Rapat Dengar Pendapat DPRD Sulut Soal Bendungan Kuwil

Sulut, postkota.net – Rapat Dengar Pendapat lintas komisi 1 dan III DPRD Sulut dengan tegas meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk segera melakukan pembenahan atau berbenah terkait data kepemilikan tanah yang dinilai kurang baik, Rabu (8/2/2023).

Banyaknya peristiwa sengketa tanah yang terjadi, dikarenakan BPN tidak memiliki data yang valid sehingga tidak tertata sebagai mana mestinya hal ini di katakan oleh Amir Liputo.

“Yang dirugikan banyak termasuk negara. Saya contohkan kasus kepemilikan tanah terkait pembebasan lahan di bendungan kuwil kawangkoan yang hingga kini masih ada yang menggugat. Untuk itu, kami minta segera berbenah BPN,” ucap Liputo

Sementara itu disisi yang lain Amir mengatakan bahwa para hukum tua atau kepala desa harus lebih berhati-hati dalam melakukan pendataan ulang register kepemilikan tanah tentunya berdasarkan informasi yang akurat dan jelas.

Amir mengatakan bahwa Para hukum tua mungkin tidak salah, api mungkin ketidakmampuan mereka, dan ada keterbatasan, dengan demikian perlu ada pelatihan pengetahuan soal kepemilikan lahan, dan ini perlu ada pendampingan dari BPN sebagai lembaga yang oleh Negara diberikan hak.

“Bukan hanya mengandalkan surat tapi melihat lokus, di mana tanah itu berada sebelum mengambil keputusan, tanah itu milik siapa, dan ada di mana. Ini paling penting,” tutur Amir.

DPRD Sulut telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus ganti untung lahan bendungan Kuwil Kawangkoan, di mana terjadi gugatan antara beberapa pihak sebagai pemilik lahan yang akan dibayarkan sebesar Rp 420 juta itu.

Di lain hal Ketua DPRD Sulut Andi Silangen menyampaikan bahwa DPRD Sulut hanya sebagai mediator dan semua itu dikembalikan ke pihak masing-masing. Menurutnya lebih baik berdamai karena kalau berperkara akan panjang dan belum tentu akan selesai dengan cepat karena butuh waktu.

“Kalau tidak mau damai silahkan para pihak beracara di pengadilan, uang ini tidak bisa dicairkan karena sudah saling menggugat satu sama lain,” jelas Ketua Pertina Sulut ini.

I.Komang Sujana selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I  sependapat dengan DPRD jika tidak ada kata sepakat maka dipersilahkan para pihak untuk berperkara atau menempuh jalar hukum.*

Cindy Wurangian Pertanyakan Soal Program Inklusif

Sulut, postkota.net –Komisi IV DPRD Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Pendidikan dengan menghadirkan Tim Ahli Pendidikan, Selasa (7/2/2023).

Pembahasan terlihat alot, Cindy Wurangian gigih dan bersemangat lewat pembahasan mengenai pasal 32 yang mengatur TK SD SMP SMA keberadaan sekolah tersebut tentang program pendidikan inklusif, Cindy bertanya melalui telekonferensi apakah provinsi juga menaungi TK SD SMP memberikan pendidikan inklusif atau tidak atau seperti apa, tanya legislator yang bersahaja ini.

Tim Ahli Pendidikan Prof. Dr Sjamsi Pasandaran M.Pd, menjawab, “itulah yang kemudian menjadi keistimewaan bukan mengambil kewenangan” untuk TK SD SMP yang ada di kab/kota yang ada di provinsi Sulawesi Utara , tapi di sini ini berbicara soal program, yaitu “program inklusif,” ucap Sjamsi.

Artinya program inklusif ini sebagai mana diatur kata tim ahli bahwa, sebagaimana peraturan menteri yang di atur, itu kewenangan dari provinsi jadi ini bukan kewenangan satuan pendidikan akan tetapi untuk program inklusi nya.

Cindy Wurangian menuturkan bahwa Kami tidak tahu tentang program ini untuk itu kami bertanya program inklusi yang sudah ada PERMEN Pendidikan, sebagai mana di atur, agar Implementasi pendidikan inklusif pada saat pengajaran di kelas harus mengupayakan tidak diskriminatif serta pemberian fasilitas serta lingkungan yang aman terhadap setiap individu peserta didik, Pungkas Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut ini.**

Di Bukanya Rute Penerbangan Manado-Jepang Imelda Novita Rewah Apresiasi Pemerintah Sulut

Sulut, Postkota.net – Dibukanya rute penerbangan Manado -Jepang mendapat perhatian dari anggota Komisi IV DPRD Sulut Imelda Nofita Rewah (INR), Kamis (2/2/2023).

INR memberikan apresiasi kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara atas di bukanya rute penerbangan Manado-Jepang.

Anggota Komisi IV yang membidangi Pariwisata menuturkan terobosan ini jelas membangkitkan kembali gairah pariwisata Sulut hingga dunia internasional. Pariwisata Sulut kembali menunjukan gairahnya awal kebangkitan Sulut pasca Covid19.

Rewah mengatakan, seperti halnya di katakan Gubernur kesempatan penerbangan langsung dari Manado ke Jepang jelas membuka akses luas antara Sulut dan Negara Jepang yang dikenal luas juga memiliki kelebihan dalam bidang teknologi, pendidikan, pariwisata dan sebagainya, ini otomatis bakal mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sulut.*

 

Acara Pesta Adat Tulude Di Kabupaten Kepulauan Sitaro Di Hadiri Ketua DPRD Sulut Andi Silangen

Sulut, postkota.net- Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menggelar Pesta Adat Tulude di Lapangan Akesimbeka Kecamatan Siau Timur (Sitim), Rabu (1/2/2023).

Hadir dalam Pesta Adat tersebut adalah Wakil Gubernur (Wagub) Steven O. E. Kandouw, Ketua DPRD Provinsi Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB.KBD, Bupati Sitaro Evangelian Sasingen, Anggota DPRD Provinsi Sulut Toni Supit serta Wakil Bupati Jhon H Palandung.

Duduk bersama di hajatan budaya Tulude mengenakan laku tepu dan paporong atau pakaian adat, Bupati Sitaro Evangelian Sasingen menyampaikan ucapan selamat datang di Bumi Karangetang Mandolokang Kolo-Kolo kepada yang Wagub Drs. Steven Kandouw bersama Istri dr. Devi Tanos, MARS dan Forkopimda dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulut di pesta adat Tulude 2023.

Bupati Sitaro menuturkan bahwa salah satu acara budaya warisan leluhur yang masih dilestarikan sampai saat ini adalah upacara adat Tulude. Kata Tulude atau Menulude berasal dari Suhude dalam bahasa Siau yang berarti tolak.

“Dalam arti luas Tulude berarti menolak untuk terus bergantung pada masa lalu dan bersiap menyongsong masa depan yang baru,” ungkap Sasingen.

Tulude adalah upacara pengucapan syukur kepada Mawu Ruata Ghenggona Langi (Tuhan Yang Maha Kuasa). Dimana atas berkat-Nya kepada umat manusia selama setahun yang lalu, memohon penyertaan dan pertolongan-Nya di tahun yang baru.

Dalam hal imi pula Bupati menjelaskan bahwa tahun 2022 merupakan tahun recovery bagi daerah Sitaro, hampir dua tahun bergelut dengan penanganan pandemi Covid-19.

“Olehnya gelar adat Tulude mengusung tema Berjuang Bersama, Membangun Sitaro, menjadi tekad kami pemerintah dan masyarakat di tahun 2023 ini dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama,” tutupnya.*

Victor Mailangkay Semua Harus Berjalan Bersama

Postkota.net-Ketua DPW Partai NasDem Dr.Victor Mailangkay,SH.MH hadir dan menyapa masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara, Senin (30/1/2023).

Victor Mailangkay hadir di Kabupaten Mitra untuk menyampaikan dukungan dari calon presiden Partai NasDem kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Partai NasDem Rini Moo dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mitra Kenny Jii.

“Ini adalah bentuk soliditas Partai NasDem di mana calon presiden dan calon legislatif berjalan bersama dan tetap dalam garis partai,” tutur Mailangkay.

Sosialisasi calon presiden Anies Baswedan dan calon Anggota DPRD Provinsi Sulut Dapil Mitra, Minsel serta Caleg DPRD Kabupaten Mitra ini, tidak boleh dipisah dan harus jalan bersama.

“Ini juga berlaku untuk seluruh kader Partai NasDem, baik calon DPR RI, maupun DPRD di tingkat provinsi sampai kabupaten kota,”  ucap Mailangkay.

Kegiatan yang berlangsung dihadiri oleh masyarakat dan menyambut baik calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari Partai NasDem serta calon presiden Anies Baswedan.*

Apa Pengaruh Sampah Plastik

Sampah masi menjadi salah satu permasalahan lingkungan saat ini. Apalagi yang lebih menjadi ancaman yaitu sampah plastik.

Melalui situs resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mendata, sebanyak 17 ton timbunan sampah dari 145 Kabupaten/kota di indonesia, dimana 18,5% nya adalah sampah plastik. Pensentase ini setara dengan 4,8 ton, sisanya didominasi oleh sampah makanan sebanyak 42%.

Secara lingkungan hidup, sampah plastik ini sangat berbahaya dari sisi bahannya yang awet, tentunya sangan berdampak bagi lingkungan. Jika tidak diantisipasi secara cepat, masalahnya akan semakin memburuk.

Dari data ini, pemerintah diminta harus menyiapkan solusi mengatasi hal ini, karena bisa berdampak pada faktor lingkungan dan kesehatan.

Pada tahun 2019, pemerintah indonesia, khususnya di Kabupaten minahasa, sudah menerapkan aturan dan program pengurangan sampah plastik, dengan menyediakan tas ramah lingkungan, serta aturan masyarakat mengurangi penggunaan sampah plastik, disamping adanya pengelolaan sampah plastik (daur ulang)

Memang itu perlu tunjangan dari setiap unsur masyarakat, untuk mendukung program pemerintah tersebut. (Varly-Red)

Ini Potret Kesetiaan Pendukung Temani Bharada E Bacakan Pembelaan

Potret Kesetiaan Pendukung Temani Bharada E Bacakan Pembelaan. Pendukung Bharada E lagi-lagi menunjukkan kesetiaannya. Mereka kembali hadir di ruang sidang. Kali ini untuk menemani Bharada E membacakan pembelaan atas tuntutan 12 tahun penjara yang diberikan Jaksa Penuntut Umum.

Pendukung Bharada Richard Eliezer atau Bharada E saat menghadiri sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di PN Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2023). Pendukung Bharada E lagi-lagi menunjukkan kesetiaannya. Mereka kembali hadir di ruang sidang. Kali ini untuk menemani Bharada E membacakan pembelaan atas tuntutan 12 tahun penjara yang diberikan Jaksa Penuntut Umum.(Sumber Online Media Merdeka)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.