukkan Kinerja ,Jaga Kesehatan .

Hadir Asisten Administrasi Umum Kota Tomohon Drs. O. D. S Mandagi serta para jajaran Pemerintah Kota Tomohon.

Michje

Walikota Caroll Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

POSTKOTA.CO.ID – Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk, S.H. – Wakil Wali Kota Tomohon Wenny Lumentut, S.E. (CSWL) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon, dalam rangka mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Tomohon, bertempat di ruang rapat DPRD, Senin 14 Juni 2021.
Selutuh Fraksi masing-masing Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, serta Fraksi Restorasi Nurani menerima dan menyetujui Ranperda dimaksud untuk dibahas dalam tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Tomohon, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Paripurna ini dilanjutkan dengan mendengarkan tanggapan/penjelasan Wali Kota Tomohon terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
Walikota Tomohon dalam sambutannya mengatakan atas nama Pemerintah Kota Tomohon, menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota Tomohon yang masing-masing telah menyampaikan pemandangan umum atas Ranperda yang telah diajukan.

“Terlebih lagi kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Kota Tomohon yang telah menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah ini untuk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni pembahasan bersama dengan pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah Kota Tomohon,” kata Senduk.
Terkait catatan masing-masing fraksidapat kami jelaskan sebagai berikut. Catatan dari Fraksi PG kami menyambut baik apresiasi dari fraksi partai golkar terkait pencapaian beberapa indikator ekonomi makro di Kota Tomohon, seperti halnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 yang ada diangka 76,69 meningkat dari tahun 2019 yang ada di angka 76.67.

“Dengan angka tersebut jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon berada di peringkat kedua setelah Kota Manado,” katanya.

Walaupun demikian, lanjutnya, di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon bertumbuh minus dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut merupakan dampak yang dirasakan akibat pandemi covid-19.
“Adapun terkait dengan capaian kinerja dari perusahaan daerah dan beberapa masukan dari fraksi Partai Golkar akan kami jadikan catatan penting bagi perbaikan pelayanan dan peningkatan kinerja perusahaan daerah ini ke depannya,” tutur Wali Kota.
Sementara pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait prestasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kali berturut-turut, selaku pemerintah, kata Senduk, tentunya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada fraksi PDI Perjuangan.

“Dan apresiasi ini akan kami jadikan sebagai pemicu kinerja kami untuk ke depannya, sehingga untuk tahun-tahun kedepan kami akan tetap dapat mempertahankannya,” tukasnya.
Harapan itu, kata Senduk, dapat terwujud apabila diiringi dengan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik.
Secara lebih mendalam catatan terkait sistem pengendalian intern yang disampaikan dalam LHP BPK RI selanjutnya akan dibahas bersama dengan perangkat daerah terkait.

“Mengenai catatan Fraksi Restorasi Nurani terkait perbandingan realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah dapat kami jelaskan sebagai berikut : realisasi pendapatan tahun anggaran 2020 adalah sebesar rp. 667.630.201.368,- (enam ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), sedangkan realisasi belanja dan transfer adalah sebesar rp. 657.722.536.985,- (enam ratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga ditahun 2020 kota tomohon mencatatkan surplus sebesar rp.9.907.664.383,- (sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). Dan selanjutnya setelah ditambahkan dengan komponen pembiayaan netto, dengan demikian dicatatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2020 adalah sebesar rp12.924.902.279,40,- (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen). lebih lanjut sehubungan dengan capaian pos belanja dan transfer sebagaimana catatan fraksi restorasi nurani, dapat dijelaskan bahwa capaian sebesar 94,25% berarti adanya efisiensi yang dicatatkan dalam komponen belanja daerah sehingga pemerintah daerah dapat mencatatkan silpa di tahun anggaran 2020,” urainya.

“Adapun terkait capaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 68.45% (enam puluh delapan koma empat puluh lima persen) yang menjadi catatan dari ketiga fraksi yang ada yakni fraksi partai Golkar, fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Restorasi Nurani, dapat kami jelaskan sebagai berikut, pendapatan asli daerah merupakan sektor yang terdampak langsung akibat pandemi covid-19, dimana capaian yang ada tersebut merupakan serangkaian dampak yang dirasakan pemerintah daerah akibat kondisi pandemi ini. Secara umum pembatasan kegiatan masyarakat dan penurunan daya beli masyarakat merupakan efek yang dapat terlihat secara kasat mata. namun demikian meskipun proyeksi pendapatan asli daerah sudah dilakukan penyesuaian pada penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2020, beberapa sektor PAD masih belum terealisasi sesuai harapan yang ada. Kami menyambut baik segala masukan, tanggapan dan saran dari masing-masing fraksi yang konstruktif bagi kami terkait upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan yang akan kami tindak lanjuti,” paparnya.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Djemmy Sundah S.E., didampingi Wakil Ketua Drs. Johny Runtuwene, DEA. dan Erens Kereh, AMKL.
Turut hadir para anggota DPRD, Sekretaris Dearah Kota Tomohon Jemmy Ringkuangan, AP., M.Si. bersama jajaran Pemkot Tomohon.

Michje

CSWL :Akses Jalan Menara Alva Omega Minggu Depan Dibuka

POSTKOTA.CO.ID – Demi pergerakan ekonomi kerakyatan, akses jalan menuju pasar dan pusat perbelanjaan melewati menara Alva Omega, Pusat Kota Tomohon sudah harus dibuka.

Hal itu ditandaskan Wali Kota Tomohon caroll Senduk kepada sejumlah awak media saat meninjau langsung lokasi bersama Wakil Wali Kota Wenny Lumentut, SH, Senin (14/6).

“Minggu depan sudah dibuka itu,” kata Senduk.

Hal senada dikatakan Wawali Lumentut.

Menurutnya, Kadis PUPR Dra. Joice Taroreh  dan dinas terkait sudah diperintahkan untuk memperbaiki dan membuka akses jalan 24 jam.

Sikap responsif CSWL itu didasarkan pada laporan atau keluhan masyarakat yang mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan aktifitas perekonomian.

Pada bagian lain, Wali Kota juga menyinggul terkait ritel – ritel yang belum ada izin.

“Harus melapor dan mengurus di bagian perijinan,” tegasnya.

Bagi pemilik dan pengelola Ritel yang belum mengantongi izin, kata Senduk, akan dilakukan pemanggilan.

“Jika belum ada ijin minta maaf akan ditutup sementara,” ujarnya.

Senduk pun mengingatkan seluruh masyarakat Kota perihal pentingnya mengikuti program vaksinasi karena selian demi kepentingan diri sendiri, juga memiliki konsekuensi lain bagi warga itu sendiri.

“Sesuai petunjuk bapak Presiden yang tidak mau divaksin tidak bisa mendapatkan bantuan sosial,” tukasnya.

Turut mendampingi peninjauan, Pj. Sekdakot Jemmy Ringkuangan serta jajaran Pemkot Tomohon.

Michje

Toar Ass 1 Dipercayakan Walikota Untuk Bertemu Kepala Sekolah SD se Tomohon.

POSTKOTA.CO.ID— Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Toar Pandeirot diberikan tugas oleh Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk untuk mewakili dirinya bertemu dengan para Kepala Sekolah SD se-Kota Tomohon, Senin (14/6/2021) di AAB Guest Houst, Matani.

Pertemuan itu terkait, Sosialisasi Asesmen Kompetensi Minimum Jenjang Sekolah Dasar se-Kota Tomohon.

Dalam sambutannya, Toar Pandeirot pun mengatakan sistem pendidikan harus mampu menghadirkan suatu instrumen terukur dalam mengevaluasi sistem pembelajaran yang dijalankan.

“Pada tahun 2021, ujian nasional diganti dengan asesmen nasional yang dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar-mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa,” ujar Pandeirot.

Lanjut mantan Camat Tomohon Barat, Pemerintah terus malakukan perbaikan kurikulum, dimana pendidikan lebih diarahkan pada sistem yang terbuka guna membentuk karakter dan pengembangan potensi yang ada di setiap diri siswa.

“Kami berkomitemen memberikan penghargaan pada pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal meningkatkan kualitas profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pengajar,” ujarnya.

Toar menambahkan, Pemerintah kota Tomohon terus berupaya menerapkan kebijakan yang dapat menghantarkan pendidikan di daerah ini menjadi semakin terarah dan fokus pada pembangunan generasi yang cerdas dan berkarakter.

“Kami berkomitemen menyelenggarakan pendidikan yang merata, demokratis dan berkeadilan, menuju tomohon yang maju, berdaya saing dan sejahtera,” tandas mantan Kadispora Tomohon ini.

Michje

Paripurna Dipimpin Ketua DPRD Djemmy.J.Sundah,SE , Walikota Tomohon Memberikan Tanggapan Atas Pandangan Fraksi Fraksi


POSTKOTA.CO.ID —Setelah Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, Senin (14/6/2021) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon menggelar Rapat Paripurna Tanggapan Wali Kota atas Pemandangan Umum.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Djemmy J Sundah SE didampingi wakil Erens D Kereh AMKL dan Johny Runtuwene DEA.

Dalam tanggapannya, Wali Kota Caroll Joram Azarias Senduk SH mengapresiasi fraksi-fraksi di DPRD Tomohon yang telah memberikan catatan dan masukan yang tujuannya untuk kemajuan Kota Tomohon.

‘’Apa yang menjadi catatan dan masukan kami terima dan tentunya ke depan akan diperbaiki untuk kemajuan Kota Tomohon,’’ kata wali kota.

Ketua DPRD Tomohon Djemmy J Sundah SE mengatakan, selanjutnya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tomohon tahun 2020 akan dibahas dan nantinya menjadi Peraturan Daerah (Perda).

‘’Semua fraksi telah setuju untuk dibahas lebih lanjut,’’ kata Sundah. Sebelumnya, tiga fraksi di DPRD Tomohon masing-masing Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP dan Fraksi Restorasi Nurani dalam pemandangan umumnya menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 dibahas meski memberikan catatan-catatan.

Fraksi Partai Golkar misalnya, memberikan catatan soal capaian kinerja perusahaan daerah.

Sementara Fraksi PDIP soal system pengendalian intern dalam LHP BPK-RI, sedangkan Fraksi Restorasi Nurani memberikan catatan tentang perbandingan realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah.

Walikota CS dan Wakil WalikotaWL Dampingi Uskup Manado, Resmikan Aula Stasi St Yosep Kayawu

POSTKOTA.CO.ID – Dalam kesempatan berbahagia, Walikota Tomohon Caroll  Senduk dan Wakil Walikota Wenny Lumentut mendampingi Uskup Manado Mgr Benedictus Estefanus Rolly Untu MSC, pada persemian aula Stasi St Yosef Kayawu Paroki St Antonius Padua Taratara pada Minggu (13/6/2021).

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Uskup Manado Mgr Benedictus Untu dan Walikota Caroll Senduk

Caroll dalam sambutannya sangat mengapreseasi atas dibangunnya aula ini, Pemerintah Kota Tomohon memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi bagi pimpinan gereja bersama seluruh umat Katolik yang telah bersatu padu dalam membina, membangun keutuhan gereja dan keutuhan umat.

“Serta berhasil membangun aula Santo Yosep Stasi Kayawu yang hari ini juga akan diberkati. Karya indah ini adalah bagian dari peran aktif umat bagi kelangsungan pembangunan di Kota Tomohon,” jelas Senduk.

Ini semua tentu berkat kerjasama seluruh umat Katolik stasi Kayawu. Banyak selamat untuk umat Katolik Stasi Kayawu yang sudah bisa memanfaatkan penggunaan aula ini

Pihaknya mengajak perlu diingat bahwa sinergitas antara para pemimpin umat dan gereja dengan pemerintah, mutlak harus terus di jaga dan dipelihara agar pelayanan gereja dan pemerintahan berjalan seirama untuk tercapainya tujuan bersama.

“Pemerintah Kota Tomohon tentu akan membantu kelanjutan pembangunan aula ini. Untuk itu segera buatlah proposal, ” tukasnya. 

Sementara itu, Uskup Manado Mgr Rolly Untu MSC seusai pemberkatan yang didampingi Pst Feki Singal selaku pastor paroki mengapresiasi semangat dan usaha para umat di Stasi kayawu dalam upaya pembangunan gedung ini.

“Melalui proses yang ada ternyata bisa selesai. Tentu juga bangga akan penyampaian Walikota tadi, kami  mendukung tentunya upaya kesinambungan pembangunan baik untuk paroki dan stasi di sini, solidaritas bersama seperti yang telah nampak dalam pembangunan aula ini,” terang Untu.

Nampak hadir dalam peresmian tersebut, Ketua TP PKK Tomohon drg Jeand’arc Karundeng, Assisten Pemerintahan dan Kesra Toar Pamdeirot, para tamu undangan dan umat stasi St Yosep Kayawu.

Michje

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.