Penulis: Jeffry Uno

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID MANADO — Dalam suasana penuh keakraban dan semangat perubahan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, M.Si, mewakili Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, SE, menghadiri pelantikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan, yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (21/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Lynda menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelantikan dan menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap peran strategis BPKP dalam tata kelola pemerintahan.

“Kehadiran kami di sini tentu bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk dukungan nyata kepada BPKP Sulawesi Utara dan sinergi antarlembaga yang terus kami jaga,” ujar Sekda.

Ia juga menyampaikan salam hormat dari Bupati Minahasa yang sedang melaksanakan tugas penting lainnya.

“Bapak Bupati menitipkan salam hormat kepada seluruh pimpinan daerah dan jajaran BPKP. Beliau berpesan agar sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan BPKP terus diperkuat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pembangunan,” tambahnya.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen (Purn) Yulius Selvanus, bersama jajaran Forkopimda Sulut, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, serta pejabat instansi vertikal dan mitra kerja BPKP.

Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kebersamaan dan etika dalam menjalankan tanggung jawab publik.

“Dalam setiap jabatan dan tanggung jawab, ada nilai yang harus kita jaga — nilai kebersamaan, rasa hormat, dan tradisi saling menghargai antara pejabat lama dan pejabat baru,” ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa efektivitas kerja birokrasi harus diimbangi dengan sentuhan kemanusiaan.

“Kita jangan hanya mengejar efisiensi, tapi juga harus menjaga silaturahmi dan hubungan baik. Tradisi memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada mereka yang telah mengabdi harus tetap dijaga,” jelasnya.

Gubernur juga menekankan bahwa pelayanan publik harus dijalankan dengan ketulusan.

“Saya tidak ingin pekerjaan dijalankan hanya karena formalitas. Kita semua dipanggil untuk bekerja dengan hati dan semangat melayani,” katanya.

Selain menekankan nilai kebersamaan, Gubernur Yulius juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan instansi vertikal untuk memperkuat kolaborasi demi percepatan pembangunan di Sulawesi Utara.

“Pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Semua elemen — eksekutif, legislatif, maupun lembaga vertikal — harus berjalan seiring demi kemajuan Sulawesi Utara yang kita cintai bersama,” tegasnya.

Acara yang berlangsung dalam suasana hangat ini ditutup dengan nuansa kekeluargaan. Sekda Minahasa, bersama para undangan, menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Perwakilan BPKP yang baru dilantik, seraya menyampaikan harapan agar sinergi antara Pemerintah Kabupaten Minahasa dan BPKP Sulut semakin erat di masa mendatang.

“Kami percaya, dengan kolaborasi yang baik dan komunikasi yang terbuka, pengawasan serta pembangunan daerah akan berjalan semakin efektif dan berintegritas,” pungkas Sekda Lynda.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Minahasa – Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, SS, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan arahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, Senin (20/10/25)

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Pol (Purn) Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui Zoom Meeting yang berlangsung di Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya optimalisasi belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi penumpukan simpanan kas pemerintah daerah di bank.

Berdasarkan laporan Kemendagri, total simpanan dana pemerintah daerah di bank tercatat sebesar Rp233 triliun, sementara realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai Rp949,97 triliun atau 70,27% hingga September 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga turut hadir dan memaparkan perkembangan ekonomi nasional. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di angka 5,12% pada kuartal II tahun 2025, sementara inflasi nasional terkendali di level 2,65%, yang menandakan daya beli masyarakat masih terjaga dengan baik.

“Angka ini menunjukkan daya beli Masyarakat masih kuat, dan ini menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal serta pengendalian inflasi berjalan dengan baik,” jelas Purbaya.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Sarundajang yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM / Plt. Kadis Pangan, Kadis Kominfo, Kadis Koperasi dan UKM, Kadis Sosial, Kadis Perdagangan, serta Kadis Perhubungan.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, membuka sekaligus memberikan materi dalam Workshop Percepatan Penurunan Stunting yang digelar di Kecamatan Remboken, Jumat (17/10/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris TP-PKK Kabupaten Minahasa, Kadis PMD, Camat Remboken, Ketua TP-PKK Kecamatan Remboken, Sekcam, Kasi PMD, serta para Hukum Tua se-Kecamatan Remboken.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Vanda Sarundajang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki arti penting dan strategis karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa, khususnya anak-anak di Kabupaten Minahasa.

“Kita semua tentu menginginkan anak-anak Minahasa tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, unggul, dan berdaya saing. Oleh sebab itu, percepatan penurunan stunting harus menjadi perhatian bersama,” ujar Sarundajang.

Ia menjelaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai usia, melainkan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan perkembangan otak, kemampuan belajar rendah, dan produktivitas yang menurun saat dewasa.

Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan, melainkan harus menjadi tanggung jawab lintas sektor dan seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TPPPS) telah melaksanakan berbagai langkah nyata. Salah satunya yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), sebuah inovasi daerah yang melibatkan pemerintah desa, kader kesehatan, PKK, hingga lembaga PAUD untuk mengedukasi keluarga tentang gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola asuh yang baik.

Menurut Sarundajang, workshop ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak dari tingkat kabupaten hingga desa memiliki pemahaman dan strategi yang selaras.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan beberapa pesan penting yaitu:

1. Perkuat data dan identifikasi keluarga berisiko stunting di setiap desa agar intervensi tepat sasaran.

2. Lakukan intervensi gizi spesifik dan sensitif, mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pemberian ASI eksklusif, hingga pemantauan pertumbuhan anak.

3. Libatkan tokoh agama dan masyarakat dalam sosialisasi pentingnya gizi, pola makan sehat, dan sanitasi.

4. Tingkatkan kesadaran keluarga untuk menerapkan pola hidup bersih, gizi seimbang, dan perhatian pada tumbuh kembang anak.

Sarundajang juga menyoroti potensi besar Kecamatan Remboken di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata alam, yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ketika ekonomi keluarga kuat, kebutuhan gizi anak pun lebih mudah terpenuhi. Pengembangan ekonomi lokal dan ketahanan keluarga menjadi bagian penting dalam strategi penurunan stunting di Minahasa,” tambahnya.

Ia optimis bahwa dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, Kecamatan Remboken dapat menjadi contoh kecamatan bebas stunting di Kabupaten Minahasa.

“Kita memiliki tenaga kesehatan yang berdedikasi, kader PKK dan Posyandu yang aktif, serta masyarakat yang peduli terhadap masa depan generasi muda. Mari kita jaga semangat kebersamaan ini agar setiap anak Minahasa tumbuh sehat, cerdas, dan berkarakter,” tutup Wakil Bupati.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Pemerintah Kabupaten Minahasa mengambil langkah cepat mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Bupati Minahasa Robby Dondokambey secara langsung menyerahkan proposal permohonan bantuan rehabilitasi sekolah kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI di Jakarta

Penyerahan proposal dilakukan di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang melibatkan Kemendikbudristek, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara pada Jumat (17/10/2025) di Gedung D Kemendikbudristek, Jakarta.

Bupati Robby Dondokambey menjelaskan, bantuan ini difokuskan untuk merehabilitasi sekolah-sekolah di Kabupaten Minahasa yang mengalami kerusakan berat imbas bencana alam.

“Prioritas ini menunjukkan komitmen Pemkab Minahasa untuk menjaga mutu pendidikan di daerah.”

“Kualitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas. Kami berharap permohonan bantuan rehab sarana dan prasarana sekolah yang rusak berat ini dapat segera ditindaklanjuti untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal,” ujar Bupati.

Selain penyerahan proposal, kehadiran Pemkab Minahasa dalam Rakor ini juga diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Keterlibatan ini menegaskan komitmen daerah dalam memajukan sektor pendidikan melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Robby Dondokambey didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Minahasa Martina W. Dondokambey Lengkong, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, serta jajaran teknis dari pemerintah daerah, termasuk Kepala Bagian Kerja Sama dan Kepala Bidang Dinas Pendidikan.

Rakor itu turut dihadiri sejumlah pihak penting lainnya, seperti Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI, Ketua Umum Apkasi, serta para bupati/wakil bupati dan sekretaris daerah dari berbagai kabupaten terundang.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID MANADO — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, mengatakan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai cermin martabat bangsa.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Konsolidasi Daerah Pembinaan Lembaga dalam Penggunaan Bahasa Negara, yang digelar oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara di Novotel Convention Center Manado, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sulut mewakili Sekprov Sulut, dan turut dihadiri oleh Asisten III Setdakab Minahasa Dr. Vicky C.H.S. Tanor serta Kadis Pendidikan Minahasa Hansje Tommy Wuwungan, S.Pd, MM.

Dalam sambutannya, Sekda Lynda menyoroti penurunan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda.

“Berdasarkan data kami, generasi boomer masih menjadi pengguna utama bahasa Indonesia yang baik. Namun di kalangan milenial dan gen Z, terjadi penurunan signifikan. Ini menjadi tantangan serius karena menyentuh usia produktif bangsa,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa kemampuan berbahasa mencerminkan wibawa dan kemajuan suatu bangsa.

“Bahasa Indonesia adalah wajah dan martabat bangsa. Ilmu pengetahuan dan teknologi hanya bisa kita kuasai melalui bacaan dan tulisan dan itu paling efektif bila menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,” Sekda menjelaskan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa, kata Lynda, telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk pengawasan penggunaan bahasa di sekolah, penyelenggaraan lomba kebahasaan, serta rencana pembukaan formasi baru guru Bahasa Indonesia pada penerimaan CPNS mendatang.

“Kurangnya tenaga pendidik Bahasa Indonesia menjadi perhatian kami. Ke depan, formasi ini akan menjadi prioritas,” tambahnya.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Hansje Tommy Wuwungan memaparkan tiga arah kebijakan Pemkab Minahasa, yakni: menjadikan sekolah sebagai pusat pelestarian bahasa, memperkuat sinergi lintas instansi, serta meningkatkan kapasitas guru Bahasa Indonesia.

“Kami juga bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Daerah melalui kegiatan seperti lomba ‘Anak Bertutur’ dan kunjungan siswa ke perpustakaan tiga lantai yang modern dan representatif,” ucapnya.

Minahasa sendiri menjadi kabupaten pertama di Sulawesi Utara yang menyelenggarakan Festival Tunas Bahasa Ibu, sebagai bukti nyata komitmen daerah dalam pelestarian bahasa daerah sekaligus penguatan bahasa nasional.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah adalah kita semua, guru, tokoh masyarakat, dan pelajar. Mari bersama menjaga bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa,” tutupnya.

MINAHASA,POSTKOTANEWS.CO.ID Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania MM,M,Si, membuka kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Desa Tahun 2025, bertempat di Wale Paumungan, Desa Karumenga, Kecamatan Langowan Utara, Rabu (15/10/2025).

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan pentingnya peran pemerintah desa dalam mewujudkan tertib administrasi batas wilayah sebagai dasar pelayanan publik yang efektif.

“Tertib administrasi batas desa itu sangat erat kaitannya dengan pelayanan masyarakat. Kalau tidak jelas, dampaknya yang merasakan itu masyarakat,” ujar Sekda.

Sekda juga meminta agar setiap persoalan batas desa ditindaklanjuti secara bijaksana untuk menghindari potensi konflik di lapangan. Ia menekankan peran camat sebagai fasilitator penyelesaian masalah antar desa.

“Sebaiknya kalau masalah batas desa itu diselesaikan dengan membentuk tim penyelesaian masalah, kemudian duduk bersama dalam musyawarah. Pemerintah dua desa itu dipertemukan untuk mencari solusi terbaik dengan difasilitasi oleh camat,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah permasalahan batas wilayah turut diangkat, antara lain batas antara Desa Taraitak dan Paslaten, Desa Karumenga dan Waleure (yang juga menjadi batas kecamatan), serta batas area perkebunan antara Desa Tumaratas dan wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara serta Minahasa Selatan.

Menanggapi hal itu, Sekda Watania menegaskan bahwa penyelesaian setiap persoalan batas desa harus dilakukan dengan kepala dingin dan melibatkan semua pihak.

“Kewenangan pertama memang ada pada pemerintah desa. Jadi hukum tua dari dua desa yang batasnya bermasalah dipertemukan dalam forum musyawarah, dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang memahami sejarah desa. Bila belum menemukan solusi, baru dilanjutkan ke tingkat kecamatan dan seterusnya secara berjenjang,” tutur Sekda.

Ia menambahkan, apabila musyawarah telah menghasilkan kesepakatan bersama, Pemkab Minahasa siap menindaklanjuti dengan penerbitan produk hukum seperti Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda).

“Yang paling penting itu penyelesaian dulu melalui musyawarah mufakat. Bicarakan secara baik-baik dan cari solusi yang paling tepat untuk kedua desa,” tandas Sekda.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Minahasa, Dra. Jenie Sangari, MAP, dalam laporannya menyebutkan bahwa persoalan batas desa merupakan isu yang sangat krusial karena menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

“Batas desa yang jelas dan disepakati bersama akan memberikan kepastian hukum, mencegah potensi konflik, serta memudahkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan wilayah,” tegas Sangari.

Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, antara lain Kabag Hukum Setdakab Minahasa Carlo Wagey, SH, Camat Langowan Barat Ir. Sisca Maseo, MAP, serta para hukum tua dan perwakilan perangkat desa se-Kecamatan Langowan Raya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap tercipta sinergi antar desa dan kecamatan dalam menjaga kejelasan batas wilayah serta memperkuat stabilitas sosial di tingkat lokal.